PT Satria Investama Perdana selaku pemegang saham pengendali PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) memutuskan untuk mengurangi porsi kepemilikan sahamnya. Transaksi penjualan sebanyak 10 juta lembar saham dilakukan pada harga Rp2.700 per lembar.

Budiyanto Darmastono, Direktur PT Satria Investama Perdana, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk tujuan Securities Lending. "Tujuan transaksi adalah untuk Securities Lending, di mana transaksi tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan manfaat atas dengan kepemilikan saham langsung," ungkap Budiyanto, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (17/10/20224).

Penjualan saham ini membuat kepemilikan PT Satria Investama Perdana di SAPX berkurang dari 398 juta lembar saham (47,8%) menjadi 388 juta lembar saham, atau sekitar 46,6% dari total saham yang beredar.

Meski terjadi pengurangan jumlah saham, Budiyanto memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengubah posisi PT Satria Investama Perdana sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan.

Kepemilikan saham yang lebih kecil tersebut kemungkinan dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan likuiditas saham SAPX di pasar modal. Namun, dengan adanya tujuan yang jelas untuk Securities Lending, PT Satria Investama Perdana tetap mempertahankan kendali atas arah strategis PT Satria Antaran Prima Tbk.

PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) berhasil meraih penghargaan untuk kategori Perusahaan Non-BUMN dan Non-BUMD Keuangan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.

Apresiasi tersebut menyoroti Laporan Tahunan 2023 Bank BTPN yang mengutamakan transparansi, praktik tata kelola yang kuat serta komitmen terhadap keberlanjutan.

“Kami senantiasa berkomitmen untuk terus menjunjung nilai-nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui inovasi yang relevan dan inisiatif keberlanjutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih berarti ,” ujar Dini Herdini, Direktur Kepatuhan Bank BTPN.

Dini menambahkan bahwa penghargaan ini jadi bukti komitmen Bank BTPN untuk terus meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penyampaian laporan tahunan, sebagai salah satu wujud tanggung jawab Bank kepada para pemangku kepentingan dan nasabahnya.

ARA sendiri adalah penghargaan bergengsi yang bertujuan mendorong transparansi, pengungkapan tata kelola korporat yang baik, serta praktik keberlanjutan dalam laporan tahunan. ARA 2023 menilai Bank BTPN berhasil menyajikan laporan tahunan yang tidak hanya informatif, tetapi juga menunjukkan pemahaman sekaligus komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola dan upaya keberlanjutan.

Laporan Keuangan Bank BTPN 2023 menggarisbawahi dedikasi perusahaan dalam mengelola aspek sosial dan lingkungan, serta memastikan setiap inisiatif relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi berbagai segmen dari nasabah ritel, korporasi, UMKM hingga para pensiunan.

“Dengan memegang teguh nilai-nilai transparansi dan keberlanjutan, Bank BTPN berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan terbaik yang bermanfaat bagi nasabah, masyarakat serta para pemangku kepentingan,” pungkas Dini.

Setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan bahwa Perusahaan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tanggal 10 Oktober 2024.

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada tanggal 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (On Site Visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada tanggal 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyatakan, peluncuran KKI ini sejalan dengan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT.

"KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (Electronic Data Capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD,” ujarnya yang dikutip di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia. Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum.

Untuk diketahui, KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,” pungkas Yohanis.

Lebih lanjut, Charles F. Corputty, Pjs. Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT, menambahkan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai Bank Milik Seluruh Pemda NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah," pungkasnya.

Krakatau Posco berhasil meraih penghargaan sebagai Wajib Pajak Patuh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten. Penghargaan ini diberikan dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Apresiasi Stakeholder Kanwil DJP Banten, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan Krakatau Posco dalam mendukung penerimaan pajak di Provinsi Banten.

