Bisnis.com, JAKARTA — Akhir masa pemerintahan Joko Widodo menyisakan pekerjaan rumah berupa tujuh BUMN ‘sakit’ yang perlu dibenahi di era Prabowo-Gibran. Upaya restrukturisasi utang hingga pengembangan kinerja operasional terus digenjot untuk membalik rapor merah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan dari 47 badan usaha milik negara (BUMN), sebanyak 40 BUMN dalam kondisi keuangan yang sehat. Jumlah itu merepresentasikan 85% dari total BUMN.

“Untuk menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cashflow negatif atau rugi. Ada tujuh yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

Tujuh BUMN yang dimaksud Erick Thohir ialah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jiwasraya, Perumnas, dan PNRI.

Dia membeberkan bahwa masing-masing BUMN yang merugi itu memiliki kompleksitas masalah tersendiri. Krakatau Steel, misalnya, sudah melaksanakan restrukturisasi utang sejak 2019 tetapi pemulihan kinerjanya tersandung oleh insiden kebakaran yang mengganggu operasional secara keseluruhan.

“Kami sedang mencari jalan, apakah dengan kondisi yang hari ini, setelah bekerja sama dengan POSCO, dengan menghasilkan Karakatau Steel yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan,” papar Erick.

Masalah lain lagi dihadapi oleh Holding BUMN sektor Farmasi. Erick menjelaskan kerugian Bio Farma terjadi karena adanya impairment vaksin Covid-19.

Kondisi itu terjadi karena Bio Farma ditugaskan untuk membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk program vaksinasi nasional. Namun, ketika Covid-19 tidak lagi jadi pandemi, sisa vaksinnya dibukukan sebagai penurunan nilai aset yang bersifat permanen karena sudah melewati expiring date.

Terkait dengan ekspansi usaha Bio Farma, perusahaan pelat merah itu disebut Erick sudah mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp1,4 triliun untuk distribusi vaksin folio secara global ke 150 negara.

Di bawah Bio Farma, dua anak usaha BUMN sektor farmasi juga sedang tidak bugar, yaitu PT Indofarma Tbk. (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

“Lalu juga ada beberapa penyelesaian mengenai Indofarma, kita mencari partner. Ada yang supply bahan baku, lalu diproses di Indofarma sehingga nanti kita masuk ke global supply chain sistem kesehatan dunia,” imbuhnya.

Erick memastikan perbaikan kinerja INAF akan beriringan dengan pemenuhan kewajiban dari sisi kepegawaian.

Di sisi kinerja keuangan, INAF melaporkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk senilai Rp166,48 miliar per 30 September 2024. Nilai itu turun 13,1% dari Rp191,69 miliar pada 9 bulan 2023.

Sementara itu, kerugian KAEF membengkak 137,9% dari Rp177,3 miliar menjadi Rp421,8 miliar hingga kuartal III/2024. Berdasarkan data Kementerian BUMN, Kimia Farma saat ini dalam proses restrukturisasi kredit dengan pihak perbankan.

Hal itu sejalan dengan utang jumbo KAEF yang tercatat mengantongi total liabilitas Rp11,09 triliun. Jumlah itu termasuk utang bank sebesar Rp6,91 triliun.

Untuk Jiwasraya, progress restrukturisasi dinilai berjalan dengan baik dan tinggal proses likuidasi. Adapun, PNRI menderita kerugian disebabkan oleh mandat penerbitan berita negara/tambahan berita negara tidak diwajibkan. Hal itu menyebabkan pendapatan rendah dan over leverage.

Penyehatan BUMN Perumahan dan Karya

Bergeser ke sektor perumahan, Menteri BUMN memaparkan kerugian dialami Perumnas karena perputaran inventory yang masih perlu dioptimalkan. Sebagia langkah perbaikan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) modal kerja untuk Perumanas senilai Rp1 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan Perumnas untuk mempercepat penyelesaian inventory. Secara prognosa, Perumnas diestimasi membukukan keuntungan pada akhir tahun ini.

“Bahwa untuk bisnis model Perumnas ke depan tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena kita bilang dari komposisi lahan di Indonesia ini kan kita ketahui ini memang 70% laut, 30% tanah,” ucapnya.

