Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (4/11/2024).

"Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama, anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun kita dengan 2.177.000 rumah menghabiskan dana Rp 119 triliun, maka kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp 750 triliun," ungkap Lasarus.

Ini menjadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Selengkapnya baca di sini Hitung-hitungan DPR, Bangun 3 Juta Rumah Butuh Anggaran Rp 750 Triliun

Kereta Cepat Whoosh menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Bandung, Jawa Barat, namun memiliki waktu singkat.

Sebagai upaya meningkatkan layanan sekaligus mendukung sektor pariwisata di Jawa Barat, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan akses transportasi terintegrasi dan pilihan destinasi wisata unggulan di sekitar Stasiun Whoosh Padalarang dan Stasiun Tegalluar Summarecon.

Integrasi antar-moda ini dirancang untuk mendukung kemudahan akses, mempercepat mobilitas, dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi pengguna Whoosh.

Lalu, tempat wisata mana saja yang bisa dikunjungi lewat Whoosh?

Selanjutnya baca di siniKe Bandung Naik Whoosh Bisa Main ke Tempat Wisata Apa Saja?

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menghadirkan perjalanan Kereta Cepat Whoosh rute Padalarang-Tegalluar Summarecon.

Rute baru ini hadir sejak 1 November 2024 dengan tarif promo sebesar Rp 50.000 selama November 2024 untuk sekali perjalanan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, hingga 4 November 2024 sebanyak 1.600 penumpang sudah menggunakan rute ini.

Selengkapnya baca di sini Naik Whoosh Padalarang-Tegalluar Summarecon Cuma Rp 50.000

Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah merampung pembangunan seluruh stasiun kereta api Woosh. Namun dari 4 stasiun yang dibangun, hanya stasiun Karawang yang belum difungsikan, meskipun pembangunan Stasiun Karawang secara konstruksi serta fasilitas telah rampung diselesaikan.

Terkait pembangunan jalan akses tersebut, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan sedang proses penyiapan design oleh Jasa Marga dan sedang proses pengusulan Penlok (penetapan lokasi) untuk pembebasan lahannya.

Ditargetkan tahun 2024 ini tepatnya pertengahan tahun atau kuartal III bisa start konstruksinya oleh Jasa Marga (23/04/2024).

Disisi lain, Pengamat ekonomi Meidina Sulaeman menyayangkan belum berfungsinya Setasiun KCIC itu.

"Karawang sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara membutuhkan infra struktur yang terintegrasi. Bukan hanya pabrik dan hunian, juga dukungan moda transportasi modern yang baik," kata Meidina, di Jakarta (29/10/2024).

Meidina mengusulkan para pihak terkait, baik dari Kementrian PU, Jasa Marga, Pemerintah Daerah dan swasta untuk segera merealisasikan akses menuju stasiun KCIC Karawang.

"Ini potensi income buat KCIC yang katanya merugi. Potensi penumpang Jakarta - Karawang tinggi. Selain itu multiplier effect- nya luar biasa. Bukan hanya soal waktu tempuh lebih pendek, tapi akan menstimulus perkembangan ekonomi, peningkatan harga properti dan kegiatan ekonomi lokal," tambahnya.

Keluhan juga disampaikan Kania, Direktur perusahaan asing di sebuah kawasan industri internasional di Karawang.

"Salah satu daya tarik sehingga kita memutuskan membuka pabrik di Karawang adalah karena konsep integrated Karawang sebagai kota industri. Jadi sayang jika keberadaan Stasiun KCIC tidak segera dimanfaatkan," ujarnya.

Dukungan agar akses jalan menuju Stasiun KCIC segera dibangun disampaikan David, professional yang bekerja di sebuah pabrik di Karawang.

"Saya yakin kok, traffic penumpang Jakarta -Karawang itu tinggi. Tidak semua pekerja pendatang tinggal di Karawang. Tapi ada juga yang pulang ke Jakarta setelah kerja," jelas David (23/10/2024).

Dalam keterangan sebelumnya, General Manager Coorporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menargetkan layanan naik turun penumpang di stasiun Karawang dibuka pada 2025.

Layanan ini baru akan dioperasikan setelah akses jalan menuju stasiun rampung.

Eva menyebut setidaknya terdapat tiga akses jalan yang sedang dibangun. Satu akses jalan tol yang terhubung dengan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Km 42 dan dua jalan umum yang terhubung dengan kawasan industri THK dan Deltamas.

"Saat ini yang sedang disiapkan ada tiga akses ya, yaitu akses jalur tol di KM 42 yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Jasa Marga, PUPR. Nah ini nanti akan ada langsung akses menuju exit tol, jadi lurus ke dari Stasiun Karawang," jelas Eva.

"Kemudian ada juga yang kita kerja sama dengan kawasan (industri) THK dan juga (kota industri) Deltamas. Jadi nanti dari kawasan industri THK dan Deltamas hanya sekitar 1 km menuju Stasiun Karawang," terangnya lagi.

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan pembangunan bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sudah mencapai 93,25 persen.

Targetnya, bendungan tersebut siap diresmikan awal 2025 mendatang.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia menjelaskan bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," ujar Dirjen Bob dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024). Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp1,02 triliun.

Saat ini progres fisik bendungan mencapai 93,25 persen dan ditargetkan dapat diresmikan pada Januari 2025.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar.

