Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana pemerintah memperluas jaringan gas bumi dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penggunaan gas yang lebih besar akan membantu memangkas impor energi yang selama ini membebani APBN.

Pakar Kebijakan Energi Iwa Garniwa menjelaskan bahwa gas bumi adalah solusi terhadap masalah impor migas yang masih tinggi.

Indonesia memiliki potensi cadangan gas bumi yang besar, sehingga sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatannya.

"Pemerintah dan BUMN seperti Pertamina harus berperan aktif dalam peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi. Jika blok-blok migas seperti Masela selesai, gas dan kondensat dari blok ini dapat memenuhi kebutuhan industri," ujar Iwa dalam keterangannya, Kamis (17/10).

Selain sektor industri, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga juga menjadi prioritas penting.

Hal ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan impor LPG yang selama ini membebani subsidi pemerintah.

"Pemanfaatan gas bumi akan mengurangi impor LPG, yang masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga," tambah Iwa.

Ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang pro terhadap penggunaan gas alam untuk menghindari over supply gas.

Iwa juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur gas bumi akan membuka peluang penggunaan gas di sektor transportasi.

Menurutnya, mengonversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi (BBG) adalah langkah strategis untuk mengurangi impor BBM.

"Jika kita bisa mengonversi 250 ribu barel per hari dari BBM ke gas, maka kita bisa mengatasi persoalan energi," katanya.

Sementara itu, dalam upaya menuju Net Zero Emission, gas bumi memiliki peran strategis.

Iwa menekankan bahwa Indonesia yang kaya akan gas bumi harus memanfaatkannya secara optimal, meski tetap fokus pada transisi energi terbarukan.

Di sisi lain, Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, mendukung upaya pemerintah memasyarakatkan penggunaan gas bumi.

Menurutnya, hal ini bisa mengurangi ketergantungan pada LPG impor yang saat ini menimbulkan defisit migas.

Achmad juga menekankan peran BUMN seperti Pertamina dan swasta dalam mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi, terutama melalui PGN yang memiliki jaringan infrastruktur gas terbesar di Indonesia.

"Sudah saatnya ada rencana bisnis untuk memperluas jaringan gas, bukan hanya untuk kawasan industri tapi juga untuk masyarakat umum," ujarnya.

Kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah juga dianggap penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan gas bumi.

Peningkatan infrastruktur gas bumi ini juga sejalan dengan program swasembada energi dan ekonomi hijau, yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, menuju Visi Emas Indonesia 2045.