Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali melanjutkan kinerja moncer hingga Agustus 2024. Sebagai bank syariah terbesar di tanah air, laba BSI meningkat hingga 20,59% secara tahunan (YoY) pada periode tersebut.

Mengutip laporan bulanannya, BSI mencetak laba tahun berjalan sepanjang delapan bulan di 2024 senilai Rp 4,47 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, BSI baru mencatat laba senilai Rp 3,71 triliun.

Meski demikian, sumber laba dari pendapatan bagi hasil setelah distribusi atau pendapatan bunga bersih emiten berkode BRIS ini hanya naik tipis. Di mana, pertumbuhannya hanya sekitar 4,3% YoY menjadi Rp 11,78 triliun.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beban bagi hasil yang memang melonjak hingga 36,32% YoY menjadi Rp 5,17 triliun. Sementara, pendapatan bagi hasil yang dimiliki BSI hanya naik 12,34% YoY menjadi Rp 16,95 triliun.

Sementara itu, pendapatan operasional lainnya juga tercatat mengalami peningkatan hingga 28,92% YoY menjadi Rp 2,72 triliun. Pendapatan berbasis komisi tercatat menjadi kontributor utama senilai Rp 1,27 triliun.

Di sisi lain, kualitas kredit dari BSI tampaknya kian membaik tercermin dari beban pencadangan yang tampak menyusut. Pada periode Agustus 2024, beban pencadangan BSI tampak menurun sekitar 29,1% YoY menjadi Rp 1,47 triliun.

Untuk penyaluran pembiayaan sendiri, dalam periode delapan bulan, BSI mencatat telah mencapai Rp 260,6 triliun. Angka tersebut naik dari periode sama tahun lalu yang hanya senilai Rp 227,8 triliun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki BSI per Agustus 2024 telah mencapai Rp 297,78 triliun. Sebagai perbandingan, pada posisi Agustus 2023, DPK yang dimiliki oleh BSI senilai Rp 256,14 triliun.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandiri Utama Finance (MUF) terus memberikan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di samping berupaya mendorong pertumbuhan bisnis pembiayaannya. Salah satu bentuk dukungan dilakukan lewat program CSR MUF Peduli

Lewat program tersebut, MUF melakukan pembinaan terhadap UMKM warteg non franchise. Dengan mengusung tagline MUF Soul Warteg Binaan, MUF telah meresmikan warteg binaan di empat wilayah, yakni di Kabupaten Bogor, Surabaya, Rembang, dan Bekasi. Salah satunya, Warteg Pak Dodi, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Elisabeth Lidya Sirait, Corporate Secretary & Legal Division Head MUF menjelaskan, program MUF Soul Warteg Binaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha warteg rumahan yang sesuai dengan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Program ini juga memberikan akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang terjangkau sehingga membantu mewujudkan kehidupan yang sehat,” kata Elisabeth dalam keterangannya, Rabu (25/9).

Kepala Wilayah Mandiri Utama Finance Jabodetabek I Affan Barieda mengatakan, MUF berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung kebangkitan ekonomi nasional.

Ia berharap program ini dapat mendukung UMKM masyarakat Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan dengan subsidi makanan.

“Dengan adanya bantuan CSR berupa subsidi, diharapkan warteg yang menjadi mitra MUF dapat meningkatkan keuntungan melalui penambahan penjualan sebesar 50 porsi per hari dimana sebelumnya, penjualan hanya sekitar 20-30 porsi per hari,” pungkas Affan.

Dari sisi bisnis, MUF terus mendorong ekspansi pembiayaan. Hingga Agustus 2024, anka usaha Bank Mandiri ini berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pembiayaan mobil.

Direktur Utama MUF, Stanley Setia Atmadja mengungkapkan, pembiayaan mobil per Agustus 2024 telah mencapai Rp 11,8 triliun. Angka ini meningkat 12,6% secara tahunan atau year on year (YoY).

“Segmen mobil baru berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan tersebut,” kata Stanley kepada Kontan.co.id, Jumat (20/9).

Dengan capaian tersebut, MUF sudah memenuhi 70,66% dari targetnya tahun ini. Seperti diketahui, MUF menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan mobil sebesar Rp 16,7 triliun tahun ini.

Sementara total penyaluran pembiayaan ditargetkan mencapai Rp 25 triliun. Penyaluran pembiayaan motor diharapkan mencapai Rp 4,3 triliun dan penyaluran dana tunai Rp 4 triliun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja PT Bank Mega Tbk (MEGA) terlihat lesu dan kurang bertenaga di pertengahan kuartal III-2024. Hal ini terlihat dari perolehan laba bersih yang tercatat hanya Rp 1,72 triliun per Agustus 2024.

