Sebanyak 228 nasabah BTPN Syariah akhirnya mewujudkan impian mereka untuk berangkat umrah. Program ini resmi dilepas dalam seremoni di Jakarta oleh manajemen BTPN Syariah, menandai komitmen bank syariah tersebut untuk terus mendukung masyarakat inklusi.

Keberangkatan kali ini menonjolkan nasabah satu sentra yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dan kompak satu sama lain. Program ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi ribuan sentra lain di seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah, dengan usaha kerja keras ibu-ibu selama ini, serta kedisiplinan dan upaya saling bantu satu sama lain di sentra, membuat impian untuk ke Tanah Suci terwujud. Semoga ibadah umrah ibu-ibu semua lancar dan mabrur," ujar Mulya Effendi Siregar, Komisaris BTPN Syariah, Selasa (15/10/2024).

Para ibu-ibu nasabah yang berangkat berasal dari berbagai daerah, seperti Pekanbaru, Sidoarjo, Purwakarta, hingga Palembang.

Salah satu nasabah, Suparti dari Sentra Bordis Melati, Malang, tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. “Rasanya masih seperti mimpi, akhirnya hari ini tiba juga berangkat umrah bareng teman-teman di sentra saya. Masih belum menyangka yang biasanya kami duduk bersama di rumah untuk kumpulan, nanti kami bisa duduk bersama di depan Ka’bah, bahagianya tak terkira,” ujarnya penuh haru.

Program umrah gratis ini tidak hanya disambut baik oleh para nasabah, tetapi juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, menyampaikan rasa bangganya atas keberangkatan sembilan warga dari wilayahnya. "Kami sangat bersyukur, terima kasih kepada BTPN Syariah yang telah melakukan program umrah gratis untuk masyarakat kami dan semoga ke depannya BTPN Syariah semakin sukses," katanya.

Ainul Yaqin, Corporate & Marketing Communication Head BTPN Syariah, menjelaskan bahwa keberangkatan para nasabah ini merupakan wujud dari implementasi empat perilaku unggul yang diterapkan di BTPN Syariah, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu (BDKS). Menurutnya, kumpulan nasabah menjadi kunci utama dalam membangun perilaku tersebut, yang akhirnya mampu mengantarkan mereka mewujudkan mimpi, seperti berangkat umrah.

"BTPN Syariah fokus membangun empat perilaku unggul, yakni BDKS, agar dapat menghadapi berbagai situasi dan mencapai impian nasabah, serta kumpulan menjadi kunci untuk membangun semangat empat perilaku unggul tersebut," tegas Ainul.

Sejak 2019, BTPN Syariah telah memberangkatkan 659 nasabah melalui program umrah gratis satu pesawat. Program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memotivasi lebih banyak nasabah untuk terus berdisiplin dan bekerja keras dalam menggapai impian mereka.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo mengatakan dunia marah akibat RI menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Bahkan beberapa perusahaan tutup imbas kebijakan tersebut.

"Copper concentrate ini kita ekspor ada ke Jepang, ada ke Spanyol. Jadi dengan ditutupnya keran ekspor ini, kemarin yang di Spanyol pun sudah mulai marah-marah sama kita. Artinya pabriknya mereka akan tutup," ujar Dilo di Sarinah Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dikabarkan beberapa perusahaan dunia kini mencari bahan baku konsentrat tembaga dari negara lain seperti Kanada. Dilo melanjutkan bahwa saat ini serapan lokal konsentrat tembaga RI sudah datang dari dua perusahaan diantaranya, Indonesia Battery Corporation (IBC).

”Yang terakhir kemarin kita baru tandatangan MOU melalui IBC untuk bekerjasama membangun copper foil. Itu nyerap copper cathode, jadi coppercathode-nya nanti dibuatin jadi copperfoil. Sudah ada dua kapasitasnya, yang sebelumnya, report juga, sudah tanda tangan 200 ribu sama 100 ribu (jadi) 300 ribu (ton),” lanjut Dilo.

Dilo melanjutkan bahwa serapan 300 ribu ton copper cathode atau katoda tembaga dalam negeri itu bakal menyerap investasi sekitar hampir USD1,5-2 miliar dolar.

