JAKARTA, KOMPAS.com - Pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokers mengancam golput jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusung mantan Gubernur Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

"Kalau PDI-P usung Anies, mayoritas para Ahokers kami akan golput," ucap Koordinator Komunitas Ahokers, Sholeh M Z saat diwawancarai di depan Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Minggu (25/8/2024).

Komunitas tersebut menggelar demo di depan Kantor DPP PDI-P siang tadi. Mereka meminta agar Ahok yang diusung pada Pilkada Jakarta.

Sholeh mengatakan komunitasnya tidak akan mendukung Anies meski diusung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, relawan Ahokers bukan bagian dari PDI-P.

"Kami bukan PDI-P, Ahokers adalah Ahokers," ucap Sholeh.

Selain itu, ia mengatakan, PDI-P telah menciptakan banyak kader terbaik termasuk Ahok.

Karena itu, ia pun menyayangkan apabila Megawati mengusung Anies.

Namun, jika PDI-P mengusung kader sendiri walaupun bukan Ahok, Sholeh tetap akan mendukung keputusan itu.

"Ngapain harus pilih kader dari luar partai kalau ada kader sendiri?" kata dia.

Sholeh menilai, ada pihak yang sengaja memainkan isu PDI-P akan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta.

Namun, ia masih yakin bahwa PDI-P bakal mengusung kader sendiri.

"Kami masih yakin bahwa PDI-P akan mencalonkan dari kader sendiri," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, PDI-P diwacanakan mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Nama Anies menjadi salah satu dari banyak nama yang diusulkan DPD PDI-P Jakarta ke DPP selain Basuki Tjahaja Purnama, Andhika Perkasa, dan Tri Rismaharini.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pidato di Kantor DPP PDI-P, Kamis (22/8/2024), angkat bicara mengenai usulan itu.

"Dia bener nih kalau mau sama PDI-P? Kalau mau PDI-P, jangan kayak gitu dong ya. Mau enggak nurut ya? Iya dong," ujar dia.

Megawati pun menyinggung upaya PDI-P yang selama ini sudah susah payah mencari koalisi untuk bisa mengusung kepala daerah.

Namun, kini ada pihak yang justru mendadak meminta partainya mendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2024.

"Lho saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, bingung saya lho. Kamu ke mana ya kemarin sore ya? Lho iyalah, mbok jangan gitu dong," pungkas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju melawan Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 bila mendapatkan rekomendasi partai. PDIP tidak akan membiarkan Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

"Kalau sebagai kader ke mana pun, kita siap-siap saja, diperintah, ya siap. Kan tugas, nanti tugaskan," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ia pun menyerahkan keputusan pencalonan Pilkada Jakarta kepada Tim Desk Pilkada DPP PDIP, Sekjen PDIP dan nantinya akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri. Adapun Tim Desk Pilkada PDIP terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain, terutama PKB dan PKS.

"Dari sekjen sama tim pilkada, ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai terutama dengan PKS dan PKB," ujarnya.

Ahok mengatakan dirinya akan menjalankan apa pun keputusan PDIP. Sebagai kader, dia mengaku selalu menerima dan menjalankan keputusan dan aturan partai.

"Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor PDIP itu adalah disiplin berorganisasi. Apapun keputusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar," tutup Ahok.

Ahok pun mengatakan bahwa partainya kemungkinan tidak akan mengusung Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta 2024. "Jadi, kita itu, yang saya tahu, PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih," kata Ahok.

Dia menjelaskan bahwa PDIP merupakan partai pelopor dan partai kader, karena itu partai berlambang banteng moncong putih itu selalu mengedepankan kader yang siap diusung untuk maju dalam pilkada. "Selama ada kader terbaik, itu deretan kader terbaik banyak banget, tidak (bisa) disebut namanya, banyak banget," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP tak akan membiarkan Ridwan Kamil, calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Yang jelas PDIP punya kader-kader internal yang potensial. Kita punya Ahok, Bang Rano, itu bisa dipertimbangkan. Selain tadi disampaikan Pak Anies," tambah Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8).

