TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 13 Oktober 2024 dimulai dari calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Disusul, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana merombak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi seperti Temasek Holdings, badan usaha milik negara Singapura. Temasek merupakan perusahaan yang memegang dan berfokus terhadap investasi global yang dimiliki oleh Singapura.

Selanjutnya, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, belakangan bicara mengenai peluang beasiswa pendidikan pelajar Indonesia yang ingin belajar di Rusia. Ia juga berbicara mengenai daun kelor sebagai salah satu pilihan pangan murah bergizi hingga menanggapi soal rasio pajak yang rendah.

Berikutnya, harga emas dunia pekan depan diperkirakan masih akan terus naik. Apalagi, menurut analis mata uang dan komoditas Lukman Leongarga, jika situasi di Timur Tengah kian memanas. Kenaikan harga emas dunia ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam.

Terakhir, Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Profil Benny Laos, Pengusaha yang Tewas dalam Kebakaran Kapal....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

IDXChannel – Badan Bank Tanah bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berkolaborasi dalam mengatasi persoalan angka backlog ketersediaan rumah di Indonesia. Kolaborasi kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Badan Bank Tanah dalam hal ini bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah tersebut.

Selain itu, SMF juga dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyambut baik kerja sama ini. Dia berharap kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan pemukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan persnya, Jakarta, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Parman menyampaikan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang menjadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini. Kolaborasi ini juga menegaskan komitmen kedua Lembaga dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata dia.

Angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah merupakan peluang yang sangat baik dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, PT SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” ujar dia.

Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi ASN yang bekerja di IKN dan sekitarnya.

Saat ini dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 Hektare (Ha) telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan SMF.

(Dhera Arizona)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog). Bank Tanah dan SMF bersepakat melaksanakan program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam nota kesepahaman ini, Badan Bank Tanah bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sedangkan SMF menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah sekaligus dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap, kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan permukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Parman mengatakan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk Pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang mnejadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini sangat penting. Mengingat saat ini angka backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlogkelayakan kurang lebih 26 juta rumah.

Merujuk data Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), angka backlog hunian di Inonesia saat ini sebesar 12,7 juta unit. Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah menjadi peluang untuk mengakselerasi penyediaan rumah MBR dalam mengatasi backlog. Selain itu, SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kami bisa buat dengan harga yang sama seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kami akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” katanya.

Saat ini dua HPL Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 hektare telah dimanfaatkan untuk Pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perusahaan Umum Perumahan Nasional atau Perumnas, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., dan SMF. Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya.

KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah yang menjadi ambisi dan gimmick pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dianggap membawa angin segar bagi sektor perumahan.

Chief Economist Sarana Muligriya Finansial (SMF) Martin Daniel Siyaranamual mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (30/10/2024).

"Kami mendukung karena sektor perumahan menjadi salah satu lokomotif dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan," ujar Martin.

Kendati demikian, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan dengan pendekatan strategis dan efektif agar program ini terlaksana.

Menurut Martin, Pemerintah mempertimbangkan empat dimensi sosioekonomi masyarakat untuk merancang intervensi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Empat dimensi itu adalah dimensi backlog (kepemilikan dan kelayakanhuni), dimensi lokasi (mertropolitan, perkotaan, kabupaten), dimensi penghasilan (subsidi penuh, subsidi sebagian, dan insentif), dan dimensi pekerjaan (pekerja formal dan informal).

Selain itu, SMF mengusulkan Program 3 Juta Rumah dilaksanakan dalam dua skema pembangunan dan perbaikan rumah di perkotaan dan perdesaan.

Untuk wilayah perkotaan, target 1 juta rumah per tahunnya terbagi atas 400.000 untuk mengatasi backlog kepemilikan, dan 600.000 untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Untuk wilayah perdesaan, target 2 juta rumah per tahunnya terbagi atas 300.000 untuk mengatasi backlog kepemilikan, dan 1,7 juta untuk RTLH.

Secara umum, intervensi dari Program 3 Juta Rumah yang dapat dilakukan berupa hibah dan/atau Subsidi Selisih Bunga (SSB), yang besarnya hibah atau SSB tersebut dapat disesuaikan tergantung kelas ekonomi penerima manfaat.

