IDXChannel- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta (31/10) ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini yang diharapkan dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70 persen atau Rp1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," katanya dalam rilis Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional. "Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," tuturnya.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ujar dia.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sinergi dengan HIPMI ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pengusaha muda di seluruh Indonesia. “Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Amam.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan kepada mahasiswa tentang pentingnya menyikapi maraknya penawaran praktik buy now pay later (BNPL) di perbankan dan perusahaan pembiayaan secara bijaksana.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman

saat edukasi keuangan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (04/11)

“Yang sekarang populer di masyarakat termasuk mahasiswa adalah Buy Now Pay Later. BNPL itu mirip kartu kredit tapi ini pakai HP itu masalahnya. Pakai HP dibeli sekarang bayar nanti gitu. Malah sampai lupa bayar. Bayar nanti-nanti aja gitu. Akibatnya malah jadi catatan kredit bermasalah dan masuk catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” katanya dalam rilis Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, SLIK adalah database yang menunjukkan catatan pinjaman masyarakat di sektor keuangan. Sehingga, jika masyarakat tidak membayar pinjamannya akan masuk dalam catatan dan tidak bisa lagi meminjam di bank atau perusahaan pembiayaan lain.

Agusman mengatakan maraknya BNPL bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya sejalan dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi sehingga pinjaman bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui HP.

Dikatakannya nilai pinjaman BNPL terbesar berasal dari perbankan sekitar Rp18 triliun, sementara di perusahaan pembiayaan sekitar Rp8 triliun.

OJK pun akan terus berupaya mendorong industri usaha pembiayaan semakin berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap melindungi kepentingan konsumen.

Dia mengatakan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan industri usaha pembiayaan.

Industri usaha pembiayaan terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, fintech peer to peer lending, lembaga keuangan mikro dan usaha pergadaian serta dua usaha pembiayaan baru yang menjadi tugas OJK yaitu usaha bulion dan koperasi open loop.

Menurutnya, OJK akan mengarahkan industri usaha pembiayaan ini semakin tumbuh berkontribusi terhadap perekonomian nasional seperti yang sudah dicapai oleh industri Perusahaan Pembiayaan yang pada posisi September 2024, piutang pembiayaan meningkat 9,39 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp501,78 triliun.

“Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional, dukungan dari perusahaan pembiayaan ini akan sangat jelas karena nilai asetnya sudah lebih dari Rp500 triliun,” kata Agusman.

Sebelumnya, pada Maret 2024 OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Melalui berbagai strategi dan program kerja yang tercakup dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK bertekad untuk mewujudkan Industri Perusahaan Pembiayaan yang Sehat, Kuat, Berintegritas, Inklusif, dan Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi serta Berkontribusi kepada Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Menurut Agusman, satu kegiatan usaha lain yang menjadi tambahan tugas OJK adalah pengaturan dan pengawasan koperasi di sektor keuangan atau sering disebut koperasi open loop atau koperasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman di luar anggotanya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat pendapatan usaha di kuartal III-2024 sebesar Rp23,5 triliun atau naik 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan, capaian tersebut sejalan dengan kinerja operasional yang tumbuh positif di semua lini bisnis Pelindo Group di sembilan bulan pertama tahun ini.

"Peningkatan kinerja operasional di semua segmen bisnis Pelindo menunjukkan bahwa upaya standardisasi dan digitalisasi operasional yang Pelindo jalankan telah berhasil melayani kenaikan arus barang yang terjadi," kata Arif, Rabu (6/11/2024).

“Standardisasi ini tentu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders dan pengguna jasa yang berdampak pada penurunan port stay di pelabuhan,” katanya.

Adapun, arus barang non peti kemas mencapai 146 juta ton pada kuartal III-2024, tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Arus peti kemas juga ikut naik 7 persen, menjadi 13,8 juta TEUs.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus kapal dan penumpang. Arus kapal naik 11 persen atau setara 1,04 miliar GT.

