JAKARTA, investor.id - Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin moncer bisnisnya. Salah satunya, Pertamina Internasional Shipping (PIS) yang bisa mencetak kinerja yang positif.Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Dr. Ali Ahmudi Achyak menyoroti kinerja PIS yang agresif mencetak hasil positif. Seperti diketahui pada semester I 2024, PIS berhasil membukukan laba US$ 280,9 juta atau naik 103% dan pendapatan US$ 1,72 miliar atau naik 6% dari periode serupa tahun lalu. Sementara, kontribusi pendapatan non-captive yang merupakan hasil ekspansi internasional mencapai 19% dari total pendapatan.

Dia menilai PIS menjadi contoh baik bagaimana perusahaan Indonesia bisa berperan penting mendukung ketahanan energi nasional sekaligus kompetitif di skala global.

“Sebagai negara kepulauan, logistik pengantaran energi yang merupakan tantangan utama yang berhasil dijawab oleh PIS. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang bermain di lanskap global, PIS berhasil memiliki standar layanan dan operasional berkelas dunia, sambil mencari peluang bisnis yang cocok untuk perusahaan, ” katanya.

Ali Achmudi menambahkan, banyaknya jumlah rute pelayaran logistik internasional yang telah mencapai lebih dari 60 rute adalah contoh kecil bagaimana PIS sangat serius dalam menjaga kepercayaan pasar.

“Tanpa manajemen dengan kepemimpinan yang jeli, hal ini belum tentu bisa terjadi. Saya menilai manajemen dan kepemimpinan PIS sekarang sudah mumpuni dan patut dipertahankan,” ujarnya.

Dari aspek operasional, PIS juga terus memperkuat armada dengan berinvestasi pada 4 tanker baru berjenis very large gas carrier (VLGC), tanker medium range, dan kapal-kapal lain yang akan siap berlayar dalam beberapa tahun lagi.

"Dilihat dari aspek kinerja dan operasional saja, kita perlu akui bahwa PIS ini salah satu perusahaan nasional yang berhasil mengharumkan Merah Putih di kancah internasional. Saya percaya pemerintah melalui kementerian BUMN perlu mencetak manajemen dengan kapabilitas seperti itu untuk terus bersaing di industri berskala internasional," imbuhnya.

PIS sendiri saat ini telah melayani lebih dari 30 klien internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga. Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga 8,9 miliar dolar AS pada 2034

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin moncer bisnisnya. Salah satunya, Pertamina Internasional Shipping (PIS) yang bisa mencetak kinerja yang positif.Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Dr. Ali Ahmudi Achyak menyoroti kinerja PIS yang agresif mencetak hasil positif. Seperti diketahui pada semester I 2024, PIS berhasil membukukan laba US$ 280,9 juta atau naik 103% dan pendapatan US$ 1,72 miliar atau naik 6% dari periode serupa tahun lalu. Sementara, kontribusi pendapatan non-captive yang merupakan hasil ekspansi internasional mencapai 19% dari total pendapatan.

Dia menilai PIS menjadi contoh baik bagaimana perusahaan Indonesia bisa berperan penting mendukung ketahanan energi nasional sekaligus kompetitif di skala global.

“Sebagai negara kepulauan, logistik pengantaran energi yang merupakan tantangan utama yang berhasil dijawab oleh PIS. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang bermain di lanskap global, PIS berhasil memiliki standar layanan dan operasional berkelas dunia, sambil mencari peluang bisnis yang cocok untuk perusahaan, ” katanya.

Ali Achmudi menambahkan, banyaknya jumlah rute pelayaran logistik internasional yang telah mencapai lebih dari 60 rute adalah contoh kecil bagaimana PIS sangat serius dalam menjaga kepercayaan pasar.

“Tanpa manajemen dengan kepemimpinan yang jeli, hal ini belum tentu bisa terjadi. Saya menilai manajemen dan kepemimpinan PIS sekarang sudah mumpuni dan patut dipertahankan,” ujarnya.