Oleh karena itu, SMF memberikan empat rekomendasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Rekomendasi pertama adalah dari sisi permintaan, bahwa program perumahan tersegmentasi: jenis backlog, lokasi perkotaan dan perdesaan, kemampuan ekonomi, dan pekerjaan formal dan informal.

Kemudian mendukung pengembangan program yang mampu melayani seluruh segmen masyarakat.

Selanjutnya menerapkan mekanisme housing career, dan penguatan kerangka regulasi dalam mendukung permintaan rumah/pembiayaan perbaikan/pembangunan (pembebasan PPN).

Rekomendasi kedua dari sisi penawaran, pemerintah memberikan dukungan kerangka regulasi dan insentif untuk pembangunan rental housing (rusunawa), untuk implementasi skema backyarding.

Berikutnya meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan rusunami, memperkuat kerangka regulasi untuk mendukung pasokan rumah atau perbaikan/pembangunan rumah, seperti kemudahan perijinan.

Rekomendasi ketiga lembaga penyalur pembiayaan dalam penggunaan tingkat suku bunga tetap sepanjang tenor.

Kemudian dibentuknya kerangka regulasi yang mengatur standardisasi produk pembiayaan perumahan, berikut turunannya.

Menetapkan penyaluran pembiayaan bagi pekerja informal sebagai salah indikator kinerja utama lembaga keuangan penyalur pembiayaan.

Rekomendasi keempat adalah penyedia likuiditas yang menuntut dibentuknya kerangka regulasi yang mendorong praktik recycling dana perumahan yang memungkinkan sekuritisasi dapat dilakukan dengan skema tidak jual putus dan terhadap cashflow pelaku pembangunan.

Berikutnya Pembentukan Dana Abadi Perumahan sebagai solusi pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

"Selain itu, dihadirkan regulasi terkait dukungan dan penjaminan pemerintah terkait penerimaan pinjaman luar negeri," tuntas Martin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan urun rembuk atau sumbang saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto atas program 3 juta rumah sebagai janji politiknya.

Chief economist melalui SMF Research Institute Martin Daniel Siyaranamual meyakini bahwa program 3 juta rumah dari presiden terpilih akan memberi angin segar ke sektor perumahan dan stakeholder yang terkait dengan sektor perumahan, termasuk di dalamnya PT SMF.

"Ini usulan kami, 3 juta angkanya ditentukan Pak Prabowo, tidak bisa diubah angaknya, 3 juta itu kita pikrikan sama-sama. Pertama, untuk 1 juta rumah di wilayah perkotaan. Kami mengusulkan itu dibagi dua, 400.000 bicara [menyasar] kepemilikan untuk yang belum punya rumah, sementara untuk perbaikan rumah 600.000," kata Martin dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 SMF, dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Sementara, untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan, SMF menyarankan sebanyak 300.000 ditujukan untuk mereka yang belum memiliki rumah, dan 1,7 juta untuk perbaikan rumah tidak layak.

"Jadi 3 juta rumah itu kalau Pak Prabowo bilang 1 juta di kota 2 juta di pedesaan, kami datang [mengusulkan] lebih detail lagi," kata Martin.

Usulan tersebut dari hasil kajian internal yang dilakukan oleh SMF Research Institute. Martin mengatakan, kalau bicara soal rumah pemerintah perlu mengaitkan dengan dua variabel. Pertama adalah perumahan untuk pengentasan kemiskinan dan kedua adalah perumahan untuk peningkatan SDM.

Hasil risetnya menunjukkan, dari setiap insentif sebesar Rp1 triliun ke sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1,9 triliun Kemudian berdampak pada 185 sektor lainnya seperti perdagangan, barang galian, jasa angkutan darat, jasa persewaan dan jasa penunjang usaha, industri semen hingga listrik.

Selanjutnya, dari setiap insentif Rp1 triliun di sektor perumahan juga bedampak pada pengurangan orang miskin mencapai 6.107 orang atau penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,0022%. Dampak lainnya, adalah menciptakan sekitar Rp800 juta aktivitas kesehatan dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di sektor pendidikan, dengan kenaikan sekitar Rp1,58 miliar.