Realisasi tersebut turun 32% secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan laba bersih Bank Mega di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,53 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan Bank Mega, secara bank only, penurunan kinerja laba tersebut disebabkan oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang juga turun 7,71% menjadi Rp 3,59 triliun per Agustus 2024, dibandingkan Agustus 2023 sebesar Rp 3,89 triliun.

Penurunan NII tersebut disebabkan oleh membengkaknya beban bunga bank 14,4% menjadi Rp 3,33 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode Januari-Agustus 2023 sebesar Rp 3,89 triliun.

Di sisi lain penurunan nilai aset keuangan (impairment) Bank Mega terlihat membengkak 7,44% menjadi Rp 138,89 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar Rp 129,27 triliun.

Dari sisi intermediasi, Bank Mega nampaknya tidak terlalu agresif dalam menyalurkan kreditnya, terlihat dari total kredit yang tercatat sebesar Rp 60,99 triliun per Agustus 2024, turun 6,27% dibandingkan dengan periode Agustus 2023 sebesar Rp 65,07 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mega juga turun 1,8% menjadi Rp 86,95 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 88,54 triliun.

Meski demikian, total aset Bank Mega tercatat meningkat 10% menjadi Rp 127,35 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 115,75 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laju pertumbuhan laba PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kian membaik. Hingga Agustus 2024, BRI mampu menumbuhkan laba tahun berjalan mencapai 3,96% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 36,21 triliun.

Pertumbuhan laba tersebut memang menunjukkan peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Seperti diketahui, pada Juli 2024, laba BRI tumbuh sekitar 3,57% YoY dan di semester I-2024 bahkan hanya tumbuh 0,95% YoY

Adapun, pertumbuhan laba BRI di delapan bulan pertama tahun ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tercatat masih tumbuh. Meskipun, kenaikan beban bunga yang terjadi secara industri juga tak terhindarkan di BRI.

Lead Investment Analyst Stockbit Rahmanto Tyas menilai kinerja bank only dari BRI pada Agustus 2024 sebagai performa yang positif. Ada beberapa faktor yang menurutnya BRI mampu mencatatkan kinerja bagus.

“Pertumbuhan PPOP yang didorong Non–Interest Income dan NIM terjaga,” ujarnya dikutip dari riset, Rabu (25/9).

Bank yang dekat dengan wong cilik ini mencatatkan pendapatan bunga bersih naik sekitar 2,89% YoY menjadi Rp 73,63 triliun. Hal tersebut tertahan karena beban bunga mereka naik hingga 45,98% YoY menjadi Rp 34,57 triliun.

Sementara itu, emiten berkode saham BBRI ini juga mampu meningkatkan pendapatan non bunga seperti pendapatan berbasis komisi. Di mana, pada periode Agustus 2024, nilainya naik sekitar 10,71% YoY menjadi Rp 14,9 triliun.

Di sisi lain, kualitas kredit tampaknya masih menjadi tantangan berat bagi BRI untuk menjaga di level yang tetap baik. Hal tersebut tercermin dari biaya pencadangan yang dikeluarkan bank pelat merah ini semakin membengkak.

"Namun, opex dapat terkendali akibat penurunan beban gaji sebesar -28% MoM,” tambah Rahmanto.

Per Agustus 2024, biaya pencadangan atau impairment yang dikeluarkan oleh BRI mencapai Rp 25,59 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, biaya pencadangan yang dicatatkan oleh BRI baru senilai Rp 17,76 triliun.

Untuk fungsi intermediasi sendiri, BRI telah menyalurkan kredit sepanjang delapan bulan pertama 2024 mencapai Rp 1.203 triliun. Pencapaian tersebut mengalami kenaikan dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 1.123 triliun.

Rahmanto melihat pertumbuhan kredit BRI hingga Agustus 2024 ini memang sedikit melandai. Ini dibandingkan dengan pertumbuhan kredit per Juli 2024 yang sekitar 8,6% YoY dan masih di bawah target manajemen yang di kisaran 10% hingga 12%.

“Hasil ini sejalan dengan strategi manajemen untuk menyeimbangkan pertumbuhan kredit dengan profitabilitas dan kualitas aset,” ujar Rahmanto.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI mencatatkan pertumbuhan hingga 6,64% YoY menjadi Rp 1.349 triliun. Di mana, kontribusi dana murah (CASA) BRI mencapai Rp 874,36 triliun atau setara dengan 64% dari total DPK.

“Di sisi lain, Loan–to–Deposit Ratio (LDR) naik ke level 89,2% dan CASA Ratio meningkat ke level 64,8% seiring penurunan deposito,” tambahnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dewan Penasehat Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia (ADEI) Trian Yuserma dan Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), Indra, sepakat akan pentingnya aturan yang mewajibkan digitalisasi pembayaran di sektor logistik.

Menurut mereka, aturan ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam transaksi logistik.

Trian Yuserma mengungkapkan bahwa saat ini 90% industri logistik di kota-kota besar di Indonesia sudah beralih ke sistem pembayaran digital.

“Di sektor logistik, 90 persen transaksi kini sudah dilakukan secara non-tunai. Dulu orang membayar dengan transfer bank atau menggunakan mesin EDC, sekarang mayoritas sudah menggunakan QRIS dan e-wallet,” ujarnya dalam katerangannya, Rabu (25/9).

Namun, Trian yang pernah menjabat sebagai Kepala Unit Pemasaran PT Pos Indonesia (Persero) menyoroti bahwa diperlukan regulasi yang tegas untuk memastikan seluruh industri logistik di Indonesia, yang sebagian besar kini digerakkan oleh e-commerce, wajib menggunakan transaksi digital.

"Saya menyarankan agar ada regulasi yang mewajibkan semua industri logistik menggunakan QRIS, e-wallet, atau metode pembayaran digital lainnya. Selain lebih aman dan efisien, ini juga dapat membantu meminimalisir penggunaan uang tunai, yang dapat memicu inflasi,” ujar mantan Senior Advisor PT JNE tersebut.

Trian juga mengkritik penggunaan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) yang menurutnya bertolak belakang dengan transformasi digital yang telah dijalankan industri logistik. Ia menilai sistem COD harus dilarang, karena kurir seringkali membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang berisiko dan tidak efisien.

"COD itu justru membuat kurir berperan ganda sebagai 'debt collector'. Idealnya, pembayaran dilakukan secara digital oleh konsumen saat barang tiba di alamat tujuan," tambahnya.

Sebagai solusi, Trian menyarankan agar kurir membawa perangkat pembayaran digital seperti mesin QRIS atau menggunakan aplikasi di ponsel yang memungkinkan konsumen membayar secara non-tunai.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah bebas ongkos kirim (bebas ongkir) yang ditawarkan oleh perusahaan e-commerce. Menurut Trian, kebijakan tersebut memberatkan perusahaan logistik dan kurir, serta melanggar regulasi yang ada.

"Industri kurir saat ini mengalami tekanan akibat masalah COD dan bebas ongkir. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan cash flow, yang akhirnya berdampak pada penurunan pajak yang disetorkan ke negara," tambah Trian, yang juga mantan Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).

Sementara itu, Indra selaku Direktur PT TDC, setuju bahwa digitalisasi pembayaran, khususnya melalui QRIS, merupakan langkah penting dalam menciptakan keamanan dan efisiensi transaksi. Menurutnya, digitalisasi adalah kebutuhan yang harus diterapkan di berbagai sektor, termasuk UMKM dan ritel.

"Digitalisasi transaksi keuangan adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua sektor usaha saat ini," tegasnya.

Indra juga mengapresiasi upaya Bank Indonesia dalam menyosialisasikan penggunaan QRIS, namun menambahkan bahwa seluruh pihak, termasuk perusahaan swasta, harus turut aktif dalam upaya edukasi tersebut.

“Kami di PT TDC terus berinovasi, salah satunya melalui produk Posku Lite untuk mendukung pembayaran melalui QRIS di komunitas UMKM. Kami juga memberikan insentif seperti pendampingan literasi keuangan, workshop digital marketing, dan insentif lainnya untuk mitra kami,” jelas Indra.

Perusahaannya juga menggandeng mitra seperti Tamado Group di Sumatera, serta ikut berpartisipasi dalam berbagai acara seperti Jateng Fair 2024 dan IKAPPI Fest di Bali 2024.

Indra menekankan pentingnya edukasi terkait aplikasi kasir digital, yang dinilai masih kurang dipahami oleh pelaku usaha kecil. Aplikasi ini, menurutnya, memberikan banyak manfaat, termasuk pencatatan transaksi yang lebih aman dan terpercaya.

