KUPANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan Bank Jatim.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bank Jatim dan Bank NTT tentang Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Selain itu Bank Jatim dan Bank NTT juga meneken Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) tentang Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, Bank Jatim selalu terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama BPD dalam kerangka KUB. Melalui KUB, Bank Jatim ingin mendorong industri BPD agar dapat berjalan bersama sebagai suatu grup keuangan yang besar dan kuat.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan sinergi demi mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus mengembangkan sektor potensial di daerah. Sehingga kedepannya hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah setempat,? ungkapnya, Rabu (6/11/2024).

Busrul memaparkan, Bank NTT merupakan bank ke empat yang menjalin komitmen dengan Bank Jatim. Setelah penandatanganan MoU dan NDA tersebut, secara paralel Bank Jatim akan melakukan kajian studi kelayakan dan permohonan izin KUB melalui RUPS serta dilanjutkan dengan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani terkait KUB ini.

Selain itu, sinergi perbankan juga akan dilakukan secara paralel dengan Bank NTT. Seperti transaksi BI Fast, layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembiayaan kredit, hingga pengembangan layanan digital.

Busrul menegaskan, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sebenarnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan dengan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

?Bank Jatim siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berbagai aksi korporasi permodalan," ujarnya.

Menurut Busrul, pengalaman Bank Jatimsebagai BUMD terbesar di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan BPD lain. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia, lanjut Busrul, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tercatat, hingga triwulan ketiga tahun 2024, nilai aset Bank Jatim mencapai Rp106,63 triliun. Kemudian kredit yang berhasil disalurkan BJTM pada triwulan ketiga 2024 berada di angka Rp62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

?Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama,? ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing mengatakan, KUB ini merupakan sinergi dan kolaborasi. ?Sebagaimana arahan OJK, kami berharap manfaat KUB tidak hanya dalam hal melakukan penyertaan modal dan meningkatkan aset secara anorganik saja, tetapi juga dapat meningkatkan sinergitas bisnis di berbagai lini,? paparnya.

Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana menambahkan, dalam rangka mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing, OJK telah memberi perhatian khusus kepada bank-bank di daerah.

Salah satunya lewat KUB. Adapun progress perkembangan KUB Bank NTT yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank DKI menemui hambatan. Dimana hasil pembahasan atau due diligence dengan Bank DKI menghasilkan 12 poin. Namun yang menjadi konsen utama ada 3 poin yang tidak dapat disepakati bersama.

?Maka dari itu, Bank NTT langsung mengambil langkah cepat untuk tahap negosiasi dan pertemuan dengan Bank Jatim yang telah berlangsung selama beberapa kali sehingga pada hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU dan NDA,? pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT, Selasa (5/11/2024).

Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum mencapai Rp3 Triliun. Sementara sesuai amanat Peraturan OJK (POJK), jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 Triliun.

"Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim," kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing dalam sambutannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT.

"Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim," kata Yohanis Landu Praing.

Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.

"Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT," tandasnya.

Hal yang sama disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

"Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim," kata Busral Iman.

Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. "Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim," pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 Triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) merealisasikan pembentukan kelompok usaha bank (KUB).

Pembentukan KUB tersebut harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum mencapai Rp 3 triliun. Sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020, jika modal inti belum mencapai Rp 3 triliun, BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp 3 triliun.

Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp 3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti, salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Kupang, Selasa (5/11/2024).

"Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim," jelas Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT.

"Pada saat pertemuan itu, Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang, dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim," kata Yohanis.

Dia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.

"Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT," jelas dia.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, batas waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, dia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

"Tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim," kata Busrul.

Dia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. "Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim," jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) menjadi salah satu agenda besar pada tahun 2024. Setelah OJK merilis aturan pemenuhan modal, bank daerah aktif melakukan konsolidasi lewat skema kelompok usaha bank (KUB).

Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM) dan Bank DKI menjadi tiga bank daerah yang aktif menjalin kerja sama dengan bank daerah lain. Hingga sejauh ini, Bank BJB diketahui telah bekerja sama lewat skema KUB dengan 4 bank daerah lain.