Selanjutnya, Erick menjabarkan perkembangan Wijaya Karya dan Waskita Karya. Menurutnya, restrukturisasi WIKA sudah berjalan, termasuk anak usahanya PT Wika Realty yang offer expansion pada tahun-tahun sebelumnya.

Senada, dia juga menyoroti langkah penting kesepakatan restrukturisasi Waskita Karya senilai Rp26 triliun.

“Dan kita teruskan [restrukturisasi] Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Bapak Menteri PU. Bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh BUMN karya menjadi tiga sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini.”

Seperti diberitakan Bisnis, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan WSKT telah menandatangani MRA perubahan antara perseroan dengan sejumlah kreditur perbankan. Dia melanjutkan, WSKT melakukan restrukturisasi kembali atas utang bank dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,2 triliun.

Lebih lanjut, utang bank akan dibagi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian menjadi fasilitas kredit sebesar Rp24,15 triliun kepada bank konvensional, dengan fasilitas kredit tranche A sebesar Rp3,95 triliun, dan fasilitas kredit trance B sebesar Rp20,2 triliun.

Lalu fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp2,05 triliun, dengan trance A sebesar Rp336,7 miliar, dan tranche B sebesar Rp1,72 triliun.

MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah berlaku efektif terhitung sejak 17 Oktober 2024. Selain itu, WSKT juga memohonkan dan menyetujui pengesampingan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Rekening dan Kas No. 39 pada 25 Oktober 2021 yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2026.

"Sampai dengan saat ini nilai outstanding jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,21 triliun termasuk dengan alokasi pada masing-masing tranches masih dalam tahap finalisasi rekonsiliasi dengan seluruh kreditur. Kami akan menyampaikan kembali informasi tersebut ketika nilai sudah bersifat final," ucapnya.

Perbesar

Adapun dengan diterimanya pernyataan efektif MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan, maka ketentuan yang diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi KMK Penjaminan menjadi efektif dan dapat dijalankan oleh WSKT dan para kreditur terkait.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan menyebut perseroan terus berupaya meningkatkan penyerapan penggunaan baja di sektor infrastruktur dan konstruksi di Indonesia.

Akbar juga menyatakan bahwa dengan menggerakkan kembali industri manufaktur melalui pemenuhan kebutuhan proyek strategis nasional, maka Krakatau Steel Group akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Krakatau Steel sebagai BUMN industri baja nasional akan terus menjadi akselerator dalam mewujudkan reindustrialisasi nasional sehingga cita-cita ketahanan dan kemandirian industri baja nasional bisa terwujud dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tutup Akbar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan perkembangan tujuh BUMN yang tengah dalam proses perbaikan kinerja. Salah satunya di sektor farmasi, yaitu PT Bio Farma (Persero), PT Indofarma Tbk. (INAF), dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Senin (4/11/2024), Erick menyampaikan dari 47 BUMN (non-SKK), saat ini sebanyak 40 BUMN sehat dan mencatatkan keuntungan. Sementara itu, tujuh lainnya yang tengah dalam proses perbaikan.

Di sektor farmasi, misalnya, Kementerian BUMN mencatat kerugian Bio Farma terjadi dikarenakan impairment vaksin Covid VGR. Sementara itu, Indofarma telah menyelesaikan proses PKPU dan Kimia Farma sedang dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

“Untuk Indofarma, kita cari partner supaya ada yang supply bahan baku diproses di Indofarma supaya kita masuk ke global supply chain pada sistem kesehatan dunia,” kata Erick.

Dia juga menyampaikan Indofarma dengan berbagai isu yang menerpa akan tetap diupayakan untuk dibenahi, baik dari sisi kepegawaian maupun dari sisi pengembangan bisnisnya.

“Indofarma kita coba perbaiki terlepas dari ada isu-isunya, kita akan selesaikan juga dengan tentu kepegawaiannya. tetapi kita juga mesti scale up sedikit untuk menjadi supply chain itu,” imbuhnya.

Di sisi neraca keuangan per 30 September 2024, Indofarma tercatat membukukan total liabilitas Rp1,73 triliun. Liabilitas itu terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp1,42 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp308,84 miliar.

Liabilitas INAF didominasi oleh pos utang usaha pihak ketiga jangka pendek Rp445,04 miliar, pinjaman kepada pemegang saham jangka pendek Rp373,06 miliar, pinjaman bank jangka pendek Rp137,92 miliar, dan utang pajak jangka pendek Rp262,51 miliar. Ditambahn lagi, INAF membukukan pinjaman kepada pemegang saham jangka panjang sebesar Rp268,01 miliar.

Dalam laporan keuangan per kuartal III/2024, manajemen INAF mengungkapkan liabilitas jangka pendek perusahaan telah melampaui total aset lancar sebesar Rp1,21 triliun.

Pada saat yang sama, INAF mengalami defisiensi modal sebesar Rp970,63 miliar per 30 September 2024, rugi Rp166,48 miliar, dan rugi arus kas dari aktivitas operasi Rp55,65 miliar.

Di sisi perkara hukum, pada 21 Oktober 2024, PT Indofarma Tbk. telah menerima Surat No. 975/PAN.3/HK2.5/Reg.Pailit/X/1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal: Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat tersebut pada intinya menginformasikan bahwa Perkara Kasasi atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Solarindo Energi Internasional dan PT Trimitra Wisesa Abadi terhadap Putusan Homologasi PT Indofarma Tbk. telah terdaftar dengan Nomor Register Perkara 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Lilitan utang jumbo juga sedang dialami oleh Kimia Farma. Hingga 30 September 2024, total liabilitas KAEF tercatat Rp11,09 triliun yang terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp7,76 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp3,32 triliun.

Liabilitas KAEF didominasi oleh utang bank jangka pendek Rp4,05 triliun, utang usaha pihak ketiga jangka pendek Rp1,57 triliun, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Rp1,11 triliun, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo satu tahun Rp1,74 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) melaporkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk senilai Rp166,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, kerugian INAF menurun 13,1% apabila dibandingkan denganperiode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp191,69 miliar.

INAF juga mencatat penurunan penjualan bersih menjadi Rp137,87 miliar hingga kuartal III/2024, turun 69% dari Rp445,70 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih Indofarma anjlok, terlihat dari penjualan lokal, ethical menurun 76,6% menjadi Rp63,7 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp272,82 miliar hingga kuartal III/2024.

Kemudian untuk Fast Moving Consume Goods (FCMG) hingga kuartal III/2024 tidak ada penjualan, dibanding kuartal III/2023 ada penjualan sebesar Rp85,47 miliar.

Lalu untuk penjualan alat kesehatan, jasa klinik dan lainnya juga mengalami penurunan 53,3% menjadi Rp10,83 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp23,21 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, penjualan vaksin naik 35,1% menjadi Rp49,22 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp36,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan ekspor Indofarma juga merosot 69% menjadi Rp137,87 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp445,70 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Indofarma mencetak rugi bruto hingga kuartal III/2024, berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu. Rugi bruto naik 15,3% menjadi Rp11,80 miliar hingga kuartal III/2024, dibanding laba bruto Rp10,23 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya dari sisi aset, Indofarma mencatatkan total aset sebesar Rp758,4 miliar hingga kuartal III/2024, turun dari aset per Desember 2023 senilai Rp759,82 miliar. Nilai liabilitas INAF hingga kuartal III/2024 sebesar Rp1,72 triliun dari Rp1,56 triliun pada 31 Desember 2023.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan rencana penyehatan PT Indofarma (Persero) Tbk. yang saat ini mengalami persoalan finansial. Ia mengklaim sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa perusahaan swasta untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk menopang produksi.

“Karena bahan baku ini penting. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa (perusahaan swasta), karena ini lagi proses tender. Jadi belum getok (ketok palu) istilahnya,” kata Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick Thohir mengatakan, Indofarma memang harus kembali ke langkah awal yakni menyehatkan kondisi finansial perusahaan. Setelah ketersediaan bahan baku terjamin dan produksi berjalan, Erick berharap Indofarma bisa mengekspor 50 persen dari hasil produksinya.

Selain itu, Erick Thohir menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu.

“Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick Thohir menegaskan tidak akan pandang bulu. “Kami periksa dan kami ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Perusahaan milik negara yang berbisnis di bidang produksi obat dan alat kesehatan itu diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023.

Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. BPK juga menemukan sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma yang menyebabkan kecurangan atau kerugian pada perusahaan farmasi tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bercerita soal angan-angannya membuat PT Indofarma (Persero) Tbk menjadi perusahaan farmasi yang fokus memproduksi obat herbal. Menurutnya, rencana itu ada di peta jalan Kementerian BUMN.

“Cuma sayangnya, ya kembali, kalau good corporate governance-nya dilanggar, ya cita-cita itu tidak bisa jadi kenyataan,” ujar Erick kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick menilai, sebenarnya obat-obatan herbal dari Indonesia memiliki potensi yang besar. Bahkan, tidak kalah dari beberapa negara produsen obat herbal terkemuka seperti Cina dan India. Ia melihat obat-obatan herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan yang diminati di dunia.

Rencana itu batal lantaran Indofarma terjerat sejumlah permasalahan. Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Indofarma diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023. Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024.

Kondisi itu membuat Erick mengaku beralih fokus menjadi penyehatan BUMN tersebut. Erick menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu. “Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick menegaskan bahwa tidak akan pandang bulu. “Kita periksa dan kita ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pernah bercita-cita menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai produsen obat herbal. Sayangnya, hal itu tak tercapai karena terganjal kasus korupsi.

Ia menuturkan, tata kelola perusahaan yang tidak baik di Indofarma membuat anak usaha Bio Farma itu harus menjalani proses hukum. Kini fokusnya pun menjadi penyehatan perusahaan bukan pengembangan obat herbal.

"Tadinya kan cita-cita, cita-cita boleh lah, Indofarma itu kita mau dikhususkan di herbal, di roadmap kita," ungkap Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Cuma kan sayangnya ya, good corporate governance-nya kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan," imbuh dia.

Erick mengungkapkan, cita-cita awal menjadikan Indofarma sebagai produsen obat herbal bukan tanpa alasan. Hal ini didasari potensi Indonesia yang kaya akan bahan-bahan obat herbal.

Selain itu, pengembangan obat herbal ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap obat-obatan impor. Saat ini 80 persen bahan baku obat-obatan Indonesia masih dipasok dari luar negeri.

"Kita melihat potensi obat-obatan herbal kita. Itu tidak kalah dengan India dan China mestinya. Sekarang secara global, obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan, menjadi sebuah solusi untuk safetiness atau kesehatan secara berkelanjutan," kata Erick.

Namun, saat ini fokus Kementerian BUMN bersama Bio Farma yakni mengusahakan penyehatan Indofarma.

Perbaikan kinerja salah satunya akan dilakukan dengan menggandeng swasta yang bisa menjamin pasokan bahan baku untuk produksi obat-obatan Indofarma. Dengan demikian, operasional perusahaan bisa terus berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pernah bercita-cita menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai produsen obat herbal. Sayangnya, hal itu tak tercapai karena terganjal kasus korupsi.

Ia menuturkan, tata kelola perusahaan yang tidak baik di Indofarma membuat anak usaha Bio Farma itu harus menjalani proses hukum. Kini fokusnya pun menjadi penyehatan perusahaan bukan pengembangan obat herbal.

"Tadinya kan cita-cita, cita-cita boleh lah, Indofarma itu kita mau dikhususkan di herbal, di roadmap kita," ungkap Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Cuma kan sayangnya ya, good corporate governance-nya kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan," imbuh dia.

Erick mengungkapkan, cita-cita awal menjadikan Indofarma sebagai produsen obat herbal bukan tanpa alasan. Hal ini didasari potensi Indonesia yang kaya akan bahan-bahan obat herbal.

Selain itu, pengembangan obat herbal ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap obat-obatan impor. Saat ini 80 persen bahan baku obat-obatan Indonesia masih dipasok dari luar negeri.

"Kita melihat potensi obat-obatan herbal kita. Itu tidak kalah dengan India dan China mestinya. Sekarang secara global, obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan, menjadi sebuah solusi untuk safetiness atau kesehatan secara berkelanjutan," kata Erick.

Namun, saat ini fokus Kementerian BUMN bersama Bio Farma yakni mengusahakan penyehatan Indofarma.

Perbaikan kinerja salah satunya akan dilakukan dengan menggandeng swasta yang bisa menjamin pasokan bahan baku untuk produksi obat-obatan Indofarma. Dengan demikian, operasional perusahaan bisa terus berjalan.

PEXELS/KAROLINA GRABOWSKA Ilustrasi obat.

