Bisnis.com, MANGUPURA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menanggapi proyeksi harga crude palm oil (CPO) yang disebut masih berada pada level tertinggi pada awal tahun depan.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kondisi tersebut lantaran terjadi shortage kekurangan pasokan minyak nabati lain seperti soybean oil dan sunflower oil yang menyebabkan harga masih tinggi. Sementara, produksi CPO pun masih stagnan.

“Kita menyadari produksi belum bagus, masih stagnan. Kita berharap dengan pemerintah baru ini utamanya untuk pasar segera dipacu utamanya untuk hambatan yang ada di PSR ini bisa segera dihilangkan,” kata Eddy, dikutip (9/11/2024).

Untuk meningkatkan produktivitas CPO maka Gapki mendorong agar target replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat sesuai dengan target pemerintah yang sebelumnya dibidik 180.000 hektar per tahun.

“Mungkin kalau bisa diturunkan sedikit ke 150.000 hektar [tahun depan] kemudian bisa tercapai, tahun depan lagi harus dinaikkan lagi. Tidak ada kata lain, produktivitas harus ditingkatkan dengan replanting itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Executive Director ISTA Mielke Gmbh, Thomas Mielke mengatakan harga CPO tahun depan akan meningkat. Namun, terdapat potensi penyerapan untuk biofuel menurun karena memilih bahan baku selain CPO.

Dia mencontohkan, sejumlah industri biofuel di Amerika Serikat dan Eropa mengalami tekanan terhadap kinerja keuangan. Brazil justru memundurkan mandatori biodiesel lantaran harga terus naik.

“Bila Pemerintah Indonesia memaksakan program B40, maka harga minyak nabati seperti CPO dan soya akan mengalami kenaikan setidaknya 10%-15% untuk memenuhi permintaan bagi sektor pangan maupun lainnya,” ujar Mielke dalam IPOC 2024.

Dalam hal ini, dia menyoroti produktivitas CPO Indonesia yang cenderung stagnan sampai 2026. Apalagi, kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia dalam masa moratorium kendati sebagian sudah memasuki usia replanting yang berakibat pada penurunan yield.

Mielke menilai kondisi kenaikan harga minyak nabati tersebut akan dimanfaatkan oleh produsen canola, rapeseed, dan sunflowers untuk memperluas wilayah.

NUSA DUA - Harga Crude Palm Oil ( CPO ) berpotensi membumbung tinggi pada 2025 seiring kenaikan permintaan berkat industri biofuel di tengah produksi nasional yang cenderung stagnan. Di balik cerahnya prospek harga, terdapat risiko CPO kehilangan pamor sebagai minyak nabati terbaik dengan harga yang rendah.

Executive Director ISTA Mielke Gmbh, Thomas Mielke memporyeksikan harga CPO pada 2025 masih akan mengalami peningkatan. Namun, pihaknya khawatir peluang tersebut justru mendapatkan respons negatif dari para konsumer. Pasalnya, peningkatan harga akan membuat para produsen biofuel enggan menggunakan CPO sebagai bahan baku utama.

Mielke melihat sejumlah industri biofuel di Amerika maupun Eropa mengalami tekanan secara kinerja keuangan. Bahkan Brasil berniat memundurkan program mandatori biodiesel jika harga terus menanjak.

"Bila Pemerintah Indonesia memaksakan program B40 maka harga minyak nabati seperti CPO dan soya akan mengalami kenaikan setidaknya 10%-15% untuk memenuhi permintaan bagi sektor pangan maupun lainnya," ujar Mielke dalam rangkaian acara IPOC 2024, di Nusa Dua, Bali, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Adapun yang menjadi perhatian adalah produktivitas CPO Indonesia yang cenderung stagnan sampai 2026. Mielke menilai kenaikan harga minyak nabati akan dimanfaatkan oleh produsen Canola, Rapeseed, dan Sunflowers untuk memperluas wilayah.

Di sisi lain, kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia tengah mengalami moratorium kendati sebagian sudah memasuki usia replanting yang berakibat pada penurunan yield.

