LAMPUNG, investor.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sampai dengan Semester I 2024 sebesar Rp113,59 triliun atau 8,37 kali dibandingkan dengan modal disetor. Aliran dana tersebut menegaskan peran strategis Perseroan sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berjalan optimal. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Kami melihat kondisi pasar primer perumahan masih menghadapi tantangan, akan tetapi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga peluang untuk pasar perumahan pada umumnya masih terbuka.” jelas Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, saat paparan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Minggu (29/9/2024).

Sejalan dengan tujuan SMF untuk pengentasan backlog perumahan, sebagai fiscal tools Pemerintah, sejak 2018 sampai dengan Juni 2024 SMF telah menyalurkan porsi 25% KPR FLPP sebesar Rp24,07 triliun yang setara dengan 654.430 unit rumah. Dibandingkan kinerja semester 1 2023, kinerja porsi 25% FLPP SMF meningkat 9,67% YOY.

“Angka ini menunjukkan bahwa SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara yang diterima khusus untuk FLPP yaitu sebesar Rp9,33 triliun. Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,” tutur Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.

Penerbitan Obligasi

Ananta memaparkan, perseroan mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan, memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia.

“Hingga Semester I 2024, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak enam kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP,” ungkap Ananta.

Dengan demikian, dari awal penerbitan surat utang tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2024 telah dilakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun. Rinciannya, terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

“Ke depan, SMF berencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk tambahan, baik konvensional maupun berbasis sosial, dengan memperhatikan kondisi pasar dan suku bunga,” tambah Ananta.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial, perseroan turut mendukung pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia, melalui program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh senilai Rp36,4 miliar untuk 521 rumah di 24 wilayah di Indonesia yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Selain kontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan sektor perumahan, SMF juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada Semester I Tahun 2024, SMF mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp51,82 triliun, meningkat 13% dari Rp45,70 triliun pada akhir 2023. Laba bersih juga mencatatkan pertumbuhan positif, mencapai Rp285 miliar, lebih tinggi 17% dibandingkan pencapaian Juni 2023 (year on year) yang sebesar Rp243 miliar.

“Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi,” ujar Ananta.

SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Perumahan secara aktif melakukan kajian dan memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui penyusunan policy paper yang merupakan hasil kolaborasi SMF Research Institute bersama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian.

Policy Paper tersebut menghasilkan rekomendasi beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor perumahan, di antaranya seperti program perumahan yang tersegmentasi, pembiayaan bagi pekerja informal, assetrecycling, serta peningkatan peran pemerintah daerah.

SMF juga turut mendukung Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk penyediaan pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). SMF telah menyalurkan Dana Hibah dari Build Change sebesar 50.000 USD untuk pilot project IGAHP bersama BPR Nusamba Cepiring di Kendal, Jawa Tengah dan BPRS Patriot Bekasi, Jawa Barat.

Hingga akhir 2024, SMF akan berfokus pada pencapaian target bisnis sebagai liquidity provider bagi lembaga keuangan agar penyaluran pembiayaan perumahan dapat terus bertumbuh serta mendukung program pemerintah dalam KPR FLPP sebagai salah satu upaya untuk pengentasan backlog perumahan. Optimalisasi peran SMF dalam sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan juga akan terus dilakukan melalui kajian-kajian komprehensif yang dilakukan melalui SMF Research Institute serta monitoring implementasi pilot project dan memperluas potensi kerja sama pendanaan untuk IGAHP.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

LAMPUNG, investor.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sampai dengan Semester I 2024 sebesar Rp113,59 triliun atau 8,37 kali dibandingkan dengan modal disetor. Aliran dana tersebut menegaskan peran strategis Perseroan sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berjalan optimal. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Kami melihat kondisi pasar primer perumahan masih menghadapi tantangan, akan tetapi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga peluang untuk pasar perumahan pada umumnya masih terbuka.” jelas Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, saat paparan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Minggu (29/9/2024).

Sejalan dengan tujuan SMF untuk pengentasan backlog perumahan, sebagai fiscal tools Pemerintah, sejak 2018 sampai dengan Juni 2024 SMF telah menyalurkan porsi 25% KPR FLPP sebesar Rp24,07 triliun yang setara dengan 654.430 unit rumah. Dibandingkan kinerja semester 1 2023, kinerja porsi 25% FLPP SMF meningkat 9,67% YOY.

“Angka ini menunjukkan bahwa SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara yang diterima khusus untuk FLPP yaitu sebesar Rp9,33 triliun. Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,” tutur Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.

Penerbitan Obligasi

Ananta memaparkan, perseroan mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan, memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia.

“Hingga Semester I 2024, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak enam kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP,” ungkap Ananta.

Dengan demikian, dari awal penerbitan surat utang tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2024 telah dilakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun. Rinciannya, terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

“Ke depan, SMF berencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk tambahan, baik konvensional maupun berbasis sosial, dengan memperhatikan kondisi pasar dan suku bunga,” tambah Ananta.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial, perseroan turut mendukung pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia, melalui program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh senilai Rp36,4 miliar untuk 521 rumah di 24 wilayah di Indonesia yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Selain kontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan sektor perumahan, SMF juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada Semester I Tahun 2024, SMF mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp51,82 triliun, meningkat 13% dari Rp45,70 triliun pada akhir 2023. Laba bersih juga mencatatkan pertumbuhan positif, mencapai Rp285 miliar, lebih tinggi 17% dibandingkan pencapaian Juni 2023 (year on year) yang sebesar Rp243 miliar.

“Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi,” ujar Ananta.

SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Perumahan secara aktif melakukan kajian dan memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui penyusunan policy paper yang merupakan hasil kolaborasi SMF Research Institute bersama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian.

Policy Paper tersebut menghasilkan rekomendasi beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor perumahan, di antaranya seperti program perumahan yang tersegmentasi, pembiayaan bagi pekerja informal, assetrecycling, serta peningkatan peran pemerintah daerah.

SMF juga turut mendukung Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk penyediaan pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). SMF telah menyalurkan Dana Hibah dari Build Change sebesar 50.000 USD untuk pilot project IGAHP bersama BPR Nusamba Cepiring di Kendal, Jawa Tengah dan BPRS Patriot Bekasi, Jawa Barat.

Hingga akhir 2024, SMF akan berfokus pada pencapaian target bisnis sebagai liquidity provider bagi lembaga keuangan agar penyaluran pembiayaan perumahan dapat terus bertumbuh serta mendukung program pemerintah dalam KPR FLPP sebagai salah satu upaya untuk pengentasan backlog perumahan. Optimalisasi peran SMF dalam sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan juga akan terus dilakukan melalui kajian-kajian komprehensif yang dilakukan melalui SMF Research Institute serta monitoring implementasi pilot project dan memperluas potensi kerja sama pendanaan untuk IGAHP.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melalui anak usahanya, PLN Batam bersama PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) sukses mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground-mounted terbesar di Indonesia dengan kapasitas 100 Megawatt peak (MWp) di Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI), Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan peresmian PLTS ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"Saya pikir PLTS ini menjadi pembangkit yang sangat kita harapkan ke depan. Kami berharap kesuksesan pembangunan PLTS ini dapat memberikan manfaat yang optimal serta menjadi role model untuk sektor industri dan pemegang wilayah usaha lainnya," ujar Jisman melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Berdiri di atas lahan dengan total luas 80 hektar, PLTS yang dioperasikan PT Aruna Hijau Power (AHP), joint venture antara PLN Batam dengan Aruna PV ini diperkirakan mampu menghasilkan 150 GWh energi bersih per tahun atau setara dengan pengurangan emisi sebesar 118.725 ton CO2.

Pengoperasian pembangkit ramah lingkungan ini akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui pemanfaatan listrik hijau.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai tulang punggung transisi energi di Tanah Air, PLN berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri menggunakan listrik hijau dalam operasionalnya.

Ia melihat upaya ini telah sejalan dengan peta jalan transisi energi pemerintah dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Listrik merupakan jantung perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya, saat ini PLN tidak hanya mengalirkan listrik andal tapi juga berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik hijau bagi industri di Tanah Air. Inilah wujud komitmen PLN kepada negara untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan (EBT) dan berkelanjutan," katanya.

Selain bekerja sama dengan AHP, dalam proyek PLTS ini PLN juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker dan PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek.

Menurut Darmawan, kerja sama ini menjadi wujud kolaborasi antara Pemerintah, BUMN, dan Swasta dalam mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penggunaan EBT.

"Perubahan iklim adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama-sama. Untuk itu, PLN tidak bisa menjalankan semuanya dalam suasana kesendirian, satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melalui kolaborasi," ucap Darmawan.

Darmawan optimistis pengoperasian PLTS ini akan menciptakan dampak ekonomi substansial yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kawasan Industri Kota Bukit Indah dan sekitarnya.

"Proyek pengembangan PLTS ini merupakan wujud dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri di Tanah Air. Di tengah tuntutan global untuk beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga banyak yang membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama AHP Adi Dharmanto mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan proyek PLTS ground-mounted terbesar di Indonesia lebih cepat dari target, yaitu sekitar tujuh bulan.

"Sebagai developer, kami dan tim memiliki prinsip bahwa proyek ini harus dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan memenuhi janji tidak hanya kepada para pemangku kepentingan tetapi juga kepada bangsa Indonesia. Kami berkomitmen bahwa kami akan menjadi salah satu mitra PLN yang berperan dalam transisi energi baru terbarukan," ujar Adi.

Direktur Utama TJS Kuky Permana menyampaikan bahwa suplai listrik bersih dari PLTS sesuai dengan kebutuhan listrik di kawasan Industri Kota Bukit Indah. Pasalnya, penggunaan listrik di kawasan industri sesuai dengan karakteristik produksi listrik PLTS.

Ia merinci, saat ini telah ada 244 pelanggan dengan beban puncak rata-rata pada hari kerja berkisar 126 Megawatt (MW). Sedangkan pada hari libur dan Sabtu-Minggu turun menjadi kurang lebih 70 MW.

"Kami turut bangga bisa turut partisipasi pada proyek strategis ini yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka mencapai NZE pada tahun 2060," kata Kuky.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024