Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) bakal menggenjot produk endowment di tengah penurunan daya beli masyarakat.

Direktur AXA Mandiri Joshua Rudi Nugraha mengatakan, hal itu tak terlepas dari minat masyarakat yang kini memilih produk yang lebih memberikan kepastian.

"Memang ada sedikit penurunan daya beli masyarakat, tetapi dengan produk baru yang diluncurkan (endowment) dan optimisme di kuartal IV, kami yakin pendapatan premi juga akan naik," ungkapnya saat konferensi pers di AXA Tower, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Rudi menerangkan, produk endowment makin diminati oleh masyarakat karena menawarkan manfaat pasti dan perlindungan jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi.

Seiring dengan tren itu, Rudi mengungkapkan bahwa produk endowment juga mulai mendominasi pasar asuransi jiwa. Bukan karena masalah penjualan, melainkan karena permintaan pasar yang makin tinggi.

"Masyarakat lebih memilih kepastian, dan endowment memberikan hal itu," ungkapnya.

Di tengah populernya produk endowment, Rudi mengatakan ada sejumlah hal yang membuat produk unitlink tertekan. Adapun unitlink mengalami penurunan 22% year on year per kuartal III 2024.

Dia bilang tertekannya produk unitlink salah satunya disebabkan fluktuasi pasar modal yang masih tinggi. Masyarakat cenderung khawatir dengan ketidakpastian pasar saham.

"Terlihat dari pergerakan IHSG yang naik turun luar biasa. Oleh karena itu, endowment menjadi pilihan yang lebih aman dan menguntungkan bagi banyak orang," kata Rudi.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menerangkan per September 2024, produk endowment mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 41,66 triliun. Porsinya 30,72% dari total pendapatan premi.

Adapun produk unitlink mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 37,21 triliun. Nilai itu memakan porsi sebesar 27,43% dari total pendapatan premi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, produk endowment atau dwiguna mengalahkan produk unitlink terkait penyumbang pendapatan premi di asuransi jiwa per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menerangkan, per September 2024, produk endowment mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 41,66 triliun.

"Porsinya 30,72% dari total pendapatan premi," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Ogi menyampaikan produk unitlink mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 37,21 triliun. Nilai itu memakan porsi sebesar 27,43% dari total pendapatan premi.

Secara pertumbuhan secara Year on Year (YoY) per September 2024, Ogi mengatakan lini usaha dengan peningkatan premi terbesar adalah kesehatan dengan kenaikan sebesar Rp 5,33 triliun. Nilai itu naik 33,79% YoY.

"Diikuti dengan produk endowment dengan kenaikan sebesar Rp 4,68 triliun atau naik 12,66% YoY," ujarnya.

Ogi menyebut, lini usaha unitlink masih terkontraksi sebesar Rp 6,75 triliun atau turun 15,36% YoY.

Sementara itu, Ogi melihat bahwa sepanjang 2024, premi PAYDI terpantau memiliki tren peningkatan setiap bulannya dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penetrasi dan densitas asuransi kembali tumbuh pada September 2024.

Penetrasi asuransi merupakan tingkat premi industri asuransi dibandingkan nilai produk domestik bruto (PDB). Sementara, densitas asuransi yaitu, rata-rata uang yang masyarakat sisihkan untuk produk asuransi dalam satu tahun.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan penetrasi dan densitas asuransi pada September 2024 menunjukkan perbaikan.

Di mana, tingkat densitas dan penetrasi asuransi masih terus naik sampai ke level Rp 2.080.020 dan 2,80% pada periode tersebut.

Ogi menyebutkan bahwa angka tersebut membaik dari posisinya per akhir 2023, dengan penetrasi asuransi masih di level 2,59% dan densitas sebesar Rp 1,94 juta.

Pada 2023, penetrasi Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain. Sebagai contoh, Malaysia yang sudah 4,8%, Australia 3,3%, Brazil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4% atau Afrika Selatan yang sudah mencapai 12,6%.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan perbaikan densitas dan penetrasi ini didorong oleh premi asuransi yang masih terus tumbuh secara umum.

Adapun pada September 2024, nilai premi asuransi komersial tumbuh 5,77% secara year on year (yoy) menjadi Rp 245,42 triliun, dengan aset yang juga tumbuh 3,81% yoy menjadi Rp 992,48 triliun.

Ogi mengatakan bahwa penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia sebenarnya cenderung stagnan dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari tak diliriknya sektor industri ini oleh pemerintah sejak krisis keuangan tahun 1998 silam.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 dan 1998, memang terjadi reformasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara besar-besaran, namun belum menyentuh sampai ke sektor perasuransian," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11).

