Jakarta (ANTARA) - Pabrikan otomotif asal China, Bulid Your Dreams (BYD) mencatat adanya dua sejarah besar sekaligus pada hari ini, seperti peresmian pabrik baru di Thailand dan kedua peluncuran produksi ke-8 juta kendaraan elektrik mereka.

Arena Ev pada Kamis mengabarkan bahwa pabrikan otomotif tersebut setidaknya membutuhkan waktu 13 tahun untuk mencapai satu juta kendaraan energi baru pertama pada tahun 2021.

Dengan semangat kerja keras yang dibangun selama ini, untuk mencapai 7 menjadi 8 juta, mereka hanya butuh waktu kurang dari 4 bulan dan unit yang ke-7 juta telah selesai pada tanggal 25 Maret tahun ini dan hanya kurang dari 11 bulan sejak BYD memproduksi yang ke-5 juta pada 9 Agustus 2023 lalu.

Meski begitu, belum ada kejelasan mengenai peringatan tersebut. Produksi ke-8 juta itu masih belum menemukan titik terang apakah akan keluar dari jalur perakitan Thailand, atau baru akan dimulai di sana pada 4 Juli.

Pabrik Thailand adalah pabrik luar negeri pertama yang sepenuhnya dimiliki merek tersebut, sedangkan pabrik Uzbekistan adalah lokasi perakitan yang dihasilkan dari kerja sama dengan pihak luar.

Pembangunan pabrik dimulai pada Maret 2023, dan terletak di zona khusus Koridor Ekonomi Timur (EEC) di provinsi Rayong. Parbik BYD memiliki lokasi yang sama dengan pabrik GAC Aion yang akan dibuka pada akhir bulan ini.

Pabrik BYD di Thailand, akan memproduksi sekitar 150.000 unit mobil per tahun. Awalnya, mobil yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan pasar domestik Thailand, tetapi kemudian akan diperluas ke negara-negara tetangga ASEAN dan sekitarnya.

Rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.300 per dolar AS sampai dengan Rp16.400 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis menguat setelah serangkaian data ekonomi Amerika Serikat (AS) lebih lemah dari perkiraan.

Pada awal perdagangan Kamis pagi, rupiah naik 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.331 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp16.371 per dolar AS.

"Rupiah diperkirakan akan kembali melanjutkan penguatan terhadap dolar AS yang melemah setelah serangkaian data ekonomi AS yang lebih lemah serta meningkatnya prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed setelah pernyataan yang relatif lebih dovish dari Kepala The Fed Powell," kata analis mata uang Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Probabilitas pemangkasan suku bunga AS sebesar 74,4 persen pada bulan September. Dan pemotongan suku bunga AS diperkirakan akan terjadi sekali lagi di Desember 2024.

Lukman menuturkan data pekerjaan ADP, klaim pengangguran dan data ISM servis AS yang dirilis kemarin lebih lemah dari perkiraan.

Data pekerjaan ADP sebesar 150 ribu, lebih rendah dari perkiraan 160 ribu, klaim pengangguran 238, lebih lemah dibanding perkiraan 235 ribu, ISM 48,8 lebih rendah daripada perkiraan 52,5.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.300 per dolar AS sampai dengan Rp16.400 per dolar AS.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Anggota KPPU Periode V mulai menjalankan tugasnya pasca dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 18 Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan berbagai terobosan di delapan sektor utama yang menjadi fokus dalam memenuhi janji dan komitmen di 100 hari kerja.

"Anggota KPPU Periode V mulai menjalankan tugasnya pasca dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 18 Januari 2024," kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Fanshurullah menyebutkan terobosan yang telah dilakukan selama 100 hari kerja yakni pasar digital, ketahanan pangan, kebijakan nasional, internasional, energi dan migas, pengawasan kemitraan, merger dan akuisisi, serta infrastruktur dan konstruksi.

Menurutnya, terobosan itu mampu membentuk pondasi bagi pengawasan persaingan usaha dan kemitraan untuk lima tahun mendatang.

Ia mengatakan, awalnya pada pernyataan di Istana, pihaknya menekankan beberapa sektor yang menjadi fokus KPPU selama 100 hari kerja. Sektor tersebut meliputi energi dan migas, infrastruktur dan konstruksi, pangan, dan pasar digital.

