Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 dapat melahirkan kepala-kepala daerah yang dapat memahami permasalahan di sektor manufaktur.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman menyampaikan, para kepala-kepala daerah kerap ditemukan enggan berkoordinasi dengan pemerintah pusat saat menghadapi sebuah masalah.

“Yang kami lihat selama ini, ketika ada masalah di daerah dia tidak mencoba mencari solusinya kepada pemerintah pusat,” ungkap Arman saat ditemui di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jumat (23/8/2024).

Oleh karena itu, Arman mengharapkan Pilkada mendatang dapat menghasilkan kepala-kepala daerah yang dapat memahami situasi dan kondisi terkini serta mampu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Mengingat, kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan manufaktur dan hal-hal lain yang bersifat makro ada di pemerintah pusat.

“Kita harapkan Pilkada besok itu bisa melahirkan kepala-kepala daerah yang tahu masalahnya. Misalnya masalah manufaktur itu nanti dia akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Di sisi lain, KPPOD mengharapkan agar pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah (perda) bermasalah. Menurutnya, hal ini sangat efektif dalam menyelesaikan kebijakan daerah yang menghambat investasi di daerah.

Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pembinaan-pembinaan ke daerah untuk merevisi perda atau perkada yang tidak up to date dengan peraturan perundang-undangan terbaru, hingga menyiapkan kebijakan yang mengatur metode penyusunan kebijakan yang menjadi referensi pemda.

Tentunya, lanjut Arman, metode penyusunan tersebut melibatkan stakeholder terkait dalam hal ini pemda, Apindo dan dunia usaha lainnya, akademisi, serta masyarakat, baik dalam perencanaan, perancangan, implementasi, dan monev atas kebijakan.