Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak berada di zona hijau pada pembukaan perdagangan Kamis, 17 Oktober 2024. Berdasarkan data RTI Business pada pukul 09.10 WIB, indeks Indonesia itu terapresiasi 0,28% dan memperoleh tambahan 21,26 poin sehingga posisinya aman di level 7.670,20.

Pergerakan saham pada awal perdagangan hari ini terpantau didominasi oleh tren positif. Merujuk dari sumber yang sama, terdapat 223 saham menguat, 201 saham stagnan, dan hanya 142 saham melemah.

Sebelum menempati levelnya saat ini, IHSG sempat berada pada posisi yang lebih tinggi di level 7.677,95. Sementara posisi terendahnya berada pada level 7.657,72.

Per pagi hari ini, IHSG tercatat telah memperjualbelikan 3,53 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 108.445 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp865,99 miliar.

Federal Express Corporation (FedEx) baru-baru ini menghadirkan fasilitas pengiriman terbarunya di Denpasar, Bali. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung bisnis lokal dalam memperluas jaringan mereka secara global.

Managing Director FedEx Indonesia, Garrick Thompson, menekankan pentingnya fasilitas ini dalam mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Hal ini sesuai dengan komitmen pihaknya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor logistik dari Indonesia.

"Pembukaan fasilitas baru ini meningkatkan proposisi nilai kami dengan menawarkan berbagai solusi yang membantu bisnis lokal tetap kompetitif di pasar global," ujar Thompson, dilansir Kamis (17/10).

FedEx yakin investasi ini akan mempercepat proses pengiriman dan meningkatkan efisiensi layanan bagi para eksportir di Denpasar. Mereka kini dapat memanfaatkan rute pengiriman langsung ke Singapura tanpa harus melalui Jakarta.

Adapun fasilitas baru ini menawarkan berbagai layanan logistik terpadu, termasuk pengiriman barang berbahaya dengan klasifikasi tingkat 9. Pelanggan kini dapat mengirimkan barang-barang seperti es kering dan produk dengan sifat anestesi dengan lebih mudah dan aman.

Selain itu, kemudahan lain yang ditawarkan adalah penyederhanaan proses bea cukai yang ditangani langsung oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai. Hal ini membantu mengurangi potensi keterlambatan dan mempermudah pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dengan pembukaan fasilitas Denpasar, FedEx semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor transportasi dan logistik ekspres, serta siap memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang di Indonesia dan sekitarnya.

PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia melalui pengembangan hidrogen hijau. Hal ini diwujudkan sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dalam acara Mutual Construction China-Indonesia Forum 2024, Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto, memaparkan langkah-langkah strategis yang diambil PLN EPI untuk mempercepat penggunaan hidrogen hijau di sektor energi nasional.

“PLN berkomitmen untuk berada di garis depan dalam pengembangan hidrogen hijau di Indonesia,” ungkap Rakhmad Dewanto.

Rakhmad menjelaskan PLN EPI berfokus pada penyediaan energi bersih untuk konsumsi domestik, tetapi juga mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang memungkinkan Indonesia menjadi pemain global dalam ekosistem hidrogen hijau.

Hingga saat ini, PLN Grup telah mengembangkan beberapa proyek kunci terkait hidrogen hijau, di antaranya pembangunan Green Hydrogen Plant di Kamojang yang merupakan Pabrik Hidrogen Hijau Geothermal yang pertama di Asia Tenggara. Dengan kapasitas produksi 12 kilogram per hari atau 4,68 ton per tahun, fasilitas ini merupakan bukti komitmen PLN terhadap inovasi energi berkelanjutan.

Fasilitas ini memasok hidrogen hijau ke Pusat Hidrogen Senayan, yang mendukung inisiatif penelitian dan pengembangan PLN dan mendukung kebutuhan energi bersih untuk transportasi dan industri. Selain itu hidrogen hijau ini juga memasok ke Hydrogen Refueling Stations (HRS) pertama di Indonesia yang terletak di Senayan.

"Dimana pembangunan Hydrogen Refueling Stations (HRS) ini adalah wujud komitmen PLN untuk membangun ekosistem mobilitas hidrogen berkelanjutan di Indonesia. Fasilitas ini mendukung permintaan transportasi bersih yang terus meningkat dengan mengubah hidrogen hijau menjadi energi yang dapat digunakan untuk kendaraan bertenaga hidrogen, menawarkan pengalaman pengisian bahan bakar yang serupa dengan stasiun konvensional. Ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk mengurangi gas rumah kaca secara signifikan,” ujar Rakhmad​.