Bambang Tri Basuki, Deputy Director Corporate Planning & Finance Division Krakatau Posco, menerima penghargaan tersebut secara langsung. Penghargaan ini menegaskan posisi Krakatau Posco sebagai salah satu wajib pajak terbesar di wilayah Kanwil DJP Banten, dengan rekam jejak kepatuhan dalam pemotongan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

"Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kami terhadap tanggung jawab sosial, yang tidak hanya untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi di Banten," ujar Bambang Tri Basuki.

Acara bertajuk "Sinergi Membangun Negeri Wujud Bakti Pada Pertiwi" ini tidak hanya sebagai ajang penghargaan, tetapi juga kesempatan bagi Kanwil DJP Banten untuk memperkenalkan inovasi dalam administrasi perpajakan, seperti sistem CoreTax. Sistem ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan andal.

Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, mengapresiasi peran penting wajib pajak seperti Krakatau Posco dalam pencapaian target penerimaan pajak di tahun ini. "Berkat kerja sama dan kontribusi dari teman-teman wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Banten, alhamdulillah pada tahun ini pendapatan pajak kami sudah melebihi target dengan mendapatkan pendapatan mencapai 103%. Sekali lagi terima kasih atas kontribusinya kepada negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan mensejahterakan masyarakatnya," ucap Cucu.

Penghargaan yang diterima Krakatau Posco menjadi dorongan bagi wajib pajak lain untuk semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Perusahaan tersebut membuktikan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya bentuk tanggung jawab, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan predikat Wajib Pajak Patuh ini, Krakatau Posco berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membangun negeri melalui pelaksanaan kewajiban pajak yang sesuai aturan, menjadi inspirasi bagi sektor industri lainnya untuk ikut berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 15-16 Oktober 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ryan Kiryanto, Ekonom Senior & Associate Faculty LPPI mengungkapkan, keputusan BI sudah tepat, terukur dan antisipatif sebagai upaya menjaga nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global.

"Keputusan bijak, tepat, terukur dan antisipatif dengan pertimbangan utama untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di tengah sinyalemen kuat meningkatnya ketidakpastian global," kata Ryan kepada Warta Ekonomi, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, sinyal ini terlihat dari indeks dolar AS yang bertengger di atas ambang batas 100, berkisar 103, dan tertekannya beberapa mata uang negara-negara berkembang Asia, termasuk Rupiah, dalam beberapa pekan terakhir ini.

"Ditahannya BI Rate diharapkan dapat mencegah atau menahan posisi Rupiah ke depannya tidak semakin melemah, meskipun ada ekspektasi the Fed bakal menaikkan fed rate masing-masing sebesar 25 bps pada pertemuan Nopember dan Desember mendatang," imbuhnya.

Ia menyatakan, BI bertindak bijak dan taktis tidak mengubah stance kebijakan moneternya tetap pro-stability dengan memberikan ruang bergerak bagi perekonomian melalui kebijakan makroprudensial yang cenderung tetap pro pertumbuhan.

"Bauran kebijakan BI ini didukung sistem pembayaran yang kian efisien diharapkan tetap akomodatif baik bagi sektor riil maupun sektor perbankan sehingga transmisi bauran kebijakan ini tetap pro pasar dan juga pro dunia usaha," paparnya.

Selanjutnya, respon pelaku industri keuangan dan dunia usaha akan tetap optimis dan ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, berkelanjutan dan inklusif.

Bank Indonesia (BI) melaporkan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan III 2024. Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,40%.

Ramdan Denny Prakoso selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI mengungkapkan, kinerja seluruh Lapangan Usaha (LU) terindikasi tumbuh positif.

"Dengan peningkatan terutama bersumber dari LU Pertambangan dan Penggalian, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi sejalan dengan berlanjutnya aktivitas proyek bangunan dan permintaan yang terjaga," kata Denny dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, kapasitas produksi terpakai pada triwulan III 2024 tetap terjaga pada level 73,13%."Hal ini terutama ditopang oleh beberapa LU yang terindikasi meningkat, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Pengadaan Listrik sejalan dengan peningkatan kegiatan usahanya," imbuhnya.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Selanjutnya, responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 13,42%.