Director Godrej International Ltd, Dorab Mistry memperkirakan harga CPO semester I-2025 bisa menembus level MYR5.000 per ton. Peningkatan harga terjadi seiring menurunnya produksi di Indonesia dan Thailand. Dia menganggap bila tren kenaikan harga CPO terus berlanjut akan berdampak pada level kompetitif dengan minyak nabati lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Managing Director Glenauk Economics, Julian Mc Gill menambahkan saat ini CPO termasuk dalam minyak nabati premium seperti rapeseed. Menurutnya kenaikan harga CPO adalah refleksi dari minimnya ketersediaan di pasar.

"Perlambatan pertumbuhan lahan perkebunan menyebabkan pasokan minyak sawit menjadi stagnan. Lihat, ekspor minyak sawit mencapai puncaknya pada 2019 dan tidak pernah kembali ke level tersebut," jelasnya.

Sebagai informasi, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia pada 2019 mencapai 36,17 juta ton naik 4,2% yoy. Dia khawatir apabila tren kenaikan harga CPO terus berlanjut akan berdampak negatif bagi permintaan kelapa sawit. Dalam catatannya, ekspor soyabean telah mampu melampaui kinerja CPO di posisi 40 juta ton pada 2023.

Sementara, Managing Director Transgraph Nagaraj Meda mulai melihat tanda-tanda penurunan permintaan terhadap CPO dalam dekade terakhir. Minyak kelapa sawit pada 2014 memiliki market share mencapai 45% terhadap pasokan minyak nabati dunia, sedangkan pada 2024 jumlah itu tergerus menjadi 37%.

Sebagai contoh pasar India yang menjadi tujuan ekspor utama CPO, antara 2012-2013 membukukan penyerapan 8,24 juta ton naik tipis pada 2023-2024 di posisi 9 juta ton. Di sisi lain, pada 2012-2013 total ekspor soyabean ke India 1,09 juta ton yang telah naik tiga kali lipat menjadi 3,5 juta ton.

IDXChannel- Pada 2024 Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Tercatat hingga November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

"Peran sawit di Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya," kata Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dalam rilis Sabtu (9/11/2024).

Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” tuturnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengan menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

"Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

NUSA DUA, investor.id–Sejumlah negara importir mulai menyiapkan alternatif substitusi minyak sawit untuk memenuhi permintaan di pasar domestiknya. Contoh, China kemungkinan lebih banyak membeli minyak kedelai ketimbang minyak sawit. Hal itu antara lain karena harga minyak sawit yang diperkirakan tidak lagi murah akibat kekhawatiran penurunan suplai di pasar global.

Dalam diskusi sesi ketiga bertema Palm Oil Industry Prospect: Regional Perspective saat ajang The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Jumat (08/11/2024), terungkap bahwa kekhawatiran akan penurunan suplai minyak sawit di pasar global cenderung meningkat. Hal tersebut telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi atau menyiapkan alternatif guna mencari substitusi minyak sawit.

Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana Pemerintah Indonesia meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit yang salah satunya akibat pungutan ekspor (PE) minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi. Artinya, para importir khawatir suplai minyak sawit Indonesia menjadi tidak menentu.

Akibatnya, prediksi para analis pun menyebutkan, ketergantungan negara-negara importir terbesar sawit, yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia, akan sangat berkurang tahun depan. Situasi itu tentu menjadi early warning bagi negara-negara produsen dan eksportir minyak sawit.

Ryan Chen, Direktur China CNF Business, Oils & Oil Seeds pada Cargil Investments (China), mengatakan, ada kecenderungan pasar China beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. Saat ini, dalam pasar domestik China tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi, harganya bisa berpotensi lebih murah. “Saya kira, dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah,” kata Ryan Chen. Tahun ini, pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah naik pada 2023.

Permintaan minyak sawit China, untuk produk olein dan stearin, diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga. Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati China diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan 17,5% di 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta ton, dibandingkan 4,2 juta ton pada 2023. Pada 2025, impor olein China akan stagnan sekitar 2,3-2,4 juta ton.

