Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebagai bentuk sinergi BUMD DKI Jakarta pada sektor transportasi di Jakarta, Bank DKI dukung peluncuran MartiPay oleh MRT Jakarta sebagai pilihan pembayaran non-tunai pada moda transportasi MRT Jakarta.

Dukungan Bank DKI dilakukan melalui kerja sama co-branding produk digital Bank DKI, JakOne Pay menjadi MartiPay, yang secara resmi diluncurkan bertepatan dengan acara HUB SPACE 2024 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, pada Jumat (6/9).

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Direktur Teknologi & Operasional, Amirul Wicaksono bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud.

“Dengan memanfaatkan platform produk digital eksisting, JakOne Pay, Bank DKI menyediakan infrastruktur teknologi dan layanan perbankan digital yang diperlukan untuk mendukung operasional MartiPay sebagai alternatif pembayaran digital yang terintegrasi dengan aplikasi MyMRTJ,” ujar Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono

Senada dengan itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangan resmi menyampaikan, “Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan top-up saldo, membayar tiket menggunakan QRIS, serta memantau riwayat transaksi dalam satu platform terintegrasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan memberi kemudahan dalam melakukan mobilitas sehari-hari,” jelas Agus.

Bank DKI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital pada sektor transportasi yang diwujudkan melalui berbagai sinergi, mulai dari JakCard yang kini dapat digunakan sebagai pilihan pembayaran digital berbasis kartu pada transportasi terintegrasi di DKI Jakarta, seperti Transjakarta, Mikrotrans, MRT, LRT, Commuter Line Jabodebek, serta pembayaran tiket masuk pada beberapa tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Hingga sinergi Bank DKI dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dengan menghadirkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay), untuk mendukung pariwisata di DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan misi Bank DKI untuk mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor, terutama pada sektor transportasi.

"Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi pada produk-produk digital kami, seperti JakOne Pay dan JakCard, guna memberikan lebih banyak opsi pembayaran digital yang praktis, mudah, dan aman bagi masyarakat Jakarta. Kami optimis melalui sinergi dengan MRT Jakarta ini akan membawa dampak positif bagi pengalaman pengguna transportasi publik dan mendukung kota Jakarta dalam mewujudkan ekosistem smart city," tegas Arie.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda), Farchad Mahfud mengatakan, “MartiPay merupakan pilihan baru sistem pembayaran di ekosistem MRT Jakarta yang kami hadirkan untuk masyarakat Jakarta, khususnya pelanggan kami. Sinergi bersama Bank DKI ini menjawab kebutuhan akan perlunya sistem dan alat pembayaran untuk pembelian tiket perjalanan MRT Jakarta yang meminimalisir pemeliharaan infrastruktur dan ketersediaan kartu,” ungkap Farchad.

“Melalui MartiPay, masyarakat mendapatkan kemudahan akses satu platform/aplikasi untuk beragam sumber dana dalam melakukan transaksi di stasiun karena fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti top up saldo, pembayaran tiket melalui kode QR, pembayaran transaksi melalui QRIS, dan mengetahui riwayat transaksi,” tambahnya.

Farchad berharap agar kehadiran MartiPay ini semakin menambah pengalaman perjalanan para pengguna jasa MRT Jakarta.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI) mengungkapkan bahwa penurunan segmen kelas menengah bisa berdampak terhadap meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming finance(NPF). Hal tersebut terjadi karena penurunan daya beli masyarakatakan membuat kemampuan dalam membayarmenurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle classselama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

Sedangkan untuk NPF perusahaan pembiayaan per Juni 2024 tercatat 2,8%, naik secara tahunan atau year on year(YoY) dan bulanan (MtM), yakni masing-masing sebesar 2,69% pada Juni 2023 dan 2,77% pada Mei 2024.

Menanggapi hal ini, PT CIMB Niaga Auto finance (CNAF) menilai bahwa penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia ini bisa berdampak terhadap kinerja perusahaan, terutama industri jasa keuangan. Pasalnya, dapat meningkatkan risiko kredit macet.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menyebutkan, sampai dengan Agustus 2024, Non Performing Finance (NPF) CNAF berada di posisi 1,22% atau dapat dikatakan membaik sebesar 11Bps jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 1,32%.

