Jakarta -

Peredaran rokok ilegal disebut semakin menjamur jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterapkan. Rencana kebijakan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Karena menurut Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Trubus mengatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, ditulis lagi, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara. Dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

(ada/das)

Jakarta -

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi industri hasil tembakau (IHT) mulai dari hulu hingga ke hilir.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dapat merusak iklim usaha mereka.

Salah satunya ada penolakan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), yang berpendapat bagaimana aturan kemasan rokok tanpa merek tersebut dalam jangka panjang dapat menurunkan penyerapan hasil panen tembakau para petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Sekretaris Jenderal APTI Kusnasi Mudi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024) kemarin.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Sementara itu ada juga keluhan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Di mana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini dapat membuat peredaran rokok ilegal semakin tumbuh subur.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar. Sebab selama ini para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Masih belum cukup, ada juga penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Kemudian masih ada dari Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, yang menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek.

Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

Simak juga Video 'Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

(ily/fdl)

Jakarta -

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Simak Video: Gaprindo Singgung Kenaikan Peredaran Rokok Ilegal di RI

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Industri pengolahan susu formula dapat terimbas dampak pengetatan pembatasan iklan hingga larangan diskon untuk pemasaran.

Adapun, kebijakan ini diberlakukan melalui Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023 dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024. Disebutkan dalam Pasal 33 bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk
pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif. Larangan tersebut mencakup pemberian diskon harga susu formula hingga mengiklankan produk pengganti ASI di media sosial maupun media massa.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, ada sejumlah tantangan yang penting dicermati dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Meski demikian, UU Kesehatan tetap menyisakan sejumlah tantangan besar, khususnya dalam menindaklanjuti semua materi muatan UU Kesehatan ke dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya,” kata Piter di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Menurut Piter, PP kesehatan memberikan kepastian hukum. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menciptakan kebingungan yang dapat berdampak pada upaya edukasi masyarakat sampai dengan perekonomian.

Misalnya, dia mencontohkan kebijakan untuk menopang kesehatan bayi. PP No. 28/2024 menyatakan bahwa setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan sampai usia bulan, kecuali atas indikasi medis.

Pengecualian terkait indikasi medis ini juga sejalan denganthe International Codeof Marketing of Breast-Milk Substitutes(WHO Code).Artinya, aturan tersebutmengakui bahwa susu formula dapat digunakan untuk menggantikan ASI ketika ASI eksklusif tidak dapat diberikan dan donor ASI tidak tersedia.

“Ini bentuk konfirmasi sekaligus validasi bahwa susu formula dapat dikonsumsi bayi usia 0-6 bulan,” jelasnya.

Di sisi lain, menurut dia, kebijakan tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang berkecimpung di sektor kesehatan.

Pelaku bisnis bisa kembali fokus mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan konsumen karena dinilai telah memiliki batasan atau pagar yang jelas sehingga tidak keluar dari koridor hukum.

Namun, industri dapat merugi dengan pengetatan kegiatan promosi yang berlebihan. Apalagi, industri belakangan banyak terancam isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Piter menambahkan bahwa yang lebih penting dilakukan adalah edukasi mengenai nutrisi yang dapat dilakukan bersama antar pemangku kepentingan.

Untuk itu, dia menilai diperlukan kondisi regulasi yang kondusif sehingga tujuan PP Kesehatan dalam memberikan ASI eksklusif bisa terus meningkat, angka pravelensi stunting semakin membaik, dan kontribusi industri nutrisi terhadap perekonomian bisa terjaga.

“Industri susu formula itu yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan di dalam perekonomian kita, baik itu terhadap GDP [produk domestik bruto], maupun dalam konteks penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melarang penjualan produk tembakau atau rokok eceran. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP ini pada 26 Juli 2024, dan salinannya tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretariat Negara sejak 29 Juli 2024.

Dalam Pasal 434 PP Kesehatan, disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran per batang," kecuali untuk cerutu dan rokok elektronik. Selain itu, peraturan ini juga membatasi lokasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk melarang penjual menempatkan produk tersebut di sekitar pintu masuk dan keluar atau di area yang sering dilalui.

Pembatasan lain dalam PP ini mencakup larangan penjualan kepada orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil, serta di area sekitar satuan pendidikan atau tempat bermain anak dengan radius 200 meter. Penjualan melalui situs web atau aplikasi komersial juga dilarang, kecuali terdapat verifikasi umur.

PP Kesehatan yang memiliki 1.127 pasal ini menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya.

