Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium Kembali diperpanjang. Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebijakan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional serta retail modern di seluruh Indonesia.

Melansir Infopublik.id pada Minggu (2/6/2024), perpanjangan itu resmi berlaku melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Perbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Berikut ini relaksasi HET Beras Premium di masing-masing wilayah sebagai berikut:

• Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp13.900 per kg.
• Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat (Sumbar), Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.
• Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp13.900 per kg.
• Nusa Tenggara Timur (NTT) relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.
• Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp13.900 per kg.
• Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.
• Maluku relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.
• Papua relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.

Sementara itu untuk Beras Medium, relaksasi HET sebagai berikut:

• Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg.
• Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.
• Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg.
• Nusa Tenggara Timur (NTT) relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.
• Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg.
• Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.
• Maluku relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.
• Papua relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada pekerja Warga Negara Asing (WNA) bakal memperburuk citra Indonesia di mata investor.

Trubus menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera bersifat wajib (mandatory) bagi pekerja WNA. Semestinya ini harus diberlakukan sebagai pilihan, sebab pekerja WNA hanya akan tinggal sementara sesuai kontrak kerjanya.

“Artinya kebijakan ini tidak tepat (untuk WNA), itu akan memperburuk citra Indonesia di mata investor, investornya nggak pada mau nantikan, orang pekerjanya tidak mau datang ke sini.,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Trubus mengungkapkan, bila tidak ada pekerja WNA di dalam negeri, tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan adanya kewajiban ini ke WNA, juga akan mempengaruhi penerimaan tenaga kerja Indonesia negara lain.

“Harus jelas saja pengelolaannya harus transparan akuntabel, saya melihat ini negara baru ngumpulin pundi-pundi dari dana masyarakat tapi tidak jelas arahnya mau ke mana kalau untuk tabungan membeli rumah, rumahnya di mana, kapan dapatnya harus jelas,” ungkap dia.

Sebelumnya, Komisaris BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa bagi WNA yang diwajibkan turut serta dalam program iuran Tapera, minimal telah bekerja minimal 6 bulan di Tanah Air.

“Ada syaratnya juga (WNA peserta Tapera) yang sudah bekerja sekurang-kurangnya enam bulan,” jelas Heru saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).

Memang di dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan PP Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan Tabungan Rakyat menyebut:

Peserta Tapera adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan.

Adapun dalam pasal 7 huruf J PP 21/2024 menjelaskan “Yang dimaksud dengan pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu enam bulan.

Aturan iuran Tapera untuk WNA menimbulkan pertanyaan di publik, sebab jual-beli rumah maupun properti di Indonesia bagi WNA masih terbatas oleh peraturan pemerintah.

Menjawab hal ini, Heru mengungkapkan, bagi WNA peserta iuran Tapera baru akan mendapatkan hasil pemupukannya ketika hendak kembali ke kampung halaman alias balik ke negara asalnya.

“Kan mereka bekerja di sini, menghasilkan di sini, nggak fair dong. Nanti kalau mereka melaporkan kalau mereka sudah mau meninggalkan Indonesia nanti dikembalikan lagi,” tandasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah. Bahkan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin, karena beban yang ditanggung tak sejalan dengan pendapatan mereka.

Teranyar yang menuai kritikan masyarakat, terkait rencana pemungutan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang paling lambat berlaku pada 2027 mendatang.

Padahal sebelumnya pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan.

Bahkan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah.

“Yang tadinya masuk 40% kelas menengah bisa masuk ke 40% kelompok miskin,” tutur Bhima kepada Kontan, Minggu (2/6).

Bhima menyampaikan, kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan.

Biaya yang begitu berat, ditambah banyaknya pungutan, juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Imbasnya akan berpengaruh kepada pelaku usaha, yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi.

Maka dari itu, Ia berharap aturan seperti Tapera, tidak dilanjutkan pemerintah karena momentum saat ini tidak pas dengan kebijakan tersebut.

Justru, kata Bhima, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menambah bantalan fiskal dalam bentuk perlindungan sosial untuk kelompok menengah dan menuju kelas menengah, terlebih masyarakat golongan tersebut kurang mendapat bantuan fiskal dari pemerintah.

“Porsi perlindungan sosial terhadap PDB (produk domestik bruto) masih kecil di bawah 4% jauh tertinggal dibanding negara lain di ASEAN,” ungkapnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam memperluas atau memperkuat basis pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Direktur Jenderal Pajak (DJP), Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan melakukan ekstensifikasi melalui penambahan jumlah wajib pajak aktif.