Saat ini pihaknya juga telah mengadvokasi ke Pemerintah agar komponen tembaga yang terdapat dalam produk elektronik luar negeri juga dapat diproduksi dalam negeri.

"Kita harus juga memproteksi pasar dalam negeri. Teman-teman, kalau beli AC sudah sama pipa tembaganya ya? Itu artinya diimpor. Diimpor dengan tidak bayar bayar masuk. Nah ini kita sudah memberikan advokasi bahwa untuk membuat turbing-turbing untuk AC apa segala macam seharusnya bisa dilakukan oleh industriawan dalam negeri," ucap Dilo.

Dengan adanya pelarangan ekspor konsentrat tembaga dan adanya proses hilirisasi diketahui juga saat ini harga dunia melambung tinggi untuk produk tersebut.

London Metal Exchange (LME) mencatat terdapat defisit gap cukup tinggi dari sisi suplai untuk konsentrat tembaga.

"Bahkan kalau gap demand supply ini terus defisit, ini harga copper yang sekarang USD9.500 (per Ton) mungkin bisa tembus USD10.000 (per Ton). Jadi memang demand-nya sekarang lagi besar, supply-nya terbatas," tutp Dilo.

Sivali Cloud Technology, perusahaan di sektor komputasi awan, resmi ditunjuk sebagai distributor utama Trilio di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat solusi perlindungan data yang semakin dibutuhkan di tengah ancaman siber dan ransomware yang kian meningkat. Trilio, perusahaan solusi backup, pemulihan bencana, dan pemulihan dari serangan ransomware, akan bekerja sama dengan Sivali untuk mempercepat adopsi teknologi perlindungan data di Indonesia.

Kerja sama strategis ini memungkinkan Trilio untuk melayani kebutuhan DevOps, ITOps, dan penyedia layanan lokal dengan solusi multi-cluster untuk Kubernetes, KubeVirt, dan OpenStack. "Kami percaya bahwa kerja sama dengan Trilio akan membawa dampak positif signifikan bagi ekosistem teknologi cloud di Indonesia. Trilio menawarkan solusi yang tak tertandingi dalam hal keamanan dan pemulihan data, dan kami bangga dapat menjadi mitra utama mereka di Indonesia," ujar Wong Sui Jan, Direktur Utama Sivali Cloud Technology.

Kemitraan ini juga sejalan dengan visi Trilio untuk menghadirkan perlindungan data yang tangguh dan efektif. CEO Trilio, David Safaii, menyambut positif kemitraan ini, “Kami sangat senang bermitra dengan Sivali Cloud Technology. Kemampuan dan dedikasi Sivali dalam menyediakan layanan cloud yang andal menjadikan mereka mitra ideal bagi kami untuk mengembangkan pasar di Indonesia.”

Dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi perlindungan data yang cerdas, kolaborasi ini diharapkan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang di Indonesia, terutama di tengah ancaman serangan ransomware yang kian canggih.

Sivali Cloud Technology juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi digital melalui layanan cloud yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan.

Selain memperluas portofolio layanan Sivali, kerja sama ini akan meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan lokal akan pentingnya backup dan pemulihan data dalam infrastruktur cloud modern. Wong Sui Jan menambahkan, "Sivali dan Trilio berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan data di kalangan perusahaan dan organisasi lokal."

Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan teknologi cloud di Indonesia, menghadirkan solusi yang tangguh dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan siber di era digital.

PT Sinergi Dinamis Konsultindo (SDK) gelar Seminar Sosialisasi Core Tax Administration System di Jakarta (15/10). Seminar yang digelar dalam rangka merayakan HUT ke 3 SDK ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan para klien sekaligus memberikan informasi serta pelatihan terkait implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System.

Mengusung tema ‘New Tax Era 2025: Synergy in Simplifying Tax Administration with CoreTax System’, seminar ini menyoroti peran Core Tax Administration System dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Sosialisasi ini menjadi momen penting dalam memperkenalkan sistem baru secara menyeluruh.

Dikatakan oleh Vinanda Langgeng Kencana, Direktur PT Sinergi Dinamis Konsultindo, latar belakang lahirnya Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam APBN, dengan kontribusi sebesar 73 % pada 2019. Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga.