"Apabila diliat secara month-to-month,posisi NPF CNAF di bulan Agustus 2024 dapat dikatakan membaik juga sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan bulan Juli 2024 yang sebesar 1,46%," kata Ristiawan kepada Kontan.co.id, Jumat (6/9).

Selain itu, dia menyampaikan bahwa sampai saat ini NPF CNAF masih lebih baik dari rata-rata industri multifinance, di mana data dari OtoritasJasa Keuangan (OJK) mencatatkan NPF bulan Juni 2024 sebesar 2,8%.

Lebih jauh lagi, Ristiawan mengatakan dalam hal memitigasi penurunan daya beli masyarakat serta menurunnya kemampuan membayar angsuran, CNAF melakukan beragam inisiatif diantaranya yaitu, perusahaan aktif dalam mengingatkan debitur terkait pembayaran angsuran lebih awal melalui fasilitas WA dan telepon, kemudian saat ini CNAF juga sedang mengembangkan teknologi telepon mempergunakan suara robot serta memperkuat proses KYC (Know Your Customer) nasabah.

"CNAF juga akan menambah channeldan metode pembayaran angsuran agar akses pembayaran angsuran menjadi lebih mudah terjangkau di masyarakat," kata Ristiawan.

Tak hanya itu, Ristiawan bilang bahwa pihaknya juga menjalankan berbagai strategi dalam menjaga kesehatan portofolio, diantaranya yakni dengan pemutakhiran sistem scoringdalam menentukan dan memastikan kualitas nasabah yang disetujui apabila mempunyai tingkat resiko terkendali.

Selaras dengan hal ini, Direktur Utama BRI Finance,Wahyudi Darmawan mengatakan bahwa kinerja perusahaan sampai saat ini masih terjaga dengan baik hal tersebut didukung oleh berbagai konsep strategi internal dan penanganan kualitas kredit yang dinamis dalam menghadapi tantangan pasar.

Wahyudin menyebutkan, BRI Finance mencatat NPF per Juli 2024 menurun tipis sebesar 5 basis poin (bps) secara tahunan atau year on yearyakni 1,83%. Meski turun, menurut dia angka tersebut berada di bawah batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 5%.

Wahyudin mengatakan bahwa perusahaan akan terus berusaha menjaga kualitas kredit serta mempersiapkan strategi dalam menjaga kestabilan perusahaan. Pihaknya jugatelah mengimplementasikan berbagai strategi dalam penanganan pembiayaan macet, yaitu dengan fokus terhadap perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan infrastrukturcollection.Kemudian, melakukan pengembanganrisk engineuntuk meningkatkan mitigasi risiko.

"Dan selanjutnya, kami juga melakukan pengembangan credit scoringdan collectionscoringsystem," tandasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Bank INA sebagai bagian dari Salim Group,terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan perbankan yang unggul dan inovatif. Dalam rangka memperluas jangkauan dan akses layanan, Bank INA meresmikankantor cabang dan kantor cabang pembantu di Bandung, Jawa Barat.

Perseroan meresmikan kantor cabang (KC) Dago Bandung yang beralamat di Jl Ir. H. Juanda no 23 untuk menggantikan kantor sebelumnya yang berlokasi di Jl Gatot Subroto no 47 B. Sedangkan lokasi yang lama ditempati oleh KantorCabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Bandung.

Wakil Direktur Utama Bank INA, Yulius Purnama Junaedi mengatakan, peresmian KC Dago Bandung ini merupakan upaya dan komitmen Bank INA dalam menghadirkan layanan perbankan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat Bandung dan sekitarnya.

"Peresmian KC Dago Bandung merupakan langkah strategis untuk memberikan solusi finansial yang lebih efektif dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Yulius dalam keterangan resminya, Jumat (6/9).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank INA, Bapak Henry Koenaifi menyampaikan, peresmian KC Dago Bandung adalah wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses perbankan bagi para nasabah di Bandung.

