Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

IDXChannel - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengutarakan harapannya agar Pemerintah Jepang dapat meningkatkan investasi.

Terutama di sektor hilirisasi yang sedang gencar digalakkan pemerintah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas ini bisa kita harapkan kontribusi dari pemerintah Jepang dengan meningkatkan investasinya dalam industrialisasi dan hilirisasi sebagai salah satu pilar yang kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan sampai 8 persen,” kata Hatta dalam konferensi pers usai menerima penghargaan bintang jasa dari Pemerintah Jepang, di Tokyo.

Hatta Rajasa dianugerahi Bintang Jasa The Order of The Rising Sun, Gold and Silver Star untuk musim gugur 2024 atas kontribusinya di bidang ekonomi terutama saat menjabat Menko Perekonomian pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Dia melakukan inisiatif dalam persiapan rencana induk Metropolitan Priority Area for Investment and Industry (MPA).

Selain itu, ia juga berupaya untuk mempromosikan investasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang melalui peningkatan lingkungan investasi, dan memimpin peluncuran Dialog Tingkat Menteri Ekonomi Jepang-Indonesia.

Hatta mendorong pula momentum untuk tinjauan kembali operasional EPA Jepang-Indonesia mengenai langkah-langkah untuk memperdalam EPA antara kedua negara.

Dia mengaku akan terus memberikan kontribusi untuk memperkokoh hubungan Indonesia-Jepang meskipun tidak lagi menjadi bagian dari kabinet saat ini.

“Kami akan selalu kerja keras, buat kami tidak pernah lelah dalam keadaan apapun untuk bangsa dan negara, Itu menjadi nomor satu, oleh sebab itu maka kita lakukan lobi-lobi agar pemerintah Jepang dapat mengambil peran dalam mensukseskan misi dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” katanya.

Menurut Hatta, Jepang bukan hanya teman melainkan mitra strategis Indonesia yang memberikan peran sangat signifikan dalam pembangunan bangsa Indonesia sejak sebelum dan pascareformasi hingga saat ini.

“Pada awal pemerintahan orde baru kita merasakan bagaimana pembangunan industri dan sektor lain. Jepang memberikan kontribusi yang besar kepada kita,” katanya.

Dia menuturkan ketika jepang dalam keadaan sulit saat ada embargo minyak, Indonesia tidak menghentikan itu.

Namun, sebaliknya dalam keadaan Indonesia sulit Jepang pun hadir apakah dana dalam dalam projek migas maupun nonmigas.

“Oleh sebab itu, saya sungguh berharap Jepang akan terus meningkatkan investasi dan industri nya di tanah air kita. Kita sahabat yang dapat diandalkan,” kata Hatta.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 5,03 hingga 5,05 persen untuk 2024.

"Untuk sisa tahun 2024, perekonomian Indonesia berpotensi tidak akan tumbuh signifikan sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur natal dan tahun baru," demikian dikutip dari publikasi Seri Analisis Makro Ekonomi "Indonesia Economic Outlook 2025", Selasa (5/11/2024).

Stagnannya ekonomi di kisaran 5 persen juga dipengaruhi memburuknya produktivitas yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan semakin terlihat jelas di 2024.

LPEM FEB UI menilai tanpa adanya transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia akan terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh dan berpotensi membutuhkan dorongan lebih besar hanya untuk tetap berada di 5 persen.

"Bahkan, jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah drastis dengan menerapkan transformasi struktural yang berarti, dampaknya kemungkinan baru akan termaterialisasi dalam jangka menengah hingga panjang dan mungkin tidak memiliki peningkatan yang signifikan dalam angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025," tulis riset tersebut.

Di samping isu domestik, berbagai faktor eksternal juga berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menimbang berlanjutnya tensi geopolitik, masuknya era pelonggaran suku bunga moneter, dan rekonfigurasi agenda ekonomi berbagai negara pasca berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) di berbagai belahan dunia.

Serta, stimulus masif oleh pemerintah China dan potensi disrupsi rantai nilai global, kemungkinan akan memberikan dampak terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) hingga perumahan yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hashim meyakini kedua program ini akan dilaksanakan di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Saya yakin program makan bergizi dan program perumahan itu akan dilaksanakan,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menilai program perumahan menjadi salah satu pengerek ekonomi Indonesia. Langkah ini seperti yang dilakukan China dan Singapura. Bahkan, dia juga menyebut pengusaha Real Estat Indonesia (REI) sudah menargetkan 3 juta unit rumah dalam setahun.