"Ketika produksi terjadi, kita coba melihat kalau bisa 50 persen dari hasil produksinya itu untuk dikirim ke luar negeri," ungkapnya.

Meski begitu, Erick memastikan, pelaksanaan strategi penyehatan Indofarma akan dilakukan secara hati-hati dengan menerapkan prinsip check and balance.

Pihaknya akan memperhatikan kecukupan bahan baku dan terpenuhinya pasar obat-obatan dalam negeri sebelum akhirnya melakukan ekpsor.

"Karena dengan check and balance, saling kontrol ini, saya rasa itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hari ini dan ke depan," kata dia.

Pararel dengan upaya penyehatan, proses hukum atas kasus korupsi Indofarma akan tetap menjadi prioritas Kementerian BUMN.

Ia bilang, 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah memang menjadi agenda Kementerian BUMN. Menurutnya, tak ada perbedaan penanganan terhadap kasus korupsi di BUMN, seluruhnya akan ditindak secara tegas.

"Jadi kalau soal kasus korupsinya, saya rasa ya kita tidak pandang bulu. Kita periksa, kita ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan. Tetapi yang paling penting juga, kami melihat bagaimana bisnis modelingnya itu harus diperbaiki," ucap Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pernah bercita-cita menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai produsen obat herbal. Sayangnya, hal itu tak tercapai karena terganjal kasus korupsi.

Ia menuturkan, tata kelola perusahaan yang tidak baik di Indofarma membuat anak usaha Bio Farma itu harus menjalani proses hukum. Kini fokusnya pun menjadi penyehatan perusahaan bukan pengembangan obat herbal.

"Tadinya kan cita-cita, cita-cita boleh lah, Indofarma itu kita mau dikhususkan di herbal, di roadmap kita," ungkap Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Cuma kan sayangnya ya, good corporate governance-nya kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan," imbuh dia.

Erick mengungkapkan, cita-cita awal menjadikan Indofarma sebagai produsen obat herbal bukan tanpa alasan. Hal ini didasari potensi Indonesia yang kaya akan bahan-bahan obat herbal.

Selain itu, pengembangan obat herbal ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap obat-obatan impor. Saat ini 80 persen bahan baku obat-obatan Indonesia masih dipasok dari luar negeri.

"Kita melihat potensi obat-obatan herbal kita. Itu tidak kalah dengan India dan China mestinya. Sekarang secara global, obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan, menjadi sebuah solusi untuk safetiness atau kesehatan secara berkelanjutan," kata Erick.

Namun, saat ini fokus Kementerian BUMN bersama Bio Farma yakni mengusahakan penyehatan Indofarma.

Perbaikan kinerja salah satunya akan dilakukan dengan menggandeng swasta yang bisa menjamin pasokan bahan baku untuk produksi obat-obatan Indofarma. Dengan demikian, operasional perusahaan bisa terus berjalan.

IDXChannel - Keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadikan PT Indofarma Tbk (INAF) sebagai produsen obat herbal pupus karena terganjal kasus korupsi di perusahaan tersebut.

Erick Thohir sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang menyulap INAF menjadi produsen obat herbal. Sayangnya, cita-cita itu harus gagal karena perkara korupsi di anak usaha PT Bio Farma (Persero) tersebut.

“Indofarma itu kita mau khususkan di herbal, di roadmap kita. Cuma kan sayangnya, ya kembali GCG (Good Corporate Governance) kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan,” ujar Erick saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sumber daya obat-obatan herbal di Indonesia memang melimpah, bahkan tak kalah dengan India dan China. Awalnya potensi itu bisa dimanfaatkan Indofarma dengan mengelolanya sebagai alternatif pengobatan.

“Kita melihat ya potensi obat-obatan herbal kita itu tidak kalah sama India dan China, mestinya. Di mana kita lihat sekarang, secara global obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan,” tutur Erick.

“Di dunia sedang menjadi solusi untuk safetyness atau kesehatan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Hanya saja, keinginannya pupus untuk saat ini. Erick mengaku, bisnis Indofarma dibenahi dari nol melalui program restrukturisasi.

Selain itu, pemegang saham juga tengah bernegosiasi dengan pihak swasta agar bisa menjamin bahan baku obat-obatan yang akan diproduksi Indofarma.

“Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya menyehatkan, menyehatkan yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku karena ini bahan baku penting,” kata Erick.

