Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun anggaran 2025 sebesar Rp 681 miliar. Angka tersebut turun jauh dibanding yang diminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang sebesar Rp 1,5 triliun.

Di sisi lain, target investasi tahun 2025 meningkat menjadi Rp 1.905 triliun, dari sebelumnya Rp 1.650 triliun pada 2024. Sebagai perbandingan, anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kalau kita lihat memang investasi ini kan merupakan salah satu ujung tombak dalam kita meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita, apalagi kita mempunyai target 8%. Dan harapannya tentunya pertumbuhan investasinya targetnya anggarannya naik, bukan menurun," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

"Tapi sekarang kita melihat anggaran turun ya sudah kita kerjakan sebaik mungkin, tapi tentunya ini kan masih berjalan, harapannya dengan dukungan penuh dari komisi VI ini bisa kita dalam perjalanan nanti bisa minta tambahan lagi," tambah dia.

Pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, eks Wamen BUMN itu menekankan pentingnya investasi bagi perekonomian Indonesia. Investasi dinilai mampu membuka lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

"Investasi merupakan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, berkualitas dan berkesinambungan. Ini menjadi tantangan tersendiri apabila anggaran kami menurun signifikan sehingga bisa berdampak pada pencapaian-pencapaian target kami ke depannya," tuturnya.

Rosan lantas membandingkan capaian investasi Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan anggaran saat ini yang disebutnya terbatas, tapi pelayanan bagi investasi tetap ditingkatkan.

"Melihat perbandingan dengan negara-negara lain, di ASEAN, bagaimana dengan anggaran terbatas ini tetap meningkatkan pelayanan kami, rencana kerja kami, dan skala-skala prioritas apa dengan anggaran yang ada yang harus dipertahankan, didahulukan," tutupnya.