"Perluasan basis pajak dilakukan dengan cara ekstensifikasi Wajib Pajak aktif dan Wajib Pajak baru," kata Suryo dalam konferensi pers APBN KITA, beberapa waktu lalu.

Suryo menerangkan, langkah ini sebelumnya sudah dilakukan oleh otoritas pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, DJP juga melakukan intensifikasi melalui cara pengawasan terhadap sejumlah transaksi serta penghasilan yang selama ini belum dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada otoritas pajak.

"Intensifikasi yang selama ini belum ter-record atau belum terlaporkan kita coba akan ambil supaya mereka dapat melaporkan dengan benar," ucapnya.

Adapun intensifikasi dilakukan dengan cara pengawasan atas pembayaran pada tahun berjalan dan melakukan uji kepatuhan hingga penegakan hukum atas pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai informasi tambahan, Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini setara 31,38% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Penerimaan pajak tersebut terkoreksi cukup dalam mencapai 9,29% secara tahunan (yoy). Sementara realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 688,15 triliun pada periode yang sama di tahun lalu.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengusulkan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) atau Organisasi Non-Pemerintah lainnya mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Ferdy, PP No 25 Tahun 2024 ini telah menyalahi aturan perundangan di atasnya yaitu UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Intinya, saya berharap dari teman-teman LSM bisa mengajukan judicial review ke MK karena ini (PP No 25 tahun 2024) sudah menyalahi undang-undang di atasnya,” ungkap Ferdy saat dihubungi Kontan, Minggu (2/6).

Dirinya menyebut bahwa dalam UU No 3 Tahun 2020 memang terdapat kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Memang di undang-undang minerba itu IUP untuk mengakomodir kepentingan UMKM, tapi bukan untuk UMKM yang gak punya badan usaha atau yang tidak punya kapasitas untuk mengolah tambang,” tuturnya.

Ferdy juga menjabarkan dalam PP ini yang telah diselipkan satu pasal, yaitu pasal 83A yang menjadi catatan adalah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

“Itu kalau sudah WIUPK berarti besar ya, artinya tambang besar. Ini akan membuat industri pertambangan kita gak profesional lagi, tata kelolanya amburadul dan daya rusak terhadap lingkungan juga pasti akan lebih besar,” tambah.

Dia juga menjelaskan, jika merujuk pada pasal yang diselipkan, IUP yang diserahkan ke ormas keagamaan ini adalah IUP hasil sisa lahan yang terlalu besar yang ditinggalkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan IUPK.

“Misalnya, renegosiasi Vale ini sudah selesai, Vale terlalu besar lahannya, ada beberapa blok konsesi nikelnya yang harus diserahkan ke pemerintah daerah, nah yang begitu ini yang nanti diambil oleh ormas,” katanya.

Padahal menurutnya, WIUPK yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan besar itu potensinya masih besar.

“Itu potensinya luar biasa, dan ini dunia tambang kita akan semakin hancur. Karena menurut saya meskipun ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan tambang tapi karena lahan mereka terlalu besar, harus diserahkan ke negara tapi sekarang malah diserahkan ke ormas,” tutupnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban masyarakat kelas menengah diperkirakan makin bertambah akibat banyaknya pungutan alias iuran dari pendapatan mereka.

Teranyar yang menuai banyak protes, terkait rencana pemungutan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang paling lambat berlaku pada 2027 mendatang.

Padahal sebelumnya pendapatan masyarakat sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, beban-beban tersebut akan semakin menekan pendapatan masyarakat yang ujungnya akan menekan daya beli dan laju konsumsi akan semakin melemah.

Eko menyampaikan, salah satu cara agar beban masyarakat kelas menengah berkurang adalah dengan menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Namun menurutnya hal tersebut sangat mustahil terjadi.

“Tapi itu hampir mustahil mengingat tren kebijakan PPN juga akan ikut naik (dari 11% ke 12% di 2025),” tutur Eko kepada Kontan, Minggu (2/6).

Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga masyarakat golongan tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat tumbuh lebih tinggi dari saat ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan mendorong investasi sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan juga memadai.

“Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi dan ada lapangan kerja mencukupi, maka kebijakan pungutan tersebut bisa secara bertahap diterapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah saat ini tidak besar, dan hanya cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan survei biaya hidup (SBH) 2022, standar hidup layak di Jakarta sekitar Rp 15 juta per bulan. Namun kenyataanya gaji upah minimum provinsi (UMP) di wilayah yang sama hanya sebesar Rp 5,1 juta saja.