Inisiatif ini sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia untuk mempercepat transisi energi, mengurangi emisi karbon, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Hidrogen hijau dianggap sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat di masa depan.

Ke depan, PLN EPI berencana untuk memperluas kapasitas dan aplikasi hidrogen hijau. PLN EPI melihat masa depan yang menjanjikan dengan peluang besar untuk pengembangan kendaraan berbasis hidrogen, generator sel bahan bakar, dan integrasi yang lebih besar dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

"Proyek ini bukan hanya sebuah pencapaian teknologi, tetapi juga wujud komitmen kami terhadap masa depan yang lebih bersih dan hijau untuk Indonesia,” kata Rakhmad.

Rakhmad menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan ini. Transisi energi tidak bisa dilakukan sendiri. PLN EPI terus menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, untuk mempercepat pengembangan hidrogen hijau dan menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan energi bersih di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai inisiatif yang telah diluncurkan, PLN EPI optimistis dapat memainkan peran strategis dalam memastikan keberlanjutan energi primer di Indonesia, sekaligus mendukung target global untuk mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaggapi santai kebakaran yang terjadi di Fasilitas Pemisahan Gas Bersih atau Gas Cleaning Plant di Smelter PT Freeport Indonesia, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (14/10/2024).

”Alhamdulillah tidak ada yang korban. Sekarang masih dilakukan penelitian, Ya biasa lah itu,” ujar Bahlil dalam sidang terbuka Promosi Doktor Kajian Stratejik dan Global "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati menjelaskan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.45 WIB di Fasilitas Pemisahan Gas Bersih atau Gas Cleaning Plant di Smelter PT Freeport Indonesia ini berhasil dipadamkan pada malam harinya.

Katri melanjutkan, PTFI akan segera melakukan asesmen kerusakan dan evaluasi penyebab utama kejadian ini. Pihaknya juga akan mengevaluasi dampak terhadap rencana peningkatan kapasitas operasi.

”Seluruh karyawan telah dipastikan aman, dan tidak ada cedera yang dilaporkan. Keselamatan karyawan tetap menjadi prioritas utama kami,” ucap Katri.

Bank Indonesia (BI) melarang merchant atau gerai yang menolak metode pembayaran tunai menggunakan uang kertas atau logam. Hal ini merespon semakin banyaknya gerai yang hanya menyediakan metode pembayaran nontunai.

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mengatur bahwa uang tunai dalam bentuk kertas dan logam merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI.

"Jelas- jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI," kata Doni dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Oktober 2024, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Doni menyatakan, meskipun BI mendorong digitalisasi, pedagang tetap diwajibkan untuk menerima uang Rupiah dalam bentuk fisik. Pada dasarnya, baik pembayaran tunai maupun nontunai tetap dilakukan dalam bentuk Rupiah.

"Walaupun BI mendorong digitalisasi, tapi kita wajib merchant itu menerima uang rupiah dalam bentuk fisik. Kita mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai," imbuhnya.

Doni mengungkapkan, BI terus mencetak uang kartal, dilakukan dengan memastikan penggunaan Rupiah dalam bentuk fisik untuk setiap transaksi di dalam negeri sehingga penting untuk menjaga peredarannya di masyarakat.

Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,96% (yoy) menjadi Rp 1.057,4 triliun. "Jadi, ini nanti teman-teman sekalian supaya bisa membantu kita bahwa merchant itu tetap diwajibkan untuk menerima uang cash," terangnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan bahwa salah satu harapan utama dari pelaku usaha sawit adalah penyederhanaan tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir.

Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan adanya perbaikan dalam tata kelola industri sawit di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto. Perbaikan tersebut diharapkan bisa membuat regulasi lebih sederhana serta berdampak positif pada peningkatan produktivitas kebun maupun produksi sawit nasional secara terukur.

Untuk diketahui, sawit merupakan salah satu komoditas non-migas yang memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia. berdasarkan proyeksi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu hingga hilir mencapai Rp775 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut meningkat dari Rp750 triliun pada tahun 2023 lalu.

“Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana yang diketahui, saat ini ada sekitar 37 kementerian dan lembaga yang turut campur dalam pengelolaan industri sawit di Indonesia. Sehingga, Eddy menyarankan agar pemerintah di masa depan bisa menyederhanakan regulasi dengan cara membentuk Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden. Harapannya, badan tersebut mampu mengelola data secara komprehensif mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan.

Sebagai informasi, industri sawit serta petani telah lama mendorong pembentukan Badan Sawit Nasional untuk mengelola industri tersebut secara independen dan lebih efektif lagi. Pengelolaan data sawit, dengan badan tersebut, dinilai akan menjadi lebih lengkap serta memadai, dan memungkinkan target serta realisasi peningkatan produksi sawit dapat diukur dengan lebih baik.

Eddy menganggap jika Indonesia terlambat dalam pembentukan lembaga independen semacam ini. mengingat Malaysia sudah lebih dari 24 tahun memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka.

Untuk diketahui, saat ini wacana pembentukan Badan Sawit Nasional sudah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia. Banyak pihak, termasuk petani sawit, optimistis bahwa Badan Sawit Nasional akan terbentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan adanya Badan Sawit Nasional, diharapkan tata kelola industri sawit Indonesia dapat lebih terintegrasi dan efektif, membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Upaya dalam meningkatkan peran perekonomian di daerah pedesaan, khususnya di daerah tertinggal dan terisolir diperlukan adanya peningkatan prasarana infrastruktur dengan membangun jembatan yang menghubungkan antar daerah agar mobilitas masyarakat dapat lebih cepat, hemat biaya serta meningkatkan aktivitas perekonomian baru sehingga muncul peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, MNC Peduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera.

Dalam bidang insfrastruktur MNC Peduli telah melakukan pembangunan di berbagai daerah yaitu pembangunan jembatan di pedesaan, air bersih serta fasilitas umum lainnya.

MNC Group sebagai group media terbesar di Asia Tenggara, melalui peran Executive Chairman MNC Group Bapak Hary Tanoesoedibjo dalam acara Sinergi Nasional CSR 2024 yang dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat mendorong peran pelaku usaha maupun aktivitas filantropi di Indonesia agar dapat bersinergi serta berkolaborasi dalam kegiatan sosial khususnya dibidang infrastruktur yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat prasejahtera serta pelaku usaha itu sendiri.

"Dengan adanya sinergi antar para pelaku usaha maupun peran filantropi yang dapat berkolaborasi secara bersama-sama, program yang dilakukan akan lebih terintegrasi serta tepat sasaran khususnya dibidang infrastruktur," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

"Sinergi dalam bidang Infrastruktur ini dapat memberikan manfaat kepada mobilitas masyarakat di daerah terisolir dan tertinggal untuk meningkatkan taraf hidup, baik secara perekonomian, kesehatan, pendidikan, maupun interaksi antar daerah," tambahnya.

Kegiatan CSR Gathering yang bertemakan Sinergi Nasional CSR Indonesia Maju di hadiri berbagai kalangan pelaku dunia usaha dan institusi filantropi di Indonesia, diharapkan dapat berkolaborasi memberikan suatu program yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat.

Bank Mandiri mempertegas komitmennya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah dengan meluncurkan kampanye pemrosesan data pribadi. Hal ini selaras dengan penerapan efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 mulai 17 Oktober 2024.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro, menegaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi mereka melalui aplikasi Livin’ by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah tetap dapat menikmati layanan yang lebih personalized,” ujar Danis dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dalam kampanye ini, Bank Mandiri akan memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, melalui kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin’, serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis juga menegaskan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Melalui kampanye ini, Bank Mandiri berharap seluruh nasabah segera memperbarui persetujuan mereka agar layanan optimal yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat terus diberikan.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022, dan mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam tata kelola data nasabah," tegas Danis.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, mengaku optimis dengan nasib petani sawit di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, ada tanda-tanda bahwa Dewan Pembina APKASINDO, yakni Rachmat Pambudy diprediksi akan mengisi jabatan strategis di kabinet mendatang.

“Melihat beragamnya asal calon Menteri di Kabinet Prabowo Gibran membuat kami petani sawit sangat bersemangat dan yakin kedepannya masa depan kami petani di masa pemerintahan Prabowo,” ujar Gulat, Kamis (16/10/2024).