“Mereka targetnya 3 juta unit setahun. 15 juta [unit] untuk 5 tahun. Dan Insyaallah bisa dilanjutkan 10-15 tahun, ini program pro bisnis, pro rakyat, dan bukan benturan, rakyat dan bisnis kita kerja sama ini sesuai dengan Hymne Kadin,” ujarnya.

Hashim juga menyoroti rasio pendapatan (revenue ratio) Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lain. Di mana, rasio pendapatan Indonesia hanya mencapai 12,7%.

Adapun, rencana Presiden Prabowo dalam Asta Cita menargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%. Terlebih, Hashim mengungkap, dengan adanya program perumahan juga akan ikut berkontribusi terhadap PDB Indonesia.

“Ini dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1%—1,5%, perumahan merupakan 14% dari GDP kita,” tuturnya.

Untuk itu, adik dari Presiden RI ke-8 itu meyakini program perumahan yang diusung Prabowo Subianto akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu, program ini juga disebut akan dilirik sejumlah negara untuk menanamkan investasinya di Tanah Air.

“Untuk perumahan, saya bisa laporkan bahwa saya sudah ketemu pemerintah UAE, kemarin saya ketemu Menteri Toleransi, dia keluarga penguasa dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar, mereka juga [tertarik], dan dari China,” bebernya.

Dengan demikian, sudah ada tiga negara yang akan menjadi ‘lumbung’ dana untuk bisa membiayai program perumahan di Indonesia. “Dana ini kan inflow of investment untuk perumahan, this will stimulate the economy,” sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut Kadin menginginkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai dua digit, tepatnya 10%. Angka ini lebih tinggi dari target Presiden Prabowo sebesar 8%. “Sebetulnya Prabowo bilang 8% itu minim, it’s minimum target, kita mau 10% sebetulnya, tapi kalau kita sebut 8% sudah diejek,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan itu menyebut bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana hari ini. Hilirisasi komoditas dalam negeri menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo.

Menurut Prabowo hilirisasi menjadi kunci daripada kemakmuran bangsa Indonesia. Dia memberikan arahan kepada banyak menteri di Kabinet Merah Putih soal hilirisasi.

"Hilirisasi menjadi kunci daripada kemakmuran," tegas Prabowo dalam sidang perdana yang dilakukan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Arahan diberikan Prabowo kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berkoordinasi erat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjalankan agenda hilirisasi.

Jajaran menteri diminta Prabowo untuk menginventarisir proyek-proyek hilirisasi prioritas yang mau dijalankan. Ada sekitar 26 komoditas yang jadi arahan Prabowo, sayangnya dia tidak menjabarkan apa saja komoditas tersebut.

"Karena itu saya minta menteri terkait, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dan beberapa menteri lainnya dibantu Menko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional segera inventarisir proyek penting dalam program hilirisasi kita. Ada 26 komoditas," ungkap Prabowo.

Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan proyek vital hilirisasi harus dirumuskan dari sekarang. Semua proyek dibikinkan daftar kemudian para menteri langsung mencari investasinya agar proyek itu bisa berjalan.

"Proyek vitalnya yang harus dihilirisasi dirumuskan, bikinkan daftar, dan kita segera mencari dana sehingga bisa mulai hilirisasi dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas Prabowo.

Presiden Prabowo dinilai mempunyai sejumlah tantangan ekonomi yang harus dihadapi ke depannya. Ekonom pun membeberkan beberapa tantangan itu.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, tapi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespon sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi.

"Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena," ujar Teguh dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia terjaga solid. Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah.

Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024 lalu. Rating investasi Indonesia pun positif. Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Meski begitu, dia menilai ada sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Dia menjelaskan salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.

PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Belum lagi, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh menekankan berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal," lanjut Teguh.

Selain itu, dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Dia bilang bantuan sosial diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin.

Menurutnya, penyaluran bantuan sosial non tunai dan melalui by name dan by address adalah salah satu solusi yang baik agar tidak terjadi kebocoran. Bisa juga penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan ditawarkan seperti melalui skema on demand application. Di mana kelompok kelas menengah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial ketika mereka terkena PHK.

"Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, Senin (21/10/2024), Akbar menegaskan kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

Akbar menyatakan, ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dia menjelaskan, perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, Senin (21/10/2024), Akbar menegaskan kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

Akbar menyatakan, ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dia menjelaskan, perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar berharap agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi.

Namun demikian, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," terang dia.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, Senin (21/10/2024), Akbar menegaskan kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

Akbar menyatakan, ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dia menjelaskan, perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar berharap agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi.