Pasar Non-China

Sementara itu, di pasar non-China, terutama India dan Pakistan, permintaan minyak sawit diproyeksikan meningkat. Namun demikian, ada kekhawatiran atas suplai minyak sawit dari Indonesia yang kemungkinan terjadi penurunan dan kebijakan PE yang bisa menaikkan harga.

BV Mehta, Direktur Eksekutif dari The Solvent Extractors’ Association di India, menyebutkan, permintaan minyak nabati akan terus meningkat, tapi produksi domestik tidak bisa menutupi seluruh  permintaan. Konsumsi domestik India sekitar 30 juta ton, hanya sekitar 13 juta ton yang bisa dipenuhi dengan produksi lokal.

India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit. Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO Westbury Group, perusahaan Pakistan, juga mengatakan hal serupa. Apalagi, sekitar 99% pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia, ketergantungan negara itu sangat besar ke Indonesia.

Alphonsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), mengatakan, ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. “Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan minyak nabati di Afrika meningkat terus,” jelas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MANGUPURA — Harga minyak sawit ataucrude palm oil(CPO) diproyeksi masih berada di posisi tinggi, tembus di kisaran RM5.400 per metrik ton pada tiga bulan pertama tahun depan.

Founder/Managing Director Transgraph Consulting Pvt Ltd. Nagaraj Meda mengatakan dalam periode awal tahun baru, harga CPO masih stagnan dan akan turun pada bulan-bulan selanjutnya.

"Kami merasakan bahwa harga pada Maret akan mencapai 5.400 ringgit per metrik ton dalam tiga bulan pertama 2025," kata Meda dalam agenda IPOC 2024, Jumat (8/11/2024).

Secara teknis harga tersebut akan kembali bergantung pada produksi tahun depan. Merujuk harga tersebut, harga CPO Spot Belawan (KPBN) atau harga di Indonesia sebesar Rp17.000–Rp17.500 per kg hingga Februari atau Maret 2025.

Sementara itu, secara teknis pada 2026, harganya diproyeksi dapat menunjukkan potensi kenaikan bahkan hingga ke level RM7.000 per metrik ton.

“Harga CPKO mungkin akan mencapai harga Malaysia pada Februari dan Maret dan kemudian, mungkin mencapai US$1.500 per metrik ton setelah Ramadan,” tuturnya.

Director, Godrej International Ltd Dorab Mistry mengatakan prediksi harga CPO di bursa Malaysia juga dapat mencapai RM5.000 hingga Juni 2025, bahkan bisa lebih tinggi.

“Saya akan mengatakan bisa mencapai atas jangka panjang. Kita harus bersiap-siap untuk harga yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dia juga memperkirakan produksi CPO Indonesia masih mengalami tekanan hingga akhir tahun ini, stagnan cenderung lebih rendah daripada tahun lalu 50 juta ton. Namun, produksi tahun depan disebut akan meningkat.

Sementara itu, harga CPO tercatat menembus rekor tertinggi sebesar RM4.952 per ton pada Kamis, (7/11/2024). Hal ini didorong lonjakan impor CPO oleh India sehingga harga menguat.

NUSA DUA - Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi. Akibatnya, para analis memprediksi ketergantungan negara-negara importir terbesar yang merupakan tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia tahun depan akan berkurang.

Hal itu terungkap dalam diskusi sesi pertama Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/24), yang mengangkat isu prospek industri sawit regional. Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana pemerintah meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit, salah satunya akibat pungutan ekspor minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi.

Diskusi tersebut menampilkan enam pembicara, yakni China CNF Business Director ? Oils & Oilseeds, Cargill Investments (China) Ryan Chen; Direktur Eksekutif The Solvent Extractors' Association of India ?BV Mehta;CEO, Westbury Group ?Abdul Rasheed Jan Mohammad. Kemudian, Chairman, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ?Mohamad Helmy Othman Basha; Soft Commodity Analyst, Bloomberg ?Alvin Tai;National President, National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) ?Alponsus Inyang; dan dimoderatori Dosen Universitas Mgimo, Moskow, Rusia, Alisa Uryupina.

