REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju melawan Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 bila mendapatkan rekomendasi partai. PDIP tidak akan membiarkan Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

"Kalau sebagai kader ke mana pun, kita siap-siap saja, diperintah, ya siap. Kan tugas, nanti tugaskan," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ia pun menyerahkan keputusan pencalonan Pilkada Jakarta kepada Tim Desk Pilkada DPP PDIP, Sekjen PDIP dan nantinya akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri. Adapun Tim Desk Pilkada PDIP terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain, terutama PKB dan PKS.

"Dari sekjen sama tim pilkada, ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai terutama dengan PKS dan PKB," ujarnya.

Ahok mengatakan dirinya akan menjalankan apa pun keputusan PDIP. Sebagai kader, dia mengaku selalu menerima dan menjalankan keputusan dan aturan partai.

"Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor PDIP itu adalah disiplin berorganisasi. Apapun keputusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar," tutup Ahok.

Ahok pun mengatakan bahwa partainya kemungkinan tidak akan mengusung Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta 2024. "Jadi, kita itu, yang saya tahu, PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih," kata Ahok.

Dia menjelaskan bahwa PDIP merupakan partai pelopor dan partai kader, karena itu partai berlambang banteng moncong putih itu selalu mengedepankan kader yang siap diusung untuk maju dalam pilkada. "Selama ada kader terbaik, itu deretan kader terbaik banyak banget, tidak (bisa) disebut namanya, banyak banget," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP tak akan membiarkan Ridwan Kamil, calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Yang jelas PDIP punya kader-kader internal yang potensial. Kita punya Ahok, Bang Rano, itu bisa dipertimbangkan. Selain tadi disampaikan Pak Anies," tambah Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8).

Di sisi lain, ia mengaku PDIP tak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan partai politik lain karena PDIP tak memiliki cukup kursi di DPRD Jakarta.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta, ya. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil saja," ucapnya.

Ia mencontohkan Rano Karno yang memiliki pengalaman memimpin Provinsi Banten. Nama Rano Karno turut dipertimbangkan untuk diusung PDIP pada kontestasi Pilkada Jakarta. Sementara itu, Djarot berkata partainya kini telah membangun komunikasi politik dengan PKB.

"Karena PDIP perlu tujuh kursi lagi, ya, kan, tujuh kursi lagi paling tidak, ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh empat kursi lagi, berani tidak misalnya PKS begitu, ya mengusung Pak Ahok misalkan, nah itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot.