Bisnis.com, JAKARTA – Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal mengalami kenaikan lagi pada 2025. Perubahan tarif cukai ini seiring berakhirnya tarif multiyears 2023-2024. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan tarif cukai rokok naik minimal 5% pada tahun depan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara untuk jenis rokok dari Sigaret Kretek Tangan (SKT), DPR mendorong pemerintah untuk membatasi kenaikannya.

“Membatasi kenaikan CHT pada jenis SKT untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal CHT, Selasa (10/9/2024).

Kenaikan tarif ini diketahui lebih rendah dari tarif multiyears 2023 dan 2024 yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun untuk semua golongan.

Ke depannya, DPR turut meminta pemerintah segera merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk perideo 1-15 tahun.

Selain itu, kenaikan tarif juga harus mempertimbangkan faktor kesehatan, pengawasan, penerimaan negara, dan keberlangsungan usaha. Penyesuaian tarif ini sebelumnya tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi dasar perumusan RAPBN 2025.

Di mana disebutkan bahwa intensifikasi kebijakan tarif CHT akan dilakukan melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Saat ini, cukai hasil tembakau masih menjadi komoditas utama penyumbang kas negara meski tarifnya sudah dinaikkan sepanjang dua tahun terakhir.

Sementara dalam Buku II Nota Keuangan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus lalu, tarif CHT akan sangat mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai melalui tarif multiyears yang moderat serta penyederhanaan layer hasil tembakau.

Alhasil, tarif cukai ini akan mempengaruhi harga rokok. Bisnis melakukan simulasi perhitungan kenaikan harga rokok 5% dari harga saat ini, dengan asumsi tarif cukai rokok 2025 adalah 5%.

Perlu diingat, harga dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan maupun kondisi lainnya.

Kisaran Daftar Beberapa Harga Rokok 2025 usai Cukai Tembakau Naik 5%

*Harga berdasarkan pantaun Bisnis di aplikasi Klik Indomaret, Rabu (11/9/2024).

**Perkiraan harga 2025 mengacu rencana tarif naik 5%

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mencanangkan pembentukan cadangan penyangga energi (CPE) untuk mengantisipasi kondisi krisis atau darurat energi.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menjelaskan, komoditas CPE yang terdiri atas bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin, minyak mentah, dan LPG tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko seperti fluktuasi harga minyak global atau gangguan pasokan.

Djoko mencontohkan, ketika terjadi situasi krisis akibat dinamika geopolitik global, seperti perang Rusia-Ukraina atau memanasnya konflik Timur Tengah, negara-negara lain berpotensi menahan ekspor komoditas energinya.

"Katakan kayak kasus perang Ukraina-Rusia atau Timur Tengah, mereka butuh energi. Kalau mereka nggak mau kirim ke kita tiga jenis itu, kan kita kewalahan," ujar Djoko Rabu (11/9/2024).

Djoko menuturkan, CPE juga dapat memperkuat posisi nilai tawar Indonesia ketika negara eksportir hendak menaikkan harga komoditas energinya.

“Kalau kita punya sejumlah [CPE] volume impor 30 hari, mau terjadi perang, mau jadi mereka menaikkan harga dan lain-lain, kita masih punya gitu. Juga sebagai alat untuk kita bargaining power. Karena kita impor LPG hampir 80%, ketika dari US$600 sampai US$1.400 harganya, kita nggak punya pilihan, kita beli,” kata Djoko.

Selain itu, CPE juga dapat digunakan ketika harga minyak dunia atau LPG melambung tinggi sehingga anggaran untuk mengimpor minyak atau LPG tidak membengkak. Nantinya, kata Djoko, Indonesia dapat kembali impor ketika harga komoditas energi sedang turun.

Untuk itu, menurutnya, tersedianya cadangan penyangga energi ini sangat strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Selama ini, Indonesia belum memiliki cadangan penyangga energi, sementara banyak negara lain sudah memilikinya.

"Kalau kita punya cadangan, mereka naikkan harga, kita pakai ini [CPE]. Nanti ketika harga turun lagi kayak sekarang, terus kita isi lagi gitu. Jadi sangat strategis,” ujarnya.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menerbitkan aturan penyediaan cadangan penyangga energi. Pengaturan penyediaan dan pengelolaan CPE tertuang dalam Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang diundangkan pada 2 September 2024.