Dari aspek operasional, PIS juga terus memperkuat armada dengan berinvestasi pada 4 tanker baru berjenis very large gas carrier (VLGC), tanker medium range, dan kapal-kapal lain yang akan siap berlayar dalam beberapa tahun lagi.

"Dilihat dari aspek kinerja dan operasional saja, kita perlu akui bahwa PIS ini salah satu perusahaan nasional yang berhasil mengharumkan Merah Putih di kancah internasional. Saya percaya pemerintah melalui kementerian BUMN perlu mencetak manajemen dengan kapabilitas seperti itu untuk terus bersaing di industri berskala internasional," imbuhnya.

PIS sendiri saat ini telah melayani lebih dari 30 klien internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga. Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga 8,9 miliar dolar AS pada 2034

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Saat mendampingi lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan mengadopsi strategi pembangunan ekonomi-sosial yang telah terbukti berhasil di negara tersebut.

Menurut Arsjad, langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Republik Rakyat Tiongkok adalah mitra penting bagi Indonesia, tidak hanya sebagai mitra dagang terbesar tetapi juga sebagai investor terbesar kedua Indonesia," ujar Arsjad dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

"Dengan pengalaman dan keberhasilan Tiongkok dalam mencapai sasaran pembangunan, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerapkan praktik terbaik dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial," sambung dia.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Prabowo Singgung Hubungan RI-Tiongkok yang Terjalin Berabad-abad

Dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Melalui partisipasi dalam lawatan kenegaraan ini, Arsjad berharap penguatan kemitraan strategis tersebut akan memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Dengan belajar dari pencapaian Tiongkok di berbagai sektor strategis, seperti perumahan terjangkau dan transisi energi, Indonesia siap untuk melaksanakan inisiatif pengembangan kapasitas kolaboratif yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional," tutup Arsjad.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA - Pembangunan proyek objek vital nasional ( obvitnas ) di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan terminal LPG Tuban di Jawa Timur, perlu didukung semua pihak. Infrastruktur energi seperti terminal LPG sangat strategis dan berperan besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

"Infrastruktur energi sangat penting, apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Berdasar data, kata dia, kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kehadiran terminal LPG menjadi sangat penting dalam rantai ketahanan energi nasional.

"Karena itu pembangunan terminal LPG Tuban yang sedang dilakukan oleh anak usaha Pertamina itu harus kita dukung, jangan dirongrong sehingga prosesnya terganggu," tegas dia.

Sofyano menambahkan, pembangunan terminal LPG juga berbeda dengan objek vital nasional lain. Pasalnya, LPG merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan. "Karena itu, selain aspek TKDN, aspek asset integrity harus menjadi prioritas. Ini tidak bisa sembarangan, mengingat pentingnya kehadiran terminal LPG dalam rantai ketahanan energi nasional," jelasnya.

Terminal LPG di Tuban, Jawa Timur, tengah dibangun oleh PT Pertamina Energi Terminal (PET). Pembangunan terminal tersebut sudah memenuhi aspek TKDN sebesar 33,23% atau lebih tinggi dari aturan pemerintah sebesar 30%.

Terminal LPG Tuban akan berperan sebagai hub terminal utama untuk distribusi LPG ke wilayah timur Indonesia. Terminal tersebut diproyeksikan bisa melayani hingga 40% kebutuhan LPG nasional, menjamin ketersediaan energi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berharap Direktur Utama dan Komisaris Utama baru PT Pertamina (Persero) bisa berfokus melakukan hilirisasi minyak bumi, sehingga bisa mewujudkan swasembada energi.

Hal itu karena menurut dia, meski Indonesia selama ini menjadi negara dengan penghasil minyak bumi mentah (crude oil) yang besar, namun untuk proses pemurnian ke produk petrolium (refinery) masih di lakukan di luar negeri.

"Jadi kita gak perlu mengimpor ke Singapura untuk memperoleh refinery," kata dia dihubungi di Jakarta, Selasa.

