JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, tak ada pemotongan anggaran bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada 2024.

Malahan, kata Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah anggaran bansos pendidikan tersebut.

"Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU kami tambah loh, jadi tidak ada kalimat yang saya memotong (anggaran)," ujar Heru kepada awak media ketika ditemui di Pasar Pramuka, Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Heru mengatakan, penambahan anggaran bansos itu disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Saya tidak mengunci anggarannya, tapi data P3KE dan DTKS berapa, kita sesuaikan. Maka dari itu APBD Perubahan nambah kurang lebih Rp 200 miliar ya," ucapnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan, anggaran bansos bertambah menyusul penambahan jumlah siswa-siswi yang bersekolah pada tahun ajaran baru.

"Ada siswa baru masuk SD, SMP, dan mungkin juga namanya penduduk kan, setiap hari dinamis. Kami sesuaikan," kata Heru.

Berkait dengan penerima bansos, Heru mengeklaim, pihaknya dapat dengan mudah mengetahui kesesuaian data penduduk dengan kondisi nyata di lapangan.

Pasalnya, Pemprov DKI memiliki data kependudukan yang disinkronisasi dengan Badan pendapatan daerah (Bapenda) pajak, DTKS, P3KE, hingga kepemilikan aset.

Dengan demikian, diharapkan bansos pendidikan KJP Plus dan KJMU tepat sasaran.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI membuka kembali pendaftaran penerima bantuan KJMU bagi seluruh mahasiswa ber-KTP Jakarta.

Pendaftaran kembali dibuka usai media sosial dihebohkan soal pencabutan hak mahasiswa penerima KJMU secara sepihak oleh Pemprov DKI.

Pemprov DKI meminta maaf terkait persoalan pencabutan bantuan sejumlah peserta KJMU. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Widyastuti, menyebut, kehebohan tersebut hanya disinformasi.

“Soal masalah disinformasi terkait dengan bantuan sosial di bidang pendidikan terutama KJMU, mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait disinformasi ini," kata Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/3/2024).