"Kegiatan usaha pada sebagian besar LU diprakirakan tetap tumbuh, antara lain LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru," tutupnya.

Bank Indonesia (BI) menilai surplus neraca perdagangan Indonesia di September 2024, untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 mencapai 3,26 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus pada Agustus 2024 sebesar 2,78 miliar dolar AS.

"Kenaikan surplus neraca perdagangan terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas," kata Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Denny mengatakan, neraca perdagangan nonmigas September 2024 mencatat surplus sebesar 4,62 miliar dolar AS ditopang oleh ekspor nonmigas yang tetap kuat mencapai 20,91 miliar dolar AS.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor produk manufaktur dan ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti besi dan baja, bahan bakar mineral (batu bara), serta nikel.

"Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat menurun mencapai 1,36 miliar dolar AS pada September 2024 sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar dari penurunan ekspor migas.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna ​meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tuturnya.

Serikat pekerja sektor pertembakauan menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap dampak negatif dari kebijakan restriktif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam RPMK disebut akan memicu maraknya produk rokok ilegal dan mengancam kelangsungan industri legal.

Ketua PD Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (FSP RTMM SPSI) Jawa Barat, Ateng Ruchiat, menyoroti dampak besar yang akan dirasakan pekerja di industri hasil tembakau, terutama para perempuan dengan pendidikan terbatas. "Pekerja sektor industri hasil tembakau itu kebanyakan ibu-ibu yang pendidikannya terbatas. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD dan tidak memiliki keahlian lain untuk bersaing di bidang lain," ungkap Ateng dalam keterangannya.

Kebijakan ini, menurut Ateng, akan semakin membuka ruang bagi rokok ilegal untuk bersaing dengan produk yang resmi membayar cukai. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi industri rokok legal dan mengurangi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

"Dalam jangka panjang, tekanan yang semakin besar pada industri tembakau legal diperkirakan akan menyebabkan PHK massal, terutama di kalangan para pekerja yang sebagian besar adalah ibu-ibu berpendidikan rendah," tegasnya. Kondisi ini, menurut Ateng, berpotensi memperparah situasi ekonomi para pekerja yang selama ini bergantung pada sektor pertembakauan.

Selain kritik terhadap kebijakan kemasan polos, serikat pekerja juga mengeluhkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan. Ateng mengungkapkan bahwa hingga kini, perwakilan serikat pekerja belum pernah diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi.

“Minimnya keterlibatan kami memicu kekecewaan di kalangan para pekerja, sehingga kami akhirnya memutuskan untuk melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan pada 10 Oktober 2024,” kata Ateng. Dalam aksi tersebut, para pekerja tidak hanya berasal dari sektor pertembakauan, namun juga dari industri makanan dan minuman yang merasa terdampak kebijakan PP 28/2024.

Aksi unjuk rasa ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan dua langkah konkret yang akan diambil jika tuntutan mereka tidak direspons. “Langkah pertama adalah mengajukan judicial review atas kebijakan yang dianggap merugikan industri padat karya. Kedua, jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, kami berencana menggelar aksi yang lebih besar di masa mendatang," jelasnya.

Menjelang pelantikan pemerintahan baru, Ateng berharap arah kebijakan akan berubah lebih positif untuk industri tembakau. “Kami optimistis dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Harapan kami, beliau akan mengeluarkan kebijakan yang lebih positif untuk industri hasil tembakau, sehingga kelangsungan pekerjaan para buruh, terutama ibu-ibu, dapat terjaga dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya bisa meningkat," pungkasnya.

