JAKARTA - PT Home Credit Indonesia (Home Credit), perusahaan pembiayaan berbasis teknologi, berkomitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia secara berkelanjutan dengan memperluas jangkauan berbagai layanan keuangannya berupa pembiayaan barang, pembiayaan tunai hingga paylater.

Selain layanan pembiayaan, Home Credit juga mendistribusikan layanan bernilai tambah berupa proteksi ( asuransi ) yang dapat diaktifkan pelanggan ketika menggunakan layanan pembiayaan Home Credit yang dapat diakses di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Layanan proteksi tersebut didistribusikan oleh Home Credit bekerjasama dengan sejumlah perusahaan asuransi dan pialang asuransi terkemuka di Indonesia.

?Home Credit dengan bangga menyampaikan bahwa perusahaan telah membantu memasarkan produk proteksi (asuransi) ke lebih dari 13 (tiga belas) juta pemegang polis sejak tahun 2016 hingga 30 September 2024. Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen Home Credit untuk terus meningkatkan penetrasi asuransi yang masih relatif rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,? kata Chief Customer Management Officer Home Credit Indonesia, Cahyadi Poernomo.

Pertumbuhan yang stabil dalam pemasaran layanan asuransi terus berlanjut hingga tahun ini. Dalam periode 1 Januari ? 30 September 2024, Home Credit membukukan pertumbuhan premi 23% (dua puluh tiga persen) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 dalam pemasaran berbagai layanan asuransi cicilan kredit, asuransi gadget, asuransi penyakit kritis dan sebagainya.

Salah satu perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Home Credit adalah perusahaan asuransi jiwa PT Equity Life Indonesia. Kolaborasi kedua perusahaan ini telah terjalin sejak 2016 dengan menghadirkan sejumlah produk seperti CriticaLifeCOVER yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dan risiko penyakit kritis meliputi stroke, kanker, dan serangan jantung, serta produk AMAN yang memberikan perlindungan atas pembayaran cicilan pembiayaan pelanggan dari risiko tak terduga.

?Bekerjasama dengan Home Credit yang memiliki jaringan yang luas dengan kehadiran ribuan Sales Agents (SA) di Indonesia serta memiliki aplikasi My Home Credit yang telah digunakan oleh lebih dari 20 (dua puluh) juta pengguna terdaftar sangat membantu kami dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan untuk berbagai risiko. Kami akan terus memperkuat kerjasama dengan Home Credit untuk memberikan perlindungan lebih banyak orang lagi di masa depan,? kata Chief Executive Officer Equity Life Indonesia, Samuel Setiawan.

Selain itu, Home Credit juga bekerjasama dengan PT Asuransi MSIG Indonesia menghadirkan produk SANTAI, proteksi yang melindungi segala bentuk perabotan dan peralatan rumah tangga serta isi rumah lainnya. Belum lama ini, Home Credit membantu memfasilitasi pengajuan klaim senilai hampir Rp1 miliar kepada puluhan pelanggan produk SANTAI yang terdampak bencana banjir di Gorontalo.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan layanan keuangan bayar nanti atau buy now pay later (BNPL)kini menjadi alternatif pembiayaan di tengah melemahnya daya beli masyarakat, sehingga dapat menstimulasi tingkat konsumsi.

"Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut," ujar Nailul di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa terdapat tiga peran penting dari layanan pembiayaan tersebut, yakni mengatasi keterbatasan dana untuk masyarakat underbanked, membantu keuangan masyarakat dengan sistem dan cicilan yang fleksibel, serta memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan.

"Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," jelasnya.

Meskipun begitu, Nailul mengingatkan bahwa, sama seperti layanan keuangan lainnya, penggunaan paylater juga memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak.

Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, lanjutnya, tentunya terdapat potensi peningkatan non-performing financing (NPF). Meskipun demikian, ia menilai bahwa kini tingkat NPF paylater saat ini masih berada dalam batas aman di bawah 5 persen, yakni 2,6 persen per September 2024.

Ia pun menekankan pentingnya lembaga penyedia paylater untuk memprioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring untuk meminimalisir potensi peningkatan NPF.

"Saya juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari paylater,” ujarnya.

Sebagai salah satu penyedia paylater di Indonesia, SVP Marketing & Communications Kredivo Indina Andamari mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Salah satunya adalah menyelenggarakan kampanye edukasi keuangan untuk masyarakat bertajuk #AutoMikir, #AndaiAndaPandai, serta program literasi Generasi Djempolan.

Ia menuturkan bahwa pihaknya juga terus mengutamakan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF perseroan tetap berada dalam rentang rata-rata industri dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasis artificial intelligence (AI) serta evaluasi rutin skor kredit pengguna.