Ditambahkanya, Saat ini, SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang telah berusia lebih dari 15 tahun dianggap tidak lagi memadai untuk mendukung bisnis perpajakan modern. Ketidakmampuan sistem lama untuk di-upgrade serta kebutuhan akan integrasi sistem yang lebih baik memicu pemerintah untuk beralih ke Core Tax Administration System. Sistem baru ini akan memberikan landasan bagi reformasi fundamental administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Seminar ini mencakup pembahasan tentang berbagai aspek teknis dari implementasi Core Tax Administration System serta kolaborasi antara sektor publik dan privat untuk memastikan kepatuhan dan transparansi perpajakan di Indonesia. Selain sesi seminar dan diskusi, acara ini juga menghadirkan Core Tax Application Showcase yang memperkenalkan solusi teknologi terkini untuk administrasi perpajakan. Acara akan ditutup dengan sesi Networking, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan dan menjalin kerja sama, serta hiburan musik sebagai penutup.

Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional menghadapi ancaman serius dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) 28 tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan ini dinilai oleh sejumlah pihak akan mematikan keberlangsungan sektor tembakau yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bagi jutaan pekerja.

Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menegaskan bahwa regulasi tersebut akan berdampak signifikan terhadap IHT dan tenaga kerja di sektor tersebut.

"Ada kurang lebih 226 ribu tenaga kerja anggota organisasi dari industri terkait yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut," ujar Sudarto.

Ia juga menyoroti tidak adanya keterlibatan RTMM-SPSI dalam pembahasan aturan tembakau tersebut, meskipun tembakau merupakan produk legal yang diakui negara dan telah memberikan kontribusi besar pada pendapatan nasional. "Kami meminta Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan produk tembakau dari RPP Kesehatan karena hal ini mengkhianati amanah UU Kesehatan," tambahnya.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memperkirakan dampak ekonomi dari kebijakan ini bisa mencapai Rp308 triliun, atau setara 1,5% dari PDB. Ia juga memperkirakan penerimaan pajak yang hilang bisa mencapai Rp160,6 triliun, setara dengan 7% dari total penerimaan pajak nasional.

"Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor IHT dan produk turunannya, atau 1,6% dari total penduduk yang bekerja," ujar Tauhid.

Tauhid mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi terhadap PP 28/2024 dan membatalkan RPMK terkait, terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Ia juga mendorong adanya dialog antara kementerian dan lembaga terkait, mengingat ekosistem IHT di Indonesia sangat kompleks dan berbeda dengan negara-negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Dengan ancaman serius terhadap industri tembakau ini, pemerintah diharapkan dapat mencari alternatif penerimaan negara yang hilang dan menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi para tenaga kerja yang terdampak.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selalu menjadi prioritas utama PLN Icon Plus dalam menjalankan setiap aspek operasional dan seluruh lini bisnis. Dengan komitmen kuat, PLN Icon Plus dinilai berhasil dalam mengimplementasikan aspek K3 dengan baik dan benar serta berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan raihan 4 penghargaan dalam ajang Indonesia QHSE for Business Sustainability Awards (IQSA) 2024 yang diselenggarakan Business Asia Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta.

IQSA 2024 adalah sebuah ajang penghargaan yang berfokus pada bidang Quality, Safety, Health, dan Environment (QHSE) di berbagai sektor industri di Indonesia. Melalui ajang penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong para pelaku industri untuk mengimplementasikan aspek QHSE secara baik, benar, dan berkelanjutan demi terciptanya operasional yang ekselen di perusahaan. Dalam skala yang lebih luas, akan menumbuhkan awareness dan budaya K3 di Indonesia.

Lebih dari 400 perusahaan di seluruh Indonesia telah mengikuti proses penilaian oleh Tim Penilai dan Dewan Juri IQSA. Dari penilaian tersebut, PLN Icon Plus ditetapkan sebagai pemenang penghargaan IQSA untuk kategori The Best Company Concerned QHSE, The Best QHSE Digital Transformation, dan The Best Safety Induction.