Namun demikian, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," terang dia.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," ucap dia.

Proyek pembangun infrastruktur global yang digagas China atau lebih dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI) atau 'Jalur Sutra Baru' yang dimulai sejak tahun 2013 sangat berpengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, Indonesia disarankan agar terus meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi antar negara di Asia, Eropa, dan Afrika diyakini akan membawa pengaruh ekonomi yang besar bagi berbagai sektor utama di Indonesia.

Empat sektor sektor yang akan tumbuh kuat antara lain pembangunan infrastruktur, kerja sama ekonomi dan perdagangan, pendidikan dan pariwisata.

Melalui Belt and Road Initiative, Indonesia telah menjalin kerja sama dan menandatangani perjanjian dengan 162 negara bilateral, 18 perjanjian perdagangan regional Dan 25 perjanjian multilateral dengan organisasi internasional.

Salah satu dampak paling nyata Belt and Road Initiative adalah investasi besar China dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Proyek seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi contoh investasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian Indonesia.

China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, khususnya dalam ekspor sumber daya alam seperti batubara, minyak sawit, karet dan impor barang-barang manufaktur. Selain itu, Belt and Road Initiative memfasilitasi integrasi ASEAN-China melalui proyek infrastruktur regional, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Belt and Road Initiative juga berdampak pada peningkatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan China, yang mencakup program pertukaran pelajar, beasiswa dari pemerintah China, dan proyek pendidikan yang memfasilitasi pengembangan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia.

Dan dampak lain dengan keterlibatan Indonesia dalam Belt and Road Initiative adalah mendongkrak arus wisatawan China ke Indonesia. Hal ini berdampak positif pada sektor pariwisata Indonesia, khususnya di destinasi wisata populer seperti Bali dan Jakarta.

Belt and Road Initiative adalah strategi pembangunan global yang diusulkan oleh China untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi antar negara di Asia, Eropa, dan Afrika secara historis menghubungkan China dengan Eropa melalui perdagangan.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan proyek infrastruktur yang digagas China pada tahun 2013. Inisiatif ini sering disebut sebagai upaya modernisasi "jalur sutra" kuno, yang dahulu merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan China dengan berbagai wilayah di dunia.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional

Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung realita jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang masih banyak, di balik angka-angka "positif" ekonomi nasional.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

"Kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya," tutur dia.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung "kepuasan" yang kerap muncul ketika mendengar perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin besar.

"Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita," ujarnya.

Menurutnya, di balik data-data positif perekonomian Indonesia, masih terdapat realita yang menunjukan, masih banyak masyarakat Indonesia yang dikategorikan miskin dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar," katanya.

"Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik," sambungnya.

Oleh karenanya, Prabowo menekankan, dirinya dan para pejabat pemerintahan perlu berani menyadari kondisi nyata dari masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi permasalahan tersebut.

"Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun jangan terlalu cepat puas dan gembira dengan menutup mata dan hati terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita," ucapnya.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh setara atau bahkan di atas tingkat sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2024 dan 2025.

Tercatat Indonesia memiliki nilai produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,48 triliun dollar AS.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,22 juta orang atau setara 9,03 persen total penduduk RI sampai dengan Maret 2024.

Adapun yang dimaksud orang miskin ialah masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 583.932 per kapita per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat memasuki Oktober 2024. Ia menyebut, ketegangan geopolitik ini tidak hanya antara Israel dengan Palestina, tetapi juga dengan Hizbullah.

"Eskalasi itu cukup tinggi skala geopolitik sehingga mempengaruhi apa yang disebut tadi dinamika dari keuangan global," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Melihat ketegangan geopolitik itu, Sri Mulyani bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mewaspadai bagaimana dampaknya terasa hingga ke Indonesia.

"Ketidakpastian keuangan global yang meningkat skala eskalasi di wilayah Timur Tengah perlu untuk terus diwaspadai dengan kebijakan moneter secara baik, agar Indonesia dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memitigasi dampak rambatan globalnya," terangnya.

Meski begitu, di tengah ketegangan geopolitik, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga meski di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi pada Oktober 2024.

Bendahara negara itu memperkirakan perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 tumbuh di atas 5%. Hal ini melanjutkan kinerja positif pada perekonomian triwulan II-2024.

"Di tengah dinamika tersebut perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik kita pada triwulan III diperkirakan tumbuh di atas 5% sampai dengan September. BPS akan segera mengeluarkan (pengumuman) bulan depan," pungkasnya.