Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor mineral dan batubara (minerba). Banyak aturan di sektor ini yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," ujar Agus.

Agus menambahkan pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, saat ini berupaya memastikan proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi.

Melalui upaya-upaya ini, kata Agus, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," imbuh Agus.