Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan perkembangan tujuh BUMN yang tengah dalam proses perbaikan kinerja. Salah satunya di sektor farmasi, yaitu PT Bio Farma (Persero), PT Indofarma Tbk. (INAF), dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Senin (4/11/2024), Erick menyampaikan dari 47 BUMN (non-SKK), saat ini sebanyak 40 BUMN sehat dan mencatatkan keuntungan. Sementara itu, tujuh lainnya yang tengah dalam proses perbaikan.

Di sektor farmasi, misalnya, Kementerian BUMN mencatat kerugian Bio Farma terjadi dikarenakan impairment vaksin Covid VGR. Sementara itu, Indofarma telah menyelesaikan proses PKPU dan Kimia Farma sedang dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

“Untuk Indofarma, kita cari partner supaya ada yang supply bahan baku diproses di Indofarma supaya kita masuk ke global supply chain pada sistem kesehatan dunia,” kata Erick.

Dia juga menyampaikan Indofarma dengan berbagai isu yang menerpa akan tetap diupayakan untuk dibenahi, baik dari sisi kepegawaian maupun dari sisi pengembangan bisnisnya.

“Indofarma kita coba perbaiki terlepas dari ada isu-isunya, kita akan selesaikan juga dengan tentu kepegawaiannya. tetapi kita juga mesti scale up sedikit untuk menjadi supply chain itu,” imbuhnya.

Di sisi neraca keuangan per 30 September 2024, Indofarma tercatat membukukan total liabilitas Rp1,73 triliun. Liabilitas itu terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp1,42 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp308,84 miliar.

Liabilitas INAF didominasi oleh pos utang usaha pihak ketiga jangka pendek Rp445,04 miliar, pinjaman kepada pemegang saham jangka pendek Rp373,06 miliar, pinjaman bank jangka pendek Rp137,92 miliar, dan utang pajak jangka pendek Rp262,51 miliar. Ditambahn lagi, INAF membukukan pinjaman kepada pemegang saham jangka panjang sebesar Rp268,01 miliar.

Dalam laporan keuangan per kuartal III/2024, manajemen INAF mengungkapkan liabilitas jangka pendek perusahaan telah melampaui total aset lancar sebesar Rp1,21 triliun.

Pada saat yang sama, INAF mengalami defisiensi modal sebesar Rp970,63 miliar per 30 September 2024, rugi Rp166,48 miliar, dan rugi arus kas dari aktivitas operasi Rp55,65 miliar.

Di sisi perkara hukum, pada 21 Oktober 2024, PT Indofarma Tbk. telah menerima Surat No. 975/PAN.3/HK2.5/Reg.Pailit/X/1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal: Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat tersebut pada intinya menginformasikan bahwa Perkara Kasasi atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Solarindo Energi Internasional dan PT Trimitra Wisesa Abadi terhadap Putusan Homologasi PT Indofarma Tbk. telah terdaftar dengan Nomor Register Perkara 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Lilitan utang jumbo juga sedang dialami oleh Kimia Farma. Hingga 30 September 2024, total liabilitas KAEF tercatat Rp11,09 triliun yang terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp7,76 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp3,32 triliun.

Liabilitas KAEF didominasi oleh utang bank jangka pendek Rp4,05 triliun, utang usaha pihak ketiga jangka pendek Rp1,57 triliun, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Rp1,11 triliun, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo satu tahun Rp1,74 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) melaporkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk senilai Rp166,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, kerugian INAF menurun 13,1% apabila dibandingkan denganperiode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp191,69 miliar.

INAF juga mencatat penurunan penjualan bersih menjadi Rp137,87 miliar hingga kuartal III/2024, turun 69% dari Rp445,70 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih Indofarma anjlok, terlihat dari penjualan lokal, ethical menurun 76,6% menjadi Rp63,7 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp272,82 miliar hingga kuartal III/2024.

Kemudian untuk Fast Moving Consume Goods (FCMG) hingga kuartal III/2024 tidak ada penjualan, dibanding kuartal III/2023 ada penjualan sebesar Rp85,47 miliar.

