Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada tahun 2041 diperkirakan akan ditentukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan bahwa proses pembahasan perpanjangan izin tersebut masih berlangsung. "Ya masih diskusi. Saya tidak tahu [dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya], tanya pemerintah saja," ungkap Tony di Jakarta, Selasa (8/10).

Tony berharap bahwa perpanjangan izin ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya didasarkan pada potensi cadangan yang masih ada di wilayah kerja Freeport. "Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," lanjut Tony.

Saat ini, pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID menguasai 51,23% saham PTFI, sementara sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak IUPK Freeport hampir selesai. Namun, ia menyoroti lambatnya PTFI dalam menyiapkan persyaratan negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport agak lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Berdasarkan catatan, Kementerian ESDM memastikan bahwa penambahan 10% saham PTFI akan dilakukan tanpa biaya sebagai salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061.

Selain itu, Freeport juga diwajibkan membangun fasilitas smelter baru di Papua.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari PP No. 96 Tahun 2021, akan menjadi salah satu dasar hukum perpanjangan izin ini.

Percepatan izin operasi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga dan investasi jangka panjang.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berakhir pada 2041 kemungkinan bakal berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan proses pembahasan untuk perpanjangan IUPK pasca 2041 masih berlangsung.

"Ya masih diskusi. Saya tidak tahu [dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya], tanya pemerintah saja," kata Tony di Jakarta, Selasa (8/10).

Tony berharap perpanjangan IUPK perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya berdasarkan usia pertambangan dan cangan yang masih ada di wilayah kerja perusahaan.

"Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," ujar Tony.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID memiliki kepemilikan saham PTFI 51,23% dan sisanya masih dipegang oleh Freeport McMoran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan segera selesai.

Namun, Bahlil menyayangkan pihak PTFI lantaran lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan Menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan dilakukan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis.

Penambahan 10% saham PTFI ini merupakan salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061 mendatang. Salah satu syarat lainnya yakni kewajiban pembangunan fasilitas smelter baru di Papua.

Percepatan pemberian izin operasi pertambangan bagi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga serta menjamin kelangsungan investasi jangka panjang.

Adapun, salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk perpanjangan izin adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.