Di sisi lain, ia mengaku PDIP tak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan partai politik lain karena PDIP tak memiliki cukup kursi di DPRD Jakarta.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta, ya. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil saja," ucapnya.

Ia mencontohkan Rano Karno yang memiliki pengalaman memimpin Provinsi Banten. Nama Rano Karno turut dipertimbangkan untuk diusung PDIP pada kontestasi Pilkada Jakarta. Sementara itu, Djarot berkata partainya kini telah membangun komunikasi politik dengan PKB.

"Karena PDIP perlu tujuh kursi lagi, ya, kan, tujuh kursi lagi paling tidak, ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh empat kursi lagi, berani tidak misalnya PKS begitu, ya mengusung Pak Ahok misalkan, nah itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung kadernya sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2024.

Hal ini karena PDIP tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian. PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

"Karena PDIP perlu tujuh kursi lagi, ya kan, tujuh kursi lagi paling tidak ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh empat kursi lagi, misalnya, ini seru ini Bang Biem (Koordinator Poros Jakarta). Misalnya, berani tidak, misalnya PKS begitu ya mengusung Pak Ahok, misalkan. Nah, itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.

Menurut Djarot, partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki kader yang mumpuni untuk maju pada Pilkada Jakarta. Ia pun menyebut nama Ahok hingga Rano Karno yang masuk ke bursa pilkada.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta ya. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" tanya Djarot.

"Kita masih punya juga ada Pak Ahok terbukti, Pak Anies juga bisa, kemudian Bang Rano juga punya rekam jejak yang baik begitu ya, karena beliau orang Betawi juga ya, itu, Bang Rano itu si Doel, dia punya pengalaman di Banten, masih banyak," lanjutnya.

Selain itu, PDIP juga saat ini sedang menjalin komunikasi yang intens dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Kita sudah (komunikasi), PDI Perjuangan sudah membangun ya komunikasi dengan partai-partai ya, terutamanya misalnya dengan PKB kita bangun komunikasi," tambah Djarot.

Sebelumnya, Sabtu (10/8), Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi, keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta sehingga PKS tidak bisa mengusung calon sendiri.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Salah satu kelompok yang mau diajak bicara adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ahok memang menjadi salah satu kader PDIP yang masuk daftar bakal calon gubernur Jakarta.

"Kalau hari ini saya disuruh mendukung, ya, Ahok lah," kata Ganjar saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

Ganjar juga menilai Ahok masih berpeluang untuk diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, pertimbangan yang tengah dilakukan partainya terhadap calon kepala daerah yang akan diusung masih bisa didorong untuk mengikutsertakan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Berpeluang, makanya sekarang asesmennya sedang didorong. Kalau Anda tanya pada saya, ya, (dukung) Ahok," ujarnya.

Ganjar menjelaskan dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024, dirinya lebih memprioritaskan untuk mendukung kader PDIP. "Ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal," tambah Ganjar.

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyadari bahwa perolehan suara PDIP di Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 tidak cukup. Sehingga harus mencari partai politik lain untuk bekerja sama mengusung kandidat calon kepala daerah.

Lebih lanjut, saat ditanyakan apakah dirinya yakin Ahok mendapatkan rekomendasi dari partai lain, Ganjar menuturkan bahwa hal tersebut merupakan proses yang bisa dinegosiasikan.

"Maka keyakinan itu harus berproses melalui negosiasi, komunikasi antarpartai siapa tahu nanti dalam perjalanan ini muncul yang lain. Hari ini nama-nama yang mencuat kan baru itu," jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (16/5/2024), Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyebutkan bahwa nama Djarot Syaiful Hidayat dan Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Kan sudah disampaikan Pak Sekjen ada delapan nama. Apakah Mas Djarot termasuk di delapan nama itu, kira-kira begitu kan, nah termasuk ini saya jawab saja. Tapi ini perbincangan kami, sekali lagi ini masih perbincangan kami. Ada Mas Djarot dan ada Pak Ahok," ujar Eriko di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

Selain nama Djarot dan Ahok, dia juga mengungkapkan ada nama mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Panglima TNI Jendral (Purn) TNI Andika Perkasa.

"Ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika. Eh, jangan-jangan Mas Seno mungkin, anak muda. Jangan bilang tidak mungkin dan dua lagi saya tidak mau sebut namanya. Bisa saja kejutan-kejutan," katanya.

Eriko menjelaskan Pilkada DKI Jakarta menarik lantaran Jakarta nantinya akan menjadi daerah khusus. Kendati demikian, semua nama itu nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, kecil kemungkinan partainya akan mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik, sehingga sulit untuk mengusung Anies.

"Nah saya kira secara prinsip, sulit PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Anies. Secara prinsip ya," kata dia kepada wartawan yang dikutip Republika, Ahad (4/8/2024).

Meski demikian, Ahok tak bisa serta merta menyimpulkan langkah yang akan diambil PDIP di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, meski kecil, peluang PDIP untuk mendukung Anies masih tetap terbuka.

"Kita lihat aja dulu, kalau tiba-tiba dukung kannggak tahu juga. Politik kan," ujar dia.

Sebelumnya, PDIP disebut menaruh ketertarikan untuk mendukung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, Anies masuk dalam usulan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta untuk diusung menjadi calon gubernur (cagub).

Sementara itu, Anies mengaku merasa terhormat atas ketertarikan PDIP terhadap dirinya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu akan menjadi pemacu untuk lebih memajukan DKI Jakarta bersama-sama.

"Kami berharap dengan kerja sama ini, lintas partai, lintas komponen, maka akan lebih banyak lagi sejarah ditorehkan di masa depan. Jadi saya bersyukur sekali, dan Mbak Puan, PDIP, itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta," kata dia, Sabtu (27/7/2024).

Ia menambahkan, selama ini pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan PDIP. Bahkan, komunikasi yang dilakukan sudah berjalan cukup intensif.

"Kami guyub kok, kita ngobrol dengan teman-teman di PDIP," ujar Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan digadang akan mengungguli Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok andai mereka kembali bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

Prediksi ini mengemuka setelah Indikator Politik Indonesia melakukan survei secara acak pada ratusan orang berkait siapa sosok yang kompeten untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029.

“Ketika simulasi ini kami buat, dengan asumsi terjadi rematch (Anies melawan Ahok), Anies masih unggul,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei lembaganya secara daring, Kamis (25/7/2024).

Dari 800 responden, kata Burhanuddin, lebih dari setengahnya memilih Anies untuk kembali memimpin Jakarta.

Hanya ada 6 persen responden yang tidak tahu atau belum bisa menjawab perihal pertanyaan ini.

“Jika head to head, Anies memiliki elektabilitas 52 persen. Sementara, Ahok elektabilitasnya 42 persen. Jadi selisihnya lumayan ya, 10 persen,” tutur dia.

Burhanuddin menjelaskan, Anies tak hanya unggul dalam simulasi head to head, dia selalu lebih unggul dibandingkan Ahok dalam berbagai simulasi yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Dengan demikian, menurut Burhanuddin, Anies boleh dibilang sudah memiliki pemilih tetap atau strong voters.

“Jadi Anies ini boleh dikatakan telah memiliki strong voters ya,” imbuh dia.

Berikut hasil survei berdasarkan berbagai simulasi yang dilakukan Indikator Politik Indonesia:

Simulasi terbuka atau top of mind:

Anies Baswedan 39,7 persen

Ahok 23,8 persen

Simulasi semi terbuka atau 40 nama:

Anies Baswedan 41,7 persen

Ahok 27 persen

Simulasi 16 nama:

Anies Baswedan 41,9 persen

Ahok 27,9 persen

Simulasi 11 nama:

Anies Baswedan 42,1 persen

Ahok 28,6 persen

Simulasi 9 nama:

Anies Baswedan 42,7 persen

Ahok 29,2 persen

Simulasi 4 nama:

Anies Baswedan 43,5 persen

Ahok 30,5 persen

Simulasi 3 nama:

Anies Baswedan 43,8 persen

Ahok 32,1 persen

Simulasi head to head:

Anies Baswedan 52 persen

Ahok 42 persen

Sebagai informasi, survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 18-26 Juni 2024.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 800 responden berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Margin of error survei sebesar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah berharap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa diusung oleh partainya pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Said merespons hasil survei Litbang Kompas terkini yang menunjukkan Ahok memperoleh elektabilitas tertinggi kedua untuk Pilkada Jakarta 2024.

