Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah hingga kini masih belum membentuk lembaga khusus perlindungan data pribadi (PDP).

Padahal, pembentukan lembaga ini menjadi amanat UU PDP dan pemerintah punya batas waktu hingga 18 Oktober 2024 untuk segera menghadirkan institusi baru ini.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir mengatakan regulasi untuk payung hukum pembentukan lembaga PDP masih dalam proses.

"Aturan turunanya dari UU PDP masih proses," jelas Hokky pada media di Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Hokky menerangkan ada dua regulasi yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan lembaga PDP, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Walau begitu, Hokky menegaskan lembaga ini nantinya tidak akan berada dibawah naungan Kemenkominfo melainkan di Kementerian PANRB.

"Bukan lagi di kami tapi PANRB kalau tidak salah," urainya.

Diketahui, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024.

Sebelum itu, paling tidak ada dua kebijakan turunan yang harus disiapkan, salah satunya menyangkut pembentukan lembaga perlindungan data pribadi melalui peraturan presiden (perpres), sebagaimana diatur pada Pasal 58 UU PDP.

Dalam UU PDP, lembaga PDP mempunyai kewenangan yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, lembaga PDP tidak saja harus kuat dan independen, melainkan juga kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

Berbeda dengan lembaga independen lain yang pimpinannya biasanya dilakukan dengan seleksi dan melalui fit and proper test di DPR, lembaga PDP sepenuhnya menjadi ranah eksekutif.

Pemerintah mempunyai kebebasan untuk mendesain kelembagaan dan model kepemimpinan. Bisa lembaga nonstruktural (LNS) ataupun lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

Meski demikian, lembaga PDP harus berfungsi memastikan pelindungan data pribadi serta kepatuhan pengendali dan pemroses data, baik lembaga privat maupun publik, terhadap hukum pelindungan data.

JAKARTA, Investor.id - Solusi perlindungan data di Indonesia terus diperkuat dengan berbagai langkah strategis  pemerintah, instansi, kalangan swasta dan perusahaan teknologi informasi, termasuk oleh perusahaan komputasi awan terkemuka, Sivali Cloud Technology.

Terbaru, Sivali resmi ditunjuk sebagai distributor utama Trilio,  pelopor dalam solusi backup, pemulihan bencana, pemulihan dari serangan ransomware, migrasi, dan mobilitas. Kemitraan ini diharapkan dapat mengakselerasi adopsi teknologi perlindungan data multi-cluster untuk Kubernetes, KubeVirt, dan OpenStack di Indonesia.

Dengan kolaborasi ini Trilio kini siap melayani kebutuhan DevOps, ITOps, dan penyedia layanan di Tanah Air. Dengan dukungan dari Sivali Cloud Technology, solusi Trilio diharapkan mampu memberikan perlindungan data yang cerdas dan efisien bagi berbagai sektor industri di Indonesia.

Direktur Utama Sivali Cloud Technology Wong Sui Jan optimistis langkah ini bakal memacu teknologi komputasi awan. Kerja sama dengan Trilio akan membawa dampak positif signifikan bagi ekosistem teknologi cloud di Indonesia.

“Trilio menawarkan solusi yang tak tertandingi dalam hal keamanan dan pemulihan data, dan kami bangga dapat menjadi mitra utama mereka di Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sejalan dengan visi Trilio untuk menghadirkan perlindungan data yang tangguh, dia menerangkan, kemitraan ini juga menekankan pentingnya strategi backup dan pemulihan yang efektif bagi perusahaan yang mengoperasikan infrastruktur cloud modern.

“Kami sangat senang bermitra dengan Sivali Cloud Technology. Kemampuan dan dedikasi Sivali dalam menyediakan layanan cloud yang andal menjadikan mereka mitra ideal bagi kami untuk mengembangkan pasar di Indonesia,” kata CEO Trilio, David Safaii.

Keberadaan Sivali Cloud Technology sebagai distributor Trilio di Indonesia tidak hanya memperluas portofolio layanan mereka tetapi juga memperkuat komitmen dalam menghadirkan solusi inovatif dan terpercaya.

Terlebih, Sivali telah dikenal sebagai perusahaan distributor produk teknologi informasi yang berfokus pada komputasi awan dan teknologi cloud-native di Indonesia yang terus  berdedikasinya mendukung transformasi digital di Indonesia melalui layanan yang berkualitas dan berorientasi pada pelanggan.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi perlindungan data yang efisien, kemitraan ini diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, serta mendorong pertumbuhan teknologi cloud di Indonesia.

"Selain itu, Sivali dan Trilio berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan data di kalangan perusahaan dan organisasi lokal," kata Wong Sui Jan.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sivali Cloud Technology, perusahaan di sektor komputasi awan, resmi ditunjuk sebagai distributor utama Trilio di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat solusi perlindungan data yang semakin dibutuhkan di tengah ancaman siber dan ransomware yang kian meningkat. Trilio, perusahaan solusi backup, pemulihan bencana, dan pemulihan dari serangan ransomware, akan bekerja sama dengan Sivali untuk mempercepat adopsi teknologi perlindungan data di Indonesia.

Kerja sama strategis ini memungkinkan Trilio untuk melayani kebutuhan DevOps, ITOps, dan penyedia layanan lokal dengan solusi multi-cluster untuk Kubernetes, KubeVirt, dan OpenStack. "Kami percaya bahwa kerja sama dengan Trilio akan membawa dampak positif signifikan bagi ekosistem teknologi cloud di Indonesia. Trilio menawarkan solusi yang tak tertandingi dalam hal keamanan dan pemulihan data, dan kami bangga dapat menjadi mitra utama mereka di Indonesia," ujar Wong Sui Jan, Direktur Utama Sivali Cloud Technology.

Kemitraan ini juga sejalan dengan visi Trilio untuk menghadirkan perlindungan data yang tangguh dan efektif. CEO Trilio, David Safaii, menyambut positif kemitraan ini, “Kami sangat senang bermitra dengan Sivali Cloud Technology. Kemampuan dan dedikasi Sivali dalam menyediakan layanan cloud yang andal menjadikan mereka mitra ideal bagi kami untuk mengembangkan pasar di Indonesia.”

Dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi perlindungan data yang cerdas, kolaborasi ini diharapkan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang di Indonesia, terutama di tengah ancaman serangan ransomware yang kian canggih.

Sivali Cloud Technology juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi digital melalui layanan cloud yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan.

Selain memperluas portofolio layanan Sivali, kerja sama ini akan meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan lokal akan pentingnya backup dan pemulihan data dalam infrastruktur cloud modern. Wong Sui Jan menambahkan, "Sivali dan Trilio berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan data di kalangan perusahaan dan organisasi lokal."

Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan teknologi cloud di Indonesia, menghadirkan solusi yang tangguh dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan siber di era digital.

Jakarta -

Keamanan data menjadi penting di era yang serba digital, termasuk di sektor perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI) mengungkapkan sejumlah cara untuk menjaga data nasabah tetap aman.

Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies mengatakan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai keamanan data nasabah. Pihaknya pun patuh terhadap peraturan tersebut.

"Mungkin kita juga tahu, data privacy itu sekarang ada undang-undangnya, dan kita secara bank atau perbankan pasti patuh terhadap undang-undangnya, bagaimana kita memproteksi data nasabah kita, dan bagaimana kita juga memberikan manfaat untuk nasabah," kata Corina dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Terkait keamanan data, pihaknya pun menerapkan sistem berlapis dan diterapkan oleh semua produk keuangan di BNI. Dia menekankan hal tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari nasabah.

"Jadi sebenarnya ini cukup berlapis-lapis, jadi dalam arti adalah pada saat pembukaan rekening, kemudian juga pada saat nanti ada untuk produk lainnya, itu semua pasti ada persetujuan atau concern dari masyarakat. Ini juga yang kami benar-benar menjaga," terangnya.

Persetujuan itu juga diterapkan pada saat pihaknya menggandeng pihak ketiga, misalnya dengan manajer investasi. Pihaknya juga selalu memberikan notifikasi kepada nasabah pada saat mengakses ke mobile banking untuk memberikan concern terhadap data yang memang dimiliki

"Nah ini mungkin karena kita kan main setuju aja gitu ya, itu sebenarnya perlu dibaca, karena itu adalah bagian daripada concern atau persetujuan dari nasabah untuk diberikan kepada nasabah," terangnya.

(rrd/rrd)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disebut Indonesia Re sebagai salah satu perusahaan reasuransi terkemuka di Indonesia, membuka ruang diskusi mengenai risiko Cyber Insurance bersama Munich Re, salah satu pemain global dalam industri reasuransi.

Acara ini berlangsung di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta pada 4 September 2024 dan dihadiri oleh berbagai stakeholder seperti PT Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei), PT Surveyor Indonesia (PTSI), PT Sentra Proteksi Data Teknologi Indonesia (PrivasiMu), serta cyber expertise dari Munich Re.

Urgensi akan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap Cyber Insurance di Indonesia sejalan dengan penerapan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) atau biasa dikenal UU PDP yang resmi berlaku pada Oktober 2024.

UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam memproses data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi.

Disampaikan dalam undang-undang ini bahwa institusi pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.

Apabila dilanggar terdapat saksi dimana salah satunya adalah denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan institusi tersebut.

Diskusi dibuka oleh Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, yang menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai stakeholder dalam mengkaji risiko dan menyusun pedoman underwriting Cyber Insurance.

"Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia siber, diperlukan strategi yang matang dan wawasan global untuk melindungi organisasi dari risiko yang semakin kompleks," ujar Delil Khairat dalam sambutannya.

Cyber Insurance menjadi semakin esensial bagi semua perusahaan seiring dengan meningkatnya risiko serangan siber yang menargetkan aplikasi, perangkat, jaringan, dan pengguna.

Produk ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan siber seperti serangan siber dan pelanggaran data, yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional, reputasi, dan keuangan perusahaan.

Kebijakan asuransi ini melindungi perusahaan dari biaya yang timbul akibat ancaman berbasis internet yang memengaruhi infrastruktur TI, tata kelola informasi, dan kebijakan informasi, yang sering kali tidak tercakup dalam polis asuransi komersial dan produk asuransi tradisional.

Selain itu, polis asuransi ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap biaya hukum dan biaya terkait lainnya. Dengan meningkatnya ancaman siber, memiliki perlindungan yang tepat melalui asuransi siber kini menjadi kebutuhan bagi perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan bisnis mereka.

Dalam kesempatan ini, Munich Re menyampaikan sharing dalam proses underwriting yang dilakukan secara global serta informasi benchmarking asuransi cyber yang ada di negara lain.

PTSI juga berkesempatan menyampaikan perannya dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi proteksi cyber di Indonesia dalam waktu dekat.

PrivasiMu sebagai perusahaan konsultasi dan manajemen teknologi pertama di Indonesia (reputable and multidisciplinary) menyediakan platform bagi organisasi untuk mematuhi aturan-aturan regulasi tertentu seperti UU PDP (privacy compliance), melakukan asesmen dan mitigasi risiko, serta memperlancar proses permintaan data, menyampaikan perannya dan juga sharing teknis terurama mengenai asesmen sistem proteksi cyber dari suatu perusahaan.

Berdasarkan sharing dari berbagai expertisediatas, merupakan basis bagi PT Asei dan Indonesia Re dalam menyusun produk Asuransi Cyber dan memberikan perlindungan yang tepat bagi konsumen kedepannya.

Pada workshop ini juga sekaligus dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Operasi Paket Jasa Pelindungan Data Pribadi antara 3 Pihak, Asuransi Asei dalam hal ini oleh Achmad S. Dalimunthe selaku Direktur Utama, PTSI yang diwakili oleh Saifuddin Wijaya selaku Direktur Komersial dan Eryk Budi Pratama selaku Director Advisory dari PrivasiMu.

Pendalaman melalui sharing session dan diskusi ini merupakan langkah nyata Indonesia Re dan ASEI untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi reasuransi yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan risiko yang dihadapi oleh industri.

Rencana kolaborasi dengan PTSI, PrivasiMu dan Munich Re lainnya diharapkan dapat memperkuat kesiapan industri dalam menghadapi risiko siber yang semakin kompleks.

SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) menggelar diskusi panel bersama Badan Intelijen Negara ( BIN ) Jatim. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan penerapan good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data .

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. "Saat ini, Bank Jatim telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional," katanya, Senin (16/9/2024).

Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh. "Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data," ujarnya.

Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan minim responsivitas.

?Nah, apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan,? paparnya.

Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM. "Kemudian keadilan dan kepastian hukum," terangnya.

Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia," jelasnya.

Rudy menyarankan agar perbankan tidak terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, dan membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.

Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan. ?Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,? tegasnya.

Lembaga pengawas pelindungan data pribadi ditargetkan hadir pada Oktober. Sebab, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi akan berlaku pada Oktober atau dua tahun sejak disahkan pada 17 Oktober 2022.

Wakil Menteri Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria menyampaikan, pembahasan aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi berupa Peraturan Pemerintah sudah rampung 90%.

Peraturan Pemerintah terkait pelindungan data pribadi itu kini masuk proses konsultasi akhir sebelum disahkan. “UU PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah segera menyusul,” kata Nezar kepada wartawan di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia menargetkan Peraturan Pemerintah pelindungan data pribadi rampung awal Oktober.

Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut yakni lembaga pengawas pelindungan data pribadi. “Kami cenderung mendorong agar badan pengawas ini tidak berada di bawah Kominfo, melainkan langsung di bawah presiden,” ujar dia.

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Sementara itu, wewenang lembaga perlindungan data pribadi yakni:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
5. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
10. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
11. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi

JAKARTA - Sebagai penyedia layanan kelistrikan bagi lebih dari 90 juta pelanggan, PT PLN (Persero) berkomitmen melindungi dan menjaga keamanan data pelanggan. Komitmen ini selaras dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan, pihaknya akan menjaga keamanan data pribadi pelanggan sesuai UU PDP.

?Sesuai dengan amanat Undang-Undang, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan memastikan data yang digunakan untuk kepentingan pelayanan terbaik bagi pelanggan,? tuturnya.

Sejauh ini kata Edi, perseroan telah berhasil mengamankan pengelolaan data pelanggan lewat tranformasi digital yang dilakukan di seluruh lini bisnis perseroan, khususnya untuk pelayanan pelanggan. Semua saluran layanan pelanggan termasuk Super Apps PLN Mobile yang saat ini telah diunduh lebih dari 75 juta downloader juga sudah dibekali teknologi canggih dengan pengamanan data yang terenkripsi.


^{Ilustrasi petugas PLN sedang melayani pelanggan rumah tangga. (Foto: dok PLN)}

PLN akan terus meningkatkan sistem pengamanan dalam pengelolaan data dan akan meminta persetujuan pemrosesan data pribadi kepada seluruh pelanggan secara bertahap sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 melalui Aplikasi PLN Mobile, Website PLN, Contact Center PLN 123, maupun secara langsung di kantor-kantor layanan PLN.

Edi memastikan bahwa proses pemutakhiran data ini tidak dipungut biaya. Dengan melakukan persetujuan pemrosesan data maka pelanggan PLN akan memperoleh manfaat berupa keamanan data setiap bertransaksi, kemudahan proses verifikasi, peningkatan layanan, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan data pribadi.

?Kami sangat mengharapkan kerja sama dari seluruh pelanggan agar dapat berpartisipasi sehingga seluruh data pribadi pelanggan dapat terlindungi,? ucap Edi.

Kebocoran data terus terjadi di Indonesia, dengan kasus terbaru yakni data Aparatur Sipil Negara atau ASN diduga bocor dan dijual di forum hacker BreachForums. Kapan lembaga pelindungan data pribadi dibentuk?

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi diamanatkan dalam Undang-undang atau UU nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang terbit pada Oktober 2022.

Merujuk pada banyaknya kasus kebocoran data pribadi, Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai lembaga pelindungan data pribadi perlu segera dibentuk. “Dengan begitu, bisa diambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE yang mengalami insiden kebocoran data,” kata kata dia dalam keterangan tertulis, Mnggu (11/8).

Selain itu, perlu ada aturan tegas agar PSE yang lalai menjaga data pribadi pengguna, mendapatkan konsekuensi hukum guna memberikan efek jera.

Pratama juga meminta seluruh kementerian dan/atau lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan asesmen menyeluruh terhadap sistem informasi dan teknologi.

Dengan asesmen, lembaga bisa melihat sistem keamanan selayaknya hacker melihat dari luar. Bila menemukan celah kebocoran data, lembaga bisa dengan cepat menutupnya sebelum digunakan peretas sebagai pintu masuk ke dalam sistem.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir menjelaskan, Peraturan Pemerintah alias PP yang mengatur detail pelindungan data pribadi masih berada dibahas di Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi masih digodok. Saya kira kami masih terus mendengar masukan dari masyarakat, karena ketika UU Pelindungan Data Pribadi keluar itu kan banyak yang bertanya. Itu masih bagian dari progres di direktorat, jadi masih membuka peluang untuk diskusi dan hal lainnya," ujar Hokky di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Sementara itu, pembentukan badan pengawas akan diatur lewat kehadiran Peraturan Presiden alias Perpres yang rencananya disahkan sebelum Oktober. UU Pelindungan Data Pribadi berlaku mulai Oktober tahun ini.

Perpres badan pengawas pelindungan data pribadi sudah dirancang. Akan tetapi, mekanisme cara kerja dan kewenangan lembaga ini masih perlu dibahas lebih mendetail.

"Ada kemungkinan Perpres selesai lebih dulu ketimbang PP, karena untuk aturan lembaga pengawas kan memang diamanatkan sebelum Oktober. Tapi saat ini dua-duanya kami paralel kerjakan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Aplikasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi menyampaikan bahwa ada tiga opsi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi berdasarkan kajian, yakni:

1. Berupa lembaga independen yang langsung bertanggung jawab dan melaporkan pekerjaannya langsung kepada presiden
2. Dilekatkan pada lembaga yang sudah ada, dengan diberi tugas tambahan untuk melakukan pengawasan berkenaan dengan pelindungan data pribadi
3. Di bawah naungan presiden tetapi bekerja dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait

JAKARTA, investor.id – Hokky Situngkir menyampaikan ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan usai dirinya dilantik menjadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Dirjen Aptika lagi ramai-ramai dengan tugas, jadi ketika kita masuk dihadapkan dengan beberapa hal yang masih jadi pending matters yang harus diselesaikan,” kata Hokky kepada wartawan di Kominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky memaparkan PR yang harus segera diselesaikan oleh Kemkominfo. Pertama, terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE).

Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Data Pemerintah (RPP PDP). Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Data Pribadi (Rperpes PDP).

Kedua RPP tersebut, menurut Hokky harus cepat dikerjakan pula.

Keempat, kebijakan tindak lanjut insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hokky menjelaskan, peretasan PDNS 2 di Surabaya pada 20 Juni 2024 lalu masih menjadi perhatian Kominfo yang harus dievaluasi.

Kelima, penanganan judi online (judol). Hokky berpandangan judol adalah penipuan massal dan hanya memberikan rakyat harapan palsu.

“Ini juga tugas yang menjadi penting untuk kita,” tandas Hokky.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Beberapa waktu lalu, penulis berbelanja smartphone di satu gerai resmi di pusat perbelanjaan daerah Sentul, Bogor. Ketika proses pembelian selesai, penulis ditawari asuransi perlindungan produk. Sang petugas gerai meminta penulis untuk mengisi data, mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, nomor hand phone, email, NIK, dan foto KTP pada link gform.

Dengan sopan penulis bertanya, kenapa harus mengisinya? Karena, alamat email berupa gmail bukan atas nama domain perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data pribadi ini? Respons dari petugas gerai cukup datar, bahwa ini merupakan prosedur perusahaan dan diminta oleh atasannya.

Jika mengacu pada prinsip perlindungan data pribadi, mestinya pengumpulan data cukup seperlunya dan menggunakan sistem yang benar-benar aman. Metode pendataan di atas patut dipertanyakan, karena data yang dijaring mungkin melebihi kebutuhan tujuan bisnis dan kurang terjamin keamanan metodenya.

Pada wilayah ini bisa dikatakan bahwa perusahaan atau organisasi belum siap dengan perlindungan data pribadi, khususnya awareness pimpinan dan staf yang diberi tugas dalam mengumpulkan data pribadi konsumen.

Memahami Privasi

Konsep privasi sudah dirumuskan sejak 1975, dan telah berkembang di dunia digital menjadi konsep data privacy/information privacy. IBM (2023) menerjemahkan data privacy sebagai prinsip di mana seseorang harus dapat mengendalikan data personal, termasuk kemampuan untuk memutuskan bagaimana sebuah penyedia jasa mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan datanya.

Penulis yakin bahwa persoalan perlindungan data pribadi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh organisasi bisnis di Indonesia. Ketika berbicara tentang perlindungan data pribadi maka salah satu aspek, yaitu leadership dan organisasi merupakan hal utama yang harus disiapkan.

Mengapa? Dalam sebuah organisasi bisnis, kebijakan biasanya bersifat top down sehingga pemahaman top management terkait penerapan perlindungan data pribadi sangat diperlukan.

Apa yang Harus Dilakukan?

Chen et.al., (2013) telah mengusulkan sebuah konsep kerangka kerja yang menghubungkan privacy by policy dengan privacy by design^[1]. Privacy by policy mengacu pada perlindungan data berdasarkan regulasi dan kebijakan organisasi.

Pada proses penerapanannya, privacy by policy mengedepankan pemberitahuan pada pengguna, pilihan, dan akuntanbilitas pengelolaan data. Dengan kata lain privacy by policy merupakan pendekatan yang berfokus pada implementasi persetujuan dan prinsip pemilihan pada fair information practices (FIP)^[.

Berdasarkan konsep di atas, pengembangan kebijakan dan prosedur internal dalam menjalankan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi diperlukan oleh organisasi bisnis. Kebijakan dan prosedur ini harus dipahami oleh seluruh tim terutama yang menjalankan fungsi mengumpulkan data pribadi. Notifikasi kepada subyek data harus jelas dipahami untuk memenuhi regulasi yang ada.

Bagaimana Inovasi Sistem Mendukung Kebijakan Perusahaan?

Privacy by policy sebaiknya didukung dengan privacy by design. Privacy by design mensyaratkan bahwa perlindungan data pribadi melekat dalam sistem teknologi digital yang digunakan oleh organisasi bisnis.

Dalam paper yang sama, Spiekermann dan Cranor (2009) merumuskan kerangka kerja terkait perencanaan system design tergantung dari tingkatan privacy-friendliness pada sebuah sistem yang juga tergantung dari tingkat keterbukaan data pengguna (Tabel 1). Kerangka kerja ini menunjukkan sampai sejauh mana perlindungan data pribadi pada tiap level dan indikator seperti apa yang menunjukkan pencapaian level perlindungan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), seluruh data atau informasi yang dapat mengacu pada seorang pribadi tertentu dikatakan data pribadi. Pada kerangka kerja di atas, privacy by policy perlu di integrasikan dengan privacy by acrhitecture sehingga perlindungan data pribadi dapat mencapai level yang lebih tinggi.

Privacy by architecture mensyaratkan integrasi kebijakan, prosedur dan sistem yang mengarah pada less identifiable personal data. Penerapan ini diperlukan untuk mendukung implementasi PDP pada Oktober 2024 nanti, di mana proses bisnis yang menyangkut data pribadi harus dirancang ulang sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Untuk keamanan data pribadi, kesadaran dari organisasi harus dilaksanakan secara top-down, dari top management kepada pelaksana di lapangan. Mutlak sebuah kebijakan pengelolaan data diperlukan untuk menjaga data konsumen.