IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap tiga prioritas utama dalam 100 hari kerja kementeriannya.

Dia menyebut akan menyelesaikan penataan organisasi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN kementerian kabinet Merah Putih 2025-2029," ujar Rini saat rapat kerja bersama komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Kedua, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lalu, penataan tenaga non-ASN. Sebab kini terdapat 48 kementerian di kabinet Merah Putih.

"Untuk program pertama susunan kementerian negara pada kabinet merah putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian dengan rincian 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan membeberkan daftar saham pilihan dan catatan yang akan menjadi perhatian pelaku pasar selama 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto serta menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam riset terbarunya yang dikutip Jumat (25/10/2024), Tim Analis J.P. Morgan memberikan catatan poin-poin yang akan menjadi sorotan investor saham pada 100 kerja Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siang hari ini, Rabu (23/10/2024). Kementerian PU menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengadakan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Nampak hadir pula mendampinginya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, utamanya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan ke depan, serta pembangunan yang telah dijalankan di 5-10 tahun ke belakang.

"Bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain, tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY juga mengungkapkan bocoran rencana kerja untuk 100 hari pertamanya sebagai Menko Infrastruktur. Ditargetkan, akan ada sejumlah proyek yang diresmikan. Sebab, ada beberapa proyek yang saat ini progresnya telah mencapai 90%.

"Ada beberapa on going projects yang sebetulnya 80, 85, 90%. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi, tuntas. Itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ungkapnya.

Begitu pula dengan tahun 2025 mendatang. Akan ada beberapa proyek yang diresmikan, mulai dari bendungan, jalan, hingga irigasi. AHY menekankan, hal ini juga bukan hanya sekedar peresmian seremonial tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan," ujar dia.

Di samping itu, secara paralel, pihaknya juga akan merencanakan dan menyempurnakan rancangan satu tahun ke depan. AHY memastikan, akan mengumumkan perencanaan itu ke publik di waktu yang tepat. Hal ini termasuk rencana pembangunan pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, hingga air minum.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi-misi Pak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain. Termasuk bagaimana mencegah bencana alam, bagaimana kita ingin meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman," kata AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menaruh perhatian pada peningkatan perdagangan usaha kecil menengah (UMK) dan memasukkannya dalam program 100 hari kerja.

Dyah Roro juga mengungkapkan bahwa program 100 hari kerja ke depan akan mengikuti kebijakan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Roro itu menuturkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), baik perdagangan hingga usaha mikro kecil (UMK).

“Tentu untuk 100 hari ke depan kita akan menjalankan apa yang merupakan kebijakan dari Pak Menteri Budi Santoso, baik untuk perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan bagaimana kita bisa meningkatkan UMK,” kata Roro saat ditemui seusai acara Upacara Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Perdagangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Untuk itu, politisi dari Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Menteri Perdagangan. “Agar kita jelas nanti apa yang harus saya kerjakan dan apa yang beliau kerjakan, agar sinergitas dan kolaborasi itu muncul dengan baik,” jelasnya.

Dalam hal perdagangan, Roro menilai bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di samping itu, dia juga menyebut bahwa ada berbagai macam sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ketika kita berbicara mengenai perdagangan, itu ada dua komponen. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Dalam negeri tentu bagaimana kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan komoditas-komoditas kita, baik itu pangan, industri, itu harus bisa berdaya saing dengan impor,” ungkapnya.

Jika menengok neraca perdagangan, Indonesia terus mencatat surplus sebesar US$3,26 miliar pada September 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan surplus Agustus 2024 yang sebesar US$2,78 miliar.

Alhasil, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 silam.

Jika dirinci, surplus pada September 2024 didorong surplus nonmigas sebesar US$4,62 miliar dan defisit migas sebesar US$1,36 miliar.

Secara akumulatif, pada periode Januari—September 2024, Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$21,98 miliar. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar US$37,03 miliar dan defisit migas sebesar US$15,05 miliar.

Adapun untuk menjaga agar neraca perdagangan Indonesia terus menorehkan surplus, Roro menyampaikan bahwa Kemendag akan melihat strategi, langkah, dan metode yang telah diimplementasikan di periode sebelumnya.

“Jadi saya ingin sekali berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pak Menteri. Saya tidak mau, bukan hanya salah bicara ya, tetapi satu kementerian ini tentu mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu paling penting sekali buat saya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan selesai dalam masa 100 hari kerja.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu pun berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” terangnya.

Untuk itu, Budi berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Dia juga menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono pernah mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

“Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia,” kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Meski sudah banyak kesepakatan yang tercapai, dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ihwal isu apa yang membuat perjanjian mandek, Djatmiko enggan mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

“Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara target 100 hari kerjanya di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Target itu akan disesuaikan dengan capaian jangka menengah dan panjang.

"Ya pertama kita nanti menunggu arahan bapak presiden, dan kedua mengenai target-target kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Target jangka menengah dan jangka panjang yang dimaksud yakni mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan investasi, lebih banyak penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan angka kemiskinan.