PLN Indonesia Power (PLN IP) terus wujudkan komitmen dalam mendukung pengembangan sektor energi terbarukan dan upaya transisi energi di Indonesia. Upaya korporasi ini diakui dan mendapatkan apresiasi khusus dari Pemerintah dengan diraihnya beragam Penghargaan Subroto Award 2024.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan Kementerian ESDM telah mendorong inovasi dan berbagai inisiatif yang membuat sektor energi Indonesia semakin maju. Selain itu, sektor ini sangat strategis serta memiliki potensi dan multiplier effect yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

"Nilai tambah di sektor ESDM ini sangat penting sekali, karena nilainya sangat besar, nilai tambah harus ada di dalam negeri, added value harus ada di dalam negeri," kata Jokowi, saat menghadiri Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Kamis (10/10/2024) lalu.

Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, diperlukan dalam inovasi energi baru terbarukan, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan inisiatif energi hijau untuk memajukan energi terbarukan serta akselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Bahlil menekankan perlunya sinergitas dalam mempercepat pencapaian NZE, pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi harus menjadi prioritas utama.

"Kolaborasi di sektor energi sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Sinergi antara Pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan dalam inovasi energi baru terbarukan," tutur Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan Sebagai Subholding PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power menjawab beragam tuntutan tersebut dengan berbagai program inovatif dan penerapan teknologi canggih dalam menekan emisi karbon pada sektor kelistrikan guna mendukung transisi energi untuk mencapai target NZE pada tahun 2060.

"PLN Indonesia Power terus melakukan inovasi untuk mewujudkan komitmen percepatan transisi energi untuk mendukung Pemerintah dalam mencapai target NZE pada 2060," tutur Edwin.

Atas upaya yang telah dilakukan untuk mendukung transisi energi dan mencapai target NZE pada tahun 2060 PLN Indonesia Power kembali mencatat prestasi gemilang dengan memenangkan 8 Penghargaan Subroto Award 2024, sebagai Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diberikan atas kontribusi PLN Indonesia Power.

"Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk terus mendukung transisi energi dan inovasi di sektor energi baru terbarukan. PLN Indonesia Power bertekad untuk mengembangkan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan serta memperkuat penerapan energi terbarukan," ujar Edwin.

Adapun Penghargaan Subroto Award 2024 yang diraih unit PLN Indonesia Power terdiri dari beberapa kategori, diantaranya:

• Kategori Keselamatan Keteknikan dan Perlindungan Lingkungan diraih oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 1-2-3, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Priok, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. PM Noor.
• Kategori Kontribusi Pengurangan Emisi diraih oleh PLN IP - Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Banten 3 Lontar, PLN IP - UBP Grati dan PLN IP - UBP Pelabuhan Ratu.
• Kategori Pelaporan SMK2 bidang Pembangkit diraih PLTGU Tambak Lorok

"Penghargaan Subroto 2024 tidak hanya menjadi pengakuan atas kontribusi perusahaan dalam sektor energi, tetapi juga mendorong PLN Indonesia Power untuk terus berinovasi dan memimpin dalam transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, berkomitmen untuk menyediakan energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan," tutupnya.

Propan Raya resmi membuka Propan Sandimas Experience Center yang menawarkan lebih dari sekadar ruang retail. Terletak di Indonesia Design District (IDD) PIK 2, Experience Center ini menjadi pusat inspirasi desain bagi masyarakat yang ingin mempercantik ruang hunian mereka dengan sentuhan mewah, elegan, dan berwarna.

Propan Sandimas Experience Center merupakan kolaborasi antara Propan Raya, yang dikenal sebagai produsen cat inovatif dan ramah lingkungan, dengan Sandimas, penyedia granite tile berkelas. Showroom seluas 584 meter persegi ini menghadirkan perpaduan produk granite eksklusif dari Sandimas dan inovasi warna cat dari Propan Raya, memungkinkan pengunjung untuk mengeksplorasi berbagai pilihan dalam mendesain ruang.

"Melalui Experience Center ini, kami ingin menghadirkan one-stop solution untuk finishing bangunan, baik untuk lantai maupun dinding," kata CEO Propan Raya, Kris Adidarma, dalam acara peresmian, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dengan lebih dari 400 produk yang tersedia, mulai dari water-based paint hingga granite tile berukuran besar, Propan dan Sandimas siap memenuhi kebutuhan arsitektur dan desain interior.

