Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut bahwa OJK telah melakukan pengawasan atau supervisory action terhadap pemenuhan aktuaris sesuai ketentuan.

“Sampai dengan Agustus 2024, masih terdapat 10 perusahaan asuransi yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kelayakan dan kepatutan,” kata tutur Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Selain itu, dalam rangka penegakan bidang PPDP, Ogi menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap 173 sanksi dan melakukan pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi, serta 15 dana pensiun, di mana dua dana pensiun di antara dalam prose pengajuan pembubaran kepada OJK.

Adapun pemenuhan aktuaris menjadi penting sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (dahulu PSAK 74) pada 2025, di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan.

Penerapan PSAK 117 tersebut bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antar perusahaan maupun antar industri. Lebih lanjut, pemenuhan aktuaris di perusahaan asuransi dan reasuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Pada Pasal 17 ayat (1) UU 40/2014 tercantum, perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama dan ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

OJK juga mencatatkan aset industri asuransi mencapai Rp1.132,27 triliun pada Juli 2024. Angka tersebut meningkat 1,11% secara tahunan.

Total aset industri asuransi tersebut terdiri dari asuransi komersial yang mencapai Rp911,99 triliun yang mana naik 2,08% yoy. Kemudian asuransi nonkomersil, yang total asetnya tercatat senilai Rp220,28 triliun,di mana turun 2,71% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga aktuaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Mei 2024, sembilan perusahaan asuransi belum memenuhi kebutuhan aktuaris.

Pemenuhan aktuaris menjadi krusial dalam rangka implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 74. PSAK 117 bertujuan untuk memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan asuransi maupun antar industri. Implementasi PSAK 117 diharapkan dapat efektif mulai 1 Januari 2025.

Paul Setio Kartono, Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) periode 2024-2026 menegaskan ketersediaan aktuaris di Indonesia seharusnya mencukupi kebutuhan industri asuransi. "PAI memiliki 532 anggota FSAI (Fellow Society of Actuaries of Indonesia) dan 285 ASAI (Associate of Society of Actuaries of Indonesia)," kata Paul kepada Bisnis pada Selasa (9/7/2024).

Sebagai pembanding, jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menurut BPS sebanyak 58 perusahaan. Sedangkan asuransi umum mencapai 78 serta tujuh reasuransi.

Paul mengakui bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi beragam. Namun, ia menegaskan bahwa aktuaris layak mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan pegawai lain karena profesi ini memerlukan pendidikan panjang dan mematuhi kode etik serta standar praktik yang ketat.

"Dari program studi aktuaria di universitas terkemuka, hanya 20% yang bisa menjadi aktuaris," jelas Paul. PAI berencana menyetarakan ujian dengan lulusan mata kuliah tertentu di universitas yang program ajarannya telah diseleksi. PAI juga akan meningkatkan jumlah ujian setiap tahun dan menambah lokasi penyelenggaraan ujian.

"Saat ini, PAI juga melakukan perubahan ujian agar sesuai dengan tantangan zaman dan selaras dengan Asosiasi Aktuaria Internasional," tambah Paul.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan bahwa masalah pemenuhan kewajiban aktuaris di asuransi umum terkait dengan keterbatasan aktuaris untuk posisi appointed actuary (FSAI). AAUI juga mencatat perpindahan tenaga aktuaris ke perusahaan yang menawarkan kompensasi lebih tinggi.

"Inilah yang menyebabkan alokasi biaya menjadi tinggi," kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwiyanto, kepada Bisnis. Menurut Bern, perusahaan harus menawarkan remunerasi tinggi untuk menarik aktuaris, yang menjadi beban bagi perusahaan dengan kondisi keuangan menengah ke bawah.

Pemenuhan aktuaris di perusahaan asuransi dan reasuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK. Pasal 17 ayat (1) UU 40/2014 menyatakan bahwa perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha. Pasal 17 ayat (2) menyebut perusahaan asuransi wajib mempekerjakan aktuaris yang cukup untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

Selain untuk PSAK 117, keberadaan aktuaris penting untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan secara optimal. OJK mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024, meningkat 1,30% secara tahunan (year on year) dibandingkan Rp1.106,23 triliun pada tahun sebelumnya.