"Sudah berkali-kali disampaikan terkait target swasembada energi, swasembada pangan, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, kemudian penurunan koefisien gini, penurunan angka kemiskinan," beber Airlangga.

Sebagaimana diketahui, di era Prabowo-Gibran Airlangga mendapatkan tugas tambahan yakni mengkoordinasikan sektor investasi, energi, dan pariwisata.

Sebelumnya sektor-sektor tersebut masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), namun di era Prabowo-Gibran tidak ada nomenklatur tersebut.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat, jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko dan pariwisata. Sehingga pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," ucap Airlangga.

IDXChannel - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebut tiga strategi utama yang akan dilakukan dalam 100 hari kerja kementeriannya. Tiga strategi tersebut terkait upaya memperbaiki ekosistem perkoperasian di Indonesia, yaitu digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, serta penguatan tata kelola dan SDM koperasi.

"Dengan memperbaiki ekosistem koperasi, kami berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Kami akui saat ini rasio jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih sangat kecil," ujar Budi usai serah terima jabatan (Sertijab) dengan Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024, Teten Masduki, di kantor Kementerian Koperasi, Gedung Smesco, Jakarta pada Senin ini (21/10/2024).

Budi mencontohkan Amerika Serikat, negara dengan corak ekonomi individualis dan kapitalis itu bahkan 125 juta masyarakatnya telah menjadi anggota koperasi. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang baru mencapai 27 juta masyarakatnya yang menjadi anggota koperasi.

"Kita ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan," kata dia.

Menkop Budi Arie menambahkan, Kementerian Koperasi menjadi satu-satunya Kementerian yang disinggung di dalam UUD 45 dan merupakan bagian dari amanat konstitusi.

"Oleh karena itu, kita nggak akan main-main dan Pak Prabowo punya komitmen untuk peningkatan kualitas koperasi di Indonesia," kata Budi Arie.

(NIA DEVIYANA)

Anggota KPPU Periode V mulai menjalankan tugasnya pasca dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 18 Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan berbagai terobosan di delapan sektor utama yang menjadi fokus dalam memenuhi janji dan komitmen di 100 hari kerja.

"Anggota KPPU Periode V mulai menjalankan tugasnya pasca dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 18 Januari 2024," kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Fanshurullah menyebutkan terobosan yang telah dilakukan selama 100 hari kerja yakni pasar digital, ketahanan pangan, kebijakan nasional, internasional, energi dan migas, pengawasan kemitraan, merger dan akuisisi, serta infrastruktur dan konstruksi.

Menurutnya, terobosan itu mampu membentuk pondasi bagi pengawasan persaingan usaha dan kemitraan untuk lima tahun mendatang.

Ia mengatakan, awalnya pada pernyataan di Istana, pihaknya menekankan beberapa sektor yang menjadi fokus KPPU selama 100 hari kerja. Sektor tersebut meliputi energi dan migas, infrastruktur dan konstruksi, pangan, dan pasar digital.

"Dalam perjalanannya, KPPU turut menyentuh bidang utama lain seperti pengawasan kemitraan UMKM, kebijakan persaingan nasional, internasional, dan kelembagaan," ucap Fanshurullah.

Fanshurullah menyebutkan capaian yang ditorehkan Anggota KPPU Periode V, pertama di sektor pasar digital. Sektor ini mendapatkan porsi besar oleh KPPU dalam 100 hari kerja. Sebagian besar tindakan dilakukan pada penegakan hukum dan pencegahan, khususnya dalam menghadapi semakin meningkatnya persoalan persaingan di sektor tersebut.

Saat ini KPPU tengah melakukan berbagai penyelidikan di pasar digital, khususnya e-commerce, perangkat telekomunikasi mobile, pinjaman online, perdagangan otomotif secara elektronik, dan loka pasar lain, serta menangani perkara yang melibatkan platform besar, seperti Google dan Shopee serta hal lainnya.

Kedua, sektor ketahanan pangan. KPPU fokus pada dua komoditas, yakni bawang putih dan beras. Diyakini, tindakan KPPU atas komoditas tersebut mampu menurunkan harga komoditas.

KPPU aktif bersinergi utamanya dengan tim inflasi di daerah dan nasional, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi itu ditujukan agar KPPU selalu terlibat dalam koordinasi pengawasan inflasi daerah sebagai bentuk mitigasi pelanggaran UU No. 5/1999.

Ketiga, sektor kebijakan nasional. KPPU menilai transformasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045 sangat dipengaruhi oleh efektifitas kebijakan persaingan nasional.

Guna mendorong hal tersebut, membuat terobosan dengan menyusun Strategi Nasional Persaingan Usaha dan mengusulkan kepada pemerintah sebagai peta jalan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian nasional.

Keempat, sektor internasional. Dalam 100 hari kerja, KPPU memfokuskan diri pada persiapan aksesi Indonesia ke OECD, khususnya bidang persaingan usaha, di mana KPPU ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang tersebut.