Ahok hanya kalah dari Anies Baswedan, eks calon presiden 2024 yang juga pernah menjabat gubernur DKI Jakarta.

"Kalau kami, karena Ahok teman sejawat di DPP, wajar saja kalau Pak Ahok insyaallah saya berharap sebagai ketua DPP tentu ya, karena belum diputuskan oleh DPP partai, belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan bisa menampilkan Ahok sebagai calon," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Said menuturkan, partainya akan memutuskan siapa yang diusung untuk Pilkada Jakarta, melalui rapat DPP.

Namun menurutnya, belum ada informasi terkait kapan rapat DPP akan dilakukan.

Hanya saja, ia memastikan bahwa rapat itu akan digelar dalam waktu dekat.

"Oh iya lah (dalam waktu dekat), kan ini kan sudah tinggal 49 hari, DPP setiap hari itu kan yang diurus 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, sehingga intens kami terus menerus dan tidak luput juga pasti DPP juga akan melototin pertarungan kontestasi di Jakarta," jelasnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menambahkan, rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ia juga ditanya bagaimana dengan wacana Ahok dimajukan di Pilkada Sumatera Utara.

Namun menurutnya, wacana itu tidak berasal dari DPP PDI-P.

"Lha wacananya kan tidak keluar dari DPP. Wacananya kan dari luar," tegas Said.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan keluar menjadi nama yang difavoritkan kembali maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jakarta 2024.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024, sebanyak 29,8 persen responden di Jakarta memilih kembali nama Anies Baswedan sebagai cagub rujukan untuk maju pada Pilkada Jakarta.

Responden juga merujuk nama Ahok sebagai cagub yang difavoritkan kembali maju pada Pilkada Jakarta.

Sebesar 20 persen responden merujuk nama Ahok.

Sedangkan diposisi ketiga ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dinilai 8,5 persen responden layak maju jadi cagub pada Pilkada Jakarta 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku tidak pernah diajak komunikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat yang mengusulkan namanya sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

"Tidak pernah (ada komunikasi dengan PSI)," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan terkait namanya yang diusulkan PSI, Senin (8/7/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan berbicara banyak terkait hal itu.

Ahok menilai, pengusulan nama-nama kandidat Pilkada Jakarta 2024 juga sudah dijalankan di PDI-P melalui mekanisme sendiri.

Oleh karena itu, ia tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab soal namanya yang diusulkan partai lain.

"PDI Perjuangan memiliki mekanisme pengusulan dan bukan dengan cara bicara di media. Kerja sama partai bisa dilakukan oleh keputusan ketua umum," papar dia.

Sebagai informasi, PSI Jakarta Barat mengusulkan enam nama untuk maju Pilkada Jakarta 2024, yakni Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Ketua Dewan Pimpinan PSI Grace Natalie, Menteri BUMN Erick Thohir, presenter Deddy Corbuzier, serta mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pengerucutan usulan nama tersebut dipilih melalui berbagai proses dan penyaringan dari hasil aspirasi pihak internal PSI dan juga masyarakat di lima wilayah administrasi Jakarta Barat.

Nantinya, usulan nama itu bakal diserahkan ke DPW PSI Jakarta, lalu ke DPP untuk menentukan siapa bakal calon yang bakal direkomendasi kan PSI untuk Pilkada Jakarta 2024.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat.

Selain jumlah kursi, setiap partai ataupun gabungan partai bisa mencalonkan kandidatnya, jika memperoleh 25 persen suara sah pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Pada Pemilu legislatif 2024, PSI memperoleh 465.936 suara dan diperkirakan akan mendapat delapan kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, PSI harus berkoalisi jika ingin mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.