JAKARTA, KOMPAS.com - Mayjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Prabowo Subianto menggantikan Heru Budi Hartono.

Mutasi Ariyo itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.

Dengan demikian, posisi Kasetpres yang sebelumnya dijabat seorang birokrat kini digantikan oleh prajurit TNI aktif.

Heru Budi telah menjabat sebagai Kasetpres sejak tahun 2017 lalu.

Dalam perjalanannya, Heru Budi yang lama berkiprah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sempat rangkap jabatan sebagai penjabat gubernur Jakarta.

Lantas, siapa Mayjen Ariyo Windutomo yang menggeser posisi Heru Budi yang merupakan orang dekat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu?

Ariyo lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1996 silam.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Ariyo pernah menduduki sejumlah jabatan di Kementerian Pertahanan, mulai dari Kepala Bagian Kepegawaian Kemhan hingga Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnterian Pertahanan.

Jabatan terakhir yang disandang oleh Ariyo adalah Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan kesiapan rangkaian pelantikan serta pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Persiapan rangkaian kegiatan dimulai dari ketibaan para tamu negara di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Tercatat, akan ada 20 kepala negara sahabat akan menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran.

"Berikutnya adalah jumlah Kepala Negara 20 plus 1 dan jumlah perwakilan utusan khusus Kepala Negara sejumlah 13," ucap Heru di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10).

Pada saat ketibaan di Bandara, Heru menjelaskan bahwa akan ada prosesi penerimaan kepala negara atau setingkat kepala negara seperti pasukan jajaran kehormatan dan korps musik (Korsik).

Selain itu, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menyiapkan video kedatangan yang ditayangkan di sejumlah titik videotron di Jakarta.

“Pada saat kedatangan, kami meminta kepada Pemda DKI bisa ditayangkan di seluruh LED videotron di Jakarta mulai tanggal 19 (Oktober) rangkaian dari Halim maupun rangkaian dari Soetta. Ini sudah kami persiapkan dan mulai hari Senin kemarin kami sudah gladikan,” tambahnya.

Sementara itu, guna memeriahkan rangkaian pelantikan pada 20 Oktober 2024, Heru menuturkan bahwa Pemda DKI Jakarta akan menyiapkan panggung hiburan bagi rakyat di sekitar kawasan Sudirman-Thamrin.

Rencananya panggung hiburan tersebut akan dimulai pukul 11.00 WIB hingga ketibaan Presiden terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Kami persilakan kepada masyarakat di panggung-panggung tersebut ada hiburan sudah disiapkan dan juga ada doorprize. Masyarakat bisa menyaksikan dan diharapkan bisa berpartisipasi,” terangnya.

Rangkaian kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Heru, sejumlah tamu negara baik pimpinan maupun utusan khusus akan hadir dalam acara tersebut.

“Malam harinya tentunya sebagian tamu negara akan dijamu oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo di Istana,” kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono. Berapa harta kekayaan yang dimiliki Teguh Setyabudi?

Berdasarkan data laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Budi terakhir melaporkan kekayaannya sebesar Rp9,3 miliar saat menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 2023.

Kekayaan Teguh didominasi oleh aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Bogor dan Depok dengan total mencapai Rp7,8 miliar.

Kemudian, eks PJ Gubernur Sulawesi Tengah juga memiliki alat transportasi sebesar Rp220 juta. Perinciannya, Toyota Corolla Altis (2008) senilai Rp50 juta, Land Rover Jeep (1974) Rp35 juta, Toyota Jeep (1962) Rp65 juta dan Honda Civic (2012) Rp70 juta.

Mengacu laporan yang sama, Teguh juga memiliki harta bergerak lainnya Rp250 juta dan kas setara kas Rp913 juta.

Teguh Ditunjuk Jokowi Jadi PJ Gubernur

Presiden RI Joko Widodo resmi menunjuk Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penunjukan Teguh itu sekaligus menggantikan PJ Gubernur DKI sebelumnya yakni, Heru Budi Hartono.

Adapun, penggantian pejabat di lingkup Balai Kota Jakarta ini tercantum dalam Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres no 125P, tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Jakarta: Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan Heru Budi Hartono akan tetap menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Heru sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Heru tetap sebagai Kasetpres," ujar Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Oktober 2017.

Ari mengungkapkan, Presiden Jokowi memberhentikan Heru dengan hormat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 125P, tertanggal 16 Oktober 2024.
"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Bapak Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Berhentikan Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI

Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun sejak 17 Oktober 2022 menggantikan Anies Baswedan yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama lima tahun. Selama memimpin Jakarta, Heru tetap menduduki posisi sebagai Kasetpres.