Esther mengatakan apabila hal tersebut bisa dilakukan, dinamika geopolitik dunia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi ketahanan energi di Indonesia, sehingga hal ini turut mewujudkan keinginan swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam Astacita.

"Kalau misalnya kita sudah punya bahan baku kemudian diolah, diproduksi, dan dikonsumsi di dalam negeri sendiri, maka apapun gonjang-ganjing di dunia yang terkait dengan minyak, misalnya kemarin perang di Israel, kemudian konflik Rusia dan Ukraina tak terlalu berdampak," ujarnya.

Melihat rekam jejak Direktur Utama Pertamina yang baru yakni Simon Aloysius, Esther meyakini bisa membawa perusahaan milik negara ini menghadapi berbagai tantangan.

"Dia sudah pernah di Pertamina jadi Komisaris utama dan Komisaris Independen. Artinya dia sudah punya track record memahami bisnis model dari Pertamina," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 607 ribu barel per hari, dengan Pertamina yang menjadi penghasil minyak bumi terbesar yakni rata-rata sebanyak 167.270 barel per hari (BOPD)

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membantu pemerintah untuk mengakselerasi program yang dicanangkan, seperti pengurangan subsidi BBM.

Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.

"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.

Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.

Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.

"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.

Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Saya berkepentingan sekali sama Pertamina, karena 65 persen lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menitipkan tiga hal yang mesti diperhatikan oleh jajaran Direksi dan Komisaris baru PT Pertamina (Persero), antara lain yakni melakukan eksplorasi migas, reaktivasi sumur tua (idle), serta meningkatkan lifting atau produksi migas dalam negeri.

Itu karena menurut dia, perusahaan plat merah tersebut memiliki peran yang penting dalam produksi migas nasional, mengingat 65 persen merupakan hasil lifting yang diproduksi oleh Pertamina.

"Saya berkepentingan sekali sama Pertamina, karena 65 persen lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina, dan secara teknis kan Pertaminanya nanti koordinasinya dengan Kementerian ESDM. Baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, sumur-sumur idle," kata Bahlil di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, minggu ini pihaknya bakal mengundang jajaran Direksi dan Komisaris baru Pertamina tersebut untuk membahas soal optimalisasi lifting migas, sumur-sumur idle, penerapan intervensi teknologi Enchanced Oil Recovery (EOR), serta mendorong melakukan eksplorasi migas.

"Minggu ini ya. Orang baru dilantik gitu kan, pasti dia konsultasi." kata Bahlil.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

Ia menyampaikan, keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bakal fokus mendorong ketahanan energi nasional usai ditunjuk menjadi orang nomor satu di perusahaan itu.

Pengangkatan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (4/11/2024) pagi.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menuturkan para pemegang saham meminta Simon meneruskan kenerja baik perusahaan.

"Dalam RUPS tadi pagi disampaikan arahan pemegang sahan untuk melanjutkan kinerja yang sudah baik dari Pertamina Persero khusunya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di masa depan," kata Fadjar melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Pengangkatan Simon sebagai direktur utama Pertamina sekaligus menggantikan Nicke Widyawati.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Pertamina juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Fadjar menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina pada masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mencapai US$ 120 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun, naik 15,2% dibanding proyeksi akhir 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.

Target ini dinilai cukup moderat mengingat realisasi pertumbuhan investasi tahun 2023 pun mencapai 17,5% serta tahun ini yang diproyeksikan bisa tumbuh 16,4%. Namun sejumlah tantangan dalam menggenjot investasi tahun depan juga cukup besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong agar eksplorasi migas terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, kegiatan eksplorasi harus terus dipacu untuk mencapai ketahanan energi.

Terlebih sejak 2008, Indonesia telah menjadi negara net importir minyak akibat tingginya tingkat konsumsi dibandingkan produksi migas yang ada di Indonesia.