“Maka dengan pendapatan pekerja kelas menengah hari ini, berbagai potongan dan iuran sebenarnya cukup memberatkan,” kata Ronny.

Ronny tak memungkiri berbagai iuran dan potongan gaji tersebut memang bermanfaat di kemudian hari, namun sayangnya potongan yang dilakukan tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja, bahkan tidak meningkat signifikan. Akhirnya, dengan berbagai potongan tersebut hanya akan mempersulit pekerja saja.

Dalam jangka dekat, potongan-potongan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah dengan memperbaiki UMP pekerja, selain dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal dari pemerintah.

Misalnya saja dengan menaikan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama dua tahun menjelang 2027, sehingga ketika masa potongan Tapera masuk, potongan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatannya.

“Karena kenaikan UMP selama dua tahun sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menutupi berbagai potongan sekaligus menambah daya beli pekerja,” ungkapnya.

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Perkara Nomor 23 P/HUM/2024 yang memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah.

Perkara yang diajukan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana tersebut telah diputuskan pada Rabu, (29/5).

Kabar itu menimbulkan reaksi publik, tak jarang yang menilai bahwa putusan MA tersebut terkait dengan isu pencalonan putra bungsu Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang akan mendampingi Budi Djiwandono di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman membantah kalau putusan MA tersebut berkaitan dengan PSI dan isu pencalonan ketua umumnya sebagai kepala daerah.

"Keputusan Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda," kata Andy dalam keterangan resmi, Sabtu (1/5).

Dia juga membantah PSI melakukan komunikasi dengan Partai Garuda terkait persoalan tersebut.

"MA pasti punya pertimbangan sendiri terkait dengan keputusan mereka dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA," tegasnya.

"Silakan tanya kepada MA apa alasan di balik keputusan itu," tambahnya.

Andy bilang, silahkan untuk bertanya lebih lanjut perihal maksud putusan tersebut kepada MA dan Partai Garuda. Dia berharap seluruh pihak dapat bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini.

Di lain kesempatan, Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan siapa-siapa saja yang akan maju di Pilkada Serentak 2024.

Alih-alih Kaesang, Nama mantan ketua umum PSI Grace Natalie muncul dalam usulan calon kepala daerah dari internal partai untuk Pilkada DKI Jakarta.

"Beberapa nama internal yang muncul termasuk Sis Grace untuk DKI, ada dr. Christian Widodo di Kupang dan sejumlah nama-nama lain yang sedang kami matangkan," kata Ariyo Kepada Kontan, Senin (27/5).

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Aturan yang bakal digugat itu adalah Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” ujar Presiden PArtai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Iqbal menyebutkan, gugatan judicial review itu bentuk penolakan kelompok buruh terhadap Tapera yang dianggap membebani.

Selain langkah hukum, KSPI bersama serikat buruh juga akan menggelar unjuk rasa pada Kamis (6/6/2024) mendatang.

“Tuntutan utamanya untuk mencabut PP No. 21/24 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera. Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” kata Iqbal.

Iqbal menyebutkan, ada banyak alasan serikat buruh menolak penerapan Tapera, salah satunya adalah tidak adanya kepastian memiliki rumah dari hasil pembayaran iuran.

Selain itu, Tapera semakin membebani para pekerja karena pemerintah menjadikannya sebagai iuran yang wajib disetorkan, dan sangat rawan dikorupsi.

“Karena dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomro 21 Tahun 2024 yang mengatur iuran untuk Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai swasta.

PP tersebut menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Jokowi mengeklaim, pembuat kebijakan telah menghitung secara matang sebelum meneken aturan tersebut.

Ia tidak memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang baru keluar. Hal serupa juga pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.

"Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA"

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor 23 P/HUM/2024.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menindaklanjuti putusan ini.

"Perludem menilai KPU tidak dapat menindaklanjuti keputusan ini karena sifatnya yang menyebabkan perubahan frasa pasal a quo menjadi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pilkada," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (3/6).

Tak hanya itu, Perludem juga mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang bertugas dalam memutus perkara yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana tersebut.

Bukan tanpa alasan, dia menganggap, usaha uji materil terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 memiliki kemiripan dan kecenderungan sama dengan uji pasal tentang syarat usia cain presiden dan wakil presiden yang pada saat itu bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pengujian ini mencoba mengotak-atik dan mencari celah peraturan perundang-undangan terkait pemilu/pilkada untuk kebutuhan kelompok tertentu," terangnya.