Selain ketiga penghargaan tersebut, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus, Daru Tri Tjahjono mendapat anugerah The Best Director QHSE Excellent atas dedikasinya dalam upaya menegakkan aspek QHSE (Quality, Safety, Health, and Environment) dan kemajuan QHSE di perusahaan. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Jaringan dan Infrastruktur PLN Icon Plus, Doni Aris Setiawan yang mewakili PLN Icon Plus. Turut hadir dalam kesemptan ini Manager Keselamatan Kesehatan Kerja Keamanan dan Lingkungan (K3KL) PLN Icon Plus, Barmanto.

“K3 menjadi aspek tak terpisahkan dalam setiap proses kerja yang berlangsung di PLN Icon Plus. Komitmen ini, tidak hanya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja, terutama tim lapangan. Namun, juga memastikan bahwa layanan yang kami berikan bukan hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman dan nyaman bagi pelanggan, maupun masyarakat luas,” ujar Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus, Daru Tri Tjahjono.

PLN Icon Plus meyakini penerapan aspek QHSE secara baik dan benar serta berkelanjutan akan mendorong terwujudnya operasional yang ekselen serta budaya K3 yang mengakar kuat di perusahaan. Hal ini, tentu saja akan memberikan kontribusi positif terhadap hadirnya layanan telekomunikasi yang lebih baik, andal, dan inovatif bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, mengatakan, “Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen PLN Icon Plus dalam mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap lini operasional. Implementasi QHSE yang berkelanjutan dan inovatif tidak hanya menjamin keselamatan para pekerja, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang kami berikan kepada pelanggan terus berjalan dengan andal dan aman. Kami akan terus meningkatkan standar ini agar dapat berkontribusi lebih besar bagi kemajuan industri dan kesejahteraan masyarakat secara luas.”

Dengan pencapaian luar biasa dalam ajang IQSA 2024, PLN Icon Plus sekali lagi membuktikan komitmen dalam mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek operasional. Seluruh penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi pengakuan atas kinerja yang solid, tetapi juga mempertegas peran penting perusahaan dalam mendorong budaya K3 yang lebih kuat di sektor industri Indonesia.

PLN Icon Plus akan terus berupaya menjaga standar tertinggi dalam aspek K3 dan QHSE, guna memberikan layanan yang lebih aman, andal, dan berkualitas kepada masyarakat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmen untuk menampung aspirasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kemasan rokok polos tanpa merek. Dalam pernyataannya, Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih menyampaikan komitmennya untuk melibatkan berbagai pihak yang terdampak, terutama para buruh, dalam proses penyusunan kebijakan tersebut ke depannya.

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan, Benget menegaskan hal ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata yang akan diwujudkan. Melalui kerja sama yang erat dengan pemangku kepentingan, pihaknya akan memastikan bahwa RPMK disusun dengan memperhatikan berbagai masukan dari lapangan. Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi mereka yang terkena dampak langsung.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu pekerja dan buruh dalam penyusunan RPMK. Karena kami melihat buruh ikut terdampak, kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," ujar dia saat menerima audiensi ribuan aksi massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI).

Sebelumnya, ribuan buruh dan pekerja tembakau dari berbagai daerah yang tergabung dalam serikat FSP RTMM SPSI melakukan unjuk rasa di Kemenkes untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sekaligus membatalkan aturan turunannya, yakni RPMK Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mensyaratkan dihilangkannya logo, warna, ataupun fitur pembeda lainnya pada kemasan rokok.

Para buruh menegaskan bahwa kedua beleid itu sangat membebani para pekerja dan telah menyebabkan banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Para buruh dan pekerja mendesak agar pemerintah tidak membuat regulasi yang semakin menyulitkan para buruh di tengah situasi pelik saat ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI Sudarto AS mengungkapkan bahwa aksi penyampaian pendapat ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal-pasal restriktif inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui PP 28/2024 maupun RPMK.

Langkah untuk turun ke jalan ini bagi Sudarto merupakan imbas dari upaya para pekerja dan buruh tembakau yang telah berulang kali mengirimkan surat dan mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun tidak mendapatkan respons. Upaya untuk berdialog yang telah diajukan sejak lama tidak pernah mendapatkan tanggapan, meski pihaknya berharap adanya komunikasi terbuka dengan Kemenkes.

