Indonesia menargetkan pada tahun 2045 akses air minum perpipaan di Indonesia 100% aman. Namun hingga saat ini, posisinya terbilang masih sangat jauh dari target, baru 20% rumah tangga (RT) tersambung pipa.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan negara Portugal bisa menjadi salah satu acuan RI untuk transformasi tata kelola air minum

Dari berbagai referensi dunia, menurutnya kondisi Indonesia saat ini mirip dengan kondisi Portugal 30 tahun lalu. Adapun Portugal sendiri saat ini telah berhasil memenuhi 100% akses air minum warganya.

"Portugal 30 tahun lalu,1993, layanan airnya juga tidak stabil, layanan air minumnya itu kurang dari 50%, sanitasinya kurang dari 15%. Jadi ini kira-kira kita juga pada tahap yang dialami Portugal 30 tahun lalu," kata Endra, dalam sambutannya di acara Pembukaan Indonesia Water Forum, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pada kala itu penyediaan air minum di Portugal juga tidak efisien dan tidak sepenuhnya transparan. Dalam hal ini, banyak unaccounted for water dan kebocoran dari sisi teknis maupun administratif. Namun negara itu berhasil mereformasi sektor-sektor dan menjamin layanan air yang berkelanjutan.

"Pengalaman Portugal adalah dengan mereformasi sektor-sektor yang menjamin layanan air yang berkelanjutan dengan reformasi tiga, regulasi, kelembagaan, dan organisasi," paparnya.

Kendati demikian, Endra mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara Portugal dan Indonesia yaitu menyangkut jumlah penduduknya. Portugal hanya memiliki 10 juta penduduk, tapi jumlah penduduk di wilayahnya sedikit, di rentang 10-20 ribu.

"Jadi mungkin di tempat Bapak-Ibu seperti di Medan, di Bandar Lampung, Surabaya itu kan sudah, Bandar Lampung saja sudah 1,3 juta penduduknya. Belum kota-kota yang lain ya, saya kira itu sangat besar dan tantangannya pasti berbeda," kata dia.

"Ini hanya referensi saja Portugal. Tapi dengan tiga transformasi tersebut, itu Portugal berhasil menaikkan supply air minumnya 95% dan sanitasinya 86% pada saat ini, jadi sudah sangat baik. Jadi ini yang kita perlu pelajari, tentunya kita tidak meniru, tapi kita pelajari dan kita adaptasikan dengan konteks lokal," sambungnya.

Endra menjelaskan, pihak yang punya andil besar dalam transformasi tata kelola air minum di Portugal ialah BUMN Aguas de Portugal. Transformasi yang dilakukan salah satunya melalui pembiayaan dengan intervensi yang lebih masif di bidang infrastrukturnya.

"Jadi pembiayaan misalkan untuk menambah SR, sambungan rumah, kemudian peremajaan pipa, perbaikan atau renovasi dari sistem instalasi pengolahan airnya. Nah itu dilakukan semua termasuk kelembagaannya, digitalisasinya. Jadi ini penting kita punya SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tentu, tapi itu juga harus didukung oleh orang-orang yang kompeten," ujarnya.

"Karena itu decision kita ada atau tergantung pada sistem SCADA tersebut. Artinya dalam tempo 20 tahun, ke depan kita perlu mengkonsolidasi diri, kemudian juga kita perlu untuk melakukan institutional reform tadi dengan cepat, dengan baik ya, sehingga kalau kita kompak, saya kira kita yakin, kita optimis, itu bisa kita capai," tutupnya.

Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) terkait dengan tata kelola air minum di Tanah Air. Data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), saat ini capaian akses air minum perpipaan RI baru mencapai sekitar 20%.

Wakil Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono mengatakan, saat ini baru ada sekitar 15 juta sambungan rumah (SR) yang terhubung di Indonesia. Apabila RI tidak segera menangani masalah ini secara serius, maka akan menjadi kendala untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Data menunjukkan di usia kemerdekaan RI ke-79, cakupan pelayanan air minum perpipaan baru menjangkau 20% atau hanya sekitar 15 juta sambungan rumah. Apabila tidak ditangani secara serius, kita tidak melakukan transformasi luar biasa, tentunya akan menjadi kendala untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045," kata Arief dalam sambutannya di acara Pembukaan Indonesia Water Forum, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, sejumlah negara telah berhasil menyelesaikan masalah tata kelola air minumnya dalam waktu lebih cepat. Misalnya saja seperti Portugal yang mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu 30 tahun. Lalu ada juga tetangga RI seperti Malaysia dan Vietnam yang juga sudah jauh lebih dulu melakukan transformasi.

"Ada Portugal sebagai best practices atau benchmarking dari perusahaan air minum internasional yang telah melakukan transformasi yang luar biasa. Di negara Portugal sejak 30 tahun lalu dan cukup berhasil, dan mudah-mudahan akan menjadi benchmark," ujar dia.

"Demikian juga di ruangan kita, bersama-sama kita ada beberapa negara yang telah melakukan transformasi yang sangat berhasil baik dari Malaysia, Kamboja, maupun Vietnam, serta negara-negara Asia yang lainnya," sambungnya.

Persoalan tata kelola air minum ini akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam forum diskusi di Indonesia Water Forum (IWF). Salah satu urgensi dari pembahasan topik ini ialah dengan melihat waktu Indonesia yang tidak lama lagi, tinggal 20 tahun lagi menuju 2045 sedangkan masih ada 80% lagi PR yang harus diselesaikan RI.

"Pak Menteri telah mencanangkan 100% akses air minum aman di tahun 2045. Sekarang kita tinggal 20 tahun lagi, tentunya dibutuhkan kerjasama, kekompakan yang luar biasa dari para anggotanya, dari para stakeholder yang bergerak di bidang sektor air minuman," kata dia.

Selain tata kelola air minum, topik lainnya yang akan dibahas dalam forum ialah bagaimana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terkait perizinan air baku yang seringkali menghadapi kendala kompleks dalam birokrasinya.

"Kemudian juga dalam forum ini membahas carut-marut perizinan air baku yang juga diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa kekurangan dari aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada saat ini, terkait dengan izin pengambilan dari sumber mata air," ujar Arief.

Selanjutnya, ada juga terkait dengan izin pengambilan dari sumber mata air. Hal ini menyangkut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahum 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta adanya tambahan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas biaya jasa pengelolaan sumber mata air. Kebijakan tersebut pun menuai penolakan dari sejumlah penyelenggara SPAM.

"Topik pembiayaan sektor air minum juga menarik karena semuanya lagi investasi di bidang air minum. Ini membutuhkan dukungan yang luar biasa tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi tentu dari para pemerintah daerah karena bagaimanapun juga investor baru akan bekerja sama apabila tarif cukup menarik, sementara masih banyak anggota kita anggota Perpamsi yang beroperasi di bawah tarif FCR ini tentu menjadi tantangan kita sendiri," ujarnya.

Simak Video: Air Bersih Ditargetkan Masuk ke IKN Mulai 17 Juli

[Gambas:Video 20detik]