Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) terkait dengan tata kelola air minum di Tanah Air. Data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), saat ini capaian akses air minum perpipaan RI baru mencapai sekitar 20%.

Wakil Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono mengatakan, saat ini baru ada sekitar 15 juta sambungan rumah (SR) yang terhubung di Indonesia. Apabila RI tidak segera menangani masalah ini secara serius, maka akan menjadi kendala untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Data menunjukkan di usia kemerdekaan RI ke-79, cakupan pelayanan air minum perpipaan baru menjangkau 20% atau hanya sekitar 15 juta sambungan rumah. Apabila tidak ditangani secara serius, kita tidak melakukan transformasi luar biasa, tentunya akan menjadi kendala untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045," kata Arief dalam sambutannya di acara Pembukaan Indonesia Water Forum, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, sejumlah negara telah berhasil menyelesaikan masalah tata kelola air minumnya dalam waktu lebih cepat. Misalnya saja seperti Portugal yang mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu 30 tahun. Lalu ada juga tetangga RI seperti Malaysia dan Vietnam yang juga sudah jauh lebih dulu melakukan transformasi.

"Ada Portugal sebagai best practices atau benchmarking dari perusahaan air minum internasional yang telah melakukan transformasi yang luar biasa. Di negara Portugal sejak 30 tahun lalu dan cukup berhasil, dan mudah-mudahan akan menjadi benchmark," ujar dia.

"Demikian juga di ruangan kita, bersama-sama kita ada beberapa negara yang telah melakukan transformasi yang sangat berhasil baik dari Malaysia, Kamboja, maupun Vietnam, serta negara-negara Asia yang lainnya," sambungnya.

Persoalan tata kelola air minum ini akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam forum diskusi di Indonesia Water Forum (IWF). Salah satu urgensi dari pembahasan topik ini ialah dengan melihat waktu Indonesia yang tidak lama lagi, tinggal 20 tahun lagi menuju 2045 sedangkan masih ada 80% lagi PR yang harus diselesaikan RI.

"Pak Menteri telah mencanangkan 100% akses air minum aman di tahun 2045. Sekarang kita tinggal 20 tahun lagi, tentunya dibutuhkan kerjasama, kekompakan yang luar biasa dari para anggotanya, dari para stakeholder yang bergerak di bidang sektor air minuman," kata dia.

Selain tata kelola air minum, topik lainnya yang akan dibahas dalam forum ialah bagaimana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terkait perizinan air baku yang seringkali menghadapi kendala kompleks dalam birokrasinya.

"Kemudian juga dalam forum ini membahas carut-marut perizinan air baku yang juga diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa kekurangan dari aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada saat ini, terkait dengan izin pengambilan dari sumber mata air," ujar Arief.

Selanjutnya, ada juga terkait dengan izin pengambilan dari sumber mata air. Hal ini menyangkut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahum 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta adanya tambahan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas biaya jasa pengelolaan sumber mata air. Kebijakan tersebut pun menuai penolakan dari sejumlah penyelenggara SPAM.

"Topik pembiayaan sektor air minum juga menarik karena semuanya lagi investasi di bidang air minum. Ini membutuhkan dukungan yang luar biasa tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi tentu dari para pemerintah daerah karena bagaimanapun juga investor baru akan bekerja sama apabila tarif cukup menarik, sementara masih banyak anggota kita anggota Perpamsi yang beroperasi di bawah tarif FCR ini tentu menjadi tantangan kita sendiri," ujarnya.

Simak Video: Air Bersih Ditargetkan Masuk ke IKN Mulai 17 Juli

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, hari ini, Senin (26/8). SPAM ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun.

"Ini merupakan salah satu proyek strategi nasional di provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak 2020," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan, problem besar hampir di semua kota di Indonesia adalah urusan air bersih untuk rumah tangga. SPAM tersebut, katanya, dapat melayani puluhan ribu rumah tangga nantinya.

"Dan SPAM ini akan melayani lebih kurang 60 ribu rumah tangga, sebuah kapasitas yang sangat besar sekali. Dan SPAM ini dibangun dengan anggaran yang tidak kecil, yaitu Rp1,38 triliun dengan skema KPBU," tuturnya.

Jokowi menilai, yang dihasilkan lebih bagus dan bersih dari air kemasan. Dengan nilai tingkat kekeruhan air (NTU) 0,278. Padahal katanya, standar Kemenkes 3 dan untuk air kemasan 0,8.

"Sehingga saya titip ini Bu Wali Kota, Pak Bupati agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong, agar semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini," ujar Jokowi.

(Fiki Ariyanti)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung hari ini diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan biaya pembangunan cukup besar senilai Rp 1,3 triliun.