Dijelaskan bahwa cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

Jenis CPE yang diatur meliputi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), liquefied petroleum gas (LPG), dan minyak bumi (minyak mentah).

Berdasarkan pasal 6, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, LPG sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Jumlah CPE tersebut dipenuhi sampai dengan kurun waktu 2035. Pemenuhan CPE dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Bisnis.com, CILEGON — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, PT Nippon Shokubai Indonesia akan melakukan ekspansi pabrik senilai US$110 juta alias sekitar Rp1,69 triliun.

Rosan sendiri mengunjungi kawasan pabrik PT Nippon Shokubai Indonesia di Cilegon, Banten pada Rabu (11/9/2024). Dia menemui jajaran direksi perusahaan petrokimia tersebut selama kurang lebih 30 menit.

"Kenapa saya datang ke sini? Karena mereka menyampaikan akan memperluas investasinya yang keempat sebetulnya. Ini fase keempat yang bernilai US$110 juta," jelas Rosan dalam konferensi pers usai kunjungan.

Dia menyatakan, pemerintah sangat mengapresiasi Nippon Shokubai yang sudah berinvestasi di Indonesia sejak 1996. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan mengawal langkah ekspansi perusahaan asal Jepang tersebut.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tersebut menjelaskan, pembangunan pabrik baru oleh Nippon Shokubai Indonesia tetap berada di sekitar kawasan intinya. Menurutnya, Nippon Shokubai Indonesia sudah memanfaatkan sekitar 20 hektar lahan di Cilegon.

"Konstruksi rencananya 2025 dan harapannya 2027 sudah bisa berproduksi. Tentunya kami dari Kementerian Investasi dan juga tadi Pak Wali Kota [Cilegon] juga menyampaikan kita akan terus mengawal investasi ini untuk berjalan dengan baik," ujar Rosan.

Dia menjelaskan, tugasnya tidak hanya untuk mencari investasi baru namun juga menjaga investasi yang sudah berjalan. Dengan begitu, sambungnya, diharapkan industri turunannya menjadi lebih hidup.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia PT Nippon Shokubai Indonesia Sayid Jakfar menjelaskan bahwa ekspansi pabrik tersebut untuk menggenjot produksi superabsorbent polymer (SAP) yang merupakan bahan baku popok sekali pakai.

Sayid mengungkapkan, jika ekspansi selesai maka produksi SAP dari Nippon Shokubai akan bertambah cukup signifikan pertahunnya.

"Tadinya kita sudah punya 90.000 ton pertahun, ditambah 50 ton pertahun, sehingga menjadi 140.000 ton pertahun produksi superabsorbent polymer," katanya pada kesempatan yang sama.

Dia mengaku, Nippon Shokubai Group ingin terus menjaga pangsa pasar dunia dalam sektor petrokimia. Menurutnya, Nippon Shokubai Group menguasai 25% pangsa pasar dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengaku geram dengan keputusan pemerintah yang merilis Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan. Isu rancangan hingga penerapan beleid tersebut dinilai membuat industri hasil tembakau (IHT) rontok.

Ketua FSP RTMM SPSI Sudarto mengatakan, kebijakan tersebut semakin menekan IHT yang terancam kembali terpuruk setelah beberapa tahun ke belakang dilanda penutupan pabrik yang berujung PHK massal.

"Kalau dilihat ada pabrik sebagian dijual, coba cek, sebagian sudah dijual. PP Kesehatan itu bukan satu-satunya masalah, cukai naik dan lainnya itu juga berdampak. Pemerintah itu nggak memikirkan buruh," kata Sudarto saat ditemui di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Selain PP Kesehatan, baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai turunan dari PP No. 28/2024. Berbagai kebijakan dalam beleid tersebut semakin menyudutkan IHT tanpa mempertimbangkan nasib industri dan turunannya.

Padahal, Sudarto menerangkan bahwa IHT terus mengalami penurunan sejak 13 tahun lalu. Merujuk pada data Kementerian Perindustrian, tahun 2011 terdapat 2.540 pabrik rokok, sementara pada 2024 tersesia 230 pabrik rokok.

"Kebayang nggak, berapa tenaga kerja di dalamnya. Padahal setahu kami, rokok itu padat karya, jumlah pengurangannya luar biasa," jelasnya.

Dari data FSP RTMM SPSI, tercatat sejak 2015 terdapat 300.000 lebih pekerja di sektor rokok dan mamin dan saat ini hanya tersisa 222.787 pekerja. Untuk pekerja di pabrik rokok sendiri masih menjadi mayoritas di serikat buruh tersebut sebanyak 143.127 orang.

Kondisi ini, menurut Sudarto, menjadi bukti bahwa pemerintah semakin tidak peduli dengan industri dalam negeri. Padahal, Indonesia merupakan produsen tembakau, bukan sekadar memperdagangkan komoditas tersebut.

"Dalam 9 tahun, ada 44 perusahaan yg hilang atau tutup dan ada 67.779 pekerja kami kehilangan pekerjaan. Dari jutaan pekerja IHT, tidak semua member kami, tidak semua berserikat," terangnya.

Untuk diketahui, secara nasional, produksi olahan tembakau yakni rokok mengalami penurunan dari 350 miliar batang sebelum 2019 menjadi di bawah 300 miliar batang per tahun saat ini.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, pihaknya tak memungkiri tekanan yang dihadapi IHT saat ini cukup berat lantaran harga dan daya beli yang turun.

Padahal, IHT menyerap cukup banyak tenaga kerja hingga 6 juta jiwa. "Kita tadi sudah dengar ada 6 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung yang terlibat. Nah, 6 juta ini kan harus kita penuhi kebutuhan hidupnya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports memastikan peninjauan kembali status sejumlah bandara internasional tidak akan mengurangi jumlah penumpang yang ada.

Direktur Utama Injourney Airports Faik Fahmi mengatakan pemerintah sedang melakukan peninjauan kembali atas status 34 bandara internasional yang ada.

Pencabutan status bandara internasional diklaim tidak akan mengurangi jumlah penumpang karena Injourney Airports akan memberlakukan regionalisasi.

“Sebelumnya ada 34 Bandara Internasional, tapi tidak ada penerbangan internasionalnya. Data 2019 itu 92% penumpang internasional hanya ada di 4 bandara saja, artinya 30 bandara lain [nyaris] tidak ada,” kata Faik di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Rabu (11/9/2024).

Faik menjelaskan jika status bandara Internasional, pihaknya sebagai pengelola harus menyiapkan terminalnya. Kemudian pihak imigrasi juga akan menyiapkan beberapa hal seperti badan karantina dan SDM. Hal ini menjadi tidak optimal jika tidak ada penerbangan internasional di sana.

Lebih lanjut, terkait regionalisasi, Faik menjelaskan bahwaInjourney Airports akan menjadikan bandara-bandara tersebut sebagai hub, sedangkan bandara di sekitarnya akan menjadi feeder.

“Jadi kalau bandara itu statusnya bukan internasional, bukan berarti akan sulit terakses dari internasional. Karena nanti akan kita atur konektivitas dari penerbangan internasional ke domestik melalui hub-hub yang sudah kita bikin di masing-masing region,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah resmi mengurangi jumlah bandara internasional di Indonesia menjadi 17 bandara dari semula 34 bandara.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 31/2024 (KM 31/2024) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024.

"Tujuan penetapan ini secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19," katanya dalam siaran pers, Jumat (26/4/2024).

Daftar 17 Bandara Internasional di Indonesia Terbaru 2024:

1. Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh

2. Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara

3. Bandara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat

4. Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau

5. Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau

6. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten

7. Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta

8. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

9. Bandara Kulonprogo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta

10. Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur

11. Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali

12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, NTB

13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur

14. Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan

15. Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara

16. Bandara Sentani, Jayapura, Papua

17. Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports memastikan peninjauan kembali status sejumlah bandara internasional tidak akan mengurangi jumlah penumpang yang ada.

Direktur Utama Injourney Airports Faik Fahmi mengatakan pemerintah sedang melakukan peninjauan kembali atas status 34 bandara internasional yang ada.

Pencabutan status bandara internasional diklaim tidak akan mengurangi jumlah penumpang karena Injourney Airports akan memberlakukan regionalisasi.

“Sebelumnya ada 34 Bandara Internasional, tapi tidak ada penerbangan internasionalnya. Data 2019 itu 92% penumpang internasional hanya ada di 4 bandara saja, artinya 30 bandara lain [nyaris] tidak ada,” kata Faik di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Rabu (11/9/2024).

Faik menjelaskan jika status bandara Internasional, pihaknya sebagai pengelola harus menyiapkan terminalnya. Kemudian pihak imigrasi juga akan menyiapkan beberapa hal seperti badan karantina dan SDM. Hal ini menjadi tidak optimal jika tidak ada penerbangan internasional di sana.

Lebih lanjut, terkait regionalisasi, Faik menjelaskan bahwaInjourney Airports akan menjadikan bandara-bandara tersebut sebagai hub, sedangkan bandara di sekitarnya akan menjadi feeder.

“Jadi kalau bandara itu statusnya bukan internasional, bukan berarti akan sulit terakses dari internasional. Karena nanti akan kita atur konektivitas dari penerbangan internasional ke domestik melalui hub-hub yang sudah kita bikin di masing-masing region,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah resmi mengurangi jumlah bandara internasional di Indonesia menjadi 17 bandara dari semula 34 bandara.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 31/2024 (KM 31/2024) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024.

"Tujuan penetapan ini secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19," katanya dalam siaran pers, Jumat (26/4/2024).

Daftar 17 Bandara Internasional di Indonesia Terbaru 2024:

1. Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh

2. Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara

3. Bandara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat

4. Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau

5. Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau

6. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten

7. Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta

8. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

9. Bandara Kulonprogo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta

10. Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur

11. Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali

12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, NTB

13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur

14. Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan

15. Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara

16. Bandara Sentani, Jayapura, Papua

17. Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa pemasangan chattra atau payung di stupa induk Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ditunda.

Penundaan pemasangan chattra dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelestarian Candi Borobudur sebagai Situs Warisan Dunia yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Pandjaitan selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama (Kemenag) RI Sunanto menjelaskan, berdasarkan hasil kajian teknis oleh pakar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas permohonan dari Bimas Buddha Kemenag, kondisi material saat ini belum memungkinkan pemasangan chattra karena kondisi batu yang antara lain tidak utuh.

"Penundaan ini selaras dengan hasil kajian teknis dan Detail Enginering Design (DED) yang disusun oleh tim ahli dari BRIN saat ini yang menyimpulkan bahwa perlu dilakukan studi yang lebih mendalam tentang otentisitas chattra," ujar Sunanto dalam keterangan resmi, Rabu (11/9/2024).

Dengan demikian, rencana peresmian chattra pada 18 September 2024 pun ditunda untuk dievaluasi kembali agar seluruh proses selaras dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia Tahun 1972.

“Berdasarkan hasil kajian teknis yang komprehensif, meliputi pengamatan langsung, pengukuran, pengujian, serta perhitungan dan analisis kekuatan, bahwa kondisi material chattra ada yang tidak utuh atau terbagi banyak bagian batu dan batu bahan material tidak memiliki kait antar batu, maka, memerlukan tahapan yang harus dikoordinasikan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, mengingat kondisi material chattra yang ada tersebut, Kemenag berencana untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pendekatan adaptasi untuk chattra dengan menekankan aspek spiritual umat Buddha.

Terkait pemasangan chattra tersebut, Kemenag berkomitmen untuk mematuhi prosedur dan kaidah yang diatur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Dia mengungkapkan ada tujuh tindak lanjut yang bakal ditempuh agar target pemasangan chattra bisa selesai dalam waktu satu tahun sesuai dengan UU Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia Tahun 1972.

Pertama, proses adaptasi untuk pemasangan chattra di Candi Borobudur dimulai dengan penyusunan dokumen rencana kegiatan adaptasi yang komprehensif.

Kedua, yaitu menyempurnakan dokumen studi kelayakan yang telah ada yang mencakup kajian spiritual, kajian teknis, dan Detailed Engineering Design (DED).

“Ketiga, melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus yang akan diintegrasikan ke dalam studi kelayakan. Keempat, tim KDCB yang baru perlu ditunjuk untuk mengevaluasi dampak berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disusun untuk selanjutnya dilakukan uji publik,” ujarnya.

Kelima, yaitu mengajukan permohonan izin. Menurutnya, penting untuk melakukan konsultasi dengan UNESCO Jakarta dan ICOMOS Indonesia.