"Dengan hadirnya kantor cabang di lokasi yang sangat strategis ini, kami berharap dapat terus memberikan layanan yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat hubungan dengan nasabah di kota Bandung dan sekitarnya," katanya.

Menyambut peresmian KC Dago Bandung, Bank INA menawarkan promo spesial untuk nasabah baru. Nasabah yang membuka Deposito dengan penempatan dana sebesar Rp1 Miliar, mendapatkan suku bunga 5,5% p.a. serta 1 SDB ukuran Large, atau penempatan deposito sebesar Rp500 Juta mendapatkan 1 SDB ukuran Medium. Promo ini merupakan bentuk apresiasi Bank INA terhadap kepercayaan nasabah dalam memilih Bank INA sebagai mitra perbankan.

Bank INA juga memiliki program pembukaan tabungan yang bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah Tabina Triple Untung Affluent yang memberikan keuntungan berupa gratis 20x biaya transaksi sehingga hemat s.d Rp150 ribu, cashbacklangsung hingga Rp18,8 Juta, serta fiturcashback50% untuk transaksi menggunakan QRIS INA Mobile.

Untuk produk pembiayaan Bank INA memiliki pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan kebutuhan konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta Kredit Multi Guna (KMG) dengan suku bunga bersaing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bank INA juga memiliki layanan perbankan digital melalui BINA Digital, berupa produk tabungan dan pinjaman dengan suku bunga menarik.

Dengan diresmikannya Kantor Cabang Dago Bandung, kini Bank INA memiliki 48 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Salim Group, Bank INA berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kenyamanan nasabah melalui berbagai inovasi dan ekspansi jaringan.

Dengan diresmikannya Kantor Cabang (KC) Dago Bandung dan adanya Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto, Bandung, Bank INA berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Bandung dengan lebih optimal.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus mendorong adanya peningkatan ekspor produk dan komoditas Indonesia ke negara-negara non-tradisional, khususnya di Benua Afrika.

Tahun lalu, berkat dorongan LPEI sebanyak 84 eksportir Indonesia berhasil menembus 49 negara di Afrika dan mencatatkan nilai ekspor hingga US$ 6,88 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),ekspor Indonesia ke Afrika mengalami pertumbuhan stabil dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 9,47% dalam lima tahun terakhir. Lima negara tujuan utama ekspor Indonesia di Afrika meliputi Mesir (37%), Kamerun (7,3%), Djibouti (7%), Afrika Selatan (6,1%), dan Nigeria (5,5%).

Adapun lima komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Afrika antara lain minyak hewani dan nabati, kertas dan produk kertas, sabun dan bahan pembersih, otomotif dan komponen otomotif, serta peralatan elektrikal.

Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia LPEI, T. Wahyu Prihadi Wibowo, menjelaskan bahwa LPEI berkomitmen untuk terus mendukung eksportir dalam mengakses pasar Afrika melalui penyediaan Pembiayaan Ekspor dan Asuransi Kredit Perdagangan (Trade Credit Insurance/TCI).

"Indonesia Eximbank tidak hanya berperan dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Afrika yang terus berkembang, tetapi juga memberikan perlindungan kepada eksportir dari berbagai risiko yang berkaitan dengan perdagangan internasional,” kata Wahyu.

Pemerintah melalui LPEI memiliki fasilitas Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Kawasan, yang bertujuan memberikan pembiayaan untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit diwujudkan, namun dipandang strategis oleh pemerintah dalam mendukung kebijakan ekspor nasional.

PKE Kawasan mencakup pembiayaan ekspor bagi eksportir yang berfokus pada negara-negara di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah, kecuali negara-negara yang mendapat perhatian khusus.

Beberapa proyek yang telah difasilitasi oleh LPEI melalui program PKE Kawasan di Afrika antara lain pembiayaan ekspor pesawat CN-235 ke Senegal, pembiayaan pembangunan 3.950 unit Rumah Sosial di Aljazair oleh PT Wijaya Karya, ekspor semen dan klinker ke Afrika Timur, serta ekspor ikan kaleng (sarden, makarel, dan tuna) ke Nigeria dan Ghana di Afrika Barat.