Meski begitu, Ogi menuturkan bahwa OJK dalam dua tahun ini bergerak cepat dengan melalukan berbagai upaya perubahan.

Momentumnya yakni, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan demikian, OJK berharap bisa membawa angin segar bagi pertumbuhan dan keberlangsungan industri asuransi di Indonesia.

"Kami akan terus mengawal agar dapat tercapai tingkat densitas Rp 2,4 juta dan penetrasi 3,2% pada 2027 sesuai dengan target yang dicanangkan pada peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia," tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kabar terkini pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi bermasalah. Asuransi tersebut antara lain, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembayaran klaim AJB Bumiputera sampai akhir September 2024 telah dilakukan kepada 91.403 nasabah dengan nominal Rp 337,4 miliar.

"Pembayaran klaim ini terdiri dari Asuransi Perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan Asuransi Kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Kemudian Wanaartha Life, Ogi mengatakan, masih dalam proses likuidasi setelah pencabutan izin usaha pada Desember 2022. Dia menuturkan, Tim Likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2.

"Serta sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus memantau secara berkala progress penyelesaian ini," jelasnya.

Sementara kondisi terkini Kresna Life, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung. Pihaknya akan memantau progresnya.

Terkait alasan kasasi yang diajukan OJK ke MA, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi aset industri asuransi jiwa dapat bertumbuh sekitar 3%-5% pada tahun 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan outlook tahun 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, aset industri asuransi jiwa tercatat meningkat 2,85% year on year (yoy) menjadi Rp 635,41 triliun hinggaSeptember 2024.

Ogi mengatakan bahwa perkembangan ini lebih tinggi dari peningkatan total aset industri perasuransian yang naik mencapai 2,46% (yoy), namun lebih rendah dari pertumbuhan total aset asuransi komersial yang sebesar 3,81% (yoy) dalam kurun sembilan bulan.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa target OJK untuk pertumbuhan premi asuransi jiwa yakni sebesar 7,6% pada tahun 2024. Namun, pendapatan premi dalam realisasinya hanya mampu tumbuh 2,73% menjadi Rp 135,64 triliun hingga September 2024, setelah beberapa waktu cenderung tercatat menurun.

Untuk itu, Ogi menegaskan bahwa ke depannya OJK akan berusaha mendorong kinerja industri asuransi jiwa. Salah satu strateginya yaitu, peta jalan yang sudah diluncurkan pada tahun 2023 lalu.

Menurut dia, hal tersebut dapat memacu kinerja asuransi jiwa yang lebih baik di masa mendatang.

“Seperti yang diketahui, OJK sudah punya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian 2023-2027, kami menghadapkan implementasinya berjalan dengan baik,” kata Ogi dalam konferensi pers OJK Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Ogi menyebutkan sejumlah tantangan utama industri perasuransian di tahun depan yaitu, ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, berbagai perspektif baik dari konsumen, industri, dan ekonomi makro juga perlu disikapi oleh industri perasuransian.

Dari sisi produk, Ogi melihat akan ada pergeseran pemanfaatan produk dari masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada kinerja industri asuransi jiwa pada 2025.

“Saya memprediksi, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link tidak lagi jadi penyumbang terbesar di tahun 2025 mendatang,” tandasnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi asuransi non-komersial mencapai Rp 135,41 triliun pada September 2024. Nilai ini tumbuh sebesar 6,59% secara year on year (YoY).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, nilai premi asuransi non-komersial pada periode sama tahun lalu senilai Rp 127,04 triliun.

"Sementara total aset asuransi non-komersial tercatat sebesar Rp 220,02 triliun atau menurun sebesar 2,80% secara YoY," ujar Ogi saat paparan RDK OJK, Jumat (1/11).

Asuransi non-komersial ini terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Sementara itu, untuk asuransi komersial, akumulasi pendapatan premi pada September 2024 tercatat senilai Rp 245,42 triliun, angka ini meningkat sebesar 5,77% secara YoY, nilai tersebut termasuk dari nilai premi asuransi jiwa maupun premi asuransi umum dan reasuransi.

Adapun OJK mencatat total aset industri asuransi di Indonesia mencapai sebesar Rp 1.142 triliun pada September 2024. Jumlah ini meningkat 2,46%, jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu senilai Rp 1.115 triliun.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi asuransi jiwa tumbuh sebesar 2,73% secara year on year (YoY) menjadi Rp 135,64 triliun pada September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa mencatatkan Risk Based Capital (RBC) 458,31%%.

"Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektior Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11).

Sementara itu, OJK juga mencatat pertumbuhan pada premi industri asuransi umum dan reasuransi yang tercatat meningkat sebesar 9,78% secara tahunan menjadi Rp 109,78 triliun pada September 2024.

Adapun jika diakumulasikan, pendapatan premi asuransi komersil meningkat sebesar 5,77% secara YoY menjadi Rp 245,42 triliun, nilai tersebut termasuk dari nilai premi asuransi jiwa maupun premi asuransi umum dan reasuransi.

OJK mencatat total aset industri asuransi di Indonesia mencapai sebesar Rp 1.142 triliun pada September 2024. Jumlah ini meningkat 2,46%, jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu senilai Rp 1.115 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 10 lembaga dana pensiun sepanjang tahun 2024. Pembubaran ini sebagian besar dilakukan atas permintaan para pendiri dana pensiun.

Berikut adalah daftar dana pensiun yang dibubarkan:

1. Dana Pensiun Jasa Tirta II
OJK membubarkan Dana Pensiun Jasa Tirta II melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK (KDK) Nomor KEP-26/D.05/2024 pada 26 Maret 2024. Pembubaran ini efektif sejak 31 Januari 2024 atas permintaan dari Direksi Perum Jasa Tirta II selaku pendiri.

2. Dana Pensiun LEN Industri
Dana Pensiun LEN Industri dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-47/D.05/2024 pada 7 Juni 2024. Pembubaran ini efektif sejak 30 April 2024 atas permintaan pendiri.

3. Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional
Melalui KDK Nomor KEP-49/D.05/2024 pada 7 Juni 2024, OJK membubarkan Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, efektif sejak 31 Desember 2023. Pembubaran ini juga atas permintaan pendiri.

4. Dana Pensiun Natour
Dana Pensiun Natour dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-48/D.05/2024 pada 7 Juni 2024, efektif sejak 31 Desember 2023, atas permintaan pendiri.

5. Dana Pensiun LKBN Antara
Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara dilakukan melalui KDK Nomor KEP-52/D.05/2024 pada 21 Juni 2024. Efektif sejak 31 Desember 2023, pembubaran ini juga dilakukan atas permintaan pendiri.

6. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
OJK membubarkan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia berdasarkan KDK Nomor KEP-51/D.05/2024 pada 19 Juni 2024, efektif sejak 31 Desember 2023, atas permintaan pendiri.

7. Dana Pensiun Mandom Indonesia
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-55/D.05/2024 pada 10 Juli 2024, Dana Pensiun Mandom Indonesia dibubarkan. Efektif sejak 31 Mei 2024, pembubaran ini dilakukan atas permintaan pendiri.

8. Dana Pensiun Universitas Islam Bandung
Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-53/D.05/2024 pada 28 Juni 2024, efektif sejak 1 Maret 2024, atas permintaan pendiri.

9. Dana Pensiun Pertani
Pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan melalui KDK Nomor KEP-74/D.05/2024 pada 2 Oktober 2024, efektif sejak 31 Mei 2024, atas permintaan pendiri.

10. Dana Pensiun Eveready Indonesia
OJK membubarkan Dana Pensiun Eveready Indonesia melalui KDK Nomor KEP-80/D.05/2024 pada 22 Oktober 2024, efektif sejak 30 September 2024, atas permintaan pendiri.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menjelaskan bahwa dana pensiun yang dibubarkan sebagian besar adalah pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kemampuan finansial para pendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran, terutama dalam kondisi investasi yang tidak mencapai target. OJK mencatat penurunan jumlah dana pensiun pemberi kerja dari 159 pada tahun 2019 menjadi 138 pada tahun 2023.

OJK juga mendorong pelaku industri untuk mempertimbangkan konversi dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti demi keberlanjutan dana pensiun.

Pengamat industri dana pensiun, Suheri, menilai bahwa salah satu penyebab pembubaran adalah kurangnya kompetensi pengelolaan dana pensiun, terutama pada perusahaan berskala kecil.

Selain itu, banyak pendiri dana pensiun yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak lagi mampu mendanai kewajiban pensiun dan memutuskan untuk membubarkan dana pensiun mereka.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait asuransi wajib. Adapun salah satunya merupakan produk asuransi third party liability (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi wajib merupakan ranahnya pemerintah. Dia bilang OJK hanya mengikuti poin-poin yang akan diatur di dalam PP tersebut terkait asuransi wajib.