Keenam, mengajukan permohonan izin adaptasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan memperoleh rekomendasi positif dari Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur. Ketujuh, pemasangan chattra hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin adaptasi resmi dari Kemendikbudristek.

"Ketujuh langkah ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelestarian Candi Borobudur sebagai Situs Warisan Dunia yang dipimpin oleh Menko Marves. Detail dari tujuh langkah tersebut terdapat pada paparan Menko Marves," tuturnya.

Menurutnya, sejumlah langkah tersebut ditargetkan tuntas dalam satu tahun ke depan untuk selanjutnya direalisasikan pemasangan chattra di Candi Borobudur dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi harapan umat Buddha.

Rencana pemasangan chattra Candi Borobudur menuai pro kontra di kalangan publik. Sebelumnya, Peneliti Arkeologi BRIN Harry Sofian mengkritik rencana pemasangan chattra di Candi Borobudur.

"Para arkeolog menolak pemasangan ini karena memang tdk ada Chattra dipuncak Borobudur dan jika hal tsb dilakukan maka Borobudur berpotensi akan kehilangan gelar Warisan Dunia dan dicabut oleh UNESCO karena tdk sesuai dg kaidah arkeologi," ujarnya.

Bahkan, penolakan pemasangan chattra juga disuarakan sejumlah warganet di media sosial X dengan menaikkan tagar Pray For Borobudur.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa pemasangan chattra atau payung di stupa induk Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ditunda.

Penundaan pemasangan chattra dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelestarian Candi Borobudur sebagai Situs Warisan Dunia yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Pandjaitan selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama (Kemenag) RI Sunanto menjelaskan, berdasarkan hasil kajian teknis oleh pakar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas permohonan dari Bimas Buddha Kemenag, kondisi material saat ini belum memungkinkan pemasangan chattra karena kondisi batu yang antara lain tidak utuh.

"Penundaan ini selaras dengan hasil kajian teknis dan Detail Enginering Design (DED) yang disusun oleh tim ahli dari BRIN saat ini yang menyimpulkan bahwa perlu dilakukan studi yang lebih mendalam tentang otentisitas chattra," ujar Sunanto dalam keterangan resmi, Rabu (11/9/2024).

Dengan demikian, rencana peresmian chattra pada 18 September 2024 pun ditunda untuk dievaluasi kembali agar seluruh proses selaras dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia Tahun 1972.

“Berdasarkan hasil kajian teknis yang komprehensif, meliputi pengamatan langsung, pengukuran, pengujian, serta perhitungan dan analisis kekuatan, bahwa kondisi material chattra ada yang tidak utuh atau terbagi banyak bagian batu dan batu bahan material tidak memiliki kait antar batu, maka, memerlukan tahapan yang harus dikoordinasikan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, mengingat kondisi material chattra yang ada tersebut, Kemenag berencana untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pendekatan adaptasi untuk chattra dengan menekankan aspek spiritual umat Buddha.

Terkait pemasangan chattra tersebut, Kemenag berkomitmen untuk mematuhi prosedur dan kaidah yang diatur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Dia mengungkapkan ada tujuh tindak lanjut yang bakal ditempuh agar target pemasangan chattra bisa selesai dalam waktu satu tahun sesuai dengan UU Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia Tahun 1972.

Pertama, proses adaptasi untuk pemasangan chattra di Candi Borobudur dimulai dengan penyusunan dokumen rencana kegiatan adaptasi yang komprehensif.

Kedua, yaitu menyempurnakan dokumen studi kelayakan yang telah ada yang mencakup kajian spiritual, kajian teknis, dan Detailed Engineering Design (DED).

“Ketiga, melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus yang akan diintegrasikan ke dalam studi kelayakan. Keempat, tim KDCB yang baru perlu ditunjuk untuk mengevaluasi dampak berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disusun untuk selanjutnya dilakukan uji publik,” ujarnya.

Kelima, yaitu mengajukan permohonan izin. Menurutnya, penting untuk melakukan konsultasi dengan UNESCO Jakarta dan ICOMOS Indonesia.

Keenam, mengajukan permohonan izin adaptasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan memperoleh rekomendasi positif dari Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur. Ketujuh, pemasangan chattra hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin adaptasi resmi dari Kemendikbudristek.