Dalam eksekusinya nanti, SMF juga membuat empat dimensi yang harus dikombinasikan pemerintah. Pertama adalah dimensi backlog, bahwa ada bakclog kepemilikan dan backlog kelayakan rumah di dalamnya. Kedua adalah dimensi lokasi, bahwa masyarakat tersebar di tiga wilayah, metropolitan, perkotaaan dan kabutapen yang didominasi pedesaan.

Selanjutnya, ketiga adalah dimensi penghasilan, bahwa lapisan masyarakat terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat rentan, dan masyarakat miskin. Keempat adalah dimensi pekerjaan, bahwa ada pekerja formal dan pekerja informal.

"Nanti kami pilah lagi siapa dulu yang dikasih, yang miskin dulu yang rentan atau yang atasnya. Dikasih sepeti apa, grand langsung dibuatkan pemerintah atau pinjaman dengan suku bunga murah, 5%, 7%, 9%. Itu sudah kami hitung," kata dia.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berencana akan menerbitkan obligasi sekali lagi di sisa tahun 2024.

Adapun di 2024 ini hingga semester I, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak 6 kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP.

Dengan begitu, sejak awal penerbitan surat utang pada 2009 sampai Juni 2024 SMF telah melakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun.

Rinciannya, 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

"Kemungkinan besar kita terbitkan 1 kali lagi karena kebutuhan pendanaan ada. Tapi tentu balik lagi, keptusan menerbitkan obligasi ini sangat banyak pertimbangannya. Situasi market likuiditas dan sebagainya," kata Direktur Keuangan & Operasional SMF Bonai Subiakto saat ditemui di sela acara konferensi pers Kinerja Semester I/2024 PT SMF di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Meski begitu Bonai menggarisbawahi, rencana peneribtan obligasi tersebut masih berupa kemungkinan yang besar karena ada kebutuhanya, bukan kepastian yang sudah ditetapkan.

"Nilainya juga sama [belum ditetapkan]. Kalau penerbitannya saja baru kemungkinan besar, apalagi nilainya," kata Bonai.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Heliantopo menjelaskan salah satu sumber pendanaan SMF memang melalui penerbitan obligasi yang bisa dilakukan 3-4 kali dalam setahun tergantung target yang ditetapkan Perseroan.

"Kedua, adalah pertimbangan faktor posisi likuiditi market, apakah kita narik misal 3 kali jumlahnya besar, atau 4 kali jumlahnya lebih kecil. Ini kan pertimbangannya banyak," kata Topo.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengungkap ada risiko mengintai di balik peluang pertumbuhan pembiayaan usai suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun di level 6%. Selain BI, The Fed juga memutuskan memangkas suku bunga menjadi 4,75%-5%.

Chief economist SMF Research Institute, Martin Daniel Siyaranamual menjelaskan penurunan suku bunga ini sudah pastiakan berdmapak positif ke sektor perumahan, di mana ketika suku bunga turun, suku bunga pinjaman, suku bunga KPR juga akan bergerak turun. Dengan demikian, menurutnya kemungkinan pasar pembiayaan dan perumahan untuk tumbuh di 2025 nanti cukup besar.

"Itu di satu sisi, arah positif dari sisi kebijakan moneter. Tapi di sisi lain, kita harus hari-hati. Kelas menengah kita tereduksi karena konsumsi terbesar kelas menengah, termasuk sektor perumahan," kata Martin dalam konferensi pers kinerja SMF Semester I/2024, di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Adapun sentimen positif lainnya selain suku bunga turun adalah imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang juga menurun. Sebagai perusahaan yang menyalurkan pendanaan kepada bank penyalur KPR, Martin mengatakan pihaknya mendapatkan sumber dana dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

"Acuannya adalah obligasi pemerintah, SUN. Imbal hasilnya turun saat ini, ini bagus. Artinya untuk menerbitkan kita hanya perlu menawarkan dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi," kata Martin.

Martin menjelaskan pada umumnya imbal hasil dari obligasi yang diterbitkan pihak swasta lebih tinggi dari pemerintah. Bila imbal hasil obilasi pemerintah turun, mereka juga akan mengikuti. Namun, Martin kembali mengingatkan ada risiko mengintip di balik peluang kedua ini.