Jokowi memaparkan SPAM Kota Bandar Lampung telah dibangun sejak 2020. Butuh sekitar 4 tahun agar sistem air bersih ini bisa diresmikan Jokowi untuk digunakan.

"Hari ini akan kita resmikan sistem penyediaan air minum di Kota Bandara Lampung. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang dikerjakan pada 2020," sebut Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

SPAM Bandar Lampung, kata Jokowi bakal melayani penyediaan air bersih ke 60 ribu rumah tangga di sekitar Provinsi Lampu. Pembangunan dilakukan dengan anggaran Rp 1,3 triliun. Skema pembiayaan dilakukan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), artinya SPAM ini dibangun dengan kerja sama pihak swasta juga.

"Ini sebuah kapasitas besar sekali dan SPAM ini dibangun dengan anggaran tidak kecil yaitu Rp 1,3 triliun. Dengan skema KPBU," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan agar pemerintah daerah mau ikut bekerja sama agar infrastruktur ini bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Caranya dengan melakukan pembangunan sambungan air dari SPAM ke seluruh rumah masyarakat.

"Jadi saya titip Walikota dan Bupati agar sambungan ke rumah tangga bisa didorong agar semua orang mendapatkan sambungan SPAM yang kita bangun ini," pungkas Jokowi.

Lihat juga Video: Keren! Siswi SD Ini Bikin Game Edukasi Seputar Lampung dan Pancasila

[Gambas:Video 20detik]

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung hari ini diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan biaya pembangunan cukup besar senilai Rp 1,3 triliun.

Jokowi memaparkan SPAM Kota Bandar Lampung telah dibangun sejak 2020. Butuh sekitar 4 tahun agar sistem air bersih ini bisa diresmikan Jokowi untuk digunakan.

"Hari ini akan kita resmikan sistem penyediaan air minum di Kota Bandara Lampung. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang dikerjakan pada 2020," sebut Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

SPAM Bandar Lampung, kata Jokowi bakal melayani penyediaan air bersih ke 60 ribu rumah tangga di sekitar Provinsi Lampu. Pembangunan dilakukan dengan anggaran Rp 1,3 triliun. Skema pembiayaan dilakukan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), artinya SPAM ini dibangun dengan kerja sama pihak swasta juga.

"Ini sebuah kapasitas besar sekali dan SPAM ini dibangun dengan anggaran tidak kecil yaitu Rp 1,3 triliun. Dengan skema KPBU," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan agar pemerintah daerah mau ikut bekerja sama agar infrastruktur ini bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Caranya dengan melakukan pembangunan sambungan air dari SPAM ke seluruh rumah masyarakat.

"Jadi saya titip Walikota dan Bupati agar sambungan ke rumah tangga bisa didorong agar semua orang mendapatkan sambungan SPAM yang kita bangun ini," pungkas Jokowi.

Lihat juga Video: Keren! Siswi SD Ini Bikin Game Edukasi Seputar Lampung dan Pancasila

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan air bersih di Ibu Kota Nusantara bisa sepenuhnya mengalir dalam beberapa hari mendatang.

Basuki mengatakan running test atau tes pengaliran air tahap ke-3 dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk di IKN sudah dilakukan sejak Sabtu, 20 Juli hingga Senin, 22 Juli 2024.

"Setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024. PUPR sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

"Akhir Juli 2024, SPAM Sepaku diharapkan dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN," ujar Basuki.

SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter per detik dengan pipa transisi 16 kilometer, reservoir dan pipa distribusi sepanjang 22 kilometer. Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku tahap pertama akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung Paspamres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3 dan 4, amphitheater, galeri, service area, hunian aparatur sipil negara (ASN), rumah tapak jabatan menteri. Air ini juga ditargetkan mengaliri fasilitas umum, seperti hotel, pertokoan, dan rumah sakit.

Basuki menjelaskan air yang mengalir di kran apartemen dan rumah di IKN bisa langsung diminum. Karena itu, Kementerian PUPR terus mengecek kualitas air sebelum memasuki reservoir. "Ini air minum, bukan hanya air bersih," kata dia.

Sebelumnya, ketersediaan air bersih di IKN menjadi. Sebab, belum siapnya infrastruktur dan fasilitas ini menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi menunda jadwalnya pindah kantor ke IKN. Semula, ia bakal ngantor di IKN mulai Juli 2024.

Operasional presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.

Namun, 8 Juli lalu, Jokowi menyebut belum ada rencana pindah kantor ke IKN dalam waktu dekat. Hal itu lantaran infrastruktur belum siap. "Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, " kata Jokowi.

Teranyar, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN bila infrastruktur sudah siap. “Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

SEMARANG,investor.id – APBN memiliki peran vital dalam  pembangunan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum. Lantaran penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan proyek infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum  dibutuhkan investasi sebesar Rp 123,5 triliun, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp 77,9 triliun dan Rp 15,6 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 29,9 triliun diharapkan dapat dibiayai oleh swasta .