“Tetapi ketika produksi terjadi sama kita coba melihat kalau bisa 50 persen dari hasil produksinya itu kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender, jadi belum getok istilahnya,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penyehatan terhadap PT Indofarma Tbk. (INAF) masih terus dilakukan.

Dalam upaya penyehatan tersebut, selain menindak tegas perilaku fraud dan penipuan, Erick akan fokus memperbaiki bisnis model INAF.

"Tetapi yang paling penting kalau kami melihat bagaimana bisnis modeling-nya itu harus diperbaiki," ujar Erick di kantor BUMN, Jumat (1/11/2024).

Erick mengatakan, semula Indofarma diarahkan untuk fokus mengembangkan obat herbal. Cita-cita ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor obat-obatan dengan memproduksi obat herbal dari bahan yang tersedia di dalam negeri.

Erick juga melihat potensi obat-obatan herbal Indonesia tidak kalah dengan India dan China. Menurutnya, obat-obatan herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan di dunia, yang dianggap aman dan berkelanjutan.

"Sayangnya ya, kembali lagi ke good corporate governance-nya, kalau dilanggar ya enggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma, kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick.

Untuk itu, kini Kementerian BUMN akan kembali fokus untuk menyehatkan Indofarma. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yakni pihaknya berdiskusi dengan beberapa mitra dan sektor swasta yang dapat menjamin bahan baku untuk Indodarma.

"Tapi modeling ini yang saya ingin supaya ada check and balance. Karena dengan check and balance saling kontrol ini saya rasa itu yang jadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hari ini dan ke depan,” ujar Erick.

Adapun, Indofarma tengah menghadapi sederet permasalahan, mulai dari kesulitan keuangan hingga persoalan fraud yang disebabkan oleh anak usahanya.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan INAF dan anak usahanya terlibat aktivitas berindikasi fraud. Mulai dari transaksi fiktif, pinjaman online, hingga mempercantik laporan keuangan.

Di sisi lain, kinerja keuangan INAF mencatatkan raihan negatif selama 2020–2023. Laba bersih perseroan ambles 99,65% year-on-year (yoy) menjadi Rp27,58 juta pada 2020. Setelah itu, INAF terus menerus mencetak rugi bersih sebesar Rp37,58 miliar pada 2021, lantas bengkak menjadi Rp428,46 miliar pada 2022 dan Rp433,37 miliar pada 2023.

Kemelut yang menyelimuti Indofarma tersebut berimbas kepada karyawan. Pada Agustus 2024, Serikat Pekerja (SP) Indofarma mengadukan bahwa perseroan menunggak gaji karyawan Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) senilai Rp95 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejati DKI Jakarta menetapkan mantan petinggi perusahaan PT Indofarma Tbk. (INAF) tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Indofarma dan anak usaha 2020-2023.

Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka itu Manajer Keuangan dan Akuntansi Indofarma Bayu Pratama Erdiansyah (BPE).

Selain menjabat sebagai manager keuangan, Bayu juga sempat menjadi Manager Akuntansi dan Keuangan di anak perusahaan Indofarma pada 2022-2023.

"Kejati DKI Jakarta menetapkan seorang tersangka baru, BPE, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (PT IGM), untuk periode tahun 2020-2023," ujarnya di Kejati DKI, Rabu (30/10/2024).

Syarief menjelaskan bahwa Bayu ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum bersama tersangka sebelumnya.

Tersangka itu di antaranya AP selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, GSR sebagai Direktur PT IGM tahun 2020-2023, serta CSY sebagai Head of Finance PT IGM periode 2019-2021.

"Para tersangka diduga mengeluarkan dana PT IGM tanpa underlying, menempatkan dana tersebut dalam deposito atas nama perorangan, serta memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk memberikan kesan positif terhadap posisi dan kinerja keuangan PT Indofarma dan PT IGM," tambahnya.

Adapun, tersangka BPE kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

Di samping itu, Syahron mengatakan bahwa atas perbuatan para tersangka, negara telah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp371 miliar.

"Perbuatan tersangka BPE ini telah menimbulkan kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp371 miliar, yang kini sedang diperhitungkan lebih lanjut oleh BPK RI," pungkasnya.

Sebagai informasi, BPE disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo. UU RI No.31/ 1999 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.