Presiden Jokowi, kata Ari, telah menunjuk Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menggantikan Heru.

Diketahui, masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada Kamis, 17 Oktober 2024. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu telah memimpin Jakarta selama dua tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta san memberhentikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentian itu termaktub dalam Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres no 125P, tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Dia menambahkan, pada Keppres tersebut, Jokowi juga telah mengangkat Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Heru Budi.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya.

Sebagai informasi, Heru dilantik sebagai PJ Gubernur pada (17/10/2022) untuk mengisi kursi jabatan yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan. Masa jabatan Heru kemudian diperpanjang pada (17/10/2024) melalui Keppres No.87/2023.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), diwakili oleh Chief Financial Officer, Rizki Pribadi Hasan berpartisipasi menjadi salah satu narasumber pada Jakarta Economic Forum 2024.

Acara yang berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2024 di Jakarta ini turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur (PJ) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Bersama Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Arlyana Abubakar, dan sejumlah narasumber terkait lainnya.

Dalam sambutannya, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa DKI Jakarta terus mendorong Pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui berbagai inisiatif, antara lain dengan mengembangkan sistem transportasi massal, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi dan polusi udara hingga pengelolaan sampah dan limbah.

Melalui tema “Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Jakarta melalui Creative Financing”, Rizki menyampaikan bahwa untuk terus mempertahankan momentum pembangunan di DKI Jakarta, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

“Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, IIF berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan Solusi pembiayaan inovatif untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Melalui berbagai produk fund-based seperti pinjaman jangka panjang, produk non-fund-based seperti penjaminan, serta layanan jasa konsultansi/advisory yang meliputi sektor publik dan swasta, IIF siap menjadi mitra terbaik bagipara pelaku industri infrastruktur”, ungkap Rizki dalam keterangan resminya.

IIF secara aktif juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan sebagai financier atau advisor pada sejumlah proyek unggulan, termasuk berbagai proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia.

Terakhir, Rizki menyampaikan bahwa kerja sama dan kolaborasi menjadi kunci dan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono tak berkomentar banyak ketika ditanya soal peluangnya kembali menjadi Kasetpres pada pemerintahan Prabowo Subianto

"Ya insya Allah," katanya singkat saat dikonfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Heru Budi mengaku tak masalah apabila posisinya sebagai penjabat gubernur Jakarta tidak diperpanjang.

Ia beralasan telah menjabat sebagai pj gubernur Jakarta selama dua tahun terakhir.

"Ya enggak gimana-gimana, alhamdulillah. Keputusan yang bagus dari daripada semua keputusan. Toh saya sudah dua tahun. Enggak masalah," ucap Heru.

apabila tugasnya sebagai pj gubernur tak diperpanjang, Heru siap untuk bekerja penuh sebagai kepala Sekretariat Presiden.

"Saya kembali, misalnya 17 Oktober (jika saya enggak terpilih), saya kembali 100 persen menyelesaikan tugas-tugas sebagai kepala Sekretariat Presiden," ucap Heru.

Untuk diketahui, Heru sudah menjabat sebagai pj gubernur Jakarta sejak 17 Oktober 2022 menggantikan Anies Baswedan.

Menurut aturan, pj gubernur bertugas selama satu tahun sebelum dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun lalu, Heru Budi diputuskan untuk tetap menjadi pj gubernur Jakarta hingga 17 Oktober 2024.

Adapun mayoritas fraksi di DPRD Jakarta tidak mendukung Heru Budi untuk kembali memimpin Pemerintah Provinsi Jakarta.

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuning Raka dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMA Negeri 70, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pelaksaan uji coba MBG ini merupakan yang pertama dilaksanakan di SMA. Program ini lanjutan dari serangkaian uji coba serupa yang sebelumnya diberikan untuk anak sekolah tingkat dasar (SD) dan tingkat menengah pertama (SMP) di Jakarta. 

Saat meninjau pelaksaan uji coba, Gibran dan Heru didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin, Rabu (9/10/2024).

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyampaikan, uji coba ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di tingkat SMA, setelah sebelumnya dilakukan di SD dan SMP. Total 1.075 porsi makanan yang dibagikan hari ini dengan anggaran sebesar Rp 25 ribu per porsi.

Menu yang disajikan untuk uji coba MBG di SMA 70 antara lain nasi, ayam teriyai, perkedel, tahu, salah, pisang, dan susu. Total kalori per porsi makanan tersebut 781 kalori.

