Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mienral (Ditjen Gakkum) yang akan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pembentukan Ditjen Gakkum sudah direncanakan sejak lama untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM seperti penambangan ilegal.

Berdasarkan Pasal 24, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelalsanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

"Iya, untuk [memberantas] tambang ilegal dan illegal drilling," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (8/11).

Agus menuturkan dengan adanya Ditjen Gakkum, Kementerian ESDM bisa secara langsung melakukan penindakan hukum di sektor ESDM sehingga bisa lebih cepat dalam penanganannya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola sebelum Ditjen Gakkum ini diresmikan.

Berdasarkan Pasal 25 Perpres 191 Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapal hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Bulan November 2024 sebesar Rp 14.039 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menuturkan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp 105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp 14.144 per liter.

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut:

HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September-14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli-14 Oktober 2024 sebesar Rp 2.473/kg.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada bulan Oktober 2024 ditetapkan sebesar US$ 73,53 per barel. Angka ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 363.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Oktober 2024 tanggal 1 November 2024. ICP Oktober naik dari ICP bulan sebelumnya sebesar US$ 72,54 per barel.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, ICP Oktober telah ditetapkan sebesar US$ 73,53/barel, mengalami kenaikan sebesar US$ 0,99/barel dari bulan sebelumnya sebesar US$ 72,54/barel.

"Penurunan ini selaras dengan kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang dipengaruhi oleh sentimen negatif pasar dunia pasca indikasi serangan balasan Israel ke fasilitas minyak Iran, di mana pimpinan Iran juga disebut akan melakukan balasan apabila serangan dilakukan," jelas Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menambahkan, kenaikan harga minyak ini juga terjadi karena Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Iran, yang berpotensi membatasi ekspor minyak Iran ke China.

Lebih lanjut, faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah Oktober 2024 adalah sentimen positif pasar atas potensi permintaan minyak RRT pasca penurunan suku bunga Bank Sentral. Juga peningkatan GDP RRT pada Triwulan III 2024 menjadi 4,8%, yang menjadi peningkatan pertama dalam sembilan bulan terakhir.

Selain itu, terkait pasokan minyak mentah, menurut publikasi OPEC Oktober 2024 (secondary sources), produksi negara anggota OPEC+ turun hingga 557.000 barel per hari (bph) dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara menurut publikasi IEA Oktober 2024, produksi negara anggota OPEC+ turun hingga 0,53 juta bph dibandingkan bulan sebelumnya.

Faktor selanjutnya, kata Agus, adalah sentimen positif pasar atas pengumuman Departemen Energi AS, yang merencanakan akan mengisi kembali Strategic Petroleum Reserve (SPR) AS untuk penyaluran April sampai Mei 2025 hingga 3 juta barrel.

"Sementara Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas, juga dipengaruhi oleh Crude throughput Taiwan yang mengalami peningkatan 50.000 bph atau mencapai 630.000 bph dari total kapasitas sebesar 1,09 juta bph pada akhir Oktober 2024 dibandingkan akhir September 2024," tutup Agus.

Selengkapnya Perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Oktober 2024 dibandingkan September 2024, sebagai berikut:

- Dated Brent naik sebesar US$ 1,33/bbl dari US$ 74,33/bbl menjadi US$75,66/bbl.

- WTI (Nymex) naik sebesar US$ 2,19/bbl dari US$ 69,37/bbl menjadi US$ 71,56/bbl.

- Brent (ICE) naik sebesar US$ 2,51/bbl dari US$ 72,87/bbl menjadi US$ 75,38/bbl.

- Basket OPEC naik sebesar US$ 1,00/bbl dari US$ 73,59/bbl menjadi US$ 74,59/bbl.

- Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar US$ 0,99/bbl dari US$ 72,54/bbl menjadi US$ 73,53/bbl.

IDXChannel - Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol ditetapkan sebesar Rp14.039 per liter untuk November 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Agus Cahyono Adi mengatakan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp14.144 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Agus di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut: HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan dikali 4,125 kg/L) ditambah 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September sampai 14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli sampai 14 Oktober 2024 sebesar Rp2.473/kg.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

"Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling," ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

"[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi," ucap Agus.

Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menambah angka lifting minyak demi mengurangi impor. Menurut Bahlil, produksi minyak Tanah Air hanya sekitar 600 riby barrel per hari, sementara angka impor tembus 1 juta barrel per hari.