KPPU mendorong Pemerintah untuk dapat mengakselerasi penyelesaian initial memorandum tersebut.

Di tingkat ASEAN, telah diselesaikan suatu kerangka hukum bagi kerja sama bidang persaingan usaha di Kawasan, yakni ASEAN Framework Agreement on Competition (AFAC).

Kelima, sektor energi dan mingas. KPPU memulai gebrakan di bidang energi dan migas dengan meminta percepatan pembangunan jaringan gas kota (jargas) guna menghindari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunannya.

KPPU merekomendasikan kepada pemerintahan mendatang, agar pembangunan jargas kota kembali menggunakan APBN dengan cara mengurangi alokasi subsidi LPG 3kg, di mana tercatat selama 5 tahun terakhir (2019-2024) subsidi gas mencapai Rp460 triliun dan besaran total impor gas mencapai sekitar Rp370 triliun.

Pendekatan subsidi dan impor tersebut dinilai banyak tidak tepat sasaran, sementara dari target RPJMN 2019- 2014 sebanyak 4 juta sambungan rumah untuk jargas, baru tercapai sekitar 20 persen.

Selain itu rekomendasi KPPU juga disampaikan berupa dibukanya peluang usaha pembangunan jargas kota kepada BUMD dan swasta, sehingga tidak dimonopoli oleh PT. Pertamina (Persero) atau PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. Di pasar gas, rekomendasi juga berupa dibukanya keran swasta dengan skema keekonomian harga gas di hulu yang layak, yakni kurang dari 4,7 USD/MMBTU, dan harga gas di masyarakat sekitar Rp 15.000/m3.

Selain jargas, KPPU juga mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan multi provider untuk penyediaan avtur di beberapa bandar udara Indonesia.

Pada gas industri, KPPU berinisiatif mendalami dugaan diskriminasi dalam penerapan alokasi gas industri, serta akan memberikan saran pertimbangan kepada Menteri ESDM untuk meninjau kembali harga gas yang ditetapkan Pemerintah dan memberikan kepastian pasokan gas di tingkat hulu.

Keenam, sektor pengawasan kemitraan UMKM juga merupakan salah fokus utama KPPU dalam periode ini.

Berbagai terobosan atau inisiatif baru ditelurkan dalam 100 hari kerja ini. Salah satunya, Program Sejuta Penyuluh Kemitraan, diyakini dapat menjadi solusi bagi jangkauan pengawasan kemitraan yang lebih luas.

Selain itu, KPPU juga menginisiasi penyusunan Indeks Kemitraan Nasional pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja pengawasan kemitraan di Indonesia.

Ketujuh, sektor merger dan akuisisi. Dalam hal notifikasi merger dan akuisisi, selama 100 hari kerja pertama, KPPU menerima dan menangani 74 (tujuh puluh empat) notifikasi transaksi merger dan akuisisi, yang terdiri dari 68 akusisi saham dan 6 akuisisi aset, serta melakukan tiga penyelidikan dan tiga pemeriksaan oleh Majelis Komisi atas dugaan keterlambatan notifikasi.

"Dari notifikasi tersebut, KPPU telah berkontribusi kepada penerimaan negara hingga Rp8,2 miliar," kata Fanshurullah.

Kedelapan, sektor infrastruktur dan konstruksi. Di sektor ini, KPPU fokus pada penegakan hukum, khususnya dalam mengatasi dugaan kartel harga dan dugaan persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi/infrastruktur nasional.

Ada pengadaan beberapa proyek infrastruktur yang langsung ditangani, seperti Pelabuhan Nusa Penida, sistem persinyalan kereta api di Bogor, penyediaan air bersih di Lombok Utara, pembangunan air bersih di Jabodetabek, pasokan electric multiple unit jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.

Selain itu, KPPU juga menangani beberapa dugaan kartel harga seperti tarif jasa depo peti kemas di Lampung dan tarif jasa penyeberangan Batam dan Singapura.

"Melewati masa 100 hari kerja, KPPU akan meningkatkan fokusnya pada pengawasan pada pasar digital, serta peningkatan sumber daya manusia dan basis data internal yang kuat," ungkap Fanshurullah.

Atas pencegahan, KPPU akan menyempurnakan program kepatuhan dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha, menjadikan asesmen persaingan usaha sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan adopsi Strategi Persaingan Usaha Nasional di tingkat pemerintah pusat.

Sementara, lanjut Fanshurullah, KPPU akan dihadapkan dengan transformasi kelembagaan dan kepegawaian Sekretariat KPPU secara besar-besaran sebagai akibat Peraturan Presiden terdekat yang akan mengatur Sekretariat KPPU sebagai aparatur sipil negara.

"Untuk itu telah disiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak mengganggu kinerja dan layanan kepada masyarakat yang diberikan KPPU," kata Fanshurullah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024