"Dalam perjalanannya, KPPU turut menyentuh bidang utama lain seperti pengawasan kemitraan UMKM, kebijakan persaingan nasional, internasional, dan kelembagaan," ucap Fanshurullah.

Fanshurullah menyebutkan capaian yang ditorehkan Anggota KPPU Periode V, pertama di sektor pasar digital. Sektor ini mendapatkan porsi besar oleh KPPU dalam 100 hari kerja. Sebagian besar tindakan dilakukan pada penegakan hukum dan pencegahan, khususnya dalam menghadapi semakin meningkatnya persoalan persaingan di sektor tersebut.

Saat ini KPPU tengah melakukan berbagai penyelidikan di pasar digital, khususnya e-commerce, perangkat telekomunikasi mobile, pinjaman online, perdagangan otomotif secara elektronik, dan loka pasar lain, serta menangani perkara yang melibatkan platform besar, seperti Google dan Shopee serta hal lainnya.

Kedua, sektor ketahanan pangan. KPPU fokus pada dua komoditas, yakni bawang putih dan beras. Diyakini, tindakan KPPU atas komoditas tersebut mampu menurunkan harga komoditas.

KPPU aktif bersinergi utamanya dengan tim inflasi di daerah dan nasional, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi itu ditujukan agar KPPU selalu terlibat dalam koordinasi pengawasan inflasi daerah sebagai bentuk mitigasi pelanggaran UU No. 5/1999.

Ketiga, sektor kebijakan nasional. KPPU menilai transformasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045 sangat dipengaruhi oleh efektifitas kebijakan persaingan nasional.

Guna mendorong hal tersebut, membuat terobosan dengan menyusun Strategi Nasional Persaingan Usaha dan mengusulkan kepada pemerintah sebagai peta jalan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian nasional.

Keempat, sektor internasional. Dalam 100 hari kerja, KPPU memfokuskan diri pada persiapan aksesi Indonesia ke OECD, khususnya bidang persaingan usaha, di mana KPPU ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang tersebut.

KPPU mendorong Pemerintah untuk dapat mengakselerasi penyelesaian initial memorandum tersebut.

Di tingkat ASEAN, telah diselesaikan suatu kerangka hukum bagi kerja sama bidang persaingan usaha di Kawasan, yakni ASEAN Framework Agreement on Competition (AFAC).

Kelima, sektor energi dan mingas. KPPU memulai gebrakan di bidang energi dan migas dengan meminta percepatan pembangunan jaringan gas kota (jargas) guna menghindari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunannya.

KPPU merekomendasikan kepada pemerintahan mendatang, agar pembangunan jargas kota kembali menggunakan APBN dengan cara mengurangi alokasi subsidi LPG 3kg, di mana tercatat selama 5 tahun terakhir (2019-2024) subsidi gas mencapai Rp460 triliun dan besaran total impor gas mencapai sekitar Rp370 triliun.

Pendekatan subsidi dan impor tersebut dinilai banyak tidak tepat sasaran, sementara dari target RPJMN 2019- 2014 sebanyak 4 juta sambungan rumah untuk jargas, baru tercapai sekitar 20 persen.

Selain itu rekomendasi KPPU juga disampaikan berupa dibukanya peluang usaha pembangunan jargas kota kepada BUMD dan swasta, sehingga tidak dimonopoli oleh PT. Pertamina (Persero) atau PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. Di pasar gas, rekomendasi juga berupa dibukanya keran swasta dengan skema keekonomian harga gas di hulu yang layak, yakni kurang dari 4,7 USD/MMBTU, dan harga gas di masyarakat sekitar Rp 15.000/m3.

Selain jargas, KPPU juga mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan multi provider untuk penyediaan avtur di beberapa bandar udara Indonesia.

Pada gas industri, KPPU berinisiatif mendalami dugaan diskriminasi dalam penerapan alokasi gas industri, serta akan memberikan saran pertimbangan kepada Menteri ESDM untuk meninjau kembali harga gas yang ditetapkan Pemerintah dan memberikan kepastian pasokan gas di tingkat hulu.

Keenam, sektor pengawasan kemitraan UMKM juga merupakan salah fokus utama KPPU dalam periode ini.

