Bisnis.com, JAKARTA — Pembagian dividen PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) menjadi salah satu yang dinanti investor, karena nilainya yang jumbo, mencapai Rp4,29 triliun. Taipan Low Tuck Kwong akan menjadi penerima dividen terbesar dari saham BYAN yang mencatatkan cum date hari ini.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham pada Kamis (27/6/2024), Bayan Resources (BYAN) memutuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2023 senilai US$300 juta. Dengan asumsi kurs JISDOR Rp16.421 pada hari tersebut, total dividen BYAN itu setara dengan Rp4,29 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) tercatat masih menunggak gaji dan tunjangan kepada karyawan senilai total Rp6,91 miliar.

Melansir laporan tahunan Indofarma, manajemen menyampaikan perseroan masih memiliki kewajiban kepada karyawan dalam bentuk gaji dan tunjangan per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan hingga saat ini.

“Dikarenakan kondisi keuangan Grup yang belum belum dapat memenuhi kewajiban,” tulis manajemen Indofarma dalam laporan tahunan dikutip Jumat (5/7/2024).

Indofarma secara total menunggak gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp6,91 miliar. Perinciannya, perseroan memiliki kewajiban senilai Rp4,23 miliar, lalu PT Indofarma Global Medika sebesar Rp1,91 miliar, dan PT Farmalab Indoutama Rp763,73 juta.

“Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian tidak terdapat pembayaran yang dilakukan atas akun ini,” tulis manajemen Indofarma.

Sebelumnya, Indofarma merilis rincian gaji karyawan, mulai dari level staf, manajer, hingga jajaran direksi dan komisaris yang belum dibayarkan secara penuh selama Januari – Mei 2024.

Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengakui status pembayaran gaji karyawan sepanjang Januari hingga Mei 2024 masih tertunda. Meski demikian, perseroan telah membayar dengan kebijakan gradasi sesuai dengan golongan karyawan.

“Gaji karyawan bulan Januari sampai dengan Mei 2024 belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi dibayarkan dengan kebijakan gradasi sesuai levelisasi,” tuturnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Juni 2024.

Untuk level staf, status pembayaran gaji per bulan yang tertunda sebesar 10% sejak Februari sampai dengan Mei. Pada periode yang sama, pembayaran gaji yang tertunda di level asisten manajer mencapai 30% dan 40% bagi level manajer.

Sementara itu, pembayaran gaji yang tertunda untuk level manajer umum, direksi, komisaris, dan organ komisaris sebesar 50% terhitung sejak Januari hingga Mei 2024.

Di sisi lain, Yeliandriani menuturkan di tengah keterbatasan modal, kondisi operasional khususnya pembuatan obat kini hanya fokus memproduksi pemenuhan kontrak dari pemerintah. Keterbatasan modal dinilai menjadi penyebab terhambatnya kinerja operasional INAF.

Sejatinya Indofarma telah melakukan optimalisasi dan efisiensi pengeluaran biaya. Akan tetapi, tingkat efisiensi yang dihasilkan tidak optimal karena sebagian besar komponen biaya merupakan fixed cost, seperti biaya pegawai dan depresiasi fasilitas, serta mesin produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Yeliandriani menuturkan PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN Farmasi dan pemegang saham seri B, telah memberikan dukungan berupa shareholder loan untuk membiayai proyek yang diperoleh perseroan dari pemerintah.

Pemegang saham seri A yakni Kementerian BUMN juga telah membentuk project managementoffice dengan menunjuk konsultan untuk merestrukturisasi keuangan dan bisnis Indofarma.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Meski mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam jumlah besar, beberapa emiten BUMN konstruksi masih menghadapi kerugian.

Melansir data Kementerian Keuangan, yang dipublikasikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024, total ada delapan perusahaan pelat merah selaku pelaksana penugasan infrastruktur dengan nilai PMN terbesar sejak 2015 hingga kuartal I/2023.

Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Dari nama-nama tersebut, Waskita Karya dan Wijaya Karya menjadi dua emiten BUMN yang masih membukukan kerugian hingga akhir 2023. Hingga akhir tahun lalu, Waskita Karya membukukan kerugian Rp3,77 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp1,89 triliun. Adapun Wijaya Karya merugi Rp7,12 triliun tahun lalu, meningkat dibandingkan kerugian 2022 sebesar Rp59,59 miliar.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan perseroan telah meraih PMN sebesar Rp3,5 triliun pada 2015. Emiten dengan ticker WSKT ini kemudian mendapatkan lagi suntikan modal senilai Rp7,9 triliun pada 2021.

“Secara total jumlah PMN yang telah diterima Waskita pada tahun 2015 sampai dengan kuartal I/2024 adalah sebesar Rp11,4 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/7/2024).

Ermy menjelaskan bahwa pemberian PMN kepada perseroan untuk memenuhi porsi investasi ekuitas guna menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional di sektor jalan tol. Meski demikian, WSKT dinilai tetap memerlukan pendanaan dari pihak ketiga

“Ruas-ruas tol tersebut juga memerlukan pendanaan dari pihak ketiga yang memiliki beban bunga yang masih cukup tinggi, dan beban bunga tersebut masih akan terkonsolidasi sampai ruas tol tersebut dapat didivestasi,” pungkasnya.

Dia menambahkan Waskita juga mengalami penurunan kinerja operasional yang disebabkan keterbatasan modal kerja karena proses restrukturisasi sedang berlangsung.

Perusahaan saat ini telah mengimplementasikan program pemulihan keuangan, di antaranya restrukturisasi utang, divestasi jalan tol, dan perbaikan tata kelola. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Ermy menyatakan penggunaan PMN dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Waskita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta melaporkan penggunaan modal negara ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

“Waskita juga telah membentuk program PMN War Room untuk memastikan dana PMN terserap dengan optimal dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan perseroan menerima PMN Rp4 triliun pada 2016 yang sepenuhnya terserap pada kuartal II/2022.

Mahendra menuturkan saat ini emiten dengan kode saham WIKA tengah mengelola PMN senilai Rp6 triliun, yang masuk pada April 2024. Injeksi modal ini ditempuh lewat skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

“Dalam menjaga tata kelola pengelolaannya, WIKA selalu melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan KPI parameter pengelolaan PMN tersebut,” tuturnya kepada Bisnis.

Terkait rugi keuangan pada 2023, Mahendra mengatakan hal itu disebabkan tingginya beban bunga perseroan dan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah. Ini merupakan dampak dari investasi jangka panjang yang belum menghasilkan dan pandemi Covid-19.

Menurutnya, perseroan berkomitmen menjalankan program 8 stream penyehatan yang telah dicanangkan dan mendapat persetujuan pemegang saham. WIKA secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian yang diraih.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.