“Kajian LPEI menunjukkan komoditas seperti minyak sawit, otomotif, komponen otomotif, dan kayu lapis masih memiliki potensi besar di pasar Afrika,” ujarnya.

Wahyu melihat Afrika menawarkan peluang pasar besar dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bagi eksportir Indonesia. Ia berharap dengan dukungan LPEI para pelaku usaha dapat lebih percaya diri menembus pasar Afrika.

“Saatnya eksportir Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisi di pasar global,” tutup Wahyu

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Anda ingin memiliki rekening deposito untuk menempatkan kelebihan dana? Cek tawaran bunga deposito bank Panin hari ini, Jumat (6 September 2024)

Sebagian orang menganggap deposito merupakan produk bank yang ketinggalan jaman. Namun, tidak sedikit orang pula yang sengaja memilih deposito untuk menempatkan kelebihan dana miliknya.

Perbankan mengemas produk deposito dengan iming-iming bunga yang cukup tinggi. Selain, perbankan juga memberikan kemudahan untuk proses pembukaan rekening deposito secara online.

Anda tertarik untuk membuka rekening deposito? Deposito bank Panin mungkin bisa jadi salah satu pilihan.

Melansir dari situs resminya, bank pain menawarkan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo mulai dari 7 hari sampai 12 bulan dengan bunga terendah 2,75% per tahun dan tertinggi 4,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank panin per 6 September 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku menerapkan sejumlah upaya guna mendorong penyaluran pendanaan ke depannya.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan salah satu upayanya, yakni akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta menggali peluang kerja sama baru guna memberikan solusi pendanaan yang lebih luas dan tepat sasaran bagi pelaku UMKM.

"Salah satu contoh kolaborasi terbaru kami adalah kemitraan dengan Lotte Grosir. Melalui kolaborasi itu, pendanaan akan disalurkan kepada UMKM di seluruh jaringan Lotte Grosir," katanya kepada Kontan, Jumat (6/9).

Selain itu, Arthur menyebut Modalku akan berfokus menyalurkan ke industri UMKM yang sudah menjadi target, seperti industri perdagangan besar dan eceran, manufaktur dan daur ulang, supplier alat kesehatan, akomodasi dan layanan makanan, serta industri hiburan.

"Kami juga memperluas jangkauan ke pengusaha proyek pemerintah melalui produk Modal Proyek, yang menyediakan pendanaan tanpa agunan bagi perusahaan atau vendor e-catalogue dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," tuturnya.

Arthur menyampaikan hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan sebesar lebih dari Rp 63 triliun kepada lebih dari 5,1 juta total transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Sementara itu, dia juga mengatakan per 6 September 2024, TWP90 Modalku berada di angka 2,3%. Arthur juga mengatakan Modalku akan menerapkan sejumlah upaya untuk menekan angka kredit macet.

Salah satunya, yakni menerapkan prinsip responsible lending, yaitu melakukan penilaian analisis kelayakan terhadap UMKM penerima dana serta kemampuan finansial mereka untuk melunasi pendanaan. Hal itu dilakukan Modalku sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemberi dana yang meminjamkan dananya melalui platform.

"Kami juga secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam proses pendanaan sebagai strategi mitigasi risiko, serta menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana melalui kalibrasi berkala berdasarkan data historis. Seluruh proses penilaian kredit di Modalku juga mengacu pada prinsip Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral (5C) sesuai SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," ujar Arthur.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Agustus 2024, masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Untuk itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK telah melakukan pengawasan atau supervisory actionterhadap pemenuhan aktuaris sesuai dengan ketentuan.

“Jadi sampai dengan Agustus 2024 kemarin, terdapat 10 perusahaan asuransi yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kelayakan dan kepatutan,” ujar Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9).

Ogi menegaskan, pemenuhan aktuaris menjadi penting sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh, khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 pada 2025 mendatang. Nantinya peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan.