Berbagai terobosan atau inisiatif baru ditelurkan dalam 100 hari kerja ini. Salah satunya, Program Sejuta Penyuluh Kemitraan, diyakini dapat menjadi solusi bagi jangkauan pengawasan kemitraan yang lebih luas.

Selain itu, KPPU juga menginisiasi penyusunan Indeks Kemitraan Nasional pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja pengawasan kemitraan di Indonesia.

Ketujuh, sektor merger dan akuisisi. Dalam hal notifikasi merger dan akuisisi, selama 100 hari kerja pertama, KPPU menerima dan menangani 74 (tujuh puluh empat) notifikasi transaksi merger dan akuisisi, yang terdiri dari 68 akusisi saham dan 6 akuisisi aset, serta melakukan tiga penyelidikan dan tiga pemeriksaan oleh Majelis Komisi atas dugaan keterlambatan notifikasi.

"Dari notifikasi tersebut, KPPU telah berkontribusi kepada penerimaan negara hingga Rp8,2 miliar," kata Fanshurullah.

Kedelapan, sektor infrastruktur dan konstruksi. Di sektor ini, KPPU fokus pada penegakan hukum, khususnya dalam mengatasi dugaan kartel harga dan dugaan persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi/infrastruktur nasional.

Ada pengadaan beberapa proyek infrastruktur yang langsung ditangani, seperti Pelabuhan Nusa Penida, sistem persinyalan kereta api di Bogor, penyediaan air bersih di Lombok Utara, pembangunan air bersih di Jabodetabek, pasokan electric multiple unit jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.

Selain itu, KPPU juga menangani beberapa dugaan kartel harga seperti tarif jasa depo peti kemas di Lampung dan tarif jasa penyeberangan Batam dan Singapura.

"Melewati masa 100 hari kerja, KPPU akan meningkatkan fokusnya pada pengawasan pada pasar digital, serta peningkatan sumber daya manusia dan basis data internal yang kuat," ungkap Fanshurullah.

Atas pencegahan, KPPU akan menyempurnakan program kepatuhan dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha, menjadikan asesmen persaingan usaha sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan adopsi Strategi Persaingan Usaha Nasional di tingkat pemerintah pusat.

Sementara, lanjut Fanshurullah, KPPU akan dihadapkan dengan transformasi kelembagaan dan kepegawaian Sekretariat KPPU secara besar-besaran sebagai akibat Peraturan Presiden terdekat yang akan mengatur Sekretariat KPPU sebagai aparatur sipil negara.

"Untuk itu telah disiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak mengganggu kinerja dan layanan kepada masyarakat yang diberikan KPPU," kata Fanshurullah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

"Penumpang harian Whoosh, yang biasanya berkisar di angka 15.000-16.000 penumpang per hari, kini mulai meningkat menjadi 18.000-22.000 penumpang per hari... "

Jakarta (ANTARA) - Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang juga dikenal dengan sebutan Whoosh, meningkat selama liburan sekolah yang dimulai sejak pertengahan Juni.

Total sekitar 400.000 tiket telah terjual untuk periode 14 Juni-7 Juli 2024.

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan bahwa penjualan tiket meningkat sejak dimulainya musim liburan, dengan jumlah penumpang harianmeningkat 20 persen dibandingkan periode normal.

Sejak mulai beroperasi secara komersial pada pertengahan Oktober tahun lalu, Whoosh telah mengangkut lebih dari 3,5 juta penumpang dan sempat menyentuh rekor tertinggi pada 27 Juni dengan 22.200 penumpang dalam sehari.

Untuk menyambut momen liburan ini, KCIC membuat program promosi berupa tiket masuk gratis ke beberapa destinasi wisata dan potongan harga di beberapa restoran di Bandung, Provinsi Jawa Barat, bagi penumpang kereta cepat Whoosh.

Untuk menarik minat pengguna, KCIC juga meluncurkan kartu berlangganan yang memungkinkan pengguna untuk membayar Rp1,75 juta untuk 10 kali perjalanan atau Rp175.000 untuk sekali perjalanan, jauh lebih murah dibandingkan harga normal yang dapat mencapai Rp250.000 pada jam-jam sibuk.