Ia juga menyarankan agar perusahaan yang memberikan pendampingan dalam digitalisasi keuangan sudah memiliki sertifikasi standar mutu seperti ISO 9001:2015 untuk Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 untuk Sistem Keamanan Informasi.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) cetak laba bersih secara bank only sebesar Rp 36,21 triliun per Agustus 2024, naik sekitar 4% secara tahunan atawa year on year (YoY) dibandingkan laba di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 34,83 triliun.

Pencapaian tersebut ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang tumbuh 2,9% yoy menjadi Rp 73,64 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 71,56 triliun.

Di sisi lain, beban bunga BRI terlihat membengkak ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja NII perusahaan. Pasalnya, beban bunga BRI naik 45,99% menjadi Rp 34,58 triliun per Agustus 2024, dibandingkan dengan periode yang sama di 2023 sebesar Rp 23,68 triliun.

Sementara itu penurunan nilai aset keuangan (impairment) BRI terlihat meningkat 44% menjadi Rp 25,6 triliun per Agustus 2024, dibandingkan Agustus 2023 sebesar Rp 17,77 triliun.

Dari sisi intermediasi, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.203,68 triliun per Agustus 2024, tumbuh 7,12% yoy dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar Rp 1.123,64 triliun.

BRI juga mencatatkan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang naik 6,6% menjadi Rp 1.349,06 triliun per Agustus 2024, dibandingkan DPK di Agustus 2023 yang sebesar Rp 1.265,33 triliun.

Dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang signifikan meningkatkan total asset BRI sebesar 6,72% menjadi Rp 1.810,73 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 1.696,62 triliun.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transaksi pasar uang antarbank (PUAB) diperkirakan akan tetap stabil meski suku bunga acuan mengalami penurunan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Namun, bunga PUAB diproyeksikan akan turun mengikuti penurunan tersebut.

Menurut data Bank Indonesia (BI), rata-rata harian transaksi PUAB Rupiah overnight meningkat menjadi Rp 11,97 triliun, dengan suku bunga IndONIA mencapai 6,24% pada Juli 2024. Pada bulan sebelumnya, transaksi PUAB mencapai Rp 10,30 triliun dengan suku bunga rata-rata 6,15%.

Laporan BI menyebutkan bahwa tren peningkatan suku bunga Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) dan volume transaksi harian berlanjut sejak Maret 2024, didorong oleh likuiditas perbankan yang terjaga serta ekspansi kredit yang terus meningkat.

BI juga memperkirakan volume aktivitas PUAB akan terus tumbuh seiring meningkatnya aktivitas bank, terutama dalam penyaluran kredit.

Meski demikian, suku bunga IndONIA diperkirakan akan bergerak terbatas sesuai dengan kebijakan suku bunga BI yang tetap. BI akan terus menjaga likuiditas sebagai bagian dari kebijakan pro-growth, sementara arah pasar uang dipengaruhi oleh kebijakan Federal Reserve.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melaporkan bahwa volume transaksi PUAB pada Agustus 2024 mencapai sekitar Rp 160 triliun, tanpa perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penurunan suku bunga.

Direktur Keuangan Bank Jatim, Edi Masrianto, memperkirakan transaksi PUAB hingga akhir tahun tetap stabil dengan target volume sekitar Rp 250 triliun. Edi juga mencatat penurunan suku bunga PUAB sekitar 10-15 basis poin di berbagai tenor.

Bank Mandiri melaporkan transaksi PUAB yang relatif stabil, dengan peningkatan rata-rata harian sekitar 104% secara year-to-date pada Agustus 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, menyatakan bahwa peningkatan transaksi disebabkan oleh kebutuhan likuiditas dan penyaluran kredit perbankan domestik. Bank Mandiri juga mendukung pengembangan transaksi Repo, yang mencapai 70% dari total transaksi pasar uang mereka.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai bahwa transaksi harian PUAB masih tumbuh meskipun tidak signifikan. Ia memproyeksikan bahwa penurunan suku bunga akan semakin mendorong aktivitas PUAB.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perlambatan laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tengah membayangi industri perbankan. Alhasil, pendanaan non DPK seperti surat utang menjadi salah satu solusi yang menjadi andalan.

Terlebih, saat ini suku bunga acuan mulai mengalami penurunan. Jika penurunan terus berlanjut, hal tersebut akan menjadi sentimen bagi bank menerbitkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih ringan.

Head of Financial Institutions Ratings Division Pefindo Danan Dito mengungkapkan penurunan suku bunga memberikan kesempatan bagi perbankan untuk mengganti surat utang yang mahal dengan yang lebih murah.