"Pertanyaannya, apakah kondisi ini bisa dibawah sampai 2025. Ini yang masih belum kelihatan. Kenapa, karena kalau bicara soal SUN, dia pasti akan berkaitan erat dengan pembiayaan pemerintahan Indonesia yang akan datang," kata dia.

Martin mejelaskan pemerintah memiliki dua cara ketika memiliki beban pengeluaran yang besar. Pertama adalah dengan menaikkan pajak, atau cara kedua adalah dengan menerbitkan surat utang.

Dia berharap, cara yang diambil pemerintah adalah dengan mendorong penerimaan pajak sehingga kebutuhan penerbitan SUN tidak tinggi. "Ketika penerbitan SUN tidak tinggi, imbal hasil SUN turun, SMF juga bisa menikmati. Itu juga bisa dorong, kita juga bisa leverage, kita bisa ungkit lagi," kata Martin.

Adapun sejak 2009 hingga Juni 2024 SMF telah melakukan penerbitan obligasi sebanyak 63 kali dengan jumlah Rp64,95 triliun, terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Martin melanjutkan, ada kasus anomali di mana ketika BI Rate turun tidak diikuti dengan penurunan imbal hasil SUN. Hal itu terjadi pada 2020 ketika ekonomi sedang terpuruk. Pihaknya berharap tahun depan kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil, walaupun kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru tetap punya andil besar.

"Harapannya tahun depan masih baik-baik saja, artinya imbal hasil SUN dan BI rate bisa turun. Tapi ini sangat tergantung bagi kebijakan pembiayaan pemerintahan yang akan datang," kata Martin.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic Law Studies (Celios), Nailul Huda mencatat beberapa momen Presiden terpilih Prabowo selalu menyampaikan akan menambah utang pemerintah hingga rasio utang ke PDB mendekati 50%.

Huda menjelaskan, untuk menarik uutang lebih laris maka ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan menurunkan risiko dari utang pemerintah melalui penguatan kelembagaan, dan kedua dengan memberikan kompensasi bagi investor yang tinggi.

"Jika mengambil opsi yang kedua, pemerintah memberikan suku bunga yang tinggi, maka yang terjadi bunga obligasi badan usaha termasuk PT SMF akan cukup tinggi. Pada akhirnya akan memberatkan PT SMF untuk menarik utang dari masyarakat. Ini harus diperhatikan juga oleh tim Prabowo-Gibran," kata Huda kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA -- BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memastikan tetap menyalurkan kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (KPR FLPP bagi MBR) meski tambahan penyertaan modal negara (PMN) belum dicairkan.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan dukungan KPR FLPP saat ini digerakkan pihaknya dengan mengandalkan dana dari leveraging dana PMN yang sudah didapat sebelumnya. Sejak 2018, PMN yang telah diterima SMF untuk penyaluran KPR FLPP mencapai Rp9,33 triliun, dan berhasil di-leveraging sehingga menghasilkan dana Rp14,74 triliun.

Hasilnya, sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP senilai Rp24,07 triliun, atau setara 654.430 unit rumah subsidi.

"Bagaimana kalau PMN tidak turun, kan sudah disetujui DPR segala macam. Insyallah sih pasti cair, tahun ini," kata Ananta saat konferensi pers kinerja semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Pencairan PMN tambahan merupakan bagian dari dukungan untuk memenuhi target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit. Dari target ini, SMF ditargetkan berkontribusi sebanyak 25%, di mana sisanya 75% ditalangi oleh BP Tapera. Untuk melaksanakan mandat ini, SMF telah mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,89 triliun.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Heliantopo menjelaskan untuk mengejar target pemerintah, pihaknya sudah memulai penyaluran KPR FLPP sejak awal tahun. Di mana sampai Juni 2024, pembiayaan yang dilakukan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.

Adapun saat mengusulkan tambahan PMN Rp1,89 triliun, nantinya perusahaan juga menarik pinjaman lainnya hingga Rp5,12 triliun. Dengan cara ini terkumpul Rp7,02 triliun.

Dana tersebut kemudian digabungkan dengan kelolaan BP Tapera sebanyak Rp21,05 triliun, sehingga terkumpul Rp28,06 triliun. Uang ini yang kemudian akan digunakan untuk membiayai subsidi bunga KPR 166.000 ribu rumah.