Dijelaskan Heru, uji coba dilakukan secara bergilir di lima wilayah Jakarta serta Kepulauan Seribu, dengan melibatkan beberapa BUMD seperti Dharma Jaya, Bank DKI, dan Pasar Jaya.

“Pagi ini, yang kesekian kali kami dari Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan uji coba, yang biasanya untuk anak SD dan SMP, dan kali ini pertama kali di SMA 70. Menunya kami siapkan seperti biasa, sebelum diberikan kepada anak-anak didik, biasanya kami tes. Dengan Suku Dinas (Sudin), ada Sudin Kesehatan. Setelah itu baru kami bisa bagikan. Yang berikutnya adalah biasanya bergilir BUMD-BUMD, kali ini adalah dengan Dharma Jaya lagi,” papar Heru.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi menu yang disajikan dalam uji coba kali ini. Menurutnya, menu yang disajikan terbilang lengkap dan mewah dibandingkan uji coba sebelumnya.

Gibran menegaskan, program ini masih dalam tahap uji coba untuk mendapatkan masukan dari para guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah sebelum program ini dilaksanakan secara nasional. Soal besaran anggaran, pihaknya masih menguji coba berbagai varian harga per porsi, dari Rp 15.000-Rp 25.000 per porsi. Dia pun menyoroti perlu adanya perhatian bagi siswa yang memiliki masalah alergi makanan tertentu. 

Gibran menambahkan, progam MBG terus dikaji untuk memastikan pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa di Jakarta.

“Sekali lagi, saya dan Pak Presiden terpilih terus mengkaji dan mencari formulasi terbaik untuk program ini. Entah besaran anggarannya atau pakai central kitchen, memanfaatkan UMKM, nanti akan segera kami putuskan,” tutur Gibran.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan tenggat waktu satu bulan bagi pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memeriksa anak buahnya yang diduga terindikasi bermain judi online.

"Ya ada berapa ya (masa tenggatnya), mungkin sebulan ya," ujar Heru saat ditemui di Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (24/9/2024).

Heru menjelaskan, 165 Satpol PP Jakarta yang tercatat dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus diklarifikasi kembali terkait keterlibatan judi online.

"Ya kan gini, itu tak bisa semerta-merta di-judge. Harus ditanya (diperiksa) satu per satu; ini sekarang proses pertanyaan," kata Heru.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengaku akan menelusuri terlebih dahulu terkait adanya 165 pegawai negeri sipil (PNS) Satpol PP Jakarta yang kedapatan bermain judi online.

"Nanti kita telusuri. Ya kan dicek dulu. Intinya dicek, mereka benar enggak, kan yang diminta itu," ujar Arifin saat ditemui di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Adapun, dari data yang diterima Kompas.com, tercatat ada 165 anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

Jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp 2,3 miliar.

Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp 194.087.791 dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, terkait anggotanya yang bermain judi online.

Surat itu bernomor e.0519.PA.01.00, ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat DKI Jakarta, Dina Himawati, dan dikeluarkan pada 10 September 2024.

(Reporter: Firda Janati | Editor: Jessi Carina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa Inspektorat telah mengirimkan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait adanya 165 anggota yang terindikasi bermain judi online.

Menurut Heru, surat yang dilayangkan itu berkaitan dengan pembinaan dan klarifikasi mengenai daftar anggota Satpol PP yang terlibat judi online.

"Ya, itu kan dalam rangka pembinaan. Inspektorat bersurat ke Satpol PP untuk pembinaan dan klarifikasi," kata Heru kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Terkait surat itu, eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyerahkan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, untuk mengklarifikasi data tersebut.

"Klarifikasi untuk dicek kembali (daftar anggota yang main judi online). Ada yang benar, ada yang tidak," kata Heru.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, terdapat 165 anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

Jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar.

Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp194.087.791 dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, terkait anggotanya yang bermain judi online.

Surat itu bernomor e.0519.PA.01.00, ditandatangani oleh Sekretaris Inspektur DKI Jakarta, Dina Himawati, dan dikeluarkan pada 10 September 2024.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan bahwa ia telah menerima laporan terkait adanya anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

"Saya juga sudah menerima laporan terkait masalah judi online di kalangan PNS Satpol DKI," ujar Dwi Rio kepada Kompas.com, Kamis (19/9/2024).

Ia pun mendesak pimpinan Satpol PP untuk menindak anggotanya yang dilaporkan diduga bermain judi online.