Propan Raya menampilkan berbagai produk unggulan seperti cat ramah lingkungan, Direct To Metal, dan Decor Silicate Paint untuk bangunan heritage. Sementara itu, Sandimas menghadirkan granite tile dengan desain menyerupai batu alam yang dilengkapi teknologi digital printing, seperti motif marmer, kayu, terrazzo, dan andesit. "Kami ingin menawarkan produk yang tidak hanya estetis tapi juga memiliki kekuatan teknikal yang lebih baik," ungkap CEO Sandimas, Linda Tan.

Experience Center ini juga dirancang dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kolaborasi, seperti private meeting room, long working table, dan mezzanine yang nyaman. Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para profesional seperti arsitek dan desainer interior untuk berdiskusi mengenai perpaduan produk dan menciptakan desain yang maksimal.

Selain itu, Propan Sandimas Experience Center juga dilengkapi Art Installation dari granite tile Sandimas sebagai ikon yang mencuri perhatian di ruang showroom. "Kami ingin memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang datang, sehingga mereka dapat merasakan secara langsung kualitas dan inovasi yang kami tawarkan," tambahnya.

Dengan jam operasional dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB setiap hari, Propan Sandimas Experience Center diharapkan menjadi pilihan utama bagi para profesional dan end customer yang mencari solusi finishing berkualitas tinggi. Pembukaan ini sekaligus menjadi bukti sinergi kuat antara dua perusahaan yang bergerak di bidang material bangunan untuk menghadirkan inovasi dalam dunia desain dan arsitektur.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyatakan kekhawatiran terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang memuat kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan ini dianggap dapat memicu pertumbuhan rokok ilegal dan merugikan industri tembakau legal di Indonesia.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menilai kebijakan kemasan polos tersebut akan menimbulkan berbagai masalah di sektor industri hasil tembakau. "Kemasan rokok polos tanpa merek akan tambah memicu rokok ilegal. Rokok ilegal tumbuh, penjualan rokok legal turun, dan dapat dipastikan akan terjadi efesiensi pekerja," ujar Sudarto kepada media.

Menurutnya, keberadaan rokok ilegal di pasar akan berdampak pada penurunan penjualan rokok legal yang membayar cukai secara resmi ke negara. Hal ini berpotensi menggerus penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Sudarto meminta pemerintah, khususnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, untuk memperhatikan dampak kebijakan ini terhadap pekerja dan pelaku industri.

"Yang kami butuhkan adalah keadilan. Demi kedaulatan, kekuatan, kemajuan bangsa, Presiden dan Wakil Presiden sudah seharusnya memperhatikan kepentingan bangsanya," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudarto mengkritisi proses penyusunan RPMK tersebut yang dinilai tidak melibatkan secara berarti para pekerja dan pelaku industri hasil tembakau. Ia menyebut bahwa upaya komunikasi dan audiensi yang dilakukan pihaknya kerap diabaikan oleh Kementerian Kesehatan.

"Surat kepada Presiden Jokowi sudah kami kirimkan, audiensi sudah, tetapi cenderung dipersulit dan tidak didengar, kami undang dalam forum resmi dialog Kemenkes tidak datang, mereka mengadakan publik hearing kami tidak diundang," keluh Sudarto. Menurutnya, penting bagi Kemenkes untuk mengakomodir masukan dari para buruh yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Protes terhadap RPMK ini sebelumnya diwujudkan dalam aksi unjuk rasa oleh Sudarto bersama anggota FSP RTMM-SPSI dari berbagai daerah di depan Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan, pada Kamis (10/10/2024). Mereka menolak aturan kemasan rokok polos dan mendesak pencabutan pasal-pasal dalam PP 28/2024 yang dianggap merugikan.