Hal yang sama terjadi pada arus penumpang yang melonjak 9 persen atau sebanyak 14,7 juta orang pada periode yang sama tahun lalu.

"Pencapaian positif ini tidak lantas membuat kami terlena. Situasi eksternal yang tidak pasti, mendorong Pelindo untuk tetap fokus mempertahankan momentum pertumbuhan ini hingga akhir tahun 2024," kata Arif.

Kinerja BUMN di sektor pelabuhan ini mendapat apresiasi dari Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini.

"Kami apresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan Pelindo dalam beberapa tahun belakangan ini. Pelindo sudah sangat konsisten melakukan apa yang dituliskan dalam kajian merger, baik itu inisiatif maupun quick win," katanya.

"Standardisasi operasi, digitalisasi, maupun integrasi dan optimalisasi semua dijalankan secara konsisten," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel- Perbankan swasta dan BUMN kompak mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menghapus utang kredit macet di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM.

Prabowo telah meneken peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan piutang macet tersebut pada Selasa (5/11/2024) sore.

Sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi dengan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan.

EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari lebih lanjut aturan pemerintah dan akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan kedepannya.

"Saat ini kami masih mempelajari lebih lanjut terkait aturan mengenai penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan ini," kata Hera kepada IDXChannel.com Selasa (5/11) malam.

Menurut Hera, BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga.

Adapun non performing loan (NPL) BCA di sektor UMKM relatif terjaga, sehingga secara keseluruhan total NPL BCA berada pada level yang terukur di kisaran 2,1 persen pada sembilan bulan pertama 2024.

"BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara ketat dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali," kata Hera.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Teuku Ali Usman mengungkapkan, sebagai salah satu Himbara juga akan mendukung dan menyambut program pemutihan utang UMKM ini.

"Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif," kata Ali saat dikonfirmasi.

Menurut Ali, aturan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendukung ekonomi secara berkelanjutan

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," ujar Ali.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan hapus utang ini dapat membantu percepatan program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

Erick menambahkan, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian dan nelayan menjadi prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Adapun saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Dengan telah ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan semakin produktif. Diharapkan pula usahanya semakin maju.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga beberapa produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai 1 November 2024.

Adapun BBM yang mengalami penyesuaian harga di antaranya Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax tetap.

Dikutip IDXChannel.com dari laman resminya, harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp12.100 per liter.

Namun untuk Pertamax Green naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.250 naik menjadi Rp13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp12.700 naik menjadi Rp13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp13.150 menjadi Rp13.440 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian tulis Pertamina dalam laman resminya.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Rabu (6/11/2024):

Yogyakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Aceh

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp11.100

Dexlite: Rp11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp11.500

Pertamax Turbo: Rp12.800

Dexlite: Rp12.450

Pertamina Dex: Rp12.750

Jambi

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Lampung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Jakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Banten

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Bali

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Maluku

Pertamax: Rp12.400

Pertamina Dex: Rp13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Gizi Nasional akan mendirikan Satuan Pelayanan Gizi (SP). Fasilitas ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

Rencana tersebut mulai dibahas oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Erick mengatakan, kolaborasi Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional untuk merealisasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Erick menyebut, poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Melalui SP, ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni Senin-Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ujarnya.

Pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3 miliar-Rp5 miliar, di mana dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lalu, perusahaan pelat merah, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN, khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," kata Erick.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, program makan bergizi gratis nasional bisa menjadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia.

“Tentu momentum makan gizi nasional ini benar-benar jadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia,” ujar Cak Imin usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Pada kesempatan itu, Budi Arie pun mengatakan, dalam pelaksanaan makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu akan melibatkan koperasi khususnya sebagai pemasok bahan baku.

Bahkan, kata Budi Arie, dia telah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana hingga Kementerian Desa untuk menjalankan program ini. Dia pun menegaskan bahan baku untuk program makan bergizi gratis tidak boleh hasil impor.