Aturan pembatasan rokok dalam PP Kesehatan ini telah menjadi perbincangan hangat. Meskipun bertujuan menekan prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat, banyak pengusaha yang menentang keras aturan tersebut. Apa yang sebenarnya menjadi alasan penolakan dari kalangan pengusaha? Berikut beberapa faktor yang sering mereka ungkapkan:

1. Berpotensi Menimbulkan PHK Massal

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM – SPSI), Sudarto AS, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Menurut Sudarto, industri hasil tembakau (IHT) saat ini mampu menyerap lebih dari 6 juta pekerja, sehingga regulasi yang mengancam keberlangsungan industri ini akan berdampak signifikan pada kehidupan jutaan orang.

“Ada sekitar 6 juta pekerja yang hidup dari industri hasil tembakau. Anggaplah dari 6 juta itu, masing-masing memiliki 2 anak, maka sudah 24 juta orang yang bergantung pada sektor ini,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai PP 28/2024 dan RPMK yang digelar pada Rabu, 11 September 2024.

Sudarto juga menegaskan bahwa meskipun peraturan ini berfokus pada distribusi produk tembakau, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga meluas ke pekerja hingga petani tembakau. "Memang aturan dalam PP Kesehatan ini menyasar pada hilir. Namun, kalau penjualan turun, industri akan turun, tenaga kerja juga akan turun," lanjutnya.Dengan demikian, regulasi ini dikhawatirkan tidak hanya akan merugikan pengusaha, tetapi juga berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi pekerja di sektor tembakau.

“Kami tidak anti dengan regulasi, tapi regulasi juga tidak boleh mengganggu kepastian pekerjaan dan kepastian berpenghasilan karena itu bagian dari hak pekerja sebagai warga negara yang harus dilindungi”, tutup Sudarto.

2. Dampak Destruktif pada Industri Hasil Tembakau

Sejalan dengan pernyataan Sudarto, Franky Sibarani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyuarakan keberatannya terhadap pengesahan PP Kesehatan ini. Menurut Franky, regulasi tersebut bisa menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan saat pandemi Covid-19. "Kalau pas Covid-19 pendapatan kita turun, tapi di berbagai perusahaan mungkin masih bisa mengatur shift-nya, atau mengatur dengan bekerja dari rumah. Pendapatan memang berkurang, ada juga PHK, tapi kalau ini tidak. Industrinya yang dihentikan," keluhnya.

Dalam konferensi tersebut, Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor lainnya menolak beberapa pasal dalam PP Kesehatan dan RPMK, yang dianggap berpotensi menghancurkan industri tembakau. Beberapa ketentuan yang ditolak termasuk penerapan standar kemasan polos yang menghilangkan identitas merek tembakau, pemberlakuan batas tar dan nikotin, serta larangan penjualan dalam radius tertentu.

3. Mengancam Keberlangsungan Usaha Pedagang Pasar

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menyampaikan alasan penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan. Sejumlah pasal yang melarang penjualan produk tembakau dalam peraturan tersebut dianggap mengancam keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa penerapan PP Kesehatan ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain, serta larangan menjual rokok secara eceran. Menurutnya, aturan tersebut masih sangat rancu untuk diterapkan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya, banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak bergantung pada penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ujarnya.

Suhendro menambahkan bahwa larangan terhadap produk tembakau dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang baru mulai pulih setelah terdampak pandemi. "Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20-30 persen, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha, karena komoditas ini merupakan penyumbang terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tuturnya.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | OYUK IVANI S SULTAN ABDURRAHMAN ANTARA

Jakarta -

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah mengenai pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak. Usulan pasal ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemilik toko kelontong dan warung kecil.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro penentuan jarak dan radius yang disertakan tidak memiliki alasan yang jelas. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan tersebut.

"Kita tegas menolak. Karena itu pasti membuat pendapatan pendagang kita menurun. Dengan kondisi ekonomi menurun saat ini, maka peraturan itu harus direview ulang oleh pemerintah baru. Prabowo (presiden terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan ko memberatkan," kata Suhendro, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Seperti diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Meski sejak awal mendapat banyak protes karena prosesnya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan tersebut tetap dilakukan pemerintah.

"Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih," tambah Suhendro.

