IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran sekira Rp75,63 triliun pada 2025. Pagu anggaran tersebut 50 persen lebih rendah dibanding anggaran pada 2024.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, tujuannya adalah untuk memberikan ruang fiskal lebih luas kepada Presiden terpilih untuk mengeksekusi program prioritas, salah satunya mendirikan Kementerian Perumahan.

"Memang betul kita memeroleh anggaran Kementerian PUPR kira-kira Rp75,6 triliun untuk 2025, artinya ini 50 persen dari anggaran Kementerian PUPR di 2024," ujar Endra dalam diskusi virtual 'Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur,' Jakarta, Senin (2/9).

Endra menuturkan, dengan adanya rencana pemisahan Kementerian PUPR dengan Kementerian Perumahan, maka beberapa program di sektor perumahan akan ditangani oleh Kementerian Perumahan.

Hal ini yang menjadi penyebab anggaran Kementerian PUPR pada 2025 jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sektor perumahan masih di bawah Kementerian PUPR.

"Anggaran ini adalah ruang fiskal yang diberikan kepada pemerintahan baru. Jadi kita tidak lagi mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sudah berjalan (seperti sektor perumahan)," kata Endra.

Meski demikian, Endra menilai, dengan anggaran Kementerian PUPR yang dipangkas sekitar 50 persen itu tidak serta merta meninggalkan program-program pembangunan yang sudah berjalan. Akan tetapi, hanya berbeda instansi yang akan menjalankan program tersebut, misalnya Kementerian Perumahan.

"Ini untuk memastikan bahwa program yang sudah berjalan itu tetap berkesinambungan. Tetapi ada ruang fiskal yang disediakan pemerintah baru, tentunya untuk program yang disesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo nanti," lanjutnya.

Alokasi anggaran Rp75,63 triliun Kementerian PUPR pada 2025 akan difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan dengan dukungan pengadaan bendungan dan aliran irigasi lewat program Ditjen Sumber Daya Air, meningkatkan konektivitias dengan membangun jalan dan jembatan lewat program Ditjen Bina Marga, hingga pembangunan kota-kota melalui program di Ditjen Cipta Karya, serta dukungan pembangunan IKN.

"Kemudian untuk apa saja yang Rp75 triliun itu. Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Kemudian di sektor konektivitas, kita pelihara jalan-jalan kita, kita bangun jalan-jalan baru yang belum selesai," kata Endra.

"Berikutnya di Cipta Karya tentunya kita membangun fasilitas air minum, kemudian sanitasi persampahan, yang ini juga kita tahu masalah di banyak kota. Jadi, saya kira itu program-program utama (Kementerian PUPR 2025) di samping IKN," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)