Karena ketidakmampuan untuk berkomunikasi melalui jalur resmi, Sudarto bersama ribuan buruh dan pekerja tembakau yang tergabung dalam RTMM SPSI akhirnya turun ke jalansebagai bentuk protes atas kurangnya tanggapan dari pemerintah.

“Kami sudah berkali-kali mengirim surat, mencoba audiensi, bahkan meminta pemerintah untuk berdialog, tapi semuanya tidak direspons. Karena itu, kami akhirnya memutuskan untuk turun ke Jakarta,” ujar Sudarto.

Meski telah mendapat komitmen dari Kemenkes untuk melibatkan buruh, Sudarto tetap akan mengawasi perkembangan dari perumusan beleid tersebut. Berdasarkan hasil audiensi dengan Kemenkes di tengah-tengah aksi, Sudarto mendapatkan informasi bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek sendiri merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri.

Sementara itu terkait dengan aturan zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau dalam PP 28/2024 nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut. "Kami akan tetap mengawasi dan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya," pungkasnya.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, PT Midi Utama Indonesia Tbk mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual produknya di gerai-gerai Alfamidi. Memanfaatkan jaringan gerai nasional, lebih dari 500 produk UMKM telah dipasarkan di seluruh gerai Alfamidi.

Corporate Communication Alfamidi Retriantina Marhendra mengatakan semua produk yang dipasarkan telah melalui proses kurasi. Alfamidi menyeleksi produk-produk UMKM yang berkualitas dan inovasi menarik. Berbagai macam jenis produk tersedia di Alfamidi meliputi makanan ringan tradisional, minuman herbal, bumbu masak, buah dan sayur segar.

“Kualitas, rasa, legalitas dokumen, dan kemasan adalah poin-poin yang terdapat dalam penyeleksian. Dengan hadirnya produk UMKM di Alfamidi, kami ingin memperkenalkan keberagaman dan kualitas produk lokal kepada masyarakat. Alfamidi percaya bahwa produk lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar nasional,” katanya.

Penjualan produk UMKM di gerai Alfamidi mengalami kenaikan sekitar 65% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2023 terdapat sekitar 300 produk. Pada tahun 2024, jumlah produk UMKM yang tersedia di Alfamidi meningkat menjadi lebih dari 587 produk. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Alfamidi dalam mendukung produk lokal dan menyediakan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

Selain itu, Alfamidi juga membuka mekanisme sewa tempat usaha/tenant di gerai yang ditujukan bagi para pelaku UMKM untuk dapat berjualan di lingkungan gerai. Terdapat lebih dari 2.800 tenant UMKM dan 250 jenis usaha baik kuliner maupun non kuliner telah bermitra menjalin kerja sama dengan membuka tempat usaha di halaman gerai Alfamidi.

Lebih lanjut Retriantina mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan Alfamidi terhadap produk-produk lokal dalam memperkuat ekonomi komunitas UMKM.

“Dengan kita memberikan wadah ini harapannya dapat membantu para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya dan menjangkau lebih banyak konsumen," tutupnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyiapkan implementasi transaksi Intraday Short Selling (IDSS), yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada likuiditas pasar dan mekanisme penentuan harga wajar (fair price discovery).

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, mengatakan implementasi ini merupakan bagian dari strategi BEI untuk menerapkan common practice di Bursa regional sekaligus memberikan kesempatan lebih bagi pelaku pasar untuk memanfaatkan volatilitas harga.

Menurutnya, IDSS jenis transaksi short selling yang harus diselesaikan pada Hari Bursa yang sama. Dalam transaksi short selling, investor menjual Efek yang sebenarnya belum dimiliki dengan harapan harga akan turun, sehingga Efek dapat dibeli kembali di harga yang lebih rendah untuk memperoleh keuntungan.

"Intraday Short Selling memungkinkan pelaku pasar untuk lebih efisien dalam mengambil posisi tanpa perlu menggunakan mekanisme pinjam-meminjam Efek (PME). Ini membuat proses penyelesaian menjadi lebih cepat dan mudah,” ujar Jeffrey dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, (14/10/2024).