"Meski paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari paylater," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandala Multifinance (MFIN) menargetkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bisa berada di level 48% hingga akhir tahun ini.

Managing Director Mandala Multifinance, Christel Lesmana, mengatakan, posisi BOPO perusahaan saat ini masih di bawah rata-rata industri di level 79,61% pada Oktober 2024.

"Posisi saat ini masih di bawah rata-rata industri, masih di bawah angka 79,61%. Beban operasional kami pun tetap dapat dikelola dengan baik, memastikan bahwa rentabilitas dan profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang sehat," kata Christel kepada Kontan, Senin (4/11).

Sebagai upaya untuk menjaga efisiensi BOPO, Mandala secara konsisten mengelola risiko melalui pengendalian NPF dengan tingkat pencadangan yang optimal.

Christel bilang, Mandala menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi pembiayaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan portofolio tetap berkualitas.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2024, BOPO industri multifinance berada di level 79,27%.

Padahal, periode Agustus tahun lalu, rasionya masih berada di level 77,3%.

Adapun Christel menanggapi bahwa kenaikan rasio BOPO industri ini merupakan dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk fluktuasi suku bunga acuan BI Rate yang berimbas pada biaya operasional dan beban bunga perusahaan pembiayaan.

Jakarta -

Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen PNM dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke ini, PNM siap memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

?Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,? jelasnya.

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas. PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga modal intelektual dan sosial.

?Sebelumnya PNM juga membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,? tambah Arief.

PNM berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.

IDXChannel - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah memastikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang diberikan untuk petani tidak dipungut biaya alias gratis.

Andi pun mengimbau untuk melapor apabila mendapati biaya tebus atau semacamnya di lapangan.

"Bila ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Petani apabila mempunyai informasi adanya pungutan liar terkait alsintan, diharapkan melaporkan ke pihak yang berwenang," kata Andi, Kamis (7/10/2024).

Andi menegaskan bantuan alsintan tidak untuk diperjualbelikan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat petani (Poktan/Gapoktan/UPJA) dan Brigade dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dia mengungkapkan, sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran alsintan bersumber dari DIPA Satuan Kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada belanja barang (belanja peralatan dan mesin) untuk diserahkan kepada pemerintah desa dan petani.

"Jadi tidak ada biaya yang dibebankan ke petani selain bahan bakar dan perawatan mesin saja," ujar Andi.

Dia jua menambahkan, pendistribusian bantuan alsintan APBN Pusat dilaksanakan oleh Penyedia alsintan sampai titik bagi Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai kontrak), sedangkan pengambilan bantuan alsintan dari dari Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota sampai kepada penerima bantuan menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

"Alsintan ini agar dimanfaatkan sebaik baiknya untuk mendukung swasembada pangan, sesuai cita-cita kita bersama. Dengan pertanian modern maka upaya peningkatan produksi dapat terwujud," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan overseas financing kepada perusahaan luar negeri dengan memberikan fasilitas Term Loan-Corporate Finance kepada Richeese Factory Malaysia Sdn Bhd untuk mendukung pengembangan dan memperluas jaringan outlet Richeese Factory di Malaysia.

Pembiayaan kepada Richeese Factory Malaysia Sdn Bhd merupakan pelaksanaan mandat LPEI sebagai agen Pemerintah dalam mendukung program gastrodiplomasi melalui Ekspor Jasa (commercial presence). Hubungan bisnis LPEI dengan Nabati Group telah berlangsung sejak Desember 2023.

Richeese Factory Malaysia merupakan bagian dari grup usaha Nabati yang bergerak di sektor makanan cepat saji dan sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia.

Dengan tingkat GDP dan konsumsi ayam per kapita yang jauh lebih tinggi di Malaysia dibandingkan Indonesia—yakni 50,5 kilogram per kapita di Malaysia berbanding 12,7 kilogram di Indonesia— Richeese Factory berpotensi besar dalam menjangkau pasar Malaysia yang luas.

“Fasilitas overseas financing ini menjadi bukti dukungan LPEI terhadap perusahaan Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Kami melihat Nabati Group melalui Richeese Factory Malaysia sebagai contoh inspiratif kebanggaan Indonesia di pasar global. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan bisnis dan membuka lebih banyak peluang internasional,” ujar Plt Direktur Pelaksana Bisnis LPEI Anton Herdianto.

Direktur Richeese Factory Malaysia Sdn Bhd Chong Kok Yeow mengatakan bahwa dia bangga bisa membawa brand Indonesia ke luar negeri.