“Penerapan PSAK 117 tersebut bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antar perusahaan maupun antar industri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pemenuhan aktuaris di perusahaan asuransi dan reasuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Pada Pasal 17 ayat (1) UU 40/2014 tercantum, perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) berbunyi, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 mencapai Rp 16,18 triliun, mengalami kontraksi sebesar 10,67% secara tahunan (YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa penurunan ini menjadi bagian dari tren negatif yang berlanjut dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Juni 2024, pembiayaan modal ventura juga mengalami kontraksi sebesar 10,97% YoY dengan nilai sebesar Rp 16,22 triliun.

Tren serupa sudah terlihat pada Mei 2024, di mana pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi lebih dalam, yakni sebesar 11,96%, dengan nilai Rp 16,21 triliun.

Penurunan Aset Modal Ventura

Selain pembiayaan, OJK juga mencatat penurunan nilai aset di sektor modal ventura.

Pada Juli 2024, nilai aset modal ventura tercatat sebesar Rp 26,21 triliun, menurun sebesar 5,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 27,64 triliun.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunjukkan Pertumbuhan Positif

Di sisi lain, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menunjukkan perkembangan positif dalam hal penyaluran pinjaman.

OJK mencatat pada April 2024, LKM berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp 1,02 triliun, meningkat sebesar 4,08% dibandingkan April 2023 yang tercatat sebesar Rp 0,98 triliun.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pendapatan premi asuransi komersial per Juli 2024 sebesar Rp 193,05 triliun. Jumlah ini naik 7,38% secara tahunan atauyear on year(YoY). Sedangkan di posisi bulan lalu, pendapatan premi asuransi mengalami penurunan sebesar 7,85% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa pertumbuhan positif tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja asuransi jiwa.

Dia menyebutkan, per Juli 2024, pendapatan premi asuransi jiwa naik 2,14% yoy menjadi Rp 104,3 triliun. Kemudian, pedapatan premi asuransi umum dan reasuransi juga naik 14,28% yoy menjadi Rp 88,77 triliun.

Selain itu, Ogi mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan premi asuransi pada bulan Juli 2024, ditopang oleh risk based capital(RBC) yang solid. Secara agregat, industri asuransi jiwa dan umum, mencatat RBC masing-masing sebesar 441,17% dan 317,28%.

“Jadi angka tersebut masih berada di atas threshold 120%," kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Agustus 2024, Jumat (6/9).

Sementara itu, Ogi menyebutkan untuk total aset asuransi komersial per Juli 2024 mencapai sebesar Rp 911,99 triliun. Angka ini tumbuh 2,08% yoy. Sedangkan asuransi nonkomersial turun 2,71% yoy menjadi Rp 220,28 triliun.

“Dengan demikian total aset asuransi sebesar Rp 1.132,27 triliun, tumbuh 1,11% secara yoy,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan industri perbankan terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, penguatan yang dilakukan OJK adalah dengan menyiapkan beberapa rancangan aturan yang sedang difinalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan beberapa beleid baru akan dikeluarkan untuk pengembangan dan penguatan di industri perbankan. Meski, sebagian besar juga merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Contohnya, Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini diharapkan bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

“Ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi LJK dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM,” ujar Dian, Jumat (6/9).

Meski merupakan amanat dari UU P2SK, rancangan beleid ini baru diumumkan di saat kredit UMKM sedang lesu. Bahkan, kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih di bawah target 30%.

Sebelumnya, Dian pun memastikan, dalam RPOJK UMKM yang sedang disusun, sudah tidak terdapat kewajiban bagi lembaga jasa keuangan (LJK) untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Selanjutnya, RPOJK yang sedang dibuat adalah terkait Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan RPOJK terkait dengan Net Stable Funding Ratio atau NSFR bank umum. Beleid ini bertujuan untuk memperkuat manajemen likuditas dan pengaturan prinsip prudensial selaras dengan standar internasional.

Kemudian RPOK yang ketiga adalah terkait dengan pelaporan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS. Menururut Dian, POJK ini sebagai upaya mendukung penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan.

RPOJK lainnya yang disusun dan termasuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang P2SK adalah RPOJK kegiatan usaha perbankan dan RPOJK tentang perintah tertulis

“Ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan terkini dan ekspektasi industri perbankan,” ujar Dian.