Sudarto menegaskan, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak diakomodir. "Kalau pekerja terus dikorbankan dan tidak dicarikan solusi, kami datang lagi dengan massa yang lebih besar," ancamnya. Aksi unjuk rasa bahkan bisa berujung pada mogok kerja massal jika kebijakan tersebut tidak dicabut.

Sudarto menilai, kebijakan yang diambil seharusnya memperhitungkan kondisi spesifik Indonesia yang memiliki industri hasil tembakau yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, petani, dan menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan peritel. Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang tidak memiliki karakteristik industri tembakau seperti Indonesia.

PT PLN (Persero) kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong inovasi sektor energi di Indonesia dengan melanjutkan program unggulan Connext Powered by PLN pada 2024. Program ini bertujuan menciptakan ekosistem startup energi yang tangguh, sekaligus memperkuat posisi PLN sebagai katalisator inovasi dan transisi energi hijau di tanah air.

Dari total 41 pendaftar Connext kali ini, PLN berhasil mengkurasi 10 startup yang siap menjalani program inkubasi untuk menjajaki potensi bisnis energi dan inovasi dengan para startup Indonesia dan global.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, Connext Powered by PLN pertama kali diluncurkan pada 2023 dan telah menjadi wadah penting bagi kolaborasi antara PLN dan berbagai startup teknologi.

“Melalui inisiatif ini, PLN memberikan dukungan berupa inkubasi, akselerasi, serta kesempatan pilot project kepada startup yang bergerak di sektor energi maupun beyond kWh. Fokus utama program ini adalah mendorong solusi inovatif yang dapat mengakselerasi transformasi digital dan transisi energi bersih di Indonesia,” ujarnya.

Darmawan juga menegaskan bahwa inovasi merupakan kunci keberlanjutan bisnis di tengah perubahan global, khususnya di sektor energi.

"Connext Powered by PLN merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap startup lokal dan internasional untuk menciptakan terobosan baru dalam solusi energi dan beyond kWh. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mewujudkan ekosistem yang mampu menghadapi tantangan transformasi energi ke depan," ungkapnya.

Pada 2024, PLN memperluas cakupan program ini dengan membentuk Komunitas Startup Energi dan Beyond kWh. Komunitas ini akan menjadi platform yang menghubungkan PLN dengan para startup lokal dan global, sekaligus menciptakan peluang kolaborasi yang lebih luas.

Tercatat 57 anggota telah bergabung dengan komunitas ini dan ditargetkan naik menjadi 60 anggota di akhir 2024. Dalam program ini, PLN juga merencanakan 12 pertemuan komunitas sepanjang tahun 2024, dengan target terwujudnya 4 kolaborasi antar anggota komunitas. Harapannya, kolaborasi ini akan mendorong terciptanya solusi energi yang inovatif dan berkelanjutan.

“PLN juga akan melakukan benchmark internasional melalui program Business Scan Global, guna mencari peluang kolaborasi baru dan mengidentifikasi inovasi yang relevan untuk diadopsi di Indonesia,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap, melalui Connext Powered by PLN, startup-startup lokal dapat semakin terlibat dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mendukung agenda hijau PLN, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

"Kami percaya, inovasi adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Melalui program ini, kami ingin membantu startup menciptakan inovasi yang relevan, siap diterapkan, dan bermanfaat bagi seluruh bangsa," ungkap Darmawan.

Dengan kelanjutan program ini, PLN menegaskan perannya sebagai penggerak ekosistem inovasi di sektor energi dan beyond kWh, serta terus berupaya mengakselerasi langkah menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Adapun berikut 10 startup yang berhasil lolos untuk menjalani tahap inkubasi Connext Powered by PLN 2024:

• BETA Drone (manufacture drone geospasial)
• Agrisolute (startup sgritech)
• Molca (augmented reality)
• Matador Lectro (EV ecosystem)
• Eco Route (carbon emission counter)
• Dismore (IoT advertising)
• Meta Seaco (startup agritech)
• Aither (startup biotechnology)
• Jokeen (renewable energy)
• Thandur Spatial (startup IT & geospasial).