Topo mengatakan, SMF tak khawatir soal sumber pendanaan karena perusahaan telah melakukan leveraging atas modal negara yang sudah diterima sebelumnya.

"Jadi kalau pertanyannya, kalau PMN tidak dapat, ya kan kita sudah salurkan juga. Kalau terkait hiutngannya [skema ketika PMN tidak cair] itu pertanyaan selanjutnya," kata Topo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUM) di bawah Kementerian, Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF sejak didirkan hingga semester I/2024 ini telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sebesar Rp113,59 triliun ke pasar keuangan. Perinciannya, dana ini terdiri dari pembiayaan Rp99,38 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp14,21 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan sebagai perusahaan milik negara memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah SMF sebagai liquidity provider alias penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Mekanismenya ada dua cara, yaitu dalam bentuk pembiayaan dan sekuritisasi.

"Kita sudah mengalirkan dana, me-recycle kurang lebih Rp113,59 triliun dalam bentuk pembiayaan atau purchase with recourse sebesar Rp99,38 triliun, dan bentuk sekuritisasi atau purchase without recourse yang kurang lebih Rp14,21 triliun," kata Ananta dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Ananta mengatakan, melalui fungsi pertama ini, SMF memegang peran penting dalam memastikan pasar pembiayaan perumahan tetap likuid, stabil, dan efisien.

Dalam penyaluran dana ini, SMF menyalurkan kepada bank umum, bank syariah, BPD, BPR, perusahaan pembiayaan, hingga lembaga keuangan lainnya. Namun, Ananta memberikan catatan menantang soal pemerataan.

"Bagaimana distribusi penyaluran dana, kalau kita lihat Indonesia bagian Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. Ini adalah tantangan, ini wajah daripada bank bank penyakur KPR. SMF tidak boleh langsung [menyalurkan], kita hanya liquidity provider. Bank yang menyalurkan mayoritas di Indonesia bagian Barat," jelasnya.

Fungsi SMF kedua adalah sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Fiscal Tools dari Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan fungsinya ini, SMF berkontribusi dalam penurunan beban fiskal pemerintah untuk pembiayaan perumahan.

Skemanya, SMF akan mendapatkan PMN dari negara kemudian melakukan leverage pendanaan melalui pasar modal. Dalam penyaluran pembiayaan KPR melalui perbankan, sebesar 25% porsinya ditanggung SMF dan sisanya 75% dari dana program KPR di BP Tapera.

Sementara itu, suku bunga blended antara SMF dengan BP Tapera ini sebesar 1,5%, sedangkan biaya dan margin bagi bank penyalur KPR sebesar 3,5%. Dengan begitu, bunga KPR dipatok sebesar fixed rate 5% selama 20 tahun.

"Dari 2018, SMF sebagai fiscal tools sampai sekarang kita sudah terima PMN untuk FLPP Rp9,33 triliun. SMF mengeluarkan surat utang ke pasar modal yang namanya leveraging, Rp14,74 trilun. Jadinya kalau ditotal Rp24,07 triliun. Itu porsi 25%," pungkasnya.

Sementara itu, SMF menyebut jumlah penyaluran tersebut memiliki multiplier atau Primary market Financing to Capital Ratio (PMFC) sebesar 8,37 kali dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapat SMF dari periode triwulan 4/2023 sampai Juni 2024 sebesar Rp14,33 triliun.

Dari dana itu, untuk penyaluran subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah. Dana untuk pembiayaan FLPP KPR tersebut didapat dari PMN sebesar Rp9,33 triliun ditambah Rp14,74 triliun dana dari hasil leveraging oleh SMF.

Realisasi penyaluran pembiayaan untuk KPR FLPP tersebut memiliki multiplier efek 2,58 kali dari PMN yang telah didapat SMF. Adapun untuk 2024 ini, sampai Juni 2024 pembiayaan KPR FLPP yang sudah disalurkan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUM) di bawah Kementerian, Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF sejak didirkan hingga semester I/2024 ini telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sebesar Rp113,59 triliun ke pasar keuangan. Perinciannya, dana ini terdiri dari pembiayaan Rp99,38 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp14,21 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan sebagai perusahaan milik negara memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah SMF sebagai liquidity provider alias penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Mekanismenya ada dua cara, yaitu dalam bentuk pembiayaan dan sekuritisasi.