Lalu untuk penjualan alat kesehatan, jasa klinik dan lainnya juga mengalami penurunan 53,3% menjadi Rp10,83 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp23,21 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, penjualan vaksin naik 35,1% menjadi Rp49,22 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp36,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan ekspor Indofarma juga merosot 69% menjadi Rp137,87 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp445,70 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Indofarma mencetak rugi bruto hingga kuartal III/2024, berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu. Rugi bruto naik 15,3% menjadi Rp11,80 miliar hingga kuartal III/2024, dibanding laba bruto Rp10,23 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya dari sisi aset, Indofarma mencatatkan total aset sebesar Rp758,4 miliar hingga kuartal III/2024, turun dari aset per Desember 2023 senilai Rp759,82 miliar. Nilai liabilitas INAF hingga kuartal III/2024 sebesar Rp1,72 triliun dari Rp1,56 triliun pada 31 Desember 2023.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadikan PT Indofarma Tbk (INAF) sebagai produsen obat herbal pupus karena terganjal kasus korupsi di perusahaan tersebut.

Erick Thohir sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang menyulap INAF menjadi produsen obat herbal. Sayangnya, cita-cita itu harus gagal karena perkara korupsi di anak usaha PT Bio Farma (Persero) tersebut.

“Indofarma itu kita mau khususkan di herbal, di roadmap kita. Cuma kan sayangnya, ya kembali GCG (Good Corporate Governance) kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan,” ujar Erick saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sumber daya obat-obatan herbal di Indonesia memang melimpah, bahkan tak kalah dengan India dan China. Awalnya potensi itu bisa dimanfaatkan Indofarma dengan mengelolanya sebagai alternatif pengobatan.

“Kita melihat ya potensi obat-obatan herbal kita itu tidak kalah sama India dan China, mestinya. Di mana kita lihat sekarang, secara global obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan,” tutur Erick.

“Di dunia sedang menjadi solusi untuk safetyness atau kesehatan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Hanya saja, keinginannya pupus untuk saat ini. Erick mengaku, bisnis Indofarma dibenahi dari nol melalui program restrukturisasi.

Selain itu, pemegang saham juga tengah bernegosiasi dengan pihak swasta agar bisa menjamin bahan baku obat-obatan yang akan diproduksi Indofarma.

“Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya menyehatkan, menyehatkan yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku karena ini bahan baku penting,” kata Erick.

“Tetapi ketika produksi terjadi sama kita coba melihat kalau bisa 50 persen dari hasil produksinya itu kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender, jadi belum getok istilahnya,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penyehatan terhadap PT Indofarma Tbk. (INAF) masih terus dilakukan.

Dalam upaya penyehatan tersebut, selain menindak tegas perilaku fraud dan penipuan, Erick akan fokus memperbaiki bisnis model INAF.

"Tetapi yang paling penting kalau kami melihat bagaimana bisnis modeling-nya itu harus diperbaiki," ujar Erick di kantor BUMN, Jumat (1/11/2024).

Erick mengatakan, semula Indofarma diarahkan untuk fokus mengembangkan obat herbal. Cita-cita ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor obat-obatan dengan memproduksi obat herbal dari bahan yang tersedia di dalam negeri.

Erick juga melihat potensi obat-obatan herbal Indonesia tidak kalah dengan India dan China. Menurutnya, obat-obatan herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan di dunia, yang dianggap aman dan berkelanjutan.

"Sayangnya ya, kembali lagi ke good corporate governance-nya, kalau dilanggar ya enggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma, kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick.

Untuk itu, kini Kementerian BUMN akan kembali fokus untuk menyehatkan Indofarma. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yakni pihaknya berdiskusi dengan beberapa mitra dan sektor swasta yang dapat menjamin bahan baku untuk Indodarma.

"Tapi modeling ini yang saya ingin supaya ada check and balance. Karena dengan check and balance saling kontrol ini saya rasa itu yang jadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hari ini dan ke depan,” ujar Erick.

Adapun, Indofarma tengah menghadapi sederet permasalahan, mulai dari kesulitan keuangan hingga persoalan fraud yang disebabkan oleh anak usahanya.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan INAF dan anak usahanya terlibat aktivitas berindikasi fraud. Mulai dari transaksi fiktif, pinjaman online, hingga mempercantik laporan keuangan.

Di sisi lain, kinerja keuangan INAF mencatatkan raihan negatif selama 2020–2023. Laba bersih perseroan ambles 99,65% year-on-year (yoy) menjadi Rp27,58 juta pada 2020. Setelah itu, INAF terus menerus mencetak rugi bersih sebesar Rp37,58 miliar pada 2021, lantas bengkak menjadi Rp428,46 miliar pada 2022 dan Rp433,37 miliar pada 2023.

