Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait perkembangan industri tekstil dalam negeri yang digelar di Istana Merdeka.

Usai pertemuan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan.

"Beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil salah satunya Sritex. Arahan beliau agar perusahaan tetap berjalan," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Mengenai status pailit Sritex, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya ada kurator tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ujar Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menambahkan, pemerintah memastikan bahwa PHK tidak akan terjadi. Yassierli mengatakan, pemerintah menginstruksikan agar industri tekstil tetap berproduksi.

Kemudian semua karyawan diminta tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka.

"Dan kondisi saat ini masih dalam proses hukum, kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya dan itu insyaallah tidak ada masalah," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri. Selain itu, Kemnaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

"Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik," jelas Yassierli.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto harus memiliki langkah berani untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari para pengusaha nakal.

Pasalnya, apabila hal tersebut ditanggapi, maka Prabowo akan memiliki tambahan penerimaan untuk membiayai program-programnya.

Belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun. Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Oajak sekaligus Kepala Riset CITA, Fajry Akbar mengatakan bahwa berdasarkan statemen BPKP, penerimaan sebesar Rp 300 triliun tersebut merupakan hasil akumulatif hitungan denda perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan dan adanya seluruh pembayaran denda.

Ini terkait dengan Pasal 110 B UU Cipta Kerja terkait perkebunan sawit yang terlanjur beroperasi di kawasan hutan asalkan membayar denda administratif.

"Benar atau tidaknya punya potensi sampai Rp 300 triliun? Saya perlu mempelajari laporan BPKP tersebut, tapi sayangnya tidak tersedia untuk umum," kata Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Menurutnya, laporan BPKP tersebut tentu menjadi temuan yang menarik. Jika selama ini mereka tidak berizin, maka tidak ada data dari pihak ketiga yang bisa digali oleh Otoritas Pajak.

Untuk itu, agar bisa memajaki sektor tak berizin seperti sawit ilegal, tambang ilegal hingga ilegal logging atau sejenisnya, maka Otoritas Pajak tidak bisa maju sendiri melainkan aparat penegak hukum yang seharusnya membenahinya terlebih dahulu.

"Kalau dia sudah menjadi usaha legal, ada datanya, setelah itu pemerintah dapat tarik penerimaan pajaknya," imbuhnya.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy.

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -MAGELANG. Suasana makan malam (gala dinner) pada hari pertama retret pecah ketika jajaran Kabinet Merah Putih termasuk para menteri berjoget bersama taruna Akademi Militer (Akmil).

Momen itu berlangsung usai santap malam, di ruang makan Husein, Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024) malam.

Makan malam yang semula disiplin, tenang, dan diisi arahan Presiden Prabowo Subianto itu mendadak berubah menjadi momen bergembira dan bernyanyi bersama.

Rangkaian makan malam ini dimulai pukul 18.45 WIB, dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelahnya, Prabowo menyampaikan sambutan sekitar 15 menit, sebelum pramusaji menyuguhkan kotak-kotak besar makanan.

Selama sesi makan bersama, musik-musik yang dibawakan penyanyi di sisi kanan ruangan terus berputar hingga berlanjut setelah sesi makan selesai.

Setelah menyantap hidangan, para menteri mendekat ke area panggung mini, tempat di mana penyanyi dan pembawa musik berada. Mereka akhirnya berjoget bersama mengikuti irama musik.

Tak berselang lama, para taruna yang sebelumnya duduk di jejeran kursi bagian belakang menteri dan wartawan, turut maju ke arah panggung satu per satu. Sama dengan para menteri, mereka turut bernyanyi dan berjoget bersama sembari melompat-lompat.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi salah satu menteri yang bernyanyi dan naik ke atas panggung saat lagu berjudul "Koyo Jogja Istimewa" milik Ndarboy Genk dibawakan.

Lagu-lagu silih berganti, mulai dari lagu "Cendol Dawet" hingga lagu koplo lainnya.