"Jadi, sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait dengan asuransi wajib," ungkapnya seusai menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Adapun aturan asuransi wajib merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK, artinya pada awal 2025.

Lebih lanjut, Ogi juga mengaku belum mengetahui waktu penerbitan PP tersebut. Dia bilang waktu penerbitannya tergantung dari pemerintah.

"Ya, tergantung dari pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan asuransi wajib. Ya, banyak aspek yang belum kami tahu. Jadi, kami baru tahap drafting saja. Jadi, tunggu saja kalau asuransi wajib," kata Ogi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan peningkatan modal perlu dilakukan bagi perusahaan asuransi untuk menjawab tantangan yang ada.
Tak hanya itu, Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kewajiban peningkatan modal ditujukan agar perusahaan lebih kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perkembangan zaman.

"Oleh karena itu, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang perizinan usaha perasuransian. Dalam POJK tersebut diatur pemenuhan permodalan untuk perusahaan baru maupun perusahaan existing," ujarnya dalam acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Khusus perusahaan existing, Ogi menerangkan akan terbagi menjadi 2 tahap pemenuhan. Pada tahap pemenuhan kedua, perusahaan akan terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jumlah ekuitas yang dimiliki, yaitu KPPE 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, dia bilang perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi sederhana atau asuransi syariah sederhana. Adapun KPPE 2 dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi atau asuransi syariah.

Ogi menjelaskan tantangan yang tengah dihadapi saat ini dari perspektif konsumen, yaitu literasi dan inklusi, tingkat kepercayaan masyarakat, hingga keberagaman produk asuransi yang belum dipahami masyarakat. Dari perspektif industri, yaitu peningkatan permodalan, pemenuhan tenaga ahli, serta digitalisasi untuk meningkatkan akses terhadap produk asuransi.
Dari perspektif regulator, yaitu penetrasi dan densitas yang masih rendah, penerapan UU P2SK, dan standar-standar internasional seperti IFRS 17.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara permodalan Rp 250 miliar, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa dan 23 asuransi umum yang belum memenuhi per Agustus 2024.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan premi asuransi kesehatan dari sektor asuransi jiwa tumbuh 38,35% secara tahunan atau year on year (YoY) mencapai Rp 19,36 triliun hingga Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan, walaupun pertumbuhan premi terbilang cukup baik, namun klaim dari sektor tersebut masih terbilang tinggi.

"Ini menjadi perhatian utama untuk melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari operasional sampai kepada pemberian layanan medis di rekanan klinik dan rumah sakit," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Jumat (4/10).

Selain itu, OJK terus mendorong pelaku usaha asuransi kesehatan untuk membangun kapabilitas digital untuk menganalisa data layanan Kesehatan yang diberikan kepada pemegang polis, dan membangun Medical Advisory Board (MAB) yang akan memberikan masukan kepada perusahaan dalam mendorong efisiensi layanan kesehatan.

Kapabilitas digital dimaksudkan agar perusahaan asuransi dapat terkoneksi secara real time dengan sistem informasi manajemen di Rumah Sakit dan Klinik rekanan, sehingga memiliki data yang memadai untuk melakukan analisa efektivitas dan efisiensi layanan medis dan obat yang diberikan oleh RS rekanan kepada pemegang polis.

Di sisi lain, saat ini OJK juga telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan efisiensi biaya layanan kesehatan dan obat melalui beberapa inisiatif strategis.

Dari sisi pelaku usaha, kapabilitas untuk melakukan Utilization Review secara berkala dengan rumah sakit rekanan merupakan keharusan untuk mendorong tumbuhnya efisiensi ini.

"Kami terus mengkomunikasikan cara-cara efektif untuk dapat melakukan standarisasi tarif yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun, di mana mulai Oktober 2024, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Produk anuitas ini, lanjut Ogi, adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan.

Ogi juga menyatakan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Ia menegaskan bahwa mulai Oktober, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Lebih jauh, Ogi mengungkapkan bahwa pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

“inilah yang membuat statistik dana pensiun dari DPPK itu tidak pernah naik, karena begitu dananya masuk, keluar dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) masuk anuitas, dan dicairkannya hanya kurang dari sebulan. Walaupun kena penalty yang cukup besar,” ujarnya.

Ogi juga menilai bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama program pensiun. Menurutnya, jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat melalui produk anuitas yang bisa dicairkan bertahap, hal ini mengurangi manfaat dari program pensiun itu sendiri.

“Dana pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil sebelumnya. Jika diambil lebih awal, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta,” tegas Ogi.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.