Kemelut yang menyelimuti Indofarma tersebut berimbas kepada karyawan. Pada Agustus 2024, Serikat Pekerja (SP) Indofarma mengadukan bahwa perseroan menunggak gaji karyawan Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) senilai Rp95 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejati DKI Jakarta menetapkan mantan petinggi perusahaan PT Indofarma Tbk. (INAF) tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Indofarma dan anak usaha 2020-2023.

Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka itu Manajer Keuangan dan Akuntansi Indofarma Bayu Pratama Erdiansyah (BPE).

Selain menjabat sebagai manager keuangan, Bayu juga sempat menjadi Manager Akuntansi dan Keuangan di anak perusahaan Indofarma pada 2022-2023.

"Kejati DKI Jakarta menetapkan seorang tersangka baru, BPE, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (PT IGM), untuk periode tahun 2020-2023," ujarnya di Kejati DKI, Rabu (30/10/2024).

Syarief menjelaskan bahwa Bayu ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum bersama tersangka sebelumnya.

Tersangka itu di antaranya AP selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, GSR sebagai Direktur PT IGM tahun 2020-2023, serta CSY sebagai Head of Finance PT IGM periode 2019-2021.

"Para tersangka diduga mengeluarkan dana PT IGM tanpa underlying, menempatkan dana tersebut dalam deposito atas nama perorangan, serta memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk memberikan kesan positif terhadap posisi dan kinerja keuangan PT Indofarma dan PT IGM," tambahnya.

Adapun, tersangka BPE kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

Di samping itu, Syahron mengatakan bahwa atas perbuatan para tersangka, negara telah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp371 miliar.

"Perbuatan tersangka BPE ini telah menimbulkan kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp371 miliar, yang kini sedang diperhitungkan lebih lanjut oleh BPK RI," pungkasnya.

Sebagai informasi, BPE disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo. UU RI No.31/ 1999 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indofarma Tbk. (INAF) mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terhadap mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk. berinisial AP dan dua tersangka lainnya.

Seperti diberitakan Bisnis, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka termasuk mantan Dirut PT Indofarma Tbk. (INAF) berinsial AP dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan 2020-2023.

Asisten pidana khusus (Aspidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan AP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-76/M.1.1/Fd.1/09/2024 tanggal 19 September 2024.

AP selaku Direktur Utama Indofarma periode 2020—2023 diduga telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan membuat piutang dan uang muka produk alat kesehatan fiktif.

Selain AP, Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) periode 2020-2023 berinisial GSR dan Head of Finance PT IGM tahun 2019-2021 berinisial CSY turut dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara di PT Indofarma Tbk. sebesar Rp 371 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Manejemen Indofarma memaparkan kasus ini terungkap melalui audit investigasi BPK RI, yang merupakan bagian dari program ‘bersih-bersih’ BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Program ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dan tata kelola BUMN, dengan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan korupsi yang merugikan negara.

“Perseroan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan berkomitmen menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menghadapi kasus ini,” tegas Direktur Utama Indofarma Yeliandriani dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa proses hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama dan dua pejabat lainnya tidak akan mengganggu operasional Perseroan.

Menurutnya, Indofarma tetap berfokus pada rencana penyehatan dan penyelamatan perusahaan, termasuk restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis untuk memperkuat fondasi perusahaan.

Indofarma, lanjut Yeliandriani, menegaskan komitmen untuk mendukung Kementerian BUMN dalam menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan bebas korupsi.

“Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, telah menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan negara. PT Indofarma Tbk. akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN,” ungkapnya Yeliandriani.

Dia menambahkan kasus ini merupakan langkah penting dalam upaya membersihkan BUMN dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah untuk memastikan BUMN berfungsi sebagai pilar ekonomi yang bersih dan transparan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan bahwa investigasi mengenai adanya indikasi kecurangan atau fraud di PT Indofarma Tbk (INAF) saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud dan sedang ditangani kejaksaan, dan kami baru menyelesaikan PKPU, yang menghasilkan homologasi,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9) kemarin.

Meski sudah masuk penanganan Kejaksaan Agung, ia mengatakan Indofarma juga telah menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kemudian ia juga menegaskan mantan pejabat Indofarma yang terlibat dalam kasus fraud akan segera ditindak secara hukum.