Tak cuma Mensesneg, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman turut berdendang sampai loncat-loncat.

Taruna akademi Militer memakan baju merah hingga biru turut memeriahkan acara dengan berjoget seraya melambaikan tangan ke atas.

Agenda makan malam selesai pukul 20.00 WIB. Para menteri lalu kembali ke tenda masing-masing dengan mobil golf.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pecah! Para Menteri Prabowo Joget Bareng Taruna Akmil Usai Gala Dinner", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/25/20470511/pecah-para-menteri-prabowo-joget-bareng-taruna-akmil-usai-gala-dinner.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia masih kecanduan impor minyak dan gas (migas). Setiap tahunnya, anggaran sekitar Rp 450 triliun dihabiskan untuk membeli migas dari luar negeri. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa menjadi solusi untuk menekan impor.

Penegasan Presiden Prabowo disampaikan dalam beberapa kesempatan baik saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pengumuman Menteri Kabinet Merah Putih serta Sidang Paripurna Kabinet. Swasembada energi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Asta Cita.

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor migas Indonesia per September 2024 naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Per September 2024, impor migas mencapai US$26,74 miliar atau setara Rp 416,89 triliun (asumsi kurs Rp 15.589 per dolar AS).

Nilai impor per September tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan nilai impor migas pada periode yang sama tahun lalu sebesar US$22,43 miliar atau setara Rp 349,78 triliun sepanjang Januari hingga September 2023.

Secara detail, impor migas sampai dengan kuartal III-2024 mencapai US$ 26,74 miliar itu terdiri atas US$ 2,69 miliar pada Januari 2024, US$2,97 miliar pada Februari 2024, dan US$3,32 miliar pada Maret 2024.

Kemudian, impor migas mencapai US$2,98 miliar pada April 2024, US$2,74 miliar pada Mei 2024, serta US$3,27 miliar pada Juni 2024. Kemudian, impor migas mencapai US$3,55 miliar pada Juli 2024, US$2,64 miliar pada Agustus 2024, dan US$2,52 pada September 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan impor migas di antaranya meningkatkan produksi migas dalam negeri, tren produksi migas Pertamina selama 10 tahun terakhir naik sekitar 8%.

"Kilang juga kita upgrade kapasitasnya melalui RDMP yang nanti ketika selesai semua diharapkan bisa mengurangi impor," kata Fadjar kepada Kontan, Jumat (25/10).

Sebelumnya, catatan Kontan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan neraca minyak bumi Indonesia sepanjang tahun 2023 terjadi perbedaan yang signifikan antara produksi minyak dengan impor minyak nasional.

"Jadi produksi minyak Indonesia itu 221 juta barel dalam setahun. Impor kita 297 juta barel, terdiri dari 129 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Bahlil.

Bahlil menyebut dengan angka impor yang melejit tersebut, konsumsi BBM nasional tahun lalu mencapai sekitar 505 juta barel, yang terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya adalah sektor transportasi yang mengonsumsi sebesar 248 juta barel atau 49%, disusul oleh sektor industri sebesar 171 juta barel atau 34%, sektor ketenagalistrikan yang menyedot 38,5 juta barel atau 8%, serta sektor aviasi yang mengonsumsi BBM sebanyak 28,5 juta barel atau 6%.

Besarnya impor minyak untuk konsumsi berbagai sektor tersebut, menguras devisa negara pada tahun lalu mencapai di angka Rp 396 triliun.

Bahlil menerangkan, pemerintah tengah meracik strategi agar impor minyak tersebut bisa dikurangi, karena tidak mungkin dengan menurunkan konsumsi minyak, sehingga konsumsi akan terus naik.

"Strategi kita dengan melihat keunggulan dan kelemahan kita, yang pertama adalah optimalisasi produksi (minyak bumi) dengan teknologi. Saya kasih contoh di Banyu Urip, itu dikerjakan oleh ExxonMobil. Itu yang didapatkan pertama itu cuma kurang lebih sekitar 90-100 ribu Barrel Oil per Day (BOPD). Tapi kemudian diinjeksi dengan teknologi yang mereka miliki, dan sekarang itu bisa mencapai 140-160 ribu BOPD," jelasnya.

