Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan harga eceren tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp 15.700 per liter dari semula Rp 14.000 per liter.

Sebelumnya, Kemendag juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang berlaku sejak 14 Agustus 2024.

Beleid ini mengatur skema domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi dalam bentuk Minyakita.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyebut kenaikan HET Minyakita terjadi akibat mahalnya biaya ataucostdistibusi.

"Jika kita bedah, penyebab kenaikan HET minyak kita ini lebih banyak disebabkan karena distribusi, bukan di produksi," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (23/08).

Ia menambahkan komponen pembentuk harga pokok penjualan (HPP) Minyakita adalah harga Cruda Palm Oil (CPO), biaya pengolahan, biaya pengemasan dan distribusi.

"Karena harga CPO dunia pun trennya turun dalam dua bulan terakhir. Harga CPO dalam negeri pun tidak ada kenaikan. Artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan," katanya.

Menurutnya, salah satu penyebab membengkaknya biaya distribusi adalah karena Minyakita tidak didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan.

"Yang menjadi soal ini adalah biaya distribusi. Kita lihat yang menyalurkan Minyakita ini bukan BUMN pangan, tapi bisa oleh swasta. Jikapun oleh BUMN pangan proporsinya sedikit," katanya.

Harusnya, kata Eliza, Minyakita yang merupakan produk kebijakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag disalurkan oleh BUMN pangan. Dengan demikian biaya distribusi dapat ditekan dan ketersediaannya dapat ditelusuri sehingga harga di konsumen sesuai dengan kondisi riil.

Ia menjelaskan, pemerintah menaikkan HET agar penjual eceran mendapatkan keuntungan yang memadai. Karena harga modal Minyakkita dari pedagang besar sudah lebih dari Rp 15.000 per liter.

Medan -

Harga bawang merah di Sumut terus merosot bahkan rata-rata hanya dijual Rp 20 ribuan per kg. Anjloknya harga ini karena banjir stok bawang lokal maupun impor.

Berdasarkan data Disperindag ESDM Sumut, Jumat (16/8/2024) harga bawang termurah berada di Kabupaten Langkat seharga Rp 19 ribuan per kg, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp 21 ribu per kg.

Kemudian ada Kota Pematangsiantar, Tapanuli Selatan, dan Binjai sebesar Rp 22 ribu per kg. Selanjutnya ada Kota Medan sebesar Rp 23 ribu per kg.

Sementara itu, beberapa daerah yang mematok harga tertinggi di antaranya ada Kabupaten Nias Barat seharga Rp 38 ribu per kg, Kota Sibolga seharga Rp 32 ribu per kg, dan Kabupaten Tapanuli Utara serta Toba yang mematok seharga Rp 30 ribu per kg.

Walaupun mematok harga termahal, harga bawang merah di Sumut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) seharga Rp 41.500 per kg.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut Sujatmiko mengungkapkan bahwa harga bawang merah yang terus merosot ini lantaran pasokan yang melimpah dari sentra produksi.

"Harga bawang masih terus mengalami penurunan harga. Kondisi stok yang banyak masuk baik dari lokal maupun impor menyebabkan penurunan harga komoditi," ucap Sujatmiko.

(astj/astj)

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran domestic market obligation (DMO) MinyaKita seret jelang kenaikan harga eceran tertinggi (HET). Jauh di bawah target.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto menyebut realisasi DMO pada Agustus 2024 hanya mencapai sekitar 119.000 ton dari target bulanan 300.000 ton.

Dalam jumlah tersebut, dia mengakui bahwa penyaluran DMO dalam bentuk MinyaKita oleh produsen makin minim yaitu 23.703 ton. Sebaliknya, sebanyak 95.571 ton DMO disalurkan dalam bentuk minyak curah.

Masifnya penyaluran minyak goreng curah oleh produsen, kata Bambang, karena mereka ingin menghabiskan stok minyak curah sebagai DMO sebelum kebijakan tata kelola minyak goreng rakyat terbaru terbit dalam waktu dekat.

Dalam revisi Permendag No.49/2022, Kemendag memutuskan untuk mencoret minyak goreng curah dari aturan DMO. Dengan begitu, nantinya saat beleid teranyar itu terbit, hak ekspor para produsen hanya akan dihitung dari DMO MinyaKita yang disalurkan.