Oleh karena itu lifting minyak menjadi salah satu fokusnya sebagai Menteri ESDM. Bahkan Bahlil mengaku isu lifting menjadi hal yang dipikirkannya saat akan tidur.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," ujar Bahlil usai pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita disini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan turut serta dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada Jumat (8/11).

Bahlil mengungkapkan, ada sejumlah isu penting di bidang energi yang akan dibahas dalam lawatan ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ada beberapa investasi ya. Salah satu di antara yang akan saya bicarakan itu (hilirisasi batubara) dengan beberapa perusahaan China, (kemudian) terkait dengan Petrochina dan beberapa pembicaraan tentang energi baru terbarukan serta Carbon Capture & Storage (CCS)," kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Kamis (7/11).

Sebelumnya, Bahlil menegaskan, hilirisasi batubara tetap menjadi kewajiban khususnya bagi perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Adapun, kegiatan hilirisasi batubara oleh pelaku usaha tidak terbatas pada konversi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi dari pada batubara. Itu diupayakan terus. Kalau hilirisasi wajib. Wajib hilirisasi, tapi tidak mesti DME," tegas Bahlil.

Di sisi lain, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kini tengah memulai pilot proyek konversi batubara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Niko Chandra mengatakan, PTBA bersama Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan kajian tahap awal untuk peningkatan nilai tambah batubara.

"Berdasarkan kajian tersebut, proyek ini dapat memenuhi kelayakan dan potensi pasar. Karena itu, kami melakukan peluncuran perdana (soft launching) pilot project di Kawasan Industri Tanjung Enim pada 15 Juli 2024," ujar Niko kepada Kontan, Kamis (7/11).

Niko menjelaskan, PTBA berkomitmen mendukung hilirisasi batubara dan menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menambahkan, estimasi investasi untuk proyek ini masih dalam tahap kajian. Yang terang, persiapan pilot proyek diperkirakan membutuhkan waktu 2 tahun sampai 2026.

"Pengembangan Artificial Graphite dan Anode Sheet ini masuk ke dalam rencana jangka panjang perusahaan," jelas Niko.

Sementara itu, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih menanti kepastian mitra untuk proyek hilirisasi dua anak usahanya.

Asal tahu saja, BUMI melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia berencana menggarap proyek hilirisasi batubara.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, proyek hilirisasi masih menghadapi beberapa tantangan.

"Perlu diberikan insentif untuk memungkinkan penyelesaian mitra dan membangun daya tarik mereka," ungkap Dileep kepada Kontan, Kamis (7/11).

Dileep memastikan, jika telah mendapatkan kepastian soal mitra maka pihaknya akan mengumumkan lebih detail mengenai proyek hilirisasi yang akan digarap.

Dileep menegaskan, pihaknya memiliki sejumlah opsi meski demikian, BUMI tetap mendorong peningkatan daya tarik proyek untuk dapat menjaring mitra-mitra yang potensial.

Di sisi lain, tantangan yang masih menghambat pengembangan proyek hilirisasi yakni dari sisi keekonomian.

"Ya keekonomian masih jadi tantangan," jelas Dileep.

Dalam pemberitaan Kontan, sebelumnya direncanakan dalam proyek hilirisasi batubara ini, KPC akan memasok kebutuhan batubara untuk proyek gasifikasi di Bengalon sekitar 5 juta ton-6,5 juta ton per tahun dengan kualitas GAR 4.200 kcal per kg. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Sementara itu, PT Arutmin Indonesia semula merencanakan hilirisasi berupa proyek proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun. Belakangan, Arutmin dikabarkan mengubah proyek hilirisasi ini menjadi coal to ammonia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Ditjen ini akan fokus menangani kasus illegal mining dan illegal drilling.

"Iya, untuk itu. Tambang ilegal dan illegal drilling," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Agus, pembentukan Ditjen Gakkum sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Tujuannya adalah membuat tata kelola tambang di Tanah Air menjadi lebih baik.

Dengan begitu diharapkan aktivitas tambang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Agus juga menyebut Ditjen Gakkum bisa menindak aktivitas tambang ilegal secara langsung tanpa melalui koordinasi yang panjang.

"Sehingga jangan sampai kemudian membahayakan masyarakat membahayakan lingkungan. Dan semuanya kan pingin seperti itu. Governance-nya terjaga. Kalau punya Gakkum bisa menindak langsung. Kalau nggak ada kan harus koordinasi agak panjang," jelasnya.

Nantinya akan ada Dirjen yang dipilih melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun struktur di Ditjen Gakkum, termasuk jumlah direktorat dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).