Lalu, kata dia, MA mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dengan syarat pelantikan calon kepala daerah dan tidak berhasil menafsirkan syarat umur calon kepala daerah.

Sebab, MA melandasi pertimbangannya dengan membandingkan syarat usia yang berlaku pada jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Menurutnya, kedua syarat tersebut memiliki situasi dan akibat hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dicampuradukan.

"Perludem menilai bahwa MA telah gagal dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 huruf e yang mengatur syarat calon bukannya syarat pelantikan calon terpilih," imbuhnya.

Khoirunnisa bilang, pada Pilkada tidak mengenal persyaratan pelantikan calon terpilih setelah ditetapkan KPU.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. S&P Global mencatat, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2024 berada di level 52,1.

Angka ini anjlok 0,8 poin jika dibandingkan dengan capaian April 2024 yang berada di level 52,9.

Penurunan ini dipengaruhi oleh biaya inflasi input yang naik sehingga tekanan pasar membatasi kemampuan perusahaan menentukan harga dan beban biaya yang diteruskan kepada klien.

Panelis melaporkan bahwa permintaan pasar menunjukkan sinyal positif meski didominasi oleh domestik. Pesanan ekspor baru turun selama tiga bulan berturut-turut menyoroti perlambatan berkelanjutan pada permintaan manufaktur global.

Akibatnya, permintaan baru secara umum naik ke posisi terendah selama enam bulan.

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith mengatakan, indeks PMI Manufaktur tersebut menunjukkan kinerja solid sektor manufaktur yang didorong oleh perolehan output dan permintaan baru.

Permintaan pasar bertahan positi, meski sebagian besar didukung oleh klien domestik karena manufaktur global terus menunjukkan penurunan kinerja untuk permintaan ekspor baru.

Kendati begitu, Paul menyebut, meski pertumbuhan bertahan positif, terlihat tanda-tanda akan memburuk. Tingkat pertumbuhan secara umum rendah, sementara kepercayaan diri turun ke posisi terendah selama lebih dari empat tahun.

"Tekanan biaya juga naik. Dapat dipahami bahwa perusahaan berhati-hati terhadap jumlah tenaga kerja dengan menunggu dan melihat daripada mengganti staf yang berhenti," ujar Paul dalam keterangan resminya, Senin (3/6).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% secara bulanan month on month (MoM).

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,40 pada April 2024 menjadi 106,37 pada Mei 2024.

Amalia menyampaikan inflasi Indonesia atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,84% pada Mei 2024 secara tahunan. Sedangkan, inflasi tahun kalender (Mei 2024 terhadap Desember 2023) tercatat sebesar 1,16%.

"Deflasi bulan Mei 2024 ini merupakan deflasi pertama setelah deflasi terakhir kali terjadi di bulan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Adapun Ia menyampaikan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar pada Mei 2024 adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberikan andil deflasi 0,08%.

"Adapun komoditas penyumbang utama deflasi adalah beras dengan andil deflasi 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar dengan deflasi masing-masing 0,03%, serta tomat dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing 0,02%," ucapnya.

Komoditas lainnya yang juga memberikan andil deflasi ialah tarif angkutan antar kota sebesar 0,03%, tarif angkutan udara 0,02% dan tarif kereta api dengan andil deflasi 0,01%.

Selain itu, ada komoditas yang memberikan andil inflasi, antara lain, emas perhiasan, bawang merah dan cabai merah dengan andil masing-masing 0,05%.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala OIKN. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat pengunduran diri tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, presiden beberapa waktu lalu menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe kemduian diikuti oleh Kepala OIKN Bambang Susantono.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian dengan hormat bapak Bambang susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Pratikno menyampaikan, presiden menghaturkan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengertian keduanya. Berikutnya, presiden juga telah mengangkat Ketua dan Wakil OIKN yang baru.

“Presiden mengangkat Menteri PUPR, pak Basuki sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Raja Juli Antoni) sebagai Wakil Otorita IKN,” terang Pratikno.

Dikatakan Pratikno, hari ini presiden memanggil Menteri PUPR bersama Wakil Menteri ATR/BPN dalam rangka penyematan statusnya sebagai Plt OIKN, dan agar percepatan proyek IKN bisa terus dilakukan.

“Presiden berharap dari beliau-beliau dipanggil, pak Menteri dipanggil oleh bapak presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dan sebaik-baiknya dengan visi semula yaitu tentang konsisten pada rencana usaha rimba raya,” tandasnya.