"Kita sudah mengalirkan dana, me-recycle kurang lebih Rp113,59 triliun dalam bentuk pembiayaan atau purchase with recourse sebesar Rp99,38 triliun, dan bentuk sekuritisasi atau purchase without recourse yang kurang lebih Rp14,21 triliun," kata Ananta dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Ananta mengatakan, melalui fungsi pertama ini, SMF memegang peran penting dalam memastikan pasar pembiayaan perumahan tetap likuid, stabil, dan efisien.

Dalam penyaluran dana ini, SMF menyalurkan kepada bank umum, bank syariah, BPD, BPR, perusahaan pembiayaan, hingga lembaga keuangan lainnya. Namun, Ananta memberikan catatan menantang soal pemerataan.

"Bagaimana distribusi penyaluran dana, kalau kita lihat Indonesia bagian Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. Ini adalah tantangan, ini wajah daripada bank bank penyakur KPR. SMF tidak boleh langsung [menyalurkan], kita hanya liquidity provider. Bank yang menyalurkan mayoritas di Indonesia bagian Barat," jelasnya.

Fungsi SMF kedua adalah sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Fiscal Tools dari Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan fungsinya ini, SMF berkontribusi dalam penurunan beban fiskal pemerintah untuk pembiayaan perumahan.

Skemanya, SMF akan mendapatkan PMN dari negara kemudian melakukan leverage pendanaan melalui pasar modal. Dalam penyaluran pembiayaan KPR melalui perbankan, sebesar 25% porsinya ditanggung SMF dan sisanya 75% dari dana program KPR di BP Tapera.

Sementara itu, suku bunga blended antara SMF dengan BP Tapera ini sebesar 1,5%, sedangkan biaya dan margin bagi bank penyalur KPR sebesar 3,5%. Dengan begitu, bunga KPR dipatok sebesar fixed rate 5% selama 20 tahun.

"Dari 2018, SMF sebagai fiscal tools sampai sekarang kita sudah terima PMN untuk FLPP Rp9,33 triliun. SMF mengeluarkan surat utang ke pasar modal yang namanya leveraging, Rp14,74 trilun. Jadinya kalau ditotal Rp24,07 triliun. Itu porsi 25%," pungkasnya.

Sementara itu, SMF menyebut jumlah penyaluran tersebut memiliki multiplier atau Primary market Financing to Capital Ratio (PMFC) sebesar 8,37 kali dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapat SMF dari periode triwulan 4/2023 sampai Juni 2024 sebesar Rp14,33 triliun.

Dari dana itu, untuk penyaluran subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah. Dana untuk pembiayaan FLPP KPR tersebut didapat dari PMN sebesar Rp9,33 triliun ditambah Rp14,74 triliun dana dari hasil leveraging oleh SMF.

Realisasi penyaluran pembiayaan untuk KPR FLPP tersebut memiliki multiplier efek 2,58 kali dari PMN yang telah didapat SMF. Adapun untuk 2024 ini, sampai Juni 2024 pembiayaan KPR FLPP yang sudah disalurkan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.

TEMPO.CO, Pesawaran, Lampung - Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB).

“Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan yang masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,” kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam, 29 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia.

Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, Martin mengatakan, upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024.

Martin mengatakan sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut.

Selanjutnya: “Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah...."

<!--more-->

“Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja. Tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal Itu relatif tidak ada,” ujarnya.

Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan, SMF juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni microfinance dan rent to own.

Martin menuturkan SMF mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan.

Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.

“Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik dan itu besar jumlahnya. Sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut,” imbuhnya.

TEMPO.CO, Pesawaran, Lampung - Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB).

“Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan yang masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,” kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam, 29 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia.

Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, Martin mengatakan, upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024.

Martin mengatakan sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut.

Selanjutnya: “Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah...."

<!--more-->

“Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja. Tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal Itu relatif tidak ada,” ujarnya.

Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan, SMF juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni microfinance dan rent to own.

Martin menuturkan SMF mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan.

Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.

“Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik dan itu besar jumlahnya. Sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut,” imbuhnya.