Komisi yang membidangi pemerintahan ini menilai perilaku para anggota Satpol PP telah mencoreng birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Harus ada tindakan tegas dan berkelanjutan terhadap seluruh PNS DKI agar mematuhi disiplin PNS yang tercantum dalam PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 3, termasuk dalam KUHP Pasal 303 tentang judi offline dan online," ujar Dwi Rio.

Dwi Rio menegaskan bahwa efektivitas aturan akan terlihat dari konsistensi penerapannya.

Ia juga menyinggung pembinaan yang dilakukan pimpinan Satpol PP Jakarta.

"Jangan ada kasus baru baru bergerak. Saya yakin, jika penyelesaiannya hanya dilakukan secara kasus per kasus, masalah judi online ini akan terus menggulung seperti bola salju," kata Dwi Rio.

Dwi Rio juga meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Setda Provinsi Jakarta untuk lebih aktif dalam melakukan evaluasi terhadap birokrasi.

Ia menekankan pentingnya memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab.

"Intisarinya, pendekatan penanganan masalah harus mengedepankan aspek menyatu (terintegrasi), utuh (holistik), dan menyeluruh (komprehensif)," kata Dwi Rio.

Kompas.com telah menghubungi Kepala Inspektorat Jakarta, Saefullah, dan Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, melalui pesan singkat dan telepon untuk mengonfirmasi surat itu. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons atau balasan.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan dalam mewujudkan pembangunan berorientasi transit atautransit oriented developmentdi Jakarta dan sekitarnya, pengembangan transportasi publik terus digencarkan. Menurut dia, pembangunan dilakukan demi memudahkan mobilitas warga.

"Hari Rabu, 11 September 2024, saya mendampingi Presiden Jokowi dalam pencanangan pembangunan jalur MRT Jakarta Lin Timur-Barat Fase I Tahap I," kata Heru Budi pada Rabu malam, 11 September 2024.

Menurut Heru Budi, pencanangan ini dilakukan di titik integrasi, yang nantinya menghubungkan antara Moda Raya Terpadu atau MRT Lintas Utara-Selatan, yakni Ancol Marina-Lebak Bulus dengan MRT Lintas Timur-Barat, yakni Cikarang-Balaraja.

Adapun pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase I Tahap I akan dimulai dari rute Medan Satria hingga Tomang sepanjang 24,5 kilometer dengan 21 stasiun. Sebanyak 21 stasiun itu yang terdiri dari stasiun layang maupun stasiun bawah tanah.

Dia juga menyatakan berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, serta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan MRT Lintas Timur-Barat. Dia berharap sinergi itu membawa manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

"Serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai kota global dengan jaringan transportasi publik yang modern," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Heru Budi, dan Duta Besar Jepang Masaki Yasushi meresmikan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 di MH Thamrin, Jakarta Pusat, hari ini, 11 September 2024. Rute MRT ini melintasi 21 stasiun dari Tomang sampai ke Medan Satria. Proyek pembangunan dimulai September 2024 dan ditargetkan akan rampung pada 2031.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta mengatakan Heru Budi Hartono masih berpeluang kembali menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta walau sudah menempati posisi itu selama dua tahun sejak Oktober 2022.

"Melihat pada aturan bahwa mereka yang sudah menjadi penjabat gubernur bisa mencalonkan lagi," kata Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Heru Budi mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 dan masa jabatannya akan habis pada 17 Oktober 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, masa jabatan pj gubernur selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Setelah dua tahun, DPRD DKI Jakarta akan mengulang mekanisme usulan tersebut. Fraksi di DPRD DKI Jakarta masing-masing akan mengajukan tiga nama calon pj gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri.

Masih merujuk aturan yang sama, disebutkan ada sejumlah syarat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diangkat sebagai penjabat gubernur antara lain mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Kemudian, menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon pj gubernur.

Adapun JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri dan jabatan lain yang setara eselon I.

Syarat lainnya, yakni penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

"Kesempatan itu terbuka luas untuk pj gubernur, bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, eselon 1, tetapi juga bisa dari luar. Itu bergantung pada usulan masing-masing partai politik. Tinggal nanti tiga nama yang terbesar (terbanyak), dia yang kami usulkan ke Kemendagri," kata Yani.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI periode 2024-2029 Mujiyono berpendapat apabila merujuk syarat, maka setidaknya ada tiga nama yang punya peluang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, yakni Heru Budi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. "Keberadaan penjabat yang nanti kita sepakati untuk diusulkan harus benar-benar qualified," kata dia.