Kedua suplai air irigasi untuk area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru. Ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26 persen dari debit banjir periode ulang 50 tahun.

Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid menjelaskan sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. "Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar dia.

Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan. Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang.

Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Pasar Sanggeng di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Proyek yang dikerjakan sejak tahun 2023 ini menelan anggaran senilai Rp 162,8 miliar.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan dengan selesainya pembangunan Pasar Sanggeng, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Manokwari, terutama dalam menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakkan sektor riil atau UMKM.

"Dengan bangunan pasar yang baru, Kementerian PU ingin memastikan penyediaan fasilitas yang modern, lingkungan yang tertib, dan bersih, serta kemudahan akses bagi masyarakat pasar bisa terpenuhi," kata Diana, dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Pasar Sanggeng di Manokwari. Foto: Dok Kementerian PU

Pembangunan Pasar Sanggeng dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dengan anggaran APBN senilai Rp 162,8 miliar.

Sedangkan konstruksi pasar ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya meliputi pekerjaan struktural, arsitektural, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Pasar Sanggeng berdiri di atas lahan seluas 27.809 m2. Didesain sebagai bangunan bertingkat tiga, bangunan ini memiliki luas 21.519 m2. Pekerjaan konstruksi pasar ini telah disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga pedagang maupun pembeli merasa nyaman.

Bangunan pasar terdiri dari lantai satu seluas 6.160 m2, lantai dua seluas 5.101 m2, dan lantai tiga seluas 5.101 m2. Secara keseluruhan, pasar ini memiliki jumlah kios sebanyak 394 unit dan los pedagang 1.016 unit.

Pasar Sanggeng diharapkan menopang perdagangan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Terlebih pasar ini berada tidak jauh dari pelabuhan dan pusat pelelangan ikan Manokwari, sehingga dapat menyokong pertumbuhan perekonomian.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan akan mulai menempati hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Januari 2025 mendatang. Nantinya, para pegawai ini masih harus membayar biaya layanan seperti air hingga listrik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, belum ada pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut. Namun ia menyebut, nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dalam podcast yang diunggah pada Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Hal tersebut juga berlaku di rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Atas kondisi ini, menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau pembebasan biaya dengan alokasi pembiayaan dari negara.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa kelola," ujar Iwan.

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya akan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Juga menyangkut keamanannya, akan ada penggunaan face recognition hingga smart door lock.

Di samping itu, Iwan mengatakan, pemerintah juga belum mengatur secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

Menurutnya, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Iwan menilai, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu," ujarnya.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata Iwan.

Simak Video: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat 1 Unit Apartemen

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian.

Pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bendungan, hingga irigasi.

Kedua adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berfokus kepada penyediaan perumahan untuk masyarakat.

Pemecahan Kementerian PUPR tersebut diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya nama-nama menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Kantor pusat Kementerian PUPR terletak di Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, yang kini dialihfungsikan menjadi kantor pusat Kementerian PU.

Berdasarkan pantauan langsung Kompas.com, atribut kantor tersebut perlahan diubah menyesuaikan nama barunya.

Perubahan pertama ditemukan di tembok panjang berhiaskan air mancur di depan gedung utama Kementerian PU yang menghadap ke taman.

Sebelumnya, terpatri huruf timbul berbahan stainless bertuliskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta logo khas kementerian itu.

Kemudian pada Rabu (23/10/2024) sore, huruf timbul tersebut diubah dan disesuaikan bunyinya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum.

Tak hanya di situ, tulisan I Love PUPR di taman belakang dekat media center juga diubah menjadi I Love PU pada Jumat (25/10/2024).

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Wajah baru kantor Kementerian Pekerjaan Umum

Nama-nama menteri dan wakil menteri

Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri PUPR kepada empat pejabat baru pada Senin (21/10/2024) malam.

Sehingga saat ini yang menjabat sebagai Menteri PU adalah Dody Hanggodo, pejabat non-karier Kementerian PU, dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang berasal dari internal Kementerian PUPR.

Sementara di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada Maruarar Sirait yang menjabat sebagai menteri dan Fahri Hamzah yang mendampinginya sebagai wakil menteri.

Tahu kah kamu? Di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ada sejumlah infrastruktur yang dibangun khusus untuk satwa-satwa liar. Infrastruktur tersebut adalah jembatan untuk para hewan.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) @pupr_binamarga, Jumat (25/10/2024), terdapat dua lintasan satwa berbentuk jembatan di jaringan tol IKN.

"Upaya #MemudahkanJalanmu tidak hanya dilakukan untuk manusia, tetapi juga untuk para satwa. Di IKN segera dibangun jembatan untuk perlintasan para satwa yang berhabitat di hutan lindung dekat Tol IKN," tulis Ditjen Bina Marga.

Lebih lanjut dijelaskan, proyek ini masuk ke dalam paket pekerjaan Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT Kariangau-Sp. Tempadung. Lintasan satwa ini akan berbentuk terowongan yang ditimbun tanah, menyambungkan bukit dengan bukit.

"Jembatan akan menjadi tempat perlintasan/penyeberangan para hewan yang berhabitat di hutan lindung dekat Seksi 3B Tol IKN," lanjutnya.

Kawasan hutan lindung tersebut terkenal dengan berbagai satwa yang dilindungi. Beberapa jenis satwa yang akan melintas antara lain orang utan, bekantan, macan dahan, dan beruang madu.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.