"Ketujuh langkah ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelestarian Candi Borobudur sebagai Situs Warisan Dunia yang dipimpin oleh Menko Marves. Detail dari tujuh langkah tersebut terdapat pada paparan Menko Marves," tuturnya.

Menurutnya, sejumlah langkah tersebut ditargetkan tuntas dalam satu tahun ke depan untuk selanjutnya direalisasikan pemasangan chattra di Candi Borobudur dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi harapan umat Buddha.

Rencana pemasangan chattra Candi Borobudur menuai pro kontra di kalangan publik. Sebelumnya, Peneliti Arkeologi BRIN Harry Sofian mengkritik rencana pemasangan chattra di Candi Borobudur.

"Para arkeolog menolak pemasangan ini karena memang tdk ada Chattra dipuncak Borobudur dan jika hal tsb dilakukan maka Borobudur berpotensi akan kehilangan gelar Warisan Dunia dan dicabut oleh UNESCO karena tdk sesuai dg kaidah arkeologi," ujarnya.

Bahkan, penolakan pemasangan chattra juga disuarakan sejumlah warganet di media sosial X dengan menaikkan tagar Pray For Borobudur.

Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Amerika Serikat (AS) kembali melandai pada Agustus 2024. Namun inflasi inti yang berada di atas proyeksi dapat membuat Federal Reserve enggan untuk menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis poin (bps) pekan depan.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS, indeks harga konsumen (AS) naik 0,2% pada Agustus 2024 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya (month-on-month/mom), sejalan dengan estimasi dan tidak berubah dari bulan sebelumnya.

Dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, inflasi Agustus 2024 mencapai 2,5%. Ini adalah kenaikan terkecil sejak Februari 2021 dan lebih rendah dari Juli 2024 sebesar 2,9% dan proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 2,6%.

Di sisi lain, inflasi inti mencapai 0,3% mom, lebih tinggi dari proyeksi sebesar 0,2%. Secara year-on-year (yoy), inflasi inti mencapai 3,2%, sejalan dengan estimasi analis.

Meskipun inflasi tetap berada di atas target 2% bank sentral AS, inflasi telah melambat secara signifikan, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada pasar tenaga kerja dalam upaya mereka untuk mempertahankan ekspansi ekonomi.

Data pemerintah pekan lalu menunjukkan nonfarm payrolls (NFP) naik di bawah ekspektasi pada Agustus namun tingkat pengangguran turun menjadi 4,2% dari level tertinggi tiga tahun di 4,3% pada bulan Juli. Hal ini mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga 50 bps dan meningkatkan peluang penurunan 25 bps.

Pada hari Rabu, pasar keuangan memperkirakan 29% kemungkinan penurunan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed 17-18 September mendatang, menurut FedWatch Tool CME Group. Kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 bps mencapai 71%.

Pertumbuhan inflasi telah melambat dari puncaknya sebesar 9,1% pada Juni 2022 inflasi yang lebih tinggi membatasi permintaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Amerika Serikat (AS) kembali melandai pada Agustus 2024. Namun inflasi inti yang berada di atas proyeksi dapat membuat Federal Reserve enggan untuk menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis poin (bps) pekan depan.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS, indeks harga konsumen (AS) naik 0,2% pada Agustus 2024 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya (month-on-month/mom), sejalan dengan estimasi dan tidak berubah dari bulan sebelumnya.

Dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, inflasi Agustus 2024 mencapai 2,5%. Ini adalah kenaikan terkecil sejak Februari 2021 dan lebih rendah dari Juli 2024 sebesar 2,9% dan proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 2,6%.

Di sisi lain, inflasi inti mencapai 0,3% mom, lebih tinggi dari proyeksi sebesar 0,2%. Secara year-on-year (yoy), inflasi inti mencapai 3,2%, sejalan dengan estimasi analis.

Meskipun inflasi tetap berada di atas target 2% bank sentral AS, inflasi telah melambat secara signifikan, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada pasar tenaga kerja dalam upaya mereka untuk mempertahankan ekspansi ekonomi.

Data pemerintah pekan lalu menunjukkan nonfarm payrolls (NFP) naik di bawah ekspektasi pada Agustus namun tingkat pengangguran turun menjadi 4,2% dari level tertinggi tiga tahun di 4,3% pada bulan Juli. Hal ini mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga 50 bps dan meningkatkan peluang penurunan 25 bps.