“Air ini cukup dominan kita berikan fasilitas APBN karena air sangat esensial . Air yang buruk salah satu sumber stunting. Jadi kalau kita mau maju untuk mencapai Indonesia lebih baik maka kualitas air harus diperbaiki,” ucap Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan  Brahmantio Isdijoso dalam  acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang pada Kamis (18/7/2024).

Keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur terkait air  menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memenuhi target penyediaan layanan air minum di tahun 2030, yaitu: 100% hunian dengan akses air minum layak; 30% hunian dengan akses air minum perpipaan; dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah  dimana capaian hingga akhir tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta sambungan rumah.

Pemerintah juga terus melakukan sejumlah metode pembiayaan  kreatif agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.  Salah satu metode yang dilakukan pemerintah untuk menyokong pembangunan infrastruktur adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam sektor SPAM, struktur KPBU melibatkan PDAM sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Badan Usaha Pelaksana (BUP), Kementerian Keuangan sebagai penyedia dukungan fiskal, Kementerian PUPR untuk dukungan teknis, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai penjamin, serta sponsor dan pemberi pinjaman. BUP bertugas mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara aset SPAM. Air yang diproduksi oleh BUP akan dijual kepada PDAM yang kemudian menjualnya kepada masyarakat.

“Jadi bagaimanapun kondisi keuangannya  sektor infrastruktur publik harus dibangun berjalan sinergi melalui kolaborasi antara private dengan pemerintah,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Semarang - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memberikan dukungan project development facility atau PDF senilai Rp146,7 miliar untuk menyiapkan tiga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proyek-proyek tersebut digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

Ketiganya adalah proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, KPBU Kabupaten Kabanjahe dan KPBU SPAM Kota Denpasar. "Total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar, dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun," kata Sekretaris DJPPR Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi dalam agenda Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 18 Juli 2024.

Sederhananya, PDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kemenkeu untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam menyiapkan proyek. Mulai dari menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU, hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan.

"Fokus fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu, melainkan juga sampai ke sisi hilir. Ketiga proyek SPAM ini diestimasikan dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah (SR) sebesar 191 ribu SR," kata Ubaidi.

Kemenkeu melalui DJPPR juga telah menginisiasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dukungan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peranan dukungan pemerintah pada proyek infrastruktur. RPMK tersebut, kata Ubaidi, telah selesai pada tahap harmonisasi.

SEMARANG,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan swasta dalam penyediaan layanan air minum. Keterbatasan  APBN tentu tidak menghalangi realisasi komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Ubaidi S Hamidi mengatakan  persoalan penyediaan layanan air minum tidak hanya terkait pembiayaan, tetapi juga isu teknis dan non teknis yang strategis, seperti: kebijakan dan regulasi sektor air minum, isu kelembagaan dan kinerja pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM), stakeholders management, dan isu tarif air minum.

 “Pemerintah secara aktif terus berupaya untuk memenuhi layanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih bahkan air minum,” ucap Ubaidi dalam acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang pada Kamis (18/7/2024).

 Berdasarkan data dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10, perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6% hunian. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30% hunian, dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp123 triliun, namun APBN baru bisa mengakomodir 63% dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air. Maka dari itu, inovasi investasi dari berbagai sumber pendanaan, harus didorong sebagai sumber modal alternatif.

 Hingga per awal Juli 2024, Kementerian Keuangan telah berhasil membantu  penanggung jawab proyek kerjasama untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat, yaitu: Proyek  KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

 “Total nilai investasi dari empat proyek sekitar Rp 4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500 ribu sambungan rumah,” terang dia.

 Ubaidi mengatakan ada beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat untuk menyokong pemerintah daerah dalam menyiapkan penyediaan layanan air minum. Pertama yaitu  penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan transaksi (Project Development Facility/PDF) yang berfokus pada penyiapan business case proyek SPAM yang bankable dari aspek penyiapan lahan perijinan, revenue stream serta spesifikasi layanan yang memadai sehingga proyek SPAM siap untuk ditawarkan dan menarik bagi investor dan peminjam.

Kedua yaitu  pemberian dana dukungan kelayakan (Viability Gap Fund/VGF) dengan tujuan  meningkatkan kelayakan proyek dan berdampak langsung pada sisi tarif air minum yang terjangkau kepada masyarakat.

Ketiga yaitu penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam hal ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia  selaku BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan penjaminan yang bertujuan untuk membuat proyek SPAM menjadi lebih bankable dan semakin menarik minat investor dan lenders. Terakhir yaitu penyediaan dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan jaringan perpipaan sampai dengan sambungan rumah.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News