“Produksi makanannya sampai delivery-nya, pengantaran makanan ke anak-anak sekolah. Dan itu melibatkan banyak resources, dari mulai susu, telur, daging, sayurnya, dan sebagainya. Dan itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia karena komitmen Pak Kepala Badan Gizi dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor,” kata dia.

“Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga pedesaan. Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen impor dalam Makan Bergizi gratis ini. Kita libatkan semua masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok Makan Bergizi gratis ini,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyatakan, ekspansi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melambat pada kuartal III-2024. Hal itu tertuang dalam publikasi Indeks Bisnis UMKM.

Cerminan perlambatan berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II-2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, pada kuartal III-2024, Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100). Artinya, ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

“Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada,” ujar Supari dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun, kata dia, apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

“Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat,” ujar Supari.

Pada kuartal IV-2024, BRI menilai pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis kuartal III-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat.

"Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan," ujarnya.

Sejalan dengan aktvitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM kuartal III-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tecermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) kuartal III-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada kuartal III-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2).

Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

”Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM,” kata Supari.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan utang ataupun kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan peternakan, hingga perikanan dan kelautan.

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) membukukan laba bersih sebesar Rp107,13 miliar pada kuartal III-2024. Jumlah ini meningkat 9,54 persen yoy jika dibandingkan periode sebelumnya senilai Rp97,9 miliar.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan, kinerja positif Krom Bank hingga kuartal III-2024 didukung oleh manajemen likuiditas yang kuat dan strategi pertumbuhan yang solid.

"Berfokus pada inovasi digital dan solusi layanan yang relevan, Krom Bank siap terus meningkatkan daya saing dan kepercayaan nasabah serta pemegang saham untuk memperkuat posisi sebagai bank digital terdepan di industri perbankan digital Indonesia," kata Anton dalam keterangan resmi usai melakukan Public Expose, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kinerja keuangan yang positif dari Krom Bank ditunjukan dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 541 persen year-to-date, dari Rp347,5 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp2,22 triliun pada September 2024.

Tercatat, tabungan dan deposito menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan DPK, dengan tabungan tumbuh sebesar 596 persen ytd, dari Rp43,3 miliar menjadi Rp301,5 miliar dan deposito naik 543 persen year-to-date, dari Rp298,5 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp1,92 triliun pada September 2024.

Selain itu, kata Anton, produk giro tumbuh sebesar 15,62 persen year-to-date, dari Rp 5,7 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp 6,7 miliar.

Sementara itu dari sisi total aset, Krom Bank mencatatkan peningkatan sebesar 56,48 persen secara year-to-date, dari Rp 3,63 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp 5,69 triliun pada September 2024. Peningkatan total aset ini didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai 113,89 persen, dari Rp 1,68 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp3,25 triliun pada September 2024.

Dengan kinerja positif di berbagai indikator, Krom Bank menjaga struktur permodalan yang solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) di 101,38 persen, mencerminkan kapasitas untuk mendukung ekspansi bisnis ke depannya.

"Krom Bank menargetkan peningkatan penyaluran kredit untuk memaksimalkan alokasi modal pada pinjaman dan investasi yang menguntungkan. Strategi ini akan mendukung pertumbuhan dengan tetap menjaga CAR dalam batas sehat sesuai kebutuhan operasional dan ekspansi ke depan," ujar Anton.

Selaras dengan berbagai pencapaian positif hingga kuartal III-2024, Krom Bank menegaskan fokus strategi perusahaan untuk 2025 pada penguatan permodalan dan sinergi dengan Kredivo sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (Ultimate Shareholder). Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi produk dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan digital.