Gulat menilai jika Rachmat merupakan orang yang tepat jika dipilih menjadi menteri. Hal ini melihat pengalaman Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut cukup teruji mumpuni. Terlebih lagi, Rachmat dekat dengan semua kalangan, terutama dari grassroot atau petani sawit.

“Tidak banyak orang besar seperti itu, biasanya menjauh dari kalangan kecil seperti kami petani sawit. Saya hampir setiap hari diberikan Prof Rachmat wejangan bagaimana memimpin organisasi dan bagaimana supaya selalu bijak dalam mengedepankan kepentingan petani sawit, terkhusus terkait land ownership, arti filosofi bijak dan makna strategi,” beber Gulat.

Terhadap wejangan dari Rachmat tersebut, imbuhnya, Gulat mengapresiasi langkah dan upaya Rachmat selama ini yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan dirinya sebagai ketua umum agar selalu bijak, berstrategi, tangguh, kuat serta kompak.

Lebih lanjut, dia berharap Rachmat Pambudy bisa ditempatkan sebagai menteri yang berkaitan dan sesuai dengan kecakapan dirinya.

“Dan tentunya ke depannya ditengah kesibukan Profesor, masih punya waktu memberi nasehat dan strategi bijak kepada kami Pengurus APKASINDO sebagaimana selama ini Prof lakukan,” pungkas Gulat.

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya asuransi saat ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang terus berkembang. Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian makroekonomi dan fluktuasi kondisi global, tetapi juga oleh faktor internal seperti tata kelola perusahaan yang semakin ketat. Dalam situasi ini, adaptasi terhadap risiko menjadi semakin krusial untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memperkuat peran industri asuransi dalam mendukung kestabilan sektor keuangan. Untuk itu, pentingnya tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat diabaikan.

Menanggapi tantangan tersebut IFG Conference 2024, mengusung tema “Seizing Opportunities in the Insurance Industry: Towards Risk Adaptation and Regulatory Compliance”. Acara ini diselenggarakan oleh IFG Progress, lembaga think tank Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi di Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).

Hadir sebagai pembicara kunci dalam conference tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun KBUMN Hendrika Nora Osloi Sinaga, dan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko, serta sejumlah narasumber mumpuni dari kalangan akademisi serta instansi lainnya yang akan mengisi sesi di konferensi ini.

“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya IFG Conference 2024 ini. IFG melalui IFG Progress dapat menyediakan data dan informasi dasar di industri asuransi, yang sangat jarang dilakukan, tetapi sangat dibutuhkan oleh industri,” ujar Mirza.

Mirza mengatakan, sejalan dengan perubahan regulasi, pihaknya mengajak industri asuransi untuk melakukan transformasi melalui penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Hal ini berangkat dari kondisi industri asuransi Indonesia yang masih relatif rendah dalam hal densitas, penetrasi terhadap PDB, hingga literasi dan inklusi.

“Melalui peta jalan yang disusun, densitas asuransi ditargetkan mencapai 2,4 juta rupiah pada 2027. Selain itu salah satu fokus OJK dalam penguatan dan pengembangan sektor asuransi adalah dari sisi permodal dan transformasi tata kelola di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) melalui penerbitan POJK Nomor 23 tahun 2023. Disamping itu, Implementasi PSAK 117 dalam rangka penguatan modal terus berjalan. Kami harapkan pada 2025 sudah sepenuhnya jalan dan kajian perhitungan RBC menjadi lebih menggambarkan tingkat solvabilitas. Hal ini demi mendorong perusahaan asuransi dapat berkontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sejalan dengan itu, Hendrika menegaskan, industri asuransi sedang menghadapi perubahan besar yang dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, faktor mikro, faktor teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta risiko-risiko baru yang muncul, yang tidak terprediksi sebelumnya. Namun, di balik setiap perubahan ini, terdapat pula peluang besar yang bisa dimanfaatkan.

Hendrika menambahkan, kontribusi terhadap ekonomi nasional juga dijalankan perusahaan BUMN melalui dua fungsi, yaitu sebagai value creator dan agent of development. Perusahaan BUMN harus mewujudkan pemenuhan kepentingan publik dan dan bertindak sebagai agen perintis industri, terutama mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai proyek strategis nasional dan menggerakkan partisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, dan mendukung penyaluran subsidi bagi masyarakat.