"Dengan dukungan Indonesia Eximbank, kami berharap Richeese Factory dapat semakin berkembang dan membawa nama Indonesia semakin besar di pasar internasional. Semoga kemitraan ini berlangsung secara berkelanjutan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan," katanya.

Hingga Desember 2023, Richeese Factory Malaysia telah mengoperasikan beberapa gerai dan menargetkan tambahan gerai baru di 2024. Hingga Oktober 2024, sebanyak 55 outlet telah dibuka di wilayah Malaysia Barat, termasuk Kuala Lumpur, Malaka, Johor, Penang dan Selangor.

Langkah ini juga merupakan bentuk nyata dukungan LPEI dalam program "Indonesia Spice up the World" yang bertujuan untuk meningkatkan eksposur produk makanan brand Indonesia di panggung internasional, memperkuat daya saing, serta membantu pelaku usaha lokal untuk menembus pasar global. Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi produk-produk Indonesia, termasuk yang dihasilkan oleh Richeese Factory, untuk dikenal dan diterima di berbagai negara. (Wahyu Dwi Anggoro)

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa ke depannya akan mendorong industri perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year(yoy) pada kuartal III 2024. Sementara, secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, regulator akan mengarahkan industri pembiayaan mengambil peran lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Agusman mengatakan, hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, sangat jelas didukung dari perusahaan pembiayaan mengingat asetnya yang sudah melebihi Rp 500 triliun.

Adapun hingga September 2024, piutang pembiayaan perusahaan multifinance tumbuh 9,39% yoy menjadi Rp 501,78 triliun. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 9,76 % yoy.

“Jadi dukungan dari perusahaan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi nasional sangat jelas adanya,” kata Agusman dalam rilis resmi, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa OJK juga senantiasa akan terus mendorong pertumbuhan industri multifinance salah satunya yaitu, dengan cara pembuatan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang telah diluncurkan pada Maret 2024.

Agusman berharap peta jalan tersebut dapat memberikan arah yang jelas untuk pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“OJK juga bertekad untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berpartisipasi sebagai pembicara pada Seminar bertajuk “Environmental and Social Safeguards Community of Practice (CoP) Seminar on Sustainable Transport Investments: Opportunities, Challenges, and Good Practices” yang berlangsung pada 31 Oktober - 1 November 2024 di Chengdu, China.

Seminar tahunan ini diselenggarakan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF).

Seminar ini bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial pada proyek infrastruktur transportasi yang dapat diterapkan secara praktis oleh pelaku pasar dalam konteks negara berkembang di Asia.

Selain itu, seminar ini menyediakan platform untuk membahas peluang dan tantangan baru yang dihadapi Multilateral Development Bank (MDB) dan mitranya dalam mengelola dampak dan risiko lingkungan serta sosial.

Social and Environmental Specialist dari IIF Yayan Indriatmoko dan Dicka Andilla Vebri, memberikan pemaparan mengenai proses, tantangan dan pembelajaran dari penerapan Social and Environmental Safeguard pada sektor transportasi IIF.

Infrastruktur transportasi merupakan sektor penting dari pembiayaan IIF dengan proporsi terbesar kedua (21%) setelah sektor ketenagalistrikan.

Sejak 2013, IIF telah berpartisipasi dalam pembiayaan sebelas (11) jalan tol yang sebagian besar berada di Pulau Jawa, tiga (3) pelabuhan di Sumatra dan Sulawesi, tiga (3) proyek bandara (berlokasi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi), serta dua (2) proyek kereta api dan transportasi massal di Sulawesi dan Jawa.

Pada seminar tersebut, Yayan menyampaikan bahwa, “Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pada umumnya mempunyai risiko dan dampak sosial lingkungan yang signifikan terkait dengan pembebasan lahan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keragamanhayati dan fragmentasi habitat, warisan budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) menjadi kunci untuk memastikan risiko dan dampak tersebut bisa dihindari, diminalkan atau dikompensasi jika penghindaran tidak dimungkinkan.

Sebagai katalis Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF terus berupaya memperbaiki penerapan safeguard standard pada proyek-proyek yang didanai, termasuk diantaranya melakukan peningkatan kapasitas pemrakarsa proyek dan para pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan merujuk pada kebijakan keberlanjutan IIF”.

Melalui peran serta sebagai narasumber dalam seminar tersebut, IIF telah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan penerapan standard perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Jakarta -

Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada delapan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi. Proses pengambilalihan itu dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun asing.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyebut dua perusahaan di antaranya tengah proses diakuisisi oleh investor asing yakni Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

"2 Perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun perusahaan yang mendominasi akan diakuisisi oleh asing yakni sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan.

"Sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru. BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Agusman juga mencatat sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance. Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

(ara/ara)