“Padahal potensi migas yang kita miliki jauh lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga,” ujarnya saat media briefing di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Kendati demikian, upaya untuk menggenjot eksplorasi migas akan menghadapi sejumlah tantangan.

Misalnya seperti meningkatkan kemudahan berinvestasi, perbaikan skema fiskal, dan kepastian hukum.

Menurutnya, kepastian hukum mutlak diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi migas Indonesia dan menjadi fondasi kuat dari sisi regulasi.

“Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi Undang-Undang Migas,” ucapnya.

Butuh investasi besar

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksplorasi dari Indonesian Petroleum Association (IPA) Rina Rudd menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi migas yang sangat besar tetapi mayoritas cadangan tersebut berada di wilayah timur Indonesia yang sangat minim infrastrukur dan membutuhkan biaya investasi besar.

Oleh karenanya, diperlukan perubahan yang cukup signifikan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia mengingat ketatnya persaingan di sektor energi khususnya migas secara global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong agar eksplorasi migas terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, kegiatan eksplorasi harus terus dipacu untuk mencapai ketahanan energi.

Terlebih sejak 2008, Indonesia telah menjadi negara net importir minyak akibat tingginya tingkat konsumsi dibandingkan produksi migas yang ada di Indonesia.

“Padahal potensi migas yang kita miliki jauh lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga,” ujarnya saat media briefing di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Kendati demikian, upaya untuk menggenjot eksplorasi migas akan menghadapi sejumlah tantangan.

Misalnya seperti meningkatkan kemudahan berinvestasi, perbaikan skema fiskal, dan kepastian hukum.

Menurutnya, kepastian hukum mutlak diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi migas Indonesia dan menjadi fondasi kuat dari sisi regulasi.

“Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi Undang-Undang Migas,” ucapnya.

Butuh investasi besar

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksplorasi dari Indonesian Petroleum Association (IPA) Rina Rudd menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi migas yang sangat besar tetapi mayoritas cadangan tersebut berada di wilayah timur Indonesia yang sangat minim infrastrukur dan membutuhkan biaya investasi besar.

Oleh karenanya, diperlukan perubahan yang cukup signifikan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia mengingat ketatnya persaingan di sektor energi khususnya migas secara global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong agar eksplorasi migas terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, kegiatan eksplorasi harus terus dipacu untuk mencapai ketahanan energi.

Terlebih sejak 2008, Indonesia telah menjadi negara net importir minyak akibat tingginya tingkat konsumsi dibandingkan produksi migas yang ada di Indonesia.

“Padahal potensi migas yang kita miliki jauh lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga,” ujarnya saat media briefing di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Kendati demikian, upaya untuk menggenjot eksplorasi migas akan menghadapi sejumlah tantangan.

Misalnya seperti meningkatkan kemudahan berinvestasi, perbaikan skema fiskal, dan kepastian hukum.

Menurutnya, kepastian hukum mutlak diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi migas Indonesia dan menjadi fondasi kuat dari sisi regulasi.

“Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi Undang-Undang Migas,” ucapnya.

Butuh investasi besar

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksplorasi dari Indonesian Petroleum Association (IPA) Rina Rudd menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi migas yang sangat besar tetapi mayoritas cadangan tersebut berada di wilayah timur Indonesia yang sangat minim infrastrukur dan membutuhkan biaya investasi besar.

Oleh karenanya, diperlukan perubahan yang cukup signifikan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia mengingat ketatnya persaingan di sektor energi khususnya migas secara global.

“Untuk mengimbangi kebutuhan investasi yang besar tersebut, perlu ada fiscal terms yang sangat menarik,” kata Rina.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi, di antaranya skema fiskal yang menarik, kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan peraturan lain yang terkait target Net Zero Emission.

“Investor akan mempertimbangkan hal-hal tersebut apalagi saat ini ada dorongan untuk melakukan transisi energi secara global. Investor harus membagi protofolio-nya dengan energi terbarukan,” tuturnya.