"Penyaluran DMO lebih banyak berbentuk curah, ini mengindikasikan bahwa produsen mulai mulai bersiap melakukan penyesuaian DMO, dengan menyalurkan stok minyak goreng curah lebih banyak," ujar Bambang dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (12/8/2024).

Dia pun membeberkan, harga minyak goreng curah dan MinyaKita telah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Rata-rata harga minyak goreng curah per 9 Agustus 2024 berada di level Rp15.964 per liter, dan MinyaKita Rp16.390 per liter. Bambang mengatakan, penyesuaian HET MinyaKita perlu dilakukan untuk pengendalian harga di lapangan.

"Kondisi harga saat ini sudah di atas HET, oleh karena itu kemendag akan segera melakukan perubahan [HET]," katanya.

Bambang menyebut, kenaikan HET MinyaKita yang tertuang dalam revisi Permendag No.49/2024 telah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, saat ini beleid itu tengah dalam proses administrasi di internal Kemendag untuk selanjutnya ditargetkan terbit pada pekan ini.

Adapun, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan HET MinyaKita dari sebelumnya Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter.

"Karena ini yang ditunggu oleh pelaku usaha, harapannya kami minggu ini bisa diundangkan terkait dengan regulasi yang baru," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memantau langsung harga komoditas di Pasar Sederhana, Bandung, Rabu (24/7/2024).

Bey mengatakan kunjungannya ke pasar karena mendengar harga Minyakita sudah naik di pasaran meski kenaikan harga eceran tertinggi (HET) belum ada surat resmi.

"Saya dengar harga minyakita yang tinggi, jadi saya kesana.Jadi dikemasannya masih Rp14.000, ini kemasannya Rp14.000 kalau dijualnya Rp15.000, Rp16.000, Rp16.500 gitu," katanya.

Menurutnya dari hasil dialog dengan pedagang pasar mereka mengaku harga jual sudah naik meski di kemasan masih tercantum Rp14.000.

"Di belakang pasar malah menyalahkan. Ya itu kenapa kami belinya dalam bentuk kemasan ini, jadi memang itu mungkin kemasan lama atau bagaimana," tuturnya.

Menurutnya kenaikan harga Minyakita pun sudah disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meski beleidnya belum resmi. Karena itu pihaknya memastikan harus ada antisipasi.

"Jadi rata-rata dijualnya Rp16.500. Kami antisipasi beberapa harga yang kemungkinan naik karena tim TPID, ada tim TPID kan, jadi tim pengelola investasi daerah akan mengontrol terus yang terjadi di lapangan," tuturnya.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di masih belum naik.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar Eem Sujaemah mengatakan sampai saat ini keputusan kenaikan harga minyak goreng subsidi ini masih menunggu pemerintah pusat.

"Minyakita di pasaran masih sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49 tahun 2022 tentang HET minyak goreng subsidi," katanya, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita masih belum naik.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar Eem Sujaemah mengatakan sampai saat ini keputusan kenaikan harga minyak goreng subsidi ini masih menunggu pemerintah pusat.

"Minyakita di pasaran masih sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49 tahun 2022 tentang HET minyak goreng subsidi," katanya, Rabu (24/7/2024).

Eem menuturkan, sampai saat ini masih belum ada kenaikan harga Minyakita di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jabar.

Sementara jika dibandingkan dengan harga curah perbedaannya terpaut Rp1.000. Meski begitu pemerintah tengah melakukan harmonisasi.

"Jadi sekarang masih sesuai di Rp14.000 (per liter) untuk Minyakita, nah kalau minyak goreng curah Rp15.500 per kilo. Tapi itu sekarang sudah dalam proses harmonisasi," jelasnya.

Eem memastikan, kenaikan harga Minyakita ini baru akan diterapkan setelah adanya keputusan pasti dari pemerintah pusat. Pemprov Jawa Barat juga akan melakukan sosialisasi nantinya.

"Jadi kita masih menunggu dulu Permendagnya, karena secara lisan kita belum bisa menindaklanjuti sebelum ada aturan yang betul-betul mengaturnya. Tapi ini katanya nanti, Insyaallah Minggu depan (peraturannya keluar)," katanya.

Eem memastikan kebijakan tersebut saat ini masih dalam proses harmonisasi dulu. "Nah nanti kalau sudah ada, tentunya kita akan langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat," lanjutnya.

Sebelumnya, Harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita naik menjadi sebesar Rp15.700 per liter. Harga ini naik Rp1.700 dari sebelumnya yang dibanderol Rp14.000 per liter.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, harga tersebut sudah berlaku dan akan segera diundangkan pada pekan depan.

JAKARTA - Ekonom menilai kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter, sesuatu yang aneh. Pasalnya Indonesia adalah penghasil sawit terbesar, dimana minyak goreng dihasilkan dari minyak sawit.

Sebelumnya kenaikan HET Minyakita diumumkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat pada Jumat 19 Juli ini. Sudah tepatkah kebijakan tersebut?

Kemendag menjelaskan bahwa HET minyak goreng harus disesuaikan dengan biaya produksi yang terus naik dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia terus meningkat, dimana pada tahun 2023 tercatat mencapai 50,07 juta ton.

Raihan tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,15% dibandingkan produksi tahun 2022 yang mencapai 46,73 juta ton. Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, atas dasar itu menunjukkan bahwa untuk menghasilkan minyak goreng, Indonesia tidak perlu impor, jadi alasannya biaya produksi dan nilai tukar rupiah menjadi sumir.

"Dengan produksi CPO yang melimpah, alasan kenaikan biaya produksi yang dikaitkan dengan harga internasional dan nilai tukar rupiah tampaknya kurang tepat, karena sebagian besar bahan baku utama berasal dari dalam negeri," ungkap Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurutnya secara keseluruhan, meskipun ada justifikasi ekonomi di balik kenaikan HET minyak goreng, kebijakan ini tidak tepat waktu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, yang justru membutuhkan dukungan dan stimulus untuk mengatasi kelesuan ekonomi saat ini.

"Kenaikan HET minyak goreng, khususnya Minyakita, menjadi Rp15.700 per liter memang menimbulkan pertanyaan terkait urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat kecil, terutama dalam konteks ekonomi yang sedang menunjukkan tanda-tanda kelesuan juga alasan faktor ekonomi dan sosial yang saling berkaitan," bebernya.

Lebih lanjut Ia memberikan, tanda-tanda pelemahan ekonomi nasional.

Pertama, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda kelesuan yang signifikan. Indikator-indikator ekonomi seperti Purchasing Managers' Index (PMI) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah menunjukkan penurunan, yang mengindikasikan berkurangnya aktivitas ekonomi dan kepercayaan konsumen.

Penurunan PMI mengindikasikan kontraksi dalam sektor manufaktur, sementara penurunan IKK menunjukkan bahwa konsumen kurang optimis mengenai kondisi ekonomi masa depan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran publik. Dalam situasi di mana aktivitas ekonomi sedang melambat, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng hanya akan memperburuk situasi dengan menekan daya beli masyarakat lebih lanjut.

Kedua, inflasi yang rendah dan bahkan mengalami deflasi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa permintaan domestik lemah. Deflasi mencerminkan penurunan harga barang dan jasa secara umum, yang bisa terjadi karena permintaan yang lemah.

Dalam konteks ini, menaikkan HET minyak goreng berisiko mengurangi daya beli masyarakat lebih jauh, mengingat barang ini merupakan kebutuhan pokok bagi banyak rumah tangga Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng dapat memaksa keluarga berpenghasilan rendah untuk mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah tetapi mungkin kurang sehat, sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Ketiga, tingkat suku bunga yang tinggi menambah tekanan ekonomi pada masyarakat dan bisnis. Tingginya suku bunga membuat biaya pinjaman mahal, yang berdampak pada pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. Bank Indonesia memang berencana melonggarkan kebijakan moneter pada kuartal IV, tetapi dampaknya baru akan terasa beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng akan segera dirasakan oleh masyarakat, yang berarti ada periode tekanan ekonomi tambahan yang harus dihadapi tanpa adanya pelonggaran moneter yang segera.

Keempat, usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor kuliner akan merasakan dampak yang signifikan dari kenaikan harga minyak goreng. UKM sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis, dan peningkatan biaya operasional dapat memaksa mereka menaikkan harga jual produk mereka.

"Ini bisa mengurangi daya beli konsumen atau bahkan menurunkan volume penjualan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah tersebut," ungkapnya.

Kelima, kebijakan ini juga bisa meningkatkan ketidakpastian pasar dan distribusi minyak goreng. Pasokan yang tidak stabil dan fluktuasi harga yang tidak terkendali dapat menciptakan volatilitas yang lebih besar di pasar, meningkatkan risiko bagi konsumen dan pedagang.