Jeffrey mengatakan, perbedaan dasar antara IDSS dan short selling reguler terletak pada penyelesaian posisi. Jika dalam short selling reguler, penyelesaian posisi bisa dilakukan lebih dari satu Hari Bursa dan membutuhkan Pinjam Meminjam Efek untuk penyelesaian transaksi di T+2, dalam IDSS, posisi short harus diselesaikan pada hari yang sama agar tidak menimbulkan kewajiban serah pada T+2.

“Selain menawarkan efisiensi, BEI melihat IDSS sebagai sarana untuk meningkatkan likuiditas pasar dan membantu pelaku pasar mendapatkan keuntungan saat kondisi pasar sedang bearish,” ucapnya.

Kemudian, IDSS memberikan kesempatan bagi investor untuk bertransaksi dua arah, yang tidak hanya meningkatkan likuiditas tetapi juga membantu mencegah terbentuknya bubble akibat kenaikan harga yang tidak wajar.

“implementasi IDSS juga diharapkan dapat mengurangi bid-ask spread di pasar, yang pada akhirnya memberikan kenyamanan lebih bagi investor dalam bertransaksi. Implementasi IDSS merupakan salah satu cara BEI untuk memperkuat perannya dalam menyediakan pasar yang wajar, teratur, dan efisien," ujar Jeffrey.

Lanjutnya, sejauh ini IDSS masih dalam tahap persiapan untuk implementasi IDSS sudah berjalan sejak BEI memberlakukan Peraturan Nomor Peraturan II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling dan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau Short Selling pada tanggal 3 Oktober 2024.

“BEI juga telah menyiapkan skema manajemen risiko untuk transaksi short selling. Adapun pembatasan-pembatasan atas transaksi short selling ini akan segera BEI rilis untuk memberikan waktu kepada calon AB Short Selling menyesuaikan manajemen risikonya,” imbuhnya.

Selain itu, BEI juga telah menindaklanjuti concern dari investor syariah terkait rencana penerapan IDSS dengan cara tidak memasukan saham syariah dalam daftar efek yang dapat ditransaksikan secara short selling.

Harapannya, dengan dipisahkannya efek syariah dalam daftar short selling dapat meningkatkan kepercayaan investor syariah dalam berinvestasi sesuai dengan strategi masing-masing.

“Saat ini Bursa akan fokus pada tahapan implementasi short selling di BEI sembari melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk kebutuhan continous improvement,” pungkasnya

PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha BUMN PT PP (Persero) Tbk (PTPP), menggandeng PT Greenwoods Jateng Development untuk pengembangan proyek hunian di Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan term sheet yang menjadi langkah penting bagi kedua perusahaan dalam memperluas portofolio properti.

Proyek ini akan mencakup pembangunan rumah tapak (landed house) di atas lahan seluas 13,9 hektar. Rencananya, proyek tersebut akan dibagi menjadi lima cluster dan dikembangkan secara bertahap hingga 2031. Penjualan unit di setiap cluster ditargetkan habis sebelum seluruh proyek rampung.

"Kami sangat antusias bekerjasama dengan Greenwoods. Kerja sama ini akan diwujudkan dengan pengembangan hunian di area Jawa Tengah, yang merupakan wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi," ungkap Dyah Rahadyannie, Direktur Pengelolaan Bisnis dan HC PPRO, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

"Ekspansi bisnis ini tidak hanya memperluas portofolio PPRO tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif," tambahnya.

Greenwoods, yang telah mengembangkan lebih dari 60 proyek properti di Indonesia, Australia, dan Jepang, turut menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi ini.

"Kolaborasi ini sejalan dengan strategi jangka panjang kami untuk menghadirkan hunian berkualitas tinggi, terutama menjawab demand terhadap landed house di wilayah Semarang," ujar Arie Nugroho, Head of Corporate Investment Greenwoods.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan hunian berkualitas dengan konsep harmonis, inovatif, dan berkelanjutan. Setiap unit hunian dirancang untuk mendukung gaya hidup modern dan selaras dengan visi PPRO dalam menghadirkan hunian masa depan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan kerjasama strategis ini, PPRO dan Greenwoods optimistis proyek hunian tersebut akan mendapat sambutan positif dari pasar, memperkuat posisi mereka di sektor properti, dan berkontribusi terhadap pengembangan kawasan Semarang sebagai destinasi hunian yang diminati.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengumumkan peluncuran Reksa Dana Saham Syariah USD, Batavia India Sharia Equity USD (BISEU). Produk investasi ini merupakan hasil kerja sama BCA dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) selaku manajer investasi.

BCA merupakan salah satu agen penjual yang pertama kali meluncurkan Reksa Dana BISEU dengan NAV USD1. Reksa Dana offshore dengan mata uang USD ini, berfokus pada investasi di kawasan India dan dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Direktur BCA Haryanto Budiman mengatakan, “Peluncuran Reksa Dana BISEU memberikan peluang bagi nasabah BCA untuk dapat melakukan diversifikasi investasi secara geografi dengan berinvestasi di India, yang merupakan salah satu negara emerging market (EM) dengan weighting terbesar kedua di MSCI EM, dengan tetap berpegang pada prinsip Syariah. Produk ini merupakan bukti komitmen BCA untuk terus berinovasi dan menyediakan ragam produk investasi bagi nasabah setia BCA dan masyarakat pada umumnya.”

BCA menyadari minat investasi masyarakat yang terus meningkat, tecermin dari pertumbuhan dana kelolaan wealth management BCA, yang tumbuh lebih dari 35% secara YoY per September 2024.

“Reksa Dana BISEU memberikan akses investasi yang baru dan berbeda bagi nasabah di pasar saham India. Dengan menggandeng Penasehat Teknis yang berpengalaman pada pasar India, yakni Invesco Ltd., kami yakin portofolio nasabah akan menjadi semakin lengkap dan kuat, karena adanya eksposur pada perekonomian India yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dan konsisten. Terutama pada sektor teknologi, konsumsi, dan manufaktur yang sedang berkembang baik di India”, tutur Presiden Direktur BPAM, Lilis Setiadi.

Bagi nasabah BCA yang ingin melakukan transaksi pembelian Reksa Dana BISEU, dapat membelinya dengan minimum subscription mulai dari USD10.000. Untuk nasabah yang belum pernah transaksi Reksa Dana USD, pembelian pertama harus dilakukan di kantor Cabang BCA yang melayani investasi Reksa Dana. Untuk pembelian selanjutnya, nasabah juga dapat melakukan pembelian melalui fitur Welma di aplikasi myBCA.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) meraih kontrak baru senilai Rp117 miliar dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kontrak tersebut diperoleh melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat untuk Proyek Pembangunan Universitas Persatuan Islam (UNIPI) PERSIS Bandung yang berlokasi di Desa Margaasih, Kabupaten Bandung.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di UNIPI, menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas administrasi serta akademik mahasiswa.

Dari WSBP, Direktur Operasional Itung Prasaja dan Direktur Utama FX Purbayu Ratsunu turut hadir, sementara dari PUPR hadir Subandi, PPK Prasarana Strategis, dan Muhammad Iqbal Perkasa, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Jawa Barat.

“Kami selaku penyedia jasa konstruksi pembangunan proyek ini akan berkomitmen penuh dalam memastikan pekerjaan dijalankan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang diberikan, serta dapat menghasilkan bangunan dengan mutu terbaik,” ungkap Fandy Dewanto, Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP.

Sebagai kontraktor utama, WSBP bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan yang mencakup struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, infrastruktur, hingga lansekap. Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

"Strategi sebagai One Stop Solution ini kami canangkan untuk memberikan value terbaik bagi pelanggan kami. Seiring dengan hal tersebut, kami juga senantiasa menghadirkan inovasi yang meningkatkan efisiensi bagi pelanggan kami," tambah Fandy.

Proyek ini memperkuat posisi WSBP di sektor pendidikan, menambah daftar panjang proyek prestisius yang telah digarap perusahaan. Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan manajemen risiko yang terukur, WSBP berkomitmen untuk menyelesaikan setiap proyek secara efektif dan efisien, guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional secara berkelanjutan.