Keempat BPD yang bekerja sama dengan Bank BJB ialah Bank Sultra, Bank Maluku Malut, Bank Jambi, dan Bank Bengkulu.

Tidak mau ketinggalan, Bank Jatim juga terus meningkatkan konsolidasi dengan tiga BPD lain. Sedikitnya tiga BPD yang berpeluang masuk dalam KUB BJTM Bank NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten (BEKS).

Bank BJB dan Bank Jatim menyetor modal guna memiliki saham di setiap bank daerah yang masuk dalam KUB perseroan.

Bank Jatim misalnya telah menyelesaikan transaksi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah senilai Rp100 miliar pada Rabu (9/10). Lewat aksi korporasi itu, Bank Jatim memiliki 4,09% saham di Bank NTB Syariah.

Selain itu, perseroan juga menyiapkan dana Rp160 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Bank Banten. Perinciannya, Rp150 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Rp10 miliar pada Bank Banten.

Selain kedua emiten bank itu, Bank DKI juga diketahui terus meningkatkan kerja sama KUB dengan Bank NTT. Bank DKI dikabarkan bakal menyerap saham baru dari rights issue Bank NTT.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," kata Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank DKI, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penguatan permodalan menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan BPD.Bank daerah harus memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2024.

Hingga akhir 2023, OJK mencatat terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM. Dari jumlah itu 2 BPD akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri, sementara 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) menjadi salah satu agenda besar pada tahun 2024. Setelah OJK merilis aturan pemenuhan modal, bank daerah aktif melakukan konsolidasi lewat skema kelompok usaha bank (KUB).

Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM) dan Bank DKI menjadi tiga bank daerah yang aktif menjalin kerja sama dengan bank daerah lain. Hingga sejauh ini, Bank BJB diketahui telah bekerja sama lewat skema KUB dengan 4 bank daerah lain.

Keempat BPD yang bekerja sama dengan Bank BJB ialah Bank Sultra, Bank Maluku Malut, Bank Jambi, dan Bank Bengkulu.

Tidak mau ketinggalan, Bank Jatim juga terus meningkatkan konsolidasi dengan tiga BPD lain. Sedikitnya tiga BPD yang berpeluang masuk dalam KUB BJTM Bank NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten (BEKS).

Bank BJB dan Bank Jatim menyetor modal guna memiliki saham di setiap bank daerah yang masuk dalam KUB perseroan.

Bank Jatim misalnya telah menyelesaikan transaksi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah senilai Rp100 miliar pada Rabu (9/10). Lewat aksi korporasi itu, Bank Jatim memiliki 4,09% saham di Bank NTB Syariah.

Selain itu, perseroan juga menyiapkan dana Rp160 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Bank Banten. Perinciannya, Rp150 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Rp10 miliar pada Bank Banten.

Selain kedua emiten bank itu, Bank DKI juga diketahui terus meningkatkan kerja sama KUB dengan Bank NTT. Bank DKI dikabarkan bakal menyerap saham baru dari rights issue Bank NTT.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," kata Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank DKI, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penguatan permodalan menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan BPD.Bank daerah harus memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2024.

Hingga akhir 2023, OJK mencatat terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM. Dari jumlah itu 2 BPD akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri, sementara 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB.

JAKARTA, investor.id – Setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 10 Oktober 2024.

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (on site visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Plt Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing menjelaskan, peluncuran KKI tersebut sejalan dengan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT.

“KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (electronic data capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024). Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, jelas dia, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia.

“Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum,” jelas dia.

Adapun KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,” pungkas Yohanis.

Sementara itu, Pjs Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT Charles F Corputty menjelaskan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai bank milik seluruh pemda NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” jelas dia.

Dengan peluncuran KKI tersebut, jelas Charles, Bank NTT bertekad untuk menjadi bagian penting dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta atau Bank DKI menjadi salah satu calon induk kelompok usaha bank (KUB). Adapun, PT BPD Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT akan masuk dalam KUB tersebut.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengungkapkan saat ini pihaknya dan Bank NTT tengah dalam tahap pembahasan draft shareholders agreement.