"Ketidakpastian ini bisa menambah tekanan pada harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya, memperburuk situasi inflasi secara keseluruhan," terang Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Selain itu terang dia, kenaikan HET minyak goreng sebesar 12,14% (dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700) diperkirakan akan meningkatkan inflasi sebesar 0.34%. Hal ini menambah tekanan pada ekonomi masyarakat yang sudah tertekan, mengingat inflasi yang lebih tinggi akan menggerus daya beli mereka.

"Tingkat suku bunga yang masih tinggi juga menambah tekanan ekonomi, dengan biaya pinjaman yang mahal dan rencana pelonggaran moneter yang baru akan terasa dampaknya beberapa bulan ke depan. UKM di sektor kuliner juga akan terkena dampak, dengan peningkatan biaya operasional yang memaksa mereka menaikkan harga produk, mengurangi volume penjualan, dan mengancam keberlangsungan usaha mereka," bebernya.

Secara keseluruhan, meskipun ada justifikasi ekonomi di balik kenaikan HET minyak goreng, kebijakan ini tidak tepat waktu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, yang justru membutuhkan dukungan dan stimulus untuk mengatasi kelesuan ekonomi saat ini.

"Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali, pemerintah jangan abai dengan penderitaan rakyat saat ini," pintanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai langkah pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 tak masuk akal. Pasalnya, dia menyebut Indonesia merupakan eksportir minyak sawit mentah (CPO), bahan baku minyak goreng.

“Tidak masuk akal kita melimpah ruah CPO, tapi harga minyak goreng malah naik,” ujar Tulus saat dihubungi Tempo, Sabtu, 20 Juli 2024.

Merujuk laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), stok awal CPO pada Januari 2024 sebesar 3,146 juta ton. Dari jumlah produksi itu, konsumsi dalam negeri mencapai 1,942 juta ton, sementara jumlah ekspor mencapai 2,802 juta ton.

Cerita akan lain bila Indonesia merupakan importir minyak sawit mentah. Bila demikian, Tulus menyebut kenaikan harga minyak goreng rakyat karena faktor internasional dan kurs mata uang menjadi rasional.

Kenaikan HET MinyaKita merupakan usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Alasannya, kata dia, harga minyak goreng rakyat itu harus menyesuaikan nilai Rupiah yang sudah merosot hingga Rp 16.344.

“Dulu kan Rupiah 14.500 (per Dolar AS), sekarang sudah Rp16.000. Nanti khawatir kalau enggak disesuaikan, ekspornya jauh beda angkanya, nanti kita kewalahan,” ujar dia saat ditemui Tempo di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2024.

Selain nilai Rupiah, Zulhas mengatakan harga minyak goreng menyesuaikan harga bahan pokok lainnya, seperti beras. Dia menyebut harga beras di pasar sudah menyentuh angka Rp12.500, atau naik sebesar Rp1.609. “Memang sudah saatnya MinyaKita,” kata dia.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengatakan kenaikan HET MinyaKita disebabkan oleh masalah distribusi. Menurut dia, minyak goreng rakyat itu justru banyak diedarkan oleh swasta, alih-alih BUMN pangan.

“Jika kita bedah, penyebab kenaikan HET minyak kita ini lebih banyak disebabkan karena distribusi, bukan di produksi,” ujar Eliza saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Juni 2024.

Ia menjelaskan kenaikan harga itu diasumsikan agar penjual eceran mendapatkan keuntungan memadai. Pasalnya, harga modal MinyaKita di tingkat pedagang besar sudah lebih dari Rp15.000.

Lulusan Universitas Padjadjaran itu menuturkan ada beberapa komponen yang membentuk harga pokok penjualan (HPP) MinyaKita. Komponen ini yakni harga CPO, biaya pengolahan, pengemasan,dan distribusi.

Menurut dia, harga CPO dunia turun dalam dua bulan terakhir. Begitu pula, harga CPO dalam negeri tak mengalami kenaikan. “Artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan,” kata dia.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk MinyaKita mulai pekan depan. Hal itu menunggu Peraturan Menteri Perdagangan rampung dan segera diterbitkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim menjelaskan, harga MinyaKita akan naik menjadi Rp15.700 perkilogram. Penyesuaian harga itu menggitung komponen biaya produksi yang mengalami kenaikan.

"Sebenarnya Rp15.700 kan mungkin permendagnya sudah dibahas, sudah selesai pembahasan. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini, kan nunggu Permendag," ujar Isy Karim saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Isy menjelaskan, penetapan HET untuk MinyaKita yang dihitung pada 2022 itu sudah tidak relevan dengan situasi perekonomian saat ini. Mengingat ada kenaikan seperti biaya logistik, pajak, dan komponen lainnya.

"Jadikan HET MinyaKita ini ditetapkan 2022, perkembangan sudah cukup lama, komponen yang membentuk harga minyak goreng itu sudah naik semua, jadi memang sulit dipertahankan," tambahnya.

Disamping itu, Isy mengatakan, kenaikan HET MinyaKita ini juga telah menimbang andil minyak goreng terhadap inflasi. Menurutnya, minyak goreng hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi, sehingga diharapkan kenaikan minyak goreng ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Andil minyak goreng terhadap inflasi cukup kecil sebenarnya, hanya sekitar 0,03%, jadi itu menjadi pertimbangan dalam kenaikan, karena ada ongkos transportasi, dan lainnya," kata Isy.

"Harmonisasi sudah selesai, tinggal nunggu tanda tangan pak Menteri, kemudian nanti di undangkan di Kemenkumham (Permendag) kenaikan MinyaKita," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Minyakita mulai pekan depan. Hal itu menunggu Peraturan Menteri Perdagangan rampung dan segera diterbitkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan harga minyakita akan naik menjadi Rp15.700 per liter. Penyesuaian harga itu menghitung komponen biaya produksi yang mengalami kenaikkan.

"Mudah-mudahan dalam minggu depan ini (Permendag selesai)," ujar Isy Karim saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Isy menjelaskan penetapan HET untuk minyakita yang dihitung pada 2022 sudah tidak relevan dengan situasi perekonomian saat ini. Mengingat ada kenaikkan seperti biaya logistik, pajak, dan komponen lainnya.

"Jadikan HET Minyakita ini ditetapkan 2022, perkembangan sudah cukup lama, komponen yang membentuk harga minyak goreng itu sudah naik semua, jadi memang sulit dipertahankan," kata dia.

Isy mengatakan kenaikkan HET Minyakita ini juga telah menimbang andil minyak goreng terhadap inflasi. Menurutnya, minyak goreng hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi, sehingga diharapkan kenaikkan minyak goreng ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Andil minyak goreng terhadap inflasi cukup kecil sebenarnya, hanya sekitar 0,03 persen, jadi itu menjadi pertimbangan dalam kenaikkan, karena ada ongkos transportasi, dan lainnya," kata Isy.

(NIA)

Bisnis.com, PADANG - Rencana Kementerian Perdagangan untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita di pasar diperkirakan tidak menimbulkan gejolak di Provinsi Sumatra Barat.

Bila melihat dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumbar, masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar lebih cenderung membeli minyak goreng curah ketimbang minyak goreng kemasan terutama Minyakita.

"Kalau dilihat dari data hari ke hari, peminat Minyakita di Sumbar ini rendah. Tapi yang paling banyak itu malah minyak curah," kata Kepala Disperindag Sumbar Novrial, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan perbandingan minat masyarakat terhadap minyak goreng itu, bisa dilihat dari data distribusi domestic market obligation (DMO) di Sumbar yang tercatat hingga Selasa (9/7) kemarin, dimana kebutuhan minyak goreng di Sumbar itu untuk Minyakita 43 ton (2.06%), sementara untuk curah mencapai 2.054 ton (97,94%).

"Jadi hanya dua persen lebih masyarakat Sumbar yang beli Minyakita," jelasnya.

Kendati demikian, Novrial menegaskan pemerintah daerah tidak mengatur soal distribusi minyak goreng. Tapi kebutuhan pasar distributor yang melempar ke pasar melalui pedagang-pedagang yang ada di pasar dan ritel modern.

Artinya tidak ada pembatasan jumlah Minyakita untuk didistribusikan, begitupun untuk minyak goreng curah, pemerintah juga tidak membatasinya. Sehingga persoalan kebutuhan di pasar, memang sesuai dengan selera dengan keinginan masyarakat atau konsumen.

"Mungkin harga minyak goreng curah lebih murah, jadi masyarakat lebih pilih beli minyak goreng curah ketimbang minyak goreng kemasan," ujarnya.