Baru-baru ini, Dian juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan baru yaitu POJK tentang transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional dan yang kedua adalah panduan resiliensi digital atau digital resiliensi (5:41) bagi bank umum untuk memperkuat ketahanan dan transformasi digital industri perbankan.

“Serta yang terakhir adalah POJK tentang penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan yang pengaturannya tidak saja berlaku bagi industri perbankan tetapi juga kepada seluruh lembaga jasa keuangan,” imbuh Dian.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Biaya kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun. Hal itu tercemin klaim asuransi kesehatan yang dibayarkan perusahaan asuransi. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, klaim asuransi kesehatan pada kuartal I-2024 mencapai Rp 5,96 trilun, meningkat 29,4% secara tahunan.

Jika dirinci, klaim kesehatan perorangan naik paling tinggi hingga 34% menjadi Rp 3,89 triliun. Sementara untuk klaim kesehatan kumpulan tumbuh 21,9% jadi Rp 2,07 triliun.

Ketua Bidang Operational of Excellent, IT & Digital (Customer Centricity) AAJI, Edy Tuhirman mengatakan, tingginya klaim asauransi ini salah satunya disebabkan oleh over utilisasi biaya medis dari rumah sakit.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa over utiliasisi bisa saja terjadi, sudah jadi rahasia umum jika treatment dan pengobatan RS kepada pasien dengan pengguna asuransi sering kali berbeda dengan yang tidak menggunakan asuransi. Sehingga harga dari pengobatan bisa meningkat drastis,” kata dia dalaï keterangan resminya, Jumat (6/9).

Over utilisasi biaya medis merupakan penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan atau tidak perlu. Salah satu contohnya termasuk kondisi rawat inap tanpa indikasi yang jelas dan penggunaan teknologi medis mahal tanpa justifikasi medis yang memadai.

Tambahan biaya dari pihak rumah sakit juga berdampak pada pembengkakan klaim produk asuransi kesehatan. Rumah sakit disebut melakukan over utilisasi pada saat pemberian layanan kesehatan, baik dari sisi pemberian layanan medis, maupun dari aspek pemberian obat-obatan.

Chief of Operation, AIA, Benny Iskandar, menyatakan, AIA berkomitmen untuk membantu nasabah memaksimalkan nilai kualitas perawatan dan biaya medis dengan menerima perawatan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang sesuai. “Kami memperkenalkan langkah-langkah baru untuk mengatasi kondisi biaya medis yang meningkat.” ujarnya.

AIA melakukan monitor ketat termasuk mengambil tindakan tegas untuk memastikan biaya perawatan medis yang ditetapkan Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan pasien juga melakukan pengetatan prosedur batasan klaim terhadap beberapa kondisi medis.

Dalam menghadapi fenomena ini, industri asuransi mendapat dukungan penuh dari pihak regulator. Diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka penguatan industri asuransi kesehatan di Indonesia.

Edy bilang, hal ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pengawasan pelayanan kesehatan yang terkait dalam perusahaan asuransi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta banyak dukungan lainnya yang diyakini akan berdampak baik terhadap industri asuransi jiwa.

Bagi Perusahaan asuransi, over utilitasi ini menyebabkan meningkatnya biaya klaim, yang berujung pada naiknya premi asuransi. Selain itu, beban finansial yang berlebihan menguras sumber daya layanan kesehatan, mengurangi efisiensi, dan menurunkan kualitas pelayanan.

“Peningkatan klaim asuransi kesehatan yang terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan rasio antara pendapatan premi dan klaim menjadi terus meningkat. Dalam hal ini untuk menjaga stabilitas perusahaan, maka wajib dilakukan evaluasi produk dan dapat berpotensi meningkatkan nilai premi pada produk asuransi kesehatan,” tambah Edy.

Edy menjelaskan, asuransi kesehatan merupakan produk perlindungan dasar yang banyak dimiliki masyarakat. Semakin tinggi premi maka ada potensi daya beli masyarakat akan semakin menurun. Bagi pasien, over utilisasi dapat menambah beban biaya yang tidak perlu dan risiko medis, seperti infeksi nosokomial akibat rawat inap yang tidak diperlukan.

