Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengimbau ke seluruh kepala daerah agar membuat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dengan anggaran yang tepat.

Gibran optimistis jika kebijakan yang dibuat kepala daerah sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka target pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa segera tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

"Kuncinya itu adalah buat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dan juga anggaran yang tepat sasaran," tuturnya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Gibran juga mengingatkan agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan di setiap daerah. Pasalnya, program tersebut, kata Gibran merupakam program Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Jadi bapak dan ibu harus kerja keras semua," katanya.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis selama ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

"Bahkan sebelum saya dilantik, tiap orang nagih kapan makan siang gratis," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pemerintah akan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

Penetapan ini berkaitan dengan pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan pada hari tersebut.

"Iya, rencananya begitu (27 November libur nasional)," ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jumat (8/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," imbuhnya.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

Perlu dicatat bahwa penetapan hari libur nasional untuk pelaksanaan Pilkada bukanlah hal baru.

Pada 2020, pemerintah juga menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 2020, sebagai hari libur nasional.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah 2025 dapat dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pembekalan terhadap Kepala Daerah dapat dilakukan seperti jajaran Kabinet Merah Putih pada tempo lalu.

Hal ini dia sampaikan saat menutup agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja [Rakornas Kepala Daerah] ke Akmil, Akmil Magelang,” ucapnya dalam forum itu.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu menyebut apabila Kabinet Merah Putih menjalani Retreat selama tiga hari sejak Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10), maka pemimpin daerah dapat melakukannya hingga 5 hari.

“Kami kemarin tiga hari, tetapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari. Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas,” pungkas Gibran.

Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Komarudin Watubun mengimbau Penjabat (Pj) kepala daerah dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.

Dia menekankan pentingnya para Pj kepala daerah dan ASN untuk fokus pada tugas mereka dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik,” ujar Komarudin saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Ketua DPP PDI-P juga meminta kepada Pj kepala daerah dan ASN yang ingin terlibat dalam pemenangan pasangan calon tertentu untuk segera mengundurkan diri.

Dengan begitu, tidak ada lagi konflik kepentingan ataupun penyalahgunaan kewenangan ketika para ASN ingin mengkampanyekan kandidat kepala daerah.

"Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses, keluar saja dari pegawai, cari uang jadi tim sukses, itu lebih enak kan jadi lebih fair. Jadi, jangan buat pemilu yang berpura-pura, supaya pilkada besok itu dipastikan betul-betul pesta rakyat,” tegas Komarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Rusda Mahmud mendorong agar Pj kepala daerah menerapkan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon di Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, ketegasan dalam penerapan aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

“Sehingga kami nantinya memberikan himbauan kepada PJ Gubernur untuk menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” kata Rusda.

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan wejangan kepada para kepala daerah untuk menjaga kekayaan aset negara . Khususnya menjaga sumber daya alam yang punya potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pesan ini disampaikan Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

?Kita diberikan wejangan bahwa kita di masing-masing daerah ini memiliki potensi memiliki kekuatan yang kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,? kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus efektif. Sehingga, anggaran bisa menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

?Alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,? ujar Velix menirukan apa yang disampaikan Presiden.

Presiden Prabowo, kata Velix, terus menegaskan agar kekayaan aset negara harus dijaga serta pengelolaan APBN-APBD yang berkualitas. ?Jadi bapak Presiden lebih pada menyentuh bagaimana menjaga kekayaan aset negara kita dan juga mengelola APBN yang lebih berkualitas.?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh Kepala Daerah agar alokasiAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak bocor.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Beliau memberikan arahan bahwa alokasi, alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD ini tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,” kata Velix kepada awak media.

Velix mengatakan Prabowo ingin agar quality spending atau kualitas belanja pemerintah tidak terjadi kebocoran. “Ini berarti tidak ada kebocoran, ketepatan pilihan-pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan alokasi dana yang lebih produktif. Sehingga alokasi dana APBN atau APBD itu dapat memberikan kontribusi baik lagi kepada masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan agar efisiensi dalam pemilihan program kegiatan. Sehingga, program kegiatan akan efektif sesuai dan menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kemudian, pilihan-pilihan kegiatan yang lebih bersifat lebih terfokus dan lebih tidak istilahnya tidak kegiatan yang lebih efektif ya tidak bocor kemudian juga tidak yang langsung menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan itu yang menjadi kunci yang mungkin beliau sudah mengingatkan kepada kita semua,” ujar Velix.

Prabowo, kata Velix, juga memberikan wejangan bahwa Kepala Daerah memiliki potensi aset yang harus dijaga, khususnya dalam segi sumber daya alam. “Kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,” tuturnya.

Terakhir, Velix mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada Kepala Daerah untuk melakukan langkah terobosan gerakan audit, evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya kelapa sawit di Indonesia.

“Untuk menata melakukan evaluasi tentang kebijakan inti dan plasma yang betul-betul realistis dengan skema kebijakan apa ini pengelolaan kelapa sawit. Itu hanya menjadi salah satu contoh bahwa ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat selama ini, hasil aset nasional yang digunakan oleh berbagai pihak yang kurang yang kurang tepat di dalam mengelola sumber daya alam itu. Itu beliau yang paling terakhir,” kata dia.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri sebelum menyebar ke orang lain.

Dalam acara rapat koordinasi nasional yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024), ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang bersih akan memengaruhi perilaku bawahannya.

Sebaliknya, Burhanuddin menegaskan, jika seorang pemimpin terlibat dalam korupsi, maka bawahannya pun akan cenderung melakukan tindakan yang sama.

"Pemberantasan korupsi kita mulai dari diri sendiri. Jadi seorang pimpinan di daerah atau di manapun, jika pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela," ujar Jaksa Agung.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu," imbuhnya.

Ia mengajak semua pihak, terutama pejabat negara, untuk berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk kepala daerah.

Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

"Pak Presiden menyampaikan bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Artinya, kalau kepalanya bersih, insya Allah sampai ujungnya juga bersih. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pimpinan yang baik, jujur, dan berintegritas," tuturnya.

Burhanuddin juga meyakini bahwa seorang pemimpin yang memiliki jiwa jujur dan integritas akan mampu menindak anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Tetapi bila pimpinannya juga korup, dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menindak anggotanya," jelasnya.

Untuk diketahui, peserta yang hadir dalam acara Rakornas ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Serta, jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh kepala daerah serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.

"Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita," ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan pentingnya rakornas sebagai momen yang sangat bermanfaat dan strategis.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara ini.

"Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Tapi juga ini sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan," tambahnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan dari Rakornas ini adalah untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden selama lima tahun ke depan.

Peserta yang hadir dalam acara ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

"Kemudian jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur," jelasnya.

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan penindakan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyasar kepala daerah bukan sebagai bentuk mencari kesalahan.

Ia menyatakan, Kejagung tidak menjadikan kepala daerah sebagai obyek pengusutan kasus korupsi.

"(Kami) Juga ingin kesadaran teman-teman kita semua terutama teman-teman di daerah bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi obyek kami. Kami tidak menginginkan itu," kata Burhanuddin di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia mengungkapkan, penindakan korupsi dilakukan Kejaksaan semata-mata untuk mencintai dan merawat Indonesia.

Terlebih, penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia menjadi perhatian. Bahkan kata dia, Indonesia masuk wilayah negara yang paling korup.

"Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita mulai kita jangan berteori. Tapi mulai dari kita diri sendiri," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin di daerah untuk mencontohkan lebih dulu praktik-praktik antikorupsi.

Burhanuddin mengatakan, jika pimpinan unit kerja bersih, anak buah pun tidak melakukan perbuatan tercela.

"Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok, ingat itu. Untuk itu ingat mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri," ucap dia.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Ia mencontohkan, seseorang yang belum punya pengalaman mengelola keuangan tentu merasa mendapatkan tugas berat karane it harus mengelola uang Rp 1-2 miliar per tahun ketika menjabat sebagai kepala daerah.

"Inilah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini," kata Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memanggil seluruh Kepala Daerah untuk datang ke Jakarta dalam waktu dekat.

Rencana itu mengemuka usai Prabowo pulang dari Solo. Di Solo, Prabowo bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi). Keduanya sempat 'nongkrong' bareng di sebuah angkringan.

Adapun Hasan menuturkan bahwa banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Ke-8 RI itu, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah.

Menurutnya, kegiatan ini biasa dilakukan pada awal tahun pemerintahan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo baru berlangsung selama 16 hari sejak dilantik pada Minggu (20/10/2024).

“Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Hasan melanjutkan bahwa atas inisiatif itu maka Kemendagri bakal mengumpulkan Forkompinda mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota untuk datang ke Jakarta.

Harapannya, setiap Kepala Daerah, kata Hasan, bisa mendengarkan langsung arahan dari Prabowo terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik dan cepat.

“Setelah arahan nanti juga para Forkopimda ini akan mendengarkan paparan yang lebih detail dari para menteri koordinator, kemudian juga menteri-menteri teknis terutama yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian program perumahan program hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa program-program yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah akan sangat terkait dengan arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan dari pusat untuk daerah.

Oleh sebab itu, Hasan melanjutkan bahwa Forkopimda dari daerah-daerah juga akan mendengarkan secara langsung dari kementerian-kementerian terkait.

“Nanti pertemuan ini akan diikuti mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, Wakil menteri, eselon 1 di tingkat pemerintahan pusat, sampai kepada Forkopimda di tingkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten-kota untuk mendengarkan supaya arah dan langkah gerak dan langkah pemerintahan ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bisa selaras bisa seirama,” pungkas Hasan.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh pejabat yang tergabung dalam Forkopimda di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).