“Kami akan terus disiplin mengelola pertumbuhan bisnis dalam mencapai target sampai dengan akhir tahun 2024 melalui likuiditas yang sehat dengan permodalan yang kuat. Ke depan, perseroan akan terus berinovasi dalam menghadirkan berbagai produk dan layanan yang relevan bagi nasabah,” kata Anton.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang piutang macet sekitar satu juta pelaku UMKM, yakni petani dan nelayan. Nilai utang yang dihapus adalah sekitar Rp10 triliun.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan kriteria pelaku UMKM yang utang piutangnya bisa dibebaskan. Pertama, utang UMKM petani dan nelayan tersebut tercatat dalam pembukuan di bank pelat merah yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kedua mengenai besaran utang yang dihapus. Untuk badan usaha, lanjut Maman, maksimal Rp500 juta. Sedangkan untuk perorangan, batas maksimal utangnya Rp300 juta.

"Jadi diberikan sebuah penghapusan utang piutang, di mana banknya notabene Bank BUMN Himbara. Rata-rata maksimal badan usaha itu Rp500 juta, untuk perorangan Rp300 juta," kata Maman di kompleks Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman menuturkan, Prabowo hanya membebaskan utang piutang pelaku UMKM dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Satu juta orang pelaku UMKM yang mayoritas petani dan nelayan itu, lanjut Maman, akan dibebaskan utangnya jika terkena permasalahan bencana alam dan pandemi Covid-19.

"Tapi saya harus tegaskan agar tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19," kata Maman.

Prabowo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya ada sekitar satu jutaan orang. Kurang lebih nanti ada (utangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," ujar Maman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendorong masyarakat agar semakin peduli dan turut serta melindungi dan melestarikan puspa dan satwa nasional. Salah satu bentuk kepedulian tersebut lewat program PNM Peduli yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

Hingga Oktober 2024, PNM telah melakukan pelestarian lingkungan dengan menanam 286.461 pohon dari berbagai jenis, termasuk juga di dalamnya terumbu karang. Keberhasilan program PNM Peduli dalam aspek keanekaragaman hayati ini tentu berkat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Komitmen ini sejalan dengan konsen PNM dalam membantu mencapai 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan bagian dari implementasi ESG perusahaan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional setiap tanggal 5 November dengan menggalakkan aktifitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Ikhtiar kami untuk membantu menyukseskan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Tapi lebih dari itu, beberapa jenis tanaman kami tanam memberi dampak bagi ekonomi keluarga prasejahtera,” ujar Arief dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Tanaman pangan yang telah ditanam oleh PNM yang bisa langsung dimanfaatkan hasilnya antara lain bibit buah-buahan dan cabai. Selain itu, beberapa pohon lain dapat menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat sekitar.

“Hasil panen dari pohon buah dan sayur ataupun pohon kayu-kayuan dapat dikonsumsi oleh warga. Jika hasil panen melimpah ruah bisa dijual, jadi pemasukan tambahan juga. Produk jualan nasabah PNM Mekaar yang ada di lokasi penanaman jadi bisa lebih variatif,” kata dia.

PNM tidak berhenti pada upaya memberikan pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan sampai pada naik kelasnya usaha ultra mikro menjadi lebih berdaya. Pembiayaan dan pendampingan secara berkesinambungan inilah yang menjadi pembeda PNM dengan lembaga pembiayaan lain.

(Dhera Arizona/ADV)

IDXChannel - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, pasokan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis mulai dari susu, telur, daging, hingga sayur-sayurannya tidak boleh hasil impor.

“Mulai susu, telur, daging, sayurnya, dan sebagainya. Dan itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia karena komitmen Pak Kepala Badan Gizi dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor,” ujar Budi Arie usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Budi Arie pun kembali menegaskan, seluruh proses dalam program makan bergizi gratis harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses rantai pasok maka program ini akan menguntungkan semua pihak.

“Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga pedesaan. Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen impor dalam Makan Bergizi gratis ini. Kita libatkan semua masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok Makan Bergizi gratis ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Budi Arie juga mengatakan, Kementeriannya juga sedang melakukan revitalisasi sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya dalam program makan bergizi gratis ini.

“Karena Kementerian Kooperasi ini juga berfokus pada revitalisasi kooperasi-kooperasi yang ada dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi lewat berbagai program-program yang memang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, seperti makan bergizi gratis,” katanya.

(Dhera Arizona)