Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas jaringan gas bumi dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penggunaan gas yang lebih besar akan membantu memangkas impor energi yang selama ini membebani APBN.

Pakar Kebijakan Energi Iwa Garniwa menjelaskan bahwa gas bumi adalah solusi terhadap masalah impor migas yang masih tinggi.

Indonesia memiliki potensi cadangan gas bumi yang besar, sehingga sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatannya.

"Pemerintah dan BUMN seperti Pertamina harus berperan aktif dalam peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi. Jika blok-blok migas seperti Masela selesai, gas dan kondensat dari blok ini dapat memenuhi kebutuhan industri," ujar Iwa dalam keterangannya, Kamis (17/10).

Selain sektor industri, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga juga menjadi prioritas penting.

Hal ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan impor LPG yang selama ini membebani subsidi pemerintah.

"Pemanfaatan gas bumi akan mengurangi impor LPG, yang masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga," tambah Iwa.

Ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang pro terhadap penggunaan gas alam untuk menghindari over supply gas.

Iwa juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur gas bumi akan membuka peluang penggunaan gas di sektor transportasi.

Menurutnya, mengonversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi (BBG) adalah langkah strategis untuk mengurangi impor BBM.

"Jika kita bisa mengonversi 250 ribu barel per hari dari BBM ke gas, maka kita bisa mengatasi persoalan energi," katanya.

Sementara itu, dalam upaya menuju Net Zero Emission, gas bumi memiliki peran strategis.

Iwa menekankan bahwa Indonesia yang kaya akan gas bumi harus memanfaatkannya secara optimal, meski tetap fokus pada transisi energi terbarukan.

Di sisi lain, Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, mendukung upaya pemerintah memasyarakatkan penggunaan gas bumi.

Menurutnya, hal ini bisa mengurangi ketergantungan pada LPG impor yang saat ini menimbulkan defisit migas.

Achmad juga menekankan peran BUMN seperti Pertamina dan swasta dalam mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi, terutama melalui PGN yang memiliki jaringan infrastruktur gas terbesar di Indonesia.

"Sudah saatnya ada rencana bisnis untuk memperluas jaringan gas, bukan hanya untuk kawasan industri tapi juga untuk masyarakat umum," ujarnya.

Kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah juga dianggap penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan gas bumi.

Peningkatan infrastruktur gas bumi ini juga sejalan dengan program swasembada energi dan ekonomi hijau, yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, menuju Visi Emas Indonesia 2045.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha menyoroti rasio investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun. Sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran diminta agar menaikkan rasio investasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Ekonomi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, pencapaian investasi selama 5 tahun terakhir selalu melebihi target. Bahkan, pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp 1.418,9 triliun dari target Rp 1.400 triliun.

Namun, yang menjadi catatan adalah rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja yang terus menurun.

"Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023 tersebut hanya menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Investasi sebesar 1 triliun ekuivalen menyerap sekitar 1.080 tenaga kerja," ujar Ajib kepada Kontan, Rabu (9/10).

Ajib menambahkan, pertumbuhan ekonomi bisa sustain jika jumlah pengangguran bisa ditekan, kemiskinan terus berkurang, daya beli terjaga dan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan bisa diterima oleh banyak stakeholder di masyarakat.

Dalam konteks ini, investasi yang berkualitas menyerap tenaga kerja harus lebih banyak didorong. Serta peningkatan nilai tambah, atau hilirisasi harus lebih banyak melibatkan sektor ekonomi masyarakat luas. Misalnya sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

"Dengan pola kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Prabowo Subianto akan memiliki daya ungkit maksimal," jelas Ajib.