Senada dengan Suhendro, pemilik toko kelontong di Cianjur, Enjang, mengatakan aturan tersebut bisa membuat ekonominya makin susah. Dia mengaku selama berjualan tidak pernah menjual barang yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Ia menegaskan, keberadaan tokonya bukan baru satu atau dua tahun, melainkan sudah puluhan tahun. Usaha yang dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tertuang tersebut justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi pedagang menilai aturan zona penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Kesehatan bisa berdampak terhadap pendapatan.

Pelarangan penjualan produk tembakau atau rokok dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak menjadi salah satu pasal yang menjadi polemik. Kelompok masyarakat pemilik toko kelontong dan warung kecil kompak menolak penerapan pasal tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) Suhendro menilai penentuan jarak dan radius tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. Tindak pengawasan dari aturan tersebut juga dipertanyakan.

“Kita tegas menolak, karena itu pasti membuat pendapatan pendagang menurun,” kata Suhendro dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, dengan kondisi ekonomi menurun saat ini, maka peraturan tersebut harus dikaji ulang oleh pemerintahan yang baru.
Sejak awal, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Polemik terjadi karena beleid tersebut tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait.
“Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (12/9/2024), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengeklaim PP Kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun per tahun apabila tetap diimplementasikan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi menjelaskan, banyak aturan yang sangat merugikan pelaku usaha industri rokok di dalam PP Kesehatan. Salah satu yang paling signifikan, sambungnya, yaitu larangan penjualan rokok dalam 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e PP Kesehatan).

Tak hanya itu, sambungnya, banyak pasal lagi yang diyakini juga akan berdampak negatif ke industri lain. Oleh sebab itu, total kerugian perekonomian akan sangat besar atas pemberlakuan PP Kesehatan tersebut.

"Ya mungkin kasarnya Rp150 triliun hingga Rp200 triliun kerugian pertahun apabila PP itu diberlakukan, karena itu menyangkut periklanan terdampak, media streaming, ritel juga barang tentu, kami juga, ada semua kajiannya," klaim Benny dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan.

Jakarta: Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Ada satu pasal yang mengundang kontroversi publik.

Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah mengenai pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak. Usulan pasal ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemilik toko kelontong dan warung kecil.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) Suhendro penentuan jarak dan radius yang disertakan tidak memiliki alasan yang jelas. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan tersebut.

“Kita tegas menolak. Karena itu pasti membuat pendapatan pendagang kita menurun. Dengan kondisi ekonomi menurun saat ini, maka peraturan itu harus direview ulang oleh pemerintah baru. (Presiden terpilih) Prabowo dulu pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan kok memberatkan,” kata Suhendro, dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 September 2024.

Seperti diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Meski sejak awal mendapat banyak protes karena prosesnya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan tersebut tetap dilakukan pemerintah.

“Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih,” tambah Suhendro.

Senada dengan Suhendro, pemilik toko kelontong di Cianjur, Enjang, mengatakan, aturan tersebut bisa membuat ekonominya makin susah. Dia mengaku selama berjualan tidak pernah menjual barang yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Ia menegaskan, keberadaan tokonya bukan baru satu atau dua tahun, melainkan sudah puluhan tahun. Usaha yang dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tertuang tersebut justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.

(FJR)

Jakarta -

Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sebab sejumlah pasal dalam aturan dan rancangan aturan ini diperkirakan dapat mengancam mata pencaharian jutaan petani dan menggerus kontribusi industri tembakau terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Sekjen DPN APTI Kusnasi Mudi menjelaskan saat ini Indonesia memiliki perkebunan tembakau kurang lebih seluas 191,8 ribu hektare. Luas ini tercatat mengalami penurunan sekitar 4,38% atau 8,8 ribu hektare dari 2021 yang sempat mencapai 200,6 ribu hektare.

Dari jumlah itu, ia menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan perkebunan tembakau terluas se-Indonesia, yakni 90,6 ribu hektare atau setara 47,23% dari total luas perkebunan tembakau nasional.

Berikutnya ada Jawa Tengah yang memiliki perkebunan tembakau seluas 50 ribu hektare. Kemudian diikuti NTB dan Jawa Tengah yang masing-masing memiliki 34,3 ribu hektare dan 8 ribu hektare.

Dengan lahan perkebunan seluas itu, tentu ada jutaan orang terlibat untuk mencari nafkah. Namun dengan adanya RPMK dan PP nomor 28 Tahun 2024, ia mengkhawatirkan munculnya gangguan di sektor hilir industri hasil tembakau (IHT) yang secara tak langsung juga akan mempengaruhi kesejahteraan mereka.