Dalam diskusi tersebut, Ryan Chen mengatakan bahwa ada kecenderungan pasar China akan beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. "Di pasar domestik China sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya berpotensi bisa lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah," kata Ryan Chen.

Menurutnya, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Permintaan minyak sawit China antara lain olein dan stearin diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan dengan 17,5% pada tahun 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta metrik ton, dibandingkan dengan 4,2 juta metrik ton di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2025, impor olein diperkirakan stagnan di kisaran 2,3-2,4 juta metrik ton.

Sementara, di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, meski ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga. Menurut BV Mehta, konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, di mana produksi lokal hanya sekitar 13 juta ton.

"India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit," tambah CEO Westbury Group, Abdul Rasheed Jan Mohammad.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. "Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan di Afrika terus meningkat terus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tercatat menembus rekor tertinggi sebesar 4.952 ringgit per ton kemarin, Kamis (7/11/2024). Analis melihat harga CPO yang tinggi ini dapat menjadi katalis positif bagi emiten CPO.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan penguatan harga CPO saat ini dipengaruhi oleh potensi stok yang menurun akibat musim hujan.

"Di sisi lain, permintaan CPO juga masih tinggi didorong dari adanya penggunaan CPO untuk biodiesel di Indonesia," kata Azis, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, lanjutnya, terdapat lonjakan impor CPO dari India pada Oktober lalu yang membuat harga CPO mengalami penguatan.

Azis melihat faktor-faktor tersebut menjadi katalis positif bagi emiten CPO, mengingat adanya pemotongan levy yang bisa mengurangi biaya.

Adapun, Azis memberikan rekomendasi untuk membeli saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) dengan target harga Rp1.415 per saham.

Sebagai informasi, saham LSIP ditutup menguat hari ini dengan naik 0,40% ke level Rp1.245 per saham. Saham LSIP diperdagangkan pada level Rp1.225-Rp1.260 per saham hari ini.

Saham LSIP telah menguat 39,89% secara year to date atau sejak awal tahun, dan telah menguat 50% sejak tiga bulan terakhir.

Hingga akhir September 2024, LSIP mencatatkan penjualan sebesar Rp2,92 triliun, sama dibandingkan dengan periode 9 bulan 2023. Hal ini terutama karena penurunan volume penjualan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata produk sawit.

Secara operasional, produksi CPO LSIP turun 10% pada periode Januari-September 2024 menjadi 194.000 ton. Sebelumnya, pada periode Januari-September 2023 produksi CPO LSIP adalah sebesar 216.000 ton.

LSIP atau Lonsum mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp803 miliar. Laba bersih ini naik 76% secara tahunan dari Rp458 miliar pada periode yang sama tahun lalu, terutama karena kenaikan laba usaha.

-----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badung, Bali (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah guna mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan, yakni inventarisasi permasalahan dan lahan, pendekatan yang fokus pada pembinaan, serta integrasi data secara nasional.

Sudarsono ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Badung, Bali, Jumat menjelaskan, untuk inventarisasi permasalahan dan lahan bertujuan untuk mengetahui potensi, serta tantangan yang ada di lapangan, sehingga bisa dibuat solusi yang memberikan pemajuan bagi industri sawit dalam negeri.

"Siapa saja ini pemainnya, terus lahannya di mana saja, mari kita inventarisasi semuanya, terus bilang apa masalah yang dihadapi," kata dia.

Selanjutnya, ia mengatakan apabila sudah dilakukan inventarisasi permasalahan serta lahannya, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan yang membina dan merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut.

"Namun apabila melalui pemberian hukuman bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak apa-apa," katanya.

Disampaikannya, pemerintah juga perlu membuat integrasi data terkait sawit Indonesia, mulai dari hasil produksi hingga hal kecil seperti tingkat temperatur setiap perkebunan sawit di Tanah Air, yang bisa diakses oleh para konsumen secara global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton.

Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta dolar AS bagi Indonesia dengan konsumsi domestik tercatat di angka 15.6 juta ton.

"Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekspor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dolar AS,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) memprediksi produksi sepanjang tahun 2024 akan mengalami penurunan. Baik itu terhadap produksi Tandan Buah Segar (TBS) maupun produksi Crude Palm Oil (CPO) jika dibandingkan produksi sepanjang tahun 2023 lalu.
Sebagai gambaran, di tahun 2023 perseroan mencatatkan produksi CPO sebanyak283.650 ton dan TBS sebanyak881.051 ton.
Nopri Pitoy selaku Direktur KeuanganAustindo mengatakan ada beberapa penyebab produksi tahun ini mengalami penurunan.
"Kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah perkebunan, serta penyakit tanaman telah memberikan dampak negatif terhadap produktivitas secara keseluruhan. Karena itu, kami memperkirakan total produksi tahun 2024 akan berada di bawah capaian tahun sebelumnya," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (08/11).

JAKARTA, investor.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut membahas berbagai isu terkini pada sektor sawit.

Di antaranya terkait program peremajaan sawit Rakyat (PSR), dana bagi hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, hingga keamanan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.

“Peran sawit di Sumut sangat besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya. Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni dikutip dari keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Fatoni memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha terkait adanya isu peremajaan, penjarahan, dan perambahan sawit. Bahkan isu tersebut juga telah dibahas oleh pemerintah dengan mencarikan solusi.

Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” ucapnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. PSR Membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengah menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak tahun 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR seluas 25.581 hektare.

Sementara itu, pada tahun 2024 Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Terctatat hingga bulan November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

“Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” katanya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.

BADUNG, KOMPAS.com - Terpilihnya Donald Trump sebagai pemenang gelaran pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 berpotensi membuka peluang baru bagi industri kelapa sawit.

Berbagai pihak meyakini, pada periode kedua kepemimpinannya, Trump akan kembali menerapkan kebijakan tarif atau pungutan masuk yang lebih besar terhadap barang berasal dari China.

Global Soft Commodity Analyst di Bloomberg Intelligence, Alvin Tai mengatakan, salah satu komoditas China yang berpotensi terdampak pungutan tarif lebih tinggi dari AS ialah minyak goreng bekas atau minyak jelantah.

Meskipun belum dapat dipastikan apakah pungutan tarif lebih tinggi itu bakal diterapkan, Alvin menilai, Trump merupakan sosok yang berani untuk mengambil kebijakan "agresif" demi mencapai kepentingannya.

"Tapi saya pikir akan ada keberlanjutan peningkatan tarif pada periode kepemimpinan kali ini," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

"Saya pikir khususnya dengan impor minyak goreng bekas dari China, yang mana saya pikir 60 persen impor minyak jelantah (AS) berasal dari China," sambungnya.

Permintaan AS terhadap minyak jelantah memang tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, menyusul semakin masifnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bauran biodiesel.

Peningkatan itu membuat neraca dagang minyak jelantah AS mengalami defisit sejak 2022, di mana China menjadi pemasok utama komoditas turunan minyak nabati itu.

"Jadi saya pikir itu menjadi area rawan yang dapat mempengaruhi pasokan minyak (AS)," ujar Alvin.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyebutkan, "disrupsi" rantai pasok minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional.

"Ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor minyak goreng bekas ke Amerika Serikat," katanya.

Direktur Eksekutif Oil World Thomas Mielke membenarkan. Trump berkemungkinan besar untuk tidak mendukung keberlanjutan kebijakan biodiesel, sehingga akan berdampak negatif terhadap industri minyak nabati AS.

Selain itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China bakal berdampak terhadap rantai pasok komoditas minyak nabati ke Negeri Paman Sam.

"Dan ini bisa berdampak ke kelapa sawit. Malaysia atau Indonesia sebagai negara produsen terbesar bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini," ucapnya.