Ia juga menjelaskan bahwa BUMN sedang merencanakan agar Indofarma beralih menjadi perusahaan dengan model bisnis made-to-order atau maklon, di mana perusahaan hanya akan memproduksi berdasarkan pesanan dari induknya, PT Biofarma.

Indofarma Lolos dari PKPU

Mayoritas kreditor atau sebanyak 83,2% kreditor menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh emiten farmasi PT Indofarma Tbk (INAF).

Persetujuan ini telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan homologasi terkait perjanjian perdamaian.

Dengan demikian, Indofarma telah menyelesaikan proses pemungutan suara dalam upaya penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hasil keputusan tersebut akan jadi penentu nasib masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi tersebut usai terancam pailit.

“Pada 7 Agustus 2024 telah dilakukan pemungutan suara atas perjanjian perdamaian yang telah diajukan oleh perseroan per 6 Agustus 2024,” tulis Yeliandriani, Direktur Utama Indofarma dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (21/8).

Yeliandriani mengungkapkan pada rapat pemungutan suara tersebut telah disetujui sebanyak 76 kreditor atau 83,2% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dengan total suara sebanyak 76 kreditor.

Sementara itu, kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian sebanyak tujuh kreditor atau 16,8% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir.

Adapun total keseluruhan kreditor konkuren berjumlah 100 kreditor. Namun, hanya 83 kreditur yang hadir dalam rapat pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara kreditor separatis yang menghadiri rapat pemungutan suara dan menyetujui proposal perdamaian sebanyak dua kreditor yang mewakili 100% jumlah kehadiran dan jumlah suara kreditur separatis.

Dengan demikian, Yeliandriani mengungkapkan bahwa kreditor separatis yang hadir dan menyetujui Proposal Perdamaian Indofarma mencapai 100%.

“Hasil pemungutan suara tersebut telah memenuhi syarat disahkannya perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU),” tulisnya.

Yeliandriani menyatakan putusan homologasi ini akan berdampak langsung pada operasional perusahaan. Sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian perdamaian, setelah putusan homologasi dibacakan, Indofarma akan segera melakukan efisiensi biaya operasional dengan menjalankan kegiatan operasi terbatas.

Selain itu, pembayaran utang perusahaan akan dilakukan sesuai dengan skema yang telah disepakati dengan para kreditor sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian.

“Dengan telah dibacakannya putusan homologasi, maka status PKPU terhadap perseroan telah berakhir dan perseroan kembali dalam kondisi normal,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Indofarma Tbk. (INAF) harus menelan pil pahit imbas kondisi keuangan perseroan yang terus terpuruk dan kasus fraud yang disebabkan anak usaha. Gaji karyawan tertunggak dan kini karyawan terancam dirumahkan dengan pesangon kecil.

Resah dengan nasibnya, Serikat Pekerja (SP) Indofarma pun berbondong-bondong mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi VI DPR RI pada Rabu (28/8/2024).

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengungkapkan, total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

Ahmad menuturkan, sebelum menunggak gaji karyawan, sejak 2021 hingga saat ini, manajamen BUMN farmasi itu juga beberapa kali melakukan pemotongan gaji dengan alasan untuk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), tetapi tidak disetorkan.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," kata Furqan saat rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI.

Furqan memerinci sederet pengorbanan yang dilakukan karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Pada 2017, serikat pekerja sepakat menerima keputusan manajemen Indofarma untuk tidak menaikkan upah karyawan.

Pada 2018, terdapat kenaikan upah meskipun hanya Rp50.000 per orang. Selanjutnya, pada 2021-2024 upah dipotong untuk DPLK, tetapi tidak disetorkan/terhutang.

"Selain DPLK yang krusial dari 2022-2024 dari upah karyawan dipotong untuk BPJS TK tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan," imbuhnya.

Pada tahun 2022-2024 pesangon karyawan, baik untuk pensiun normal maupun pensiun dini, tidak bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. Kondisi ini juga berlanjut pada 2023 ketika tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, tunjangan pendidikan juga tak dibayarkan hingga saat ini.

"Ini yang akhirnya 2024 membuat kami meringis sakit luar biasa pengorbanan apa lagi yang dibutuhkan, upah yang kami terima tidak utuh 100%," tuturnya.

Dia memerinci, sebagian pekerja mendapat gaji secara gradual, ada juga yang hanya dibayarkan 50% dari pendapatan utuh sejak Januari 2024.

"Kalau yang sebelumnya kita masih bisa terima bahwa ini masih sekunder atau tersier dari pendapatan kami, tetapi kalau 2024 itu adalah pendapatan primer kami," pungkasnya.