Selain itu, melihat data distribusi DPO Sumbar dari 1-9 Juli 2024, pergerakan distribusi dari penyaluran produsen itu ada sebanyak 2.097 ton hingga 9 Juli 2024 kemarin itu, dan yang telah sampai dan diterima pengecer itu 1.325 ton.

"Artinya untuk stok yang akan masuk ke Sumbar terhitung hari ini dan beberapa hari kedepannya itu karena masih proses pengiriman jumlahnya mencapai 470 ton lagi," jelasnya.

"Dari jumlah itu, hanya dua persen Minyakita, dan yang paling banyak adalah minyak goreng curah," sambung Novrial.

Meskipun begitu, dia menyatakan kepastian kenaikan HET Minyakita perlu menunggu Permendag, kendati telah ada rencana dari Mendag Zulhas untuk menaikan HET Minyakita dari Rp14.000 per liter naik menjadi Rp15.500 per liter.

Novrial menyatakan seandainya HET Minyakita terbaru diberlakukan, dia perlu memastikan juga kenaikan HET itu berlaku di tingkat pengecer atau di tingkat produsen atau malah distributornya.

"Jadi soal bagaimana dan kenapa bisa naik HET Minyakita itu, kami juga masih menunggu kepastian Permendag," tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Peredaran Minyakita di beberapa pasar di Kota Palembang, Sumatra Selatan, mengalami penurunan sejak beberapa waktu terakhir.

Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Dinas Perdagangan Kota Palembang Elsa Noviani mengatakan sampai saat ini stok Minyakita di pasar tradisional di Palembang masih bisa ditemukan meskipun jumlahnya tidak sebanyak biasanya.

“Sampai sekarang masih aman, masih bisa ditemukan. Meskipun mungkin tidak banyak,” katanya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Elsa menjelaskan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari distributor, produksi Minyakita saat ini sedikit dikurangi.

Langkah itu lantaran menunggu kepastian penetapan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang rencananya akan naik dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter.

“Karena kalau sudah produksi, tiba-tiba HET berubah (naik) maka harus mengganti kemasan. Jadi takut rugi disitu,” imbuhnya.

Adapun perkembangan harga di Palembang saat ini Minyakita di kisaran Rp15.000 sampai Rp15.500 per liter dan untuk minyak premium berkisar Rp17.500 sampai Rp18.000 per liter.

Dia menambahkan untuk perkembangan bahan pangan lain di Palembang, relatif stabil dan beberapa mengalami penurunan. Diantaranya daging ayam dari Rp34.000 menjadi Rp33.000 per kilogram (Kg), bawang merah Rp32.000 per Kg, bawang putih Rp37.000 per Kg dan cabai turun dari Rp49.000 menjadi Rp48.000 per Kg.

Bisnis.com, CIREBON - Harga minyak goreng curah di Kabupaten Cirebon mulai merangkak naik seiring dengan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

Menyitir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (9/7/2024), harga minyak goreng curah saat ini Rp17.250 per kilogram. Sebelumnya, harga salah satu dari sembilan bahan pokok masyarakat ini sebesar Rp17.000.

Di Pasar Pasalaran, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, kenaikan harga minyak goreng curah terjadi sejak Sabtu (6/7/2024).

"Saat Jumat mendapatkan kiriman dari distributor kalau setiap kilogram minyak goreng naik. Terpaksa menaikkan daripada kami rugi," kata Dede, pedagang di Pasar Pasalaran, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, untuk minyak goreng kemasan bermerk terpantau belum mengalami lonjakan harga. Untuk kemasan bermerk satu dibanderol Rp19.500 per kilogram dan kemasan bermerk dua Rp18.000.

Saat ini, Pemerintah resmi menaikkan HET MinyaKita setelah sebelumnya dilakukan delapan kajian yang melibatkan berbagai stakeholder.

Atas kenaikan HET MinyaKita itu, Kemendag mendorong Dinas Perdagangan di berbagai daerah untuk melakukan sidak ke gudang-gudang distributor Minyakita.

Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya spekulan yang sengaja menahan penjualan MinyaKita hingga HET baru resmi berlaku.

Dari jumlah tersebut, ada 14 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga MinyaKita lebih dari 5% antara lain Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Dumai, Kabupaten Barru, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Banyu Asin, dan Kabupaten Asahan.