Strategi kedua, lanjutnya, dengan melakukan reaktivasi sumur-sumur yang idle, dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost reactivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal lainnya.

Sementara itu strategi ketiga adalah dengan melakukan eksplorasi migas khususnya di wilayah Indonesia Timur, karena di sana memiliki potensi penemuan-penemuan cadangan baru, sehingga pemerintah akan mendorong percepatan melalui skema kerja sama dan insentif yang lebih menarik.

"Fokus area kita sekarang itu adalah di daerah-daerah wilayah timur. Ini. Jadi di wilayah-wilayah timur sekarang. Nah, status area saat ini, ada beberapa blok yang potensinya bagus. Seperti di Seram, Buton, di Laut Aru-Arafura, Warim, dan Timor," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bahwa penambahan atau pemecahan kementerian/lembaga (K/L) pada pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 membengkak.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, yang menjelaskan bahwa APBN 2025 telah didesain untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

"Sudah termasuk didalamnya, karena ada alokasi yang sudah diberikan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penambahan, pemecahan, pemisahan, pemekaran, ataupun pembentukan kementerian dan badan baru. Sudah ada alokasi di APBN 2025," ujar Kamrussamad kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Minggu (20/10).

Namun, kalangan ekonom mengkhawatirkan bahwa kabinet yang tengah disusun oleh presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi membebani keuangan negara.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai bahwa bertambahnya kementerian/lembaga dalam kabinet akan meningkatkan kebutuhan anggaran, mulai dari belanja pegawai hingga biaya operasional untuk mendukung program-program di setiap K/L.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," ujar Rizal dalam acara Webinar pada Rabu (16/10).

Dia menambahkan bahwa penambahan sebanyak 12 K/L dibandingkan dengan kabinet presiden sebelumnya akan menjadi beban baru bagi fiskal dan APBN. Rizal juga mencatat bahwa APBN 2025 belum memperhitungkan penambahan K/L dalam belanja pegawai dan belanja rutin lainnya.

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini," ujarnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak yang diperkirakan menjadi menteri di kabinetnya. Politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlihat lalu lalang mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta.

Politisi yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, dirinya diminta agar membantu tugas di pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

Meski tak menyebut secara eksplisit, Zulhas mengatakan bahwa dalam diskusinya dengan Prabowo membahas tentang swasembada pangan.

"Nanti bapak yg akan mengumumkan. Bidang nya nanti pak prabowo yg menyampaikan," ujar Zulhas dipantau dari Youtube Kompas TV, Senin (14/10).

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahllil Lahadalia mengatakan pertemuan dengan Prabowo merupakan diskusi saja.

Ia mengaku membahas banyak hal mengenai kedaulatan terhadap sumber kekayaan Indonesia.

"Nanti diumumkan oleh bapak presiden. Tidak jauh jauh dari apa yang saya lakukan selama hampir lima tahun ini," terang Bahlil.

Calon menteri lainnya yang dipanggil adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan diminta untuk mengurus pembangunan fisik atau infrastruktur.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan gamblang mengatakan dirinya akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dipanggil Prabowo. Muhaimin mengatakan PKB akan memperkuat pemerintahan Prabowo.

"Apapun nanti biar pak Prabowo yang menyampaikan," ucap Muhaimin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memgatakan, Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian. Akan tetapi Nasdem mengatakan tetap bagian dari koalisi dan siap mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas ia tidak menjadi bagian dari pemerintah," ujar Muzani.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, secara umum corak kepemimpinan hingga struktur kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan Jokowi.

Selain karena Jokowi sebagai mentor, juga ada kesan Prabowo dibawah kendali Jokowi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir adanya intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo menandai jika Prabowo tidak leluasa mengambil sikap tanpa ada campur tangan Jokowi.

Dedi menilai, perubahan bisa saja terjadi jika Prabowo bertemu Megawati dan PDIP bergabung koalisi. Bahkan bukan tidak mungkin pengaruh Jokowi akan perlahan hilang, dan itu dikhawatirkan oleh Jokowi.

Hanya saja, Dedi menilai, bagi republik ini hilangnya Jokowi dari kekuasaan Prabowo, diganti Megawati, tidak merubah nasib bangsa lebih baik. Serupa saja seperti keluar kandang singa masuk kandang harimau.

"Seharusnya, Prabowo berdikari dalam menyusun kabinet, sekaligus memberi ruang koalisi di parlemen tetap besar, agar ia mendapat kontrol dari DPR secara berimbang," ujar Dedi kepada Kontan, Senin (14/10).

Dengan pemanggilan nama-nama yang ada saat ini, Dedi menilai kabinet yang akan dibentuk bukan Zaken kabinet.

Sebab, zaken kabinet pada intinya merupakan kabinet yang berisi tokoh profesional. Baik dari sisi kapasitas maupun cara kerja dan karakter. Ia tidak harus ada dikotomi Parpol atau bukan.

Dedi mencontohkan, Singapura yang kabinetnya berisi kader-kader Parpol. Akan tetapi begitu diberi tanggungjawab sebagai menteri, mereka bersikap seolah tidak lagi mengenal Parpol tetap bernaung.

"Sebaliknya di Indonesia, bukan kader Parpol sekalipun tetapi bersikap seolah-olah kader Parpol, dan masuk dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak karena rekomendasi Parpol, ini masalah kita," jelas Dedi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada tahun 2041 diperkirakan akan ditentukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan bahwa proses pembahasan perpanjangan izin tersebut masih berlangsung. "Ya masih diskusi. Saya tidak tahu [dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya], tanya pemerintah saja," ungkap Tony di Jakarta, Selasa (8/10).

Tony berharap bahwa perpanjangan izin ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya didasarkan pada potensi cadangan yang masih ada di wilayah kerja Freeport. "Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," lanjut Tony.

Saat ini, pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID menguasai 51,23% saham PTFI, sementara sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak IUPK Freeport hampir selesai. Namun, ia menyoroti lambatnya PTFI dalam menyiapkan persyaratan negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport agak lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Berdasarkan catatan, Kementerian ESDM memastikan bahwa penambahan 10% saham PTFI akan dilakukan tanpa biaya sebagai salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061.

Selain itu, Freeport juga diwajibkan membangun fasilitas smelter baru di Papua.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari PP No. 96 Tahun 2021, akan menjadi salah satu dasar hukum perpanjangan izin ini.

Percepatan izin operasi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga dan investasi jangka panjang.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berakhir pada 2041 kemungkinan bakal berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan proses pembahasan untuk perpanjangan IUPK pasca 2041 masih berlangsung.

"Ya masih diskusi. Saya tidak tahu [dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya], tanya pemerintah saja," kata Tony di Jakarta, Selasa (8/10).

Tony berharap perpanjangan IUPK perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya berdasarkan usia pertambangan dan cangan yang masih ada di wilayah kerja perusahaan.

"Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," ujar Tony.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID memiliki kepemilikan saham PTFI 51,23% dan sisanya masih dipegang oleh Freeport McMoran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan segera selesai.

Namun, Bahlil menyayangkan pihak PTFI lantaran lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan Menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan dilakukan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis.

Penambahan 10% saham PTFI ini merupakan salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061 mendatang. Salah satu syarat lainnya yakni kewajiban pembangunan fasilitas smelter baru di Papua.

Percepatan pemberian izin operasi pertambangan bagi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga serta menjamin kelangsungan investasi jangka panjang.

Adapun, salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk perpanjangan izin adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.