"Hulu ini memang dilihat dari pasal per pasal tidak ada ada aturan khusus yang mengganggu di hulu. Tapi kalau sektor hilirnya terpukul, tentu akan terimbas di sana. Nah kalau daya beli atau konsumsi rokoknya turun, serapan pertanian kita tentu akan turun," kata Kusnasi dalam acara Talkshow Perkebunan Expo 'Bunex' Tembakau & Cengkeh Sebagai Komoditas Strategis Nasional, Kamis (12/9/2024).

"RPMK dan PP 28 Tahun 2024 ini mengabaikan sentralitas dan strategis komoditas tembakau. Ingat, ada 2.5 juta petani tembakau yang akan terdampak langsung dari pasal-pasal pertembakaun di peraturan ini," jelasnya.

Padahal menurutnya hanya tembakau satu-satunya andalan mata pencaharian petani yang masih bisa tumbuh di saat kemarau. Sehingga secara otomatis, aturan yang memberatkan sektor IHT dalam PP ini akan memukul pendapatan para petani.

"Kami, berharap pemerintah dapat menghentikan segala proses aturan turunan PP ini dan meninjau ulang pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif di PP. No 28 Tahun 2024, hingga masukan petani diakomodir," ujarnya.

Senada, I Ketut Budhyman Mudara, Sekjen APCI menegaskan bahwa keberadaan PP No 28 Tahun 2024 dan upaya perampungan RPMK juga akan mengancam para petani dan posisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara eksportir cengkeh terbesar di dunia.

Ia mengatakan di Indonesia para petani cengkeh bisa menghasilkan sekitar 24,45 ribu ton atau memberikan kontribusi sebesar 32,18% dari total volume ekspor cengkeh dunia. Dari jumlah itu, sekitar 97% hasil produksi cengkeh ini diserap oleh industri hasil tembakau seperti rokok kretek.

"Seluruh hasil produktivitas 1,5 juta petani cengkeh di Indonesia diserap 97%-nya untuk industri rokok kretek. Dan, harus diingat pula, bahwa tanaman cengkeh di Indonesia lebih kurang 97% diusahakan oleh rakyat dalam bentuk perkebunan rakyat yang tersebar di seluruh provinsi. Efek dari keberadaan aturan yang tidak adil ini sangat besar bagi nasib petani cengkeh ke depannya," ucap Budhyman.

Sementara itu Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Rizal Ismail, mengatakan pada dasarnya tidak ada aturan atau pasal dalam PP 28 Tahun 2024 yang secara langsung membatasi para petani tembakau. Sebab sejumlah pasal dalam PP ini hanya mengatur bagian hilir seperti zonasi penjualan rokok dan sebagainya.

Namun ia tidak memungkiri jika aturan di bagian hilir ini dapat mempengaruhi sektor hulu, yakni para petani tembakau dan cengkeh. Karena pada akhirnya kalau bagian hilir terganggu, tentu penyerapan komoditas di hulu akan terdampak.

"Kalau dari hulu sampai ke hilir, 6 juta orang yang terlibat di situ ya. Kalau 6 juta orang yang terlibat di situ, hampir sama dengan sektor beras. Hampir sama dengan jumlah orang yang terpukul ketika industri tembakau ini ganggu hampir sama dengan industri beras," ucapnya.

"Dengan adanya pembatasan-pembatasan regulasi ini, salah satu dampak yang sudah pasti adalah penurunan pendapatan negara. Yang kedua kita melihat sekarang terjadi di masyarakat kita telah muncul produk-produk turunan tembakau yang ilegal dan itu kita tidak bisa kontrol mutunya, bahan bakunya, dari aspek kesehatan saya yakin pasti lebih berbahaya lagi karena tidak bisa kita kontrol," terang Rizal.

Untuk itu pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi keberlangsungan tembakau dan cengkeh, salah satunya dengan melakukan dengar pendapat dengan pihak terkait.

Dari hasil dengan pendapat itu, menurutnya hal ini bisa dilaporkan kepada pihak-pihak di pemerintahan atau lembaga terkait lainnya sebagai pertimbangan. Sehingga aturan ini dapat direvisi agar tidak merugikan petani tembakau dan cengkeh, tanpa mengurangi tujuan atau maksud dari PP 28 Tahun 2024 itu sendiri.

"Kami akan terus mengawal ya, walaupun sudah diundangkan itu kan sebenarnya masih bisa direvisi, masih ada ruang, masih ada waktu. Untuk itu kami di Kementan selalu mendapatkan masukan, ada yang pro ada yang kontra, cukup banyak sekali," kata Rizal.