“Dalam hal ini, IFG sebagai holding memiliki berbagai tujuan. Salah satu pilar utamanya adalah peran IFG sebagai agent of development dalam peningkatan literasi keuangan. Penyelenggaraan IFG Conference ini bukti komitmen IFG untuk meningkatkan literasi keuangan,” katanya.

Senada dengan itu, Hexana menjelaskan, konferensi tahunan ketiga IFG ini adalah bentuk komitmen IFG untuk memperkuat industri asuransi agar dapat berkontribusi lebih signifikan pada perekonomian nasional. IFG menggelar acara ini sebagai wadah bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya, untuk berdiskusi serta memberikan solusi dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan terkait pengembangan industri asuransi di Indonesia.

Adapun pada sesi pertama pada konferensi ini mendiskusikan empat sub-topik utama, yaitu dampak risiko makroekonomi terhadap sektor asuransi, tata kelola asuransi, sistem layanan kesehatan, dan tantangan dalam asuransi kesehatan. Pada Sesi kedua, IFG Conference 2024 menyajikan tiga diskusi interaktif yang berfokus pada tantangan regulasi, kapasitas reasuransi dan asuransi pertanian.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk di lingkungan sivitas akademika terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan Perlindungan Konsumen. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi aktivitas keuangan ilegal.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI dan beberapa lembaga keuangan mengadakan aktivitas edukasi literasi keuangan di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ekonomi Trisakti.

Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi.

“Modus penipuan banyak sekali, tidak melihat status mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, banyak yang terkena dan kebobolan, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV dan jangan lupa mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan,” ucap Ronny.

Sivitas akademika juga diajak untuk berkontribusi dalam memerangi kejahatan finansial agar tidak mudah diiming-imingi keuntungan fantastis yang tidak wajar dalam berinvestasi, apalagi bila tidak terdaftar di OJK. Tak kalah penting, mahasiswa juga harus proaktif untuk menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Saat ini melalui Implementasi Perlindungan Konsumen, BNI secara aktif dan berkala selalu memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat untuk berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.

Ronny menjelaskan bahwa BNI fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022) yang segera diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

“Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data bisa diminimalisir,” ujar Ronny saat mengisi seminar Literasi Keuangan di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ronny menjelaskan, BNI terus memberikan edukasi secara masif baik di dalam maupun luar negeri, melalui keberadaan kantor perwakilan di luar negeri, agar masyarakat Indonesia dapat terhindar dari kejahatan cyber yang kini semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Di lingkungan kampus, BNI menghadirkan BNI Digital Banking Cafe sebagai salah satu channel edukasi dan ruang diskusi bagi segenap sivitas akademika dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan.

Di Universitas Trisakti Kampus A sendiri, BNI Digital Banking Cafe hadir sebagai bagian dari konsep Outlet Thematic yang menyediakan akses free wifi dan coffee shop dengan desain ruangan yang berbeda sehingga Nasabah dapat bertransaksi perbankan dengan aman, cepat dan nyaman.

"Saat ini, keberadaan banking hall sebagai layanan sudah digantikan dengan mesin, sehingga keberadaan petugas di Outlet dapat dioptimalisasi untuk area bisnis lainnya,” papar Ronny.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi turut berkunjung langsung ke BNI Banking Cafe yang ada di Universitas Trisakti Kampus A.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis tudingan adanya kerja paksa pada proses hilirisasi nikel di Indonesia. Hal ini ia tegaskan dalam sidang terbuka Promosi Doktor Kajian Stratejik dan Global "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).

"Nggak ada kerja paksa. Di mana kerja paksa? Jangan kita menari di gendang negara orang. Tadi saya katakan bahwa jangan pernah bermimpi negara-negara luar itu suka pada apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks hilirisasi. Mereka ini sudah candu semua terhadap bahan baku kita yang sejarah ratusan tahun dulu terjadi. Jadi kita jangan tercepat dan provokasi dari orang. Mana ada kerja paksa," ujar Bahlil.

Untuk diketahui tudingan adanya praktik kerja paksa di hilirisasi nikel Indonesia dilayangkan oleh Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional, Departemen Perburuhan AS, Thea Lee saat membahas tren peningkatan pekerja anak dan kerja paksa di sektor pertambangan mineral di berbagai negara.

"Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari DRC (Republik Demokrasi Kongo)," kata Lee.