Pewarta: Xinhua
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) jasa migas Indonesia.

Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri Luki Zaiman di Batam, Rabu, mengatakan dalam kebutuhan tenaga kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun sub-kontraktor lainnya bisa melibatkan pemda dalam konteks untuk memaksimalkan tenaga kerja lokal.

"Kita minta pemda bisa diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam pemenuhan SDM. Dari SKK Migas sudah memberikan respons positif," kata Luki.

Ia menyebutkan Kepri memilik potensi alam yang sangat kaya, termasuk dalam bidang migas.

Luki mengatakan terdapat potensi kegiatan KKKS baru di wilayah Kepri, diharapkan pemda setempat dapat terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga ada kontribusi daerah, baik sebagai pendapatan maupun pengusaha yang ada di Kepri, khususnya di wilayah pelaksanaan eksplorasi migas.

"Selain itu, juga ada tantangan yang harus dipenuhi oleh vendor-vendor dalam negeri. SKK Migas sudah berkomitmen meningkatkan TKDN, dan ini peluang besar meningkatkan kualitas pemain kita agar aktif dalam memberikan dukungan, menyerap tenaga kerja lokal di Kepri," kata Luki.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengingatkan kepada vendor nasional untuk memperhatikan mutu produk dalam rangka menunjang pemenuhan TKDN.

“Jangan sampai ada produk sudah disampaikan, kualitasnya ditolak. Itu kerugiannya di vendor akan luar biasa besar,” ujar Dwi Soetjipto dalam konferensi pers setelah membuka acara Pre IOG SCM & NCB Summit di Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Dwi meminta kepada para vendor untuk memperhatikan kemampuan mereka dalam berproduksi. Ia mencontohkan apabila sebuah vendor hanya mampu memproduksi 200–400 produk, jangan menyanggupi proyek yang melebihi kapasitas produksi tersebut.

“Jangan dipaksa ambil semua (proyek), tapi kemudian harus dikembalikan (produknya), karena gagal dari sisi kualitas. Itu mereparasinya pasti akan lebih mahal lagi,” kata Dwi.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dua perusahaan besar di Eropa, yakni BASF asal Jerman dan Eramet dari Prancis, menunda rencana investasi pada proyek Sonic Bay di Maluku Utara.

"Kemarin saya baru dapat kabar itu. Sementara (investasinya) bukan dicabut, tapi dipending sementara," kata Bahlil di sela Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Jasa Boga (APJI) periode 2024 -2029 di Jakarta, Kamis malam.

Bahlil juga membantah adanya isu yang menyatakan bahwa BASF dan Eramet batal melakukan investasi senilai 2,6 miliar dolar AS pada proyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Dia mengaku bahwa pihaknya saat ini sedang berkomunikasi terhadap kedua perusahaan tersebut.

Menurutnya, kedua perusahaan tersebut bukan membatalkan, tetapi hanya menunda investasinya di Indonesia akibat turunnya pasar penjualan mobil listrik di Eropa.

"Karena daya beli masyarakat terhadap EV (electric vehicle) mobil listrik di Eropa lagi turun. Jadi, pasarnya pun sekarang lagi turun karena kompetisi dengan mobil-mobil dari negara lain," kata Bahlil.

Bahkan, menurut Bahlil, penurunan pasar penjualan mobil listrik bukan hanya terjadi di Eropa, juga terjadi di AS.

"Dan Amerika juga sekarang lagi lesu pasarnya. Oleh karena lagi lesu, maka permintaan terhadap baterainya itu berkurang," ungkap Bahlil.

Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini kedua perusahaan raksasa tersebut belum mencabut rencana investasinya di Indonesia.

"Oh nggak (mereka belum mencabut), kita masih dalam negosiasi dalam pembicaraan," katanya.

Lebih lanjut Bahlil menambahkan, tidak ada kekhawatiran terhadap investor asing lainnya akibat dua perusahaan tersebut melakukan penundaan investasi.

"Ini cuma persoalan komoditas mobil listriknya di Eropa sama Amerika aja yang turun. (Kalau) semuanya jalan kok, Korea, Jepang, China nggak ada masalah, nggak ada isu," kata Bahlil.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bahlil: BASF dan Eramet tunda investasi baterai di Maluku Utara