Terancam Dirumahkan

Sambil terisak, Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengungkapkan, tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu membeli beras hingga berutang. Karyawan kini juga terancam dirumahkan dengan pesangon kecil.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja nggak ada," kata Meidawati.

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agar hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-haknya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan right sizing organisasi atau karyawan (program pensiun dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Dalam catatan SP Indofarma, jumlah karyawan Indofarma pada tahun 2020 sebesar 1.272 orang. Sejak dibentuknya holding BUMN farmasi, tenaga kerja turun pada 2021 menjadi 1.256 orang.

Jumlah karyawan juga menurun menjadi 1.097 orang pada 2022 dan menyusut lagi hingga 1.038 pada 2023. Hingga saat ini, jumlah karyawan per Mei 2024 tersisa 861 orang.

Penyebab Indofarma Menunggak Gaji Karyawan

Sebelumnya, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan, di tengah keterbatasan modal, kondisi operasional khususnya pembuatan obat kini hanya fokus memproduksi pemenuhan kontrak dari pemerintah. Keterbatasan modal dinilai menjadi penyebab terhambatnya kinerja operasional INAF.

“Modal kerja yang sangat terbatas mengakibatkan tingkat produksi yang tidak optimal pada perseroan dan tidak tersedianya cukup produk yang dipasok oleh principal di entitas anak,” paparnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (7/6/2024).

Sejatinya Indofarma telah melakukan optimalisasi dan efisiensi pengeluaran biaya. Akan tetapi, tingkat efisiensi yang dihasilkan tidak optimal karena sebagian besar komponen biaya merupakan fixed cost, seperti biaya pegawai dan depresiasi fasilitas, serta mesin produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Yeliandriani menuturkan PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN Farmasi dan pemegang saham seri B, telah memberikan dukungan berupa shareholder loan untuk membiayai proyek yang diperoleh perseroan dari pemerintah.

Pemegang saham seri A yakni Kementerian BUMN juga telah membentuk project management office dengan menunjuk konsultan untuk merestrukturisasi keuangan dan bisnis Indofarma.

Atas kondisi tersebut, Yeliandriani mengungkapkan, status pembayaran gaji karyawan Indofarma sepanjang Januari hingga Mei 2024 masih tertunda. Meski demikian, perseroan telah membayar dengan kebijakan gradasi sesuai dengan golongan karyawan.

“Gaji karyawan bulan Januari sampai dengan Mei 2024 belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi dibayarkan dengan kebijakan gradasi sesuai levelisasi,” tuturnya.

Untuk level staf, status pembayaran gaji per bulan yang tertunda sebesar 10% sejak Februari sampai dengan Mei. Pada periode yang sama, pembayaran gaji yang tertunda di level asisten manajer mencapai 30% dan 40% bagi level manajer.

Sementara itu, pembayaran gaji yang tertunda untuk level manajer umum, direksi, komisaris, dan organ komisaris sebesar 50% terhitung sejak Januari hingga Mei 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa upaya bersih-bersih perusahaan pelat merah terus berjalan, khususnya Indofarma. Dia menyatakan persoalan INAF kini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. (Dionisio Damara Tonce)

Perincian pembayaran gaji karyawan Indofarma yang tertunda:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Indofarma mengadukan kondisi PT Indofarma Tbk. (INAF) sebagai BUMN farmasi yang tengah dirundung berbagai tekanan sehingga berdampak pada tunggakan gaji karyawan yang tak kunjung terbayarkan.

Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon mengatakan, kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan terjadi sejak pembentukan holding BUMN farmasi pada 2020. Awalnya, karyawan meyakini langkah tersebut dapat menjadi titik balik Indofarma Group.

"Ternyata dengan pembentukan holding, Indofarma diminta shifting, berubah, yang asalnya bergerak dibidang farma menjadi alkes dan herbal," kata Furqon saat RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Perubahan yang seketika terjadi itu membuat Indofarma terguncang dan tidak mudah untuk bisa langsung mengubah bisnis dari farma menjadi alat kesehatan (alkes) dan herbal.

Periode 2020-2022 menjadi perhatian serikat pekerja lantaran pihaknya sudah mulai mencium adanya potensi fraud ketika terjadi rangkap jabatan manajer akuntansi dan keuangan di Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

"2020-2023 berdasarkan hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya praktik fraud di Indofarma sebesar Rp371 miliar dan piutang bermasalah anak perusahaan IGM sebesar Rp470 miliar," tuturnya.