"Oleh karena itu nanti, kami di tahun depan akan menginisiasi, mengundang yang pro maupun kontra akan kita bicarakan. Karena kalau ini tidak kita bicarakan, dampaknya 6 juta tadi dan juga ada dampak lain dari kesehatan," ucapnya lagi.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengklaim Peraturan Pemerintah No. 28/2024 (PP Kesehatan) akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun pertahun apabila tetap diimplementasikan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi menjelaskan, banyak aturan yang sangat merugikan pelaku usaha industri rokok di dalam PP Kesehatan. Salah satu yang paling signifikan, sambungnya, yaitu larangan penjualan rokok dalam 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e PP Kesehatan).

Tak hanya itu, sambungnya, banyak pasal lagi yang diyakini juga akan berdampak negatif ke industri lain. Oleh sebab itu, total kerugian perekonomian akan sangat besar atas pemberlakuan PP Kesehatan tersebut.

"Ya mungkin kasarnya Rp150—200 triliun kerugian pertahun apabila PP itu diberlakukan, karena itu menyangkut periklanan terdampak, media streaming, retail juga barang tentu, kami juga, ada semua kajiannya," klaim Benny dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya PP Kesehatan, dia juga mengecam sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Benny secara terkhusus menyoroti soal aturan standarisasi kemasan rokok dalam RPMK itu.

"Kami tidak setuju karena mengarah pada rokok polos," jelasnya.

Gaprindo, sambungnya, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait termasuk juga pimpinan DPR terkait masukan untuk perbaikan PP Kesehatan dan RPMK tentang Produk Tembakau. Benny menjelaskan, pihaknya meminta sejumlah pasal untuk dihapus atau sekadar direvisi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi PP Kesehatan karena dirasa membatasi ruang pertumbuhan industri sekaligus mengancam keberlanjutan usaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, pihaknya akan mengirimkan petisi penolakan regulasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Kita akan bersama-sama mengirimkan petisi ini, bersama surat kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan atau menyetop pemberlakuan PP 28/2024," kata Franky di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Dia menuturkan, berbagai keluhan dari sektor terkait, termasuk ritel, pertanian dan kreatif yang berkaitan dengan IHT terus berdatangan. Para asosiasi lintas sektor ini juga merasa kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta puluhan asosiasi lintas sektor mengeluhkan dampak penerapan PP Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik pada industri hasil tembakau (IHT) dan sektor-sektor terkait. Mereka menganggap aturan ini dapat mengancam kestabilan berbagai sektor yang bergantung pada IHT, mulai dari pertanian tembakau, ritel, UMKM, hingga industri kreatif.

Wakil Ketua Umum Apindo, Franky Sibarani menyebut industri hasil tembakau akan merasakan dampak paling besar apabila PP ini diterapkan. Bahkan menurutnya, dampak penerapan aturan ini bakal lebih besar dibandingkan saat Pandemi Covid-19. “Kalau pas Covid-19 pendapatan kita turun, tapi di berbagai perusahaan mungkin masih bisa mengatur sheet-nya, atau mengatur dengan bekerja dari rumah. Pendapatan memang berkurang, ada juga PHK, tapi kalau ini tidak. Industrinya yang dihentikan," ujarnya.

Asosiasi Lintas Sektor juga menyoroti proses pembuatan kebijakan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi yang bisa mengganggu kestabilan perekonomian. “Petani tembakau menggantungkan hidupnya pada industri ini. Peraturan yang tida memperhitungkan keberlanjutan sektor pertanian akan memukul keras para petani beserta yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal," ujar Ketua Umum Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Henry Nayoan.

Dalam konferensi tersebut, Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor lainnya menolak pasal-pasal dalam PP Kesehatan dan RPMK yang dikhawatirkan akan memberikan dampak detruktif pada industri hasil tembakau. Ketentuan yang dimaksud tersebut berkaitan dengan standarisasi kemasan polos yang menghilangkan identitas merek produk tembakau, pemberlakuan batas tar dan dikotin pada produk tembakau, serta pemberlakuan larangan zonasi penjualan produk termbakau dalam radius tertentu.

“Kami tidak menolak regulasi, tetapi regulasi ini harus disusun dan diterapkan secara adil dan berimbang, mengingat perkembangan perekonomian terkini serta kompleksitas posisi industri hasil tembakau dalam menopang ekonomi nasional”, tutup Franky.