"Kita sudah sampai di dalam pembahasan draft untuk perjanjian pemegang saham ya, shareholders agreement. Mudah-mudahan kalau ini mulus, lancar, bisa [terwujud]," ujarnya usai agenda peluncuran roadmap Penguatan BPD tahun 2024—2027, Senin (14/10/2024).

Proses menjadikan Bank NTT sebagai anggota KUB Bank DKI pun diharapkan selesai sebelum akhir tahun ini. Sayangnya, dia enggan membocorkan secara detail soal informasi waktu kepada publik.

"Masih ada beberapa hal yang kita masih diskusikan," ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, BPD wajib meningkatkan modal intinya minimal Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024, atau cukup memiliki Rp1 triliun sepanjang BPD tersebut efektif tergabung menjadi anggota dari KUB.

Adapun, dalam rangka penyertaan modal, Bank NTT bakal melakukan rights issue yang nantinya akan diserap Bank DKI.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," ucap Agus.

Lebih lanjut, nantinya Bank DKI akan menjadi pemegang saham pengendali kedua setelahPemerintah Daerah NTT.Dengan begitu, Bank NTT akan menjadi grup usaha Bank DKI.

Adapun, soal perkiraan nilai rights issue masih dalam tahap pembahasan, di mana hal ini akan mengikuti kebutuhan Bank NTT dalam rangka pemenuhan modal inti minimum.

Sebagai informasi, pembentukan KUB merupakan aksi korporasi bagi BPD yang belum memenuhi batas modal minimal Rp3 triliun hingga akhir 2024. Melalui skema ini, BPD menginduk ke bank umum atau BPD lain yang memenuhi ketentuan atau disebut sebagai bank anchor.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara umum, tujuan KUB adalah penguatan permodalan BPD. Sedangkan rekening kas umum daerah (RKUD) yang ditempatkan pada BPD merupakan penempatandengan peruntukkan jelas dan tidak terpengaruh dengan adanya KUB.

"Jadi ini tidak akan mengganggu manajemen keuangan di masing-masing pemerintah daerah, justru ini mendorong transaksi yang lebih baik," tutupnya, Selasa (1/10/2024).

IDXChannel - PT Bank DKI optimistis dapat melaksanakan penawaran saham perdana initial public offering (IPO) yang sempat tertunda.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo mengatakan, sebelum menggelar IPO, perusahaan akan menuntaskan pembentukan kelompok usaha bank atau KUB dengan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Setelah itu liat lagi peluang itu (IPO)," kata Agus saat ditemui di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menilai, bank-bank daerah memiliki peluang besar untuk IPO. Pasalnya, sejumlah BPD mencatatkan kinerja positif dengan aset yang sudah memenuhi persyaratan OJK.

Dia pun belum bisa menyampaikan lebih rinci calon emiten yang tengah mengantre dalam pipeline Bursa. Namun, ada dua perusahaan sektor finansial yang segera mencatatkan sahamnya hingga Oktober 2024.

"Bank DKI juga sudah merencanakan, sudah (masuk pipeline) tetapi rasanya masih ada penundaan," kata Inarno..

Bank DKI sebelumnya dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran umum perdana saham yang digadang-gadang membidik dana senilai Rp2,25 triliun sampai dengan Rp3 triliun atau setara USD150 juta sampai dengan USD200 juta.

Saat itu, Bloomberg menuliskan IPO paling cepat bakal dilaksanakan pada 2023. Perusahaan dikabarkan menunjuk empat perusahaan sekuritas, yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas, Sucor Sekuritas dan Mirae Asset Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.

Sebagai informasi, sejumlah BPD lainnya telah lebih dulu melantai di bursa seperti PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT BPD Jawa TImur Tbk (BJTM) dan PT BPD Banten Tbk (BEKS).

(DESI ANGRIANI)