Hanya saja, ia melihat pemangkasan suku bunga acuan oleh BI pada pekan lalu dari 6,25% menjadi 6,00% juga baru menempatkan posisi suku bunga acuan seperti pada kuartal pertama tahun ini, yang mana levelnya masih tergolong tinggi.

“Saya melihat kalaupun ada perbankan yang menerbitkan surat utang hingga akhir tahun, itu lebih banyak didorong oleh kebutuhan refinancing,” ujar Dito, Selasa (24/9).

Namun demikian, Dito mengharapkan penerbitan surat utang korporasi dari sektor perbankan hingga akhir tahun 2024 akan lebih semarak. Mengingat, memasuki awal siklus pemangkasan suku bunga, yang mana itu menjadi katalis bagi penurunan biaya pendanaan, perbaikan leverage keuangan, dan stimulus pertumbuhan kredit.

Berdasarkan realisasinya per Agustus 2024, penerbitan surat utang oleh industri perbankan mencapai Rp 8,59 triliun. Nominal tersebut melebihi periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp 6,39 triliun.

Jika dijumlahkan dengan total mandat yang diterima Pefindo per Agustus 2024 sebesar Rp 3 triliun, maka totalnya adalah sebesar Rp11,59 triliun. Sehingga, secara total, ia melihat total penerbitan hingga akhir tahun 2024 kurang lebih akan relatif sama dengan tahun lalu.

“Ada 2 bank yang merencanakan untuk menerbitkan surat utang sebesar Rp3 triliun,” ujarnya.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengungkapkan bahwa jika suku bunga rendah memang paling cocok adalah dengan menerbitkan obligasi. Alasannya, pendanaan dari obligasi bisa untuk jangka panjang dengan size yang bisa besar.

Hanya saja, ia bilang BTN akan memantau perkembangan di pasar modal atas penerbitan surat berharga yang ada. Terlebih, melihat instrumen surat berharga seperti Surat Utang Negara (SUN) maupun RSBI.

Ia mencontohkan SUN saat ini dengan tenor 1 tahun memiliki imbal hasil 6.14% dibandingkan dengan obligasi korporasi rating AAA yang ada di range 6.5% dg tenor 1 tahun.

Ditambah lagi, ada penerbitan SRBI yg masih di level 7.11% per 13 September 2024.

Ia melihat hal tersebut akan membuat kemungkinan untuk korporasi tidak memungkinkan di terbitkan di level 6,5% Kurang lebih akan di level 7.6% - 7.8% di atas SRBI.

“Ringkasnya BTN akan melihat perkembangan lebih lanjut impact penurunan BI rate,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk pinjaman antar bank, Jasmin bilang porsinya sangat kecil. Mengingat, pinjaman antar bank hanya untuk jangka pendek.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang pendanaan non DPK saat ini banyak dipergunakan perbankan selain untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas juga untuk pemenuhan rasio net stable fund yang dipersyaratkan.

Untuk Bank BJB sendiri, Yuddy mengungkapkan tahun ini telah menerbitkan obligasi subordinasi yang telah dieksekusi sebesar Rp 1,43 triliun. Bank BJB masih akan menerbitkan sustainable bond di akhir semester kedua tahun ini senilai Rp 1 triliun.

Di luar obligasi, Yuddy menyebutkan fasilitas dari bank lain juga menjadi salah satu sumber likuiditas, meski porsinya kecil.

“Tahun depan kami masih akan menerbitkan obligasi, mudah2an market juga lebih friendly dengan suku bunga yg lebih murah, dan confident dalam berinvestasi didukung kondisi perekonomian yang terus membaik,” tandasnya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024 senilai Rp 2 triliun. Obligasi ini bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Adira Finance dengan target Rp 9 triliun.

Jika memasukkan penerbitan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024, Adira Finance telah merilis sebesar Rp 6,55 triliun. Obligasi berkelanjutan VI Adira Finance ini mendapat tanggal efektif sejak 27 Juni 2023 masih memiliki kesempatan untuk merilis Rp 2,45 triliun surat utang hingga jatuh tempo pada tahun depan.

Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan, emiten berkode saham ADMF ini akan merilis tiga seri.

Seri A bernilai pokok Rp 785 miliar dengan bunga 6,45% per tahun. Obligasi seri A ini berjangka waktu 370 hari. Sementara pada seri B akan dirilis sebesar Rp 815 miliar dengan bunga 6,7% bertenor 36 bulan. Sementara untuk seri C, obligasi akan berjangka waktu 60 bulan dengan kupon 6,8% bernilai Rp 400 miliar.