Pada hari Rabu, pasar keuangan memperkirakan 29% kemungkinan penurunan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed 17-18 September mendatang, menurut FedWatch Tool CME Group. Kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 bps mencapai 71%.

Pertumbuhan inflasi telah melambat dari puncaknya sebesar 9,1% pada Juni 2022 inflasi yang lebih tinggi membatasi permintaan.

Bisnis.com, CILEGON — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengingatkan bahwa pemerintah menawarkan program pengurangan pajak besar-besaran hingga total 200% untuk investor yang mengembangkan program vokasi serta penelitian dan pengembangan (R&D).

Pengurangan pajak tersebut mencakup pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari biaya yang dikeluarkan, dengan tambahan pengurangan hingga 100% lagi untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

"Pemerintah juga sudah mempunyai program vokasi, training dan edukasi. Di mana apabila perusahaan berpartisipasi dalam program itu dan mempunyai program vokasi itu bisa mendapatkan tax intensive [intensif pajak] sampai 200%," ujar Rosan usai kunjungan kerja ke pabrik PT Nippon Shokubai Indonesia di Cilegon, Banten, Rabu (11/9/2024).

Oleh sebab itu, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini ingin setiap pemegang kepentingan mengawal serta mempromosikan program pengurangan pajak besar-besaran untuk vokasi dan R&D tersebut.

Dia mengklaim, tujuan pemerintah menggenjot investasi bukan sekadar untuk pembangunan pabrik-pabrik ataupun kawasan industri. Pemerintah, sambung Rosan, juga ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Nah, penciptaan lapangan kerja bertambah, tentunya kita ingin lapangan pekerjaan yang berkualitas, jadi kualitas manusia juga meningkatkan, dan itu mempunyai dampak yang sangat baik untuk kita semua," katanya.

Sebelumnya, Rosan juga mengakui bahwa pemerintah belum optimal dalam mempromosikan program pengurangan pajak besar-besaran hingga 200% tersebut. Alasannya, banyak investor yang belum tahu program tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rosan mengungkapkan beberapa perusahaan di Singapura yang sudah berinvestasi di Indonesia bajkan belum mengetahui tentang insentif pajak tersebut

"Ketika saya berbicara dengan perusahaan-perusahaan Singapura yang sudah berinvestasi di Indonesia, mereka tidak tahu tentang super deduction tax [pengurangan pajak besar-besaran]. Mereka terkejut dan bertanya sejak kapan [insentif itu ada]," ujarnya, Selasa (3/9/2024).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama 2022, penyaluran instensif pengurangan pajak besar-besaran untuk vokasi dan R&D hanya mencapai Rp4 miliar. Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, insentif berupa tambahan pengurang penghasilan neto bagi pelaku usaha ini hanya tersalurkan Rp3 miliar untuk kegiatan vokasi industri dan Rp1 miliar untuk kegiatan R&D.

Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, yang memungkinkan pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan.

Bisnis.com, CILEGON — Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani optimistis dapat memenuhi target investasi sebesar Rp1.650 triliun hingga akhir tahun 2024, sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Rosan menjelaskan bahwa hingga semester pertama 2024, target investasi telah tercapai sebesar 50,3%. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak potensi investasi baru yang siap terealisasi dalam waktu dekat.

"Saya sudah mendapatkan update terkait potensi investasi yang akan berjalan. Kami yakin, insya Allah, target Rp1.650 triliun akan tercapai," ujar Rosan setelah melakukan kunjungan kerja ke kawasan pabrik PT Nippon Shokubai Indonesia di Cilegon, Banten, pada Rabu (11/9/2024).

Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), menekankan pentingnya dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengawal investasi yang sudah masuk, agar target yang diberikan Presiden dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa investasi bukan hanya berasal dari pihak asing, tetapi juga dari dalam negeri. "Investasi domestik juga penting, selain itu penyebaran investasi harus merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa," tambahnya.

Sebagai informasi, target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun ditetapkan pemerintah guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% hingga akhir 2024.

Hingga kuartal kedua 2024, realisasi investasi telah mencapai Rp428,4 triliun, tumbuh 22,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total investasi hingga semester pertama 2024 mencapai Rp829,9 triliun, atau 50,3% dari target tahunan.