Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan terbaru terkait penerima harga gas murah untuk industri alias harga gas bumi tertentu (HGBT).

Kepmen baru ini adalah perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Ada 12 perusahaan yang dicabut statusnya sebagai industri penerima harga gas murah dan ada tambahan 5 perusahaan penerima harga gas murah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024, perubahan dari Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri yang berlaku mulai 9 Oktober 2024.

"Ada sembilan perusahaan yang dicabut berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian, namun ada beberapa tambahan perusahaan [menjadi 12 perusahaan]," kata Dadan kepada KONTAN, Senin (14/10).

Dadan menjabarkan 12 perusahaan yang statusnya dicabut antara lain:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur, yang sudah mendapatkan penetapan harga gas untuk produk PSO dan Non PSO dan tidak lagi mendapatkan HGBT sejak 1 Januari 2024,
2. PT Indo Bharayat Rayon yang sejak Kepmen 91/2023 tidak mendapatkan volume HGBT pada tahun 2024
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo

5. Perubahan nama dari PT Mitsubishi Chemic Indonesia menjadi PT Merak Chemical Indonesia

6. PT Daya Satya Abrasives

7. PT Asia Citra Pratama

8. PT Toyogiri Iron Steel

9. PT Gordaprima Steelworks

10. PT Ispat Panca Putera

11. PT Intan Havea Industry

12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

"Sedangkan untuk PT Nippon Shokubai Indonesia masih menerima HGBT," ujar Dadan.

Sementara itu, Kementerian ESDM menambah 5 perusahaan penerima harga gas murah antara lain:

1. PT Merak Chemical Indonesia

2. PT KCC Glass Indonesia

3. PT Rumah Keramik Indonesia

4. PT Rainbow Tubulars manufactures, dan

5. PT Indonesia Nippon Steel pipe.

Tercatat, dua perusahaan di antaranya berada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yaitu PT KCC Glass Indonesia dan PT Rumah Keramik Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi menjelaskan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Keputusan tersebut mengatur dua hal utama, pertama, pencabutan status sembilan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Kedua, penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Adapun, keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Ketiga, Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (11/10).