Obligasi Adira Finance ini memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi ini menggunakan enam penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Diantaranya adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Masa penawaran umum obligasi ini dilakukan pada 3 - 7 Oktober, penjatahan 8 Oktober, pengembalian uang dan distribusi 10 Oktober. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Oktober 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku masih fokus untuk mencapai profitabilitas. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menerangkan pendapatan perusahaan selama semester I-2024 terbilang cukup stabil dan Modalku berupaya untuk meningkatkannya pada semester II-2024.

Arthur mengatakan Modalku akan menerapkan sejumlah strategi untuk mencapai dan meningkatkan laba perusahaan. Salah satu strateginya, yakni dengan melibatkan penguatan fondasi dan strategi bisnis, termasuk mengembangkan produk yang relevan untuk UMKM.

"Ditambah mengelola alokasi pengeluaran secara bijaksana untuk mencapai efisiensi maksimal," ucapnya kepada Kontan, Selasa (24/9).

Arthur menyebut Modalku juga memprioritaskan kesehatan keuangan perusahaan, berinvestasi dalam teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari langkah jangka panjang untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Arthur menyampaikan manfaat ekonomi yang diterapkan saat ini, yaitu mulai dari 0,03% hingga 0,1% flat per hari atau 1% hingga 3% flat per bulan. Dia bilang hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dengan manfaat ekonomi yang tetap berada di tingkat 0,1% (produktif) pada tahun depan, kami optimistis bahwa hal tersebut akan mendukung kinerja positif perusahaan," tuturnya.

Ke depannya, Arthur menilai bahwa industri fintechlending, khususnya sektor pendanaan produktif masih terus menjanjikan. Dia bilang hal itu sejalan dengan proyeksi peningkatan financing gap yang diperkirakan terus meningkat hingga mencapai Rp 2.400 triliun pada 2026, menurut riset yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama dengan EY Parthenon pada 2023.

"Hal itu menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk pertumbuhan dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang," kata Arthur.

Hingga saat ini, Arthur menerangkan Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Sebagai informasi, laba fintech P2P lending tercatat terus naik secara month to month menjadi Rp 383,68 miliar per Juli 2024. Namun, laba tersebut tercatat menurun 9,54%, jika dibandingkan per Juli 2023 yang sebesar Rp 424,14 miliar.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank DKI berupaya mengoptimalkan penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi. Untuk itu, perseroan menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25% dari pembiayaan perumahan skema Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kerja sama tersebut diteken pada 23 September 2024 lalu. Dalam skema FLPP, pemerintah melalui BP Tapera menyediakan 75% pembiayaan rumah subsidi. Sedangkan 25% biasanya berasal dari likuiditas bank. Nah, lewat kerja sama ini, Bank DKI bisa menggunkan dana pendamping dari SMF untuk membiayai 25% tadi.

FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui FLPP, pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan.

Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus mengatakan kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

“Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” kata Henky dalam keterangannya, Selasa (24/9).

Lebih lanjut, Ia menegaskan kerja sama ini juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program Pemerintah untuk menekan angka backlog atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia bilang, peranan Bank DKI adalah menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

Selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan, Bank DKI terus berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan, diantaranya menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan, maupun memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, hingga Agustus 2024, jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah dibayarkan sebanyak 2,07 juta klaim dengan total manfaat mencapai Rp 31,17 triliun.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan bahwa dari total kasus klaim JHT tersebut, sebesar 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri, dan 29,93% lainnya disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perlu diketahui, gelombang PHK semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% secara year on year (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

Lebih lanjut, Oni menyebutkan bahwa hingga Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada sekitar 37 ribu lebih pekerja ter PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, ditambah perekonomian global dan nasional yang masih mengalami volatilitas luar biasa, ia menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengelola JHT dan JKP secara profesional dan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, dia memprediksi bahwa ke depannya gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut. Untuk itu, pihaknya juga menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portfolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven, yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Sementara itu, Ekonom Permata Bank, Josua Pardede memprediksi, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia akan meningkat. Sehingga hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi konsumsi domestik.

Menurut dia, aktivitas ekonomi dan pendapatan perusahaan yang turun berimbas pada penerimaan pajak dari sektor korporasi dan pajak penghasilan individu juga akan menurun.

"Pada akhirnya pemerintah mungkin perlu meningkatkan anggaran belanja terutama untuk program-program sosial, seperti bantuan pengangguran yang juga akan berpotensi menambah beban fiskal," terang Josua kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).