Oleh karena itu, kata dia, penting untuk mengenal kondisi medis yang memerlukan perawatan rawat inap, seperti serangan jantung atau stroke. Sebaliknya, banyak kondisi kronis atau minor yang seharusnya ditangani dengan rawat jalan.

Perbedaan perawatan antara pasien asuransi dan non-asuransi juga signifikan. Pasien asuransi lebih rentan terhadap over utilisasi karena penyedia layanan mungkin memaksimalkan penggunaan layanan yang ditanggung asuransi. Sedangkan, pasien tanpa asuransi mungkin menunda perawatan karena biaya, yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada edukasi bagi pasien mengenai pentingnya perawatan yang tepat, serta pengawasan ketat terhadap praktik penyedia layanan kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan perusahaan asuransi juga penting.

Kebijakan yang mendorong penggunaan protokol perawatan berbasis bukti dan sistem pembayaran berbasis nilai dapat membantu mengurangi over utilisasi, memastikan perawatan yang efisien dan tepat bagi semua pasien di Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi juga dapat berperan penting dalam mengatasi over utilisasi biaya medis. Sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi bisa membantu dalam menganalisis data penggunaan layanan kesehatan, mengidentifikasi pola over utilisasi, dan memberikan umpan balik kepada penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan praktik klinis mereka.

Melalui model pembayaran berbasis nilai, penyedia layanan dibayar berdasarkan kualitas dan hasil perawatan, bukan jumlah layanan yang diberikan, dapat mengurangi insentif untuk over utilisasi. “Pendekatan ini menempatkan fokus pada hasil kesehatan pasien, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.” pungkas Edy.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) sampai dengan Juli 2024 telah menyalurkan total pembiayaan mencapai Rp 3,23 triliun. Pembiayaan turun 10% dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Hingga Juli 2024, pembiayaan perusahaan mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tapi meski turun angka penyaluran pembiayaan kami tersebut masih terbilang cukup baik," kata Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa kepada Kontan, Kamis (5/9).

Cincin menjelaskan, dinamika bisnis pembiayaan ini disebabkan adanya kondisi ekonomi makro dan mikro yang relatif mengalami penurunan, termasuk adanya kenaikan suku bunga dan tingkat inflasi.

Dari keseluruhan penyaluran pembiayaan tersebut, WOM Finance mencatat segmen yang terbesar adalah pembiayaan multiguna Mobilku, dan multiguna MotorKu dengan porsi sebesar 79,6% dari seluruh pembiayaan.

Sementara itu, untuk penyaluran pembiayaan syariah hingga Juli 2024, mencapai sebesar Rp 75,44 miliar. Cincin mengatakan rata-rata peningkatan penyaluran pembiayaan ini setiap bulannya hingga Juli 2024 bisa mencapai 26%.

“Dengan ini, perusahaan telah menunjukkan peningkatan minat pembiayaan syariah,” kata Cincin.

Sayangnya meski terus bertumbuh, tetapi kontribusi penyaluran pembiayaan syariah masih kecil. Porsinya hanya 2,34% dari total penyaluran pembiayaan di WOM Finance.

Meski masih kecil, Cincin bilang, WOM Finance telah memperluas produk dan layanan syariahnya untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat.

Sedangkan untuk target penyaluran pembiayaan secara keseluruhan hingga akhir tahun, WOM Finance menargetkan di atas Rp 6 triliun.

Cincin optimistis dapat mencapai target tersebut melalui sejumlah strategi yang dilakukan perusahaan. Di antaranya terus melakukan personalisasi layanan kepada konsumen, meningkatkan digitalisasi proses pembiayaan, membuka beberapa kantor cabang baru di lokasi yang potensial, melakukan pemasaran yang lebih agresif, hingga peningkatan kualitas layanan dan manajemen risiko yang lebih baik

Sebagai informasi, saham WOM Finance terbesar dimiliki Maybank Indonesia dari Malaysia dengan kepemilikan saham mencapai 67,49%.