Dia menerangkan bahwa sebagian besar temuan tersebut merupakan produk Covid-19 yang tidak terserap konsumen sehingga membuat produk kedaluwarsa di gudang Indofarm, seperti Oseltamivir, Ivermectin, hingga Desrem.

Selanjutnya, pada 2024, Indofarma mengalami gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sejak saat itu Indofarma Group tidak lagi sanggup membayarkan gaji karyawan dengan penuh.

SP Indofarma mencatat total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Serikat pekerja menawarkan opsi penyelamatan PT Indofarma Tbk. (INAF) dengan pendekatan Right Sizing Organisasi atau Karyawan (Program Pensiun Dini).

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati menilai, opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bialng 4,5 kali dari PKB," kata Meidawati, di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Adapun, PT Indofarma Tbk. (INAF) tak kunjung membayar tunggakan gaji yang belum terbayar untuk karyawan mencapai Rp95 miliar.

Meidawati mengungkap kondisi tersebut sambil terisak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI DPR RI hari ini. Tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu untuk membeli beras hingga berutang.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja gak ada," kata Meidawati

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agak hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbaan karyawan dalam bentuk hak-hak nya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan Right Sizing Organisasi atau Karyawan (Program Pensiun Dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bialng 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat pekerja mengeluhkan hak-hak karyawan perusahaan pelat merah PT Indofarma Tbk. (INAF) yang tak kunjung terbayarkan. Sejak awal 2024, tunggakan gaji yang belum terbayar untuk karyawan mencapai Rp95 miliar.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengungkap kondisi tersebut sambil terisak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI DPR RI hari ini. Tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu untuk membeli beras hingga berutang.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja nggak ada," kata Meidawati, Rabu (28/8/2024).

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agak hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-hak nya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan right sizing organisasi atau karyawan (program pensiun dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) Indofarma mencatat total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengatakan, sebelum menunggak gaji karyawan, sejak 2021 hingga saat ini, manajamen juga beberapa kali melakukan pemotongan gaji dengan alasan untuk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), tetapi tidak disetorkan.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," kata Furqan saat RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Furqan memerinci sederet pengorbanan yang dilakukan karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Pada 2017, serikat pekerja sepakat menerima keputusan manajemen Indofarma untuk tidak menaikkan upah karyawan.

Pada 2018, terdapat kenaikan upah meskipun hanya Rp50.000 per orang. Selanjutnya, pada 2021-2024 upah dipotong untuk DPLK, tetapi tidak disetorkan/terhutang.

"Selain DPLK yang krusial dari 2022-2024 dari upah karyawan dipotong untuk BPJS TK tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan," imbuhnya.

Pada tahun 2022-2024 pesangon karyawan, baik untuk pensiun normal maupun pensiun dini, tidak bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. Kondisi ini juga berlanjut pada 2023 ketika tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, tunjangan pendidikan juga tak dibayarkan hingga saat ini.

"Ini yang akhirnya 2024 membuat kami meringis sakit luar biasa pengorbanan apa lagi yang dibutuhkan, upah yang kami terima tidak utuh 100%," tuturnya.

Dia memerinci, sebagian pekerja mendapat gaji secara gradual, ada juga yang hanya dibayarkan 50% dari pendapatan utuh sejak Januari 2024.

"Kalau yang sebelumnya kita masih bisa terima bahwa ini masih sekunder atau tersier dari pendapatan kami, tetapi kalau 2024 itu adalah pendapatan primer kami," pungkasnya.

Namun, sebelumnya manajemen BUMN farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) tercatat masih menunggak gaji dan tunjangan kepada karyawan senilai total Rp6,91 miliar.

Melansir laporan tahunan Indofarma, manajemen menyampaikan perseroan masih memiliki kewajiban kepada karyawan dalam bentuk gaji dan tunjangan per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan hingga saat ini.

“Dikarenakan kondisi keuangan Grup yang belum belum dapat memenuhi kewajiban,” tulis manajemen Indofarma dalam laporan tahunan.

Indofarma secara total menunggak gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp6,91 miliar. Perinciannya, perseroan memiliki kewajiban senilai Rp4,23 miliar, lalu PT Indofarma Global Medika sebesar Rp1,91 miliar, dan PT Farmalab Indoutama Rp763,73 juta.