#30 tag 24jam
Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Terancam Sulit Beroperasi, Anggaran Kurang
Pemerintah hanya memiliki anggaran Rp257 miliar saat ini. Sementara itu untuk operasional PDNS hingga Desember 2024 dibutuhkan Rp542 miliar [295] url asal
#pdns #anggaran-pdns #anggaran-pdns-kurang #anggaran-pdns-pemerintah-terbatas #anggaran-kurang #operasional-pdns-oktober-desember-dimatikan
(Bisnis.Com - Teknologi) 23/09/24 12:28
v/15434340/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa pusat data nasional sementara (PDNS) membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp542 miliar pada 2024. Sementara dana yang dimiliki hanya setengahnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa anggaran senilai Rp542 miliar itu menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pengelola PDN. Nilai anggaran itu tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia saat ini yang hanya sebesar Rp257 miliar.
“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp542 miliar untuk tahun 2024, dan hanya tersedia sebesar Rp257 miliar sehingga operasional PDNS Oktober—Desember 2024 belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkopolhukam, Senin (23/9/2024).
Bukan hanya itu, Nezar juga menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk pengelolaan PDNS pada 2025 mendatang juga membutuhkan anggaran senilai Rp486 miliar.
“Dan untuk tahun 2025, terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp486 miliar dan saat ini hanya tersedia sebesar Rp27 miliar atau sekitar 5,6%,” ungkapnya.
Menurut Nezar, dengan anggaran yang sedikit ini menjadi tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi pengelola PDN. Untuk itu, dia menilai perlu adanya dukungan prioritas terhadap penganggaran PDNS.
“Seharusnya dapat prioritas dukungan anggaran katena secara konsep apabila penganggaran infrastruktur SPBE dikembalikan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, maka akan terjadi potensi inefisiensi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya,” ujarnya.
Di samping itu, lanjut Nezar, juga akan dapat mengganggu implementasi program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
Kendati demikian, Nezar menyampaikan bahwa untuk pemulihan layanan kementerian/lembaga daerah pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 virtual machine (VM) yang diperkirakan membutuhkan 209 hari berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus.
Adapun, sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100% pada 25 Agustus. Tercatat, hingga 21 September, sebanyak 73% dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih.