KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Menkomdigi Meutya Hafid saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan operasional pusat data nasional (PDN) kemungkinan akan molor dari target awal Januari 2025. Pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang sewa PDNS.

Diketahui saat ini pemerintah menyewa 3 PDNS yang terletak di Surabaya, Banten, dan Batam. Adapun PDNS 1 Surabaya, beberapa waktu mendapat serangan siber yang membuat ratusan data pemerintah di dalamnya terkunci berbulan-bulan.

Adapun, PDN pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.

“Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Dengan kemungkinan terlambat operasional PDN, Meutya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi I DPR RI.

Sebab, anggaran untuk PDN sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan, dengan asumsi bahwa PDN akan beroperasi tepat waktu.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini menjadi Komdigi menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menyewa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di tiga lokasi Surabaya, Batam dan Serang. Dari total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp486 miliar untuk operasional PDNS pada 2025, pemerintah hanya memiliki uang Rp27 miliar atau sekitar 5,6% saja.

Tidak hanya itu, PDNS yang sempat diretas pada Juni 2024, juga tidak memiliki modal untuk operasional periode Oktober - Desember 2024. PDNS merupakan tempat penampungan sementara ratusan data pemeritahan, hingga nantinya PDN fisik siap beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rencananya, Hadi akan memberi penjelasan kepada publik terkait penyebab data NPWP yang diduga bocor tersebut, usai memanggil Dirjen Pajak pada pekan ini.

"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil di Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Tak hanya Dirjen Pajak, Pihaknya juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP itu.

"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelisik faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga bocor.

"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidakan menyimpan datanya di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," ujarnya.

Saat ini, BSSN terus melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data tersebut. Dia pun tak menampik bahwa sebagian data NPWP yang diduga bocor itu tidak cocok dengan data asli pemiliknya.

"Saat ini BSSN terus mengevaluasi, kami juga terus dipanggil, memang itu ditemukan ada ketidakcocokan," ucap dia.

6 Juta Data NPWP Dijual Bebas

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Wamen Kominfo Nezar Patria mengeluh anggaran yang digelontorkan untuk Kominfo tahun anggaran 2024 dan 2025 kurang saat raker bersama Komisi I DPR RI, Senin (23/9).

“Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan anggaran,” kata Nezar.

Nezar pun memaparkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan dan pembangunan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan besaran dana yang disediakan.

“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp 542 miliar untuk tahun 2024. Dan hanya tersedia sebesar Rp 257 miliar, sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran,” jelas Nezar.

Kebutuhan anggaran di tahun 2025 kata Nezar juga belum tercukupi. Dari kebutuhan Rp 486 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 27 miliar atau 5,6 persen dari seluruh kebutuhan anggaran.

“Pada PDNS hal ini berisiko pada terintinya layanan komputasi awan pemerintah atau cloud yang melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11.000 aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada terhentinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah,” kata Nezar.

“Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah,” sambungnya.

Keluhan ini pun sempat direspons dengan keras oleh anggota Fraksi Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat.

Serangan siber dan kebocoran data pribadi memang sering terjadi di Indonesia. Misalnya, Brain Cipher menyerang Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, membuat sejumlah layanan publik lumpuh.

Serangan malware sejak 17 Juni 2024 itu membuat data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci atau tersandera.

Brain Chiper meminta tebusan USD 8 juta atau Rp 131 miliar dalam bentuk kripto Monero untuk memberikan kunci agar data raksasa di PDN bisa diakses kembali. Namun, Brain Chiper pada 3 Juli akhirnya memberikan gratis kunci pembuka data, batal minta tebusan.

Sementara itu, pada 18 September 2024, hacker Bjorka menjual 6,6 juta data NPWP senilai Rp 150 juta di darknet. Dia memberikan 10 ribu sampel data, yang isinya termasuk data Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani, dan Menkominfo Budi Arie.

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna," tulis Bjorka.

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah soal kebocoran data masyarakat yang terjadi berulang kali saat raker bersama Kominfo, Menko Polhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Senin (23/9).

Nurul pun menyinggung soal bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka. Padahal, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelolo Kemenkominfo yang belum lama dibobol ransomware saja, DPR belum dapat update penanganannya.

“Konon keluarga Pak Presiden juga kena, kena pencurian data ini, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih, kita ini gemas,” cecar politikus Golkar ini.

“Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa, supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolos-bolos terus, jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan,” kata Nurul.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pun menjawab berbagai pertanyaan ini sebagai bentuk refleksi bagi kementerian lembaga terkait yang bertanggung jawab terkait kebocoran data.

Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara lembaga dan kementerian.

“Peristiwa bocornya PDSN itu membawa kita, membuka pikiran kita, pentingnya kita berkoordinasi. Tidak memiliki ego sektoral di kementerian,” kata Hadi.

Pusat data PDNS yang di bawah tanggung jawab Kemenkominfo disusupi ransomware oleh Brain Chiper pada 17 Juni 2024 dan mulai terasa dampaknya pada 20 Juni setelah Imigrasi kesulitan memproses lalu lintas penumpang di bandara internasional. Brain Chiper minta tebusan 8 juta dolar AS.

Setelah sekian lama pemerintah Indonesia tak bisa membuka kunci data yang digembok oleh Brain Chiper, akhirnya Brain Chiper memberikan kunci itu secara gratis dan batal meminta tebusan. Setelah itu tak diketahui kabar PDNS.

Sedangkan pembobolan 6 juta data NPWP diumumkan oleh Bjorka di Breach Forum pada 18 September 2024. Dia menjual data itu murah saja, cukup Rp 150 juta. Di dalam 10 ribu sampel data yang diberikan Bjorka, terdapat data Presiden Jokowi, anak-anaknya, yaitu Kaesang dan Gibran, seperti para menteri, termasuk Menkominfo Budi Arie.

Tak cuma memberikan sampel data yang dijualnya, Bjorka juga menulis pesan menohok dalam bahasa Inggris yang artinya:

Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan hingga 21 September 2024 sekitar 73% dari total layanan yang terdapat di Pusat Data Nasiondal Sementara (PDNS) 2 Surabaya telah pulih, dengan 42 layanan utama dipastikan dapat beroperasi normal 100%.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan, yang membuat sejumlah data kementerian masih terkunci.

Mengenai pemulihan PDNS 2, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan untuk pemulihan layanan kementerian dan lembaga pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 virtual machine (VM) yang diperkirakan membutuhkan 209 hari, berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus.

“Sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100% pada 25 Agustus. Dan hingga 21 September, 73% dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih,” kata Nezar, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Asosiasi data center atau Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) sempat mendorong kehadiran Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber guna mencegah terulangnya kembali.

Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan saat ini UU Keamanan dan Ketahanan Siber masih dibahas di DPR dalam bentuk naskah akademik. Dalam naskah tersebut diatur berbagai hal termasuk soal pengelolaan risiko siber.

Di dalamnya dibahas mengenai strategi dan kerangka kerja untuk melakukan identifikasi, analisis, mitigasi risiko, hingga standar yang harus diikuti untuk mengurangi risiko siber.

“Kalau kemarin serangan siber, ketika tidak ada manajemen dan standard dalam melakukan proses recovery, ini menjadi isu besar. Dan ini terbukti tidak ada [di PDNS 2]? kata Hendra kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa pusat data nasional sementara (PDNS) membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp542 miliar pada 2024. Sementara dana yang dimiliki hanya setengahnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa anggaran senilai Rp542 miliar itu menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pengelola PDN. Nilai anggaran itu tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia saat ini yang hanya sebesar Rp257 miliar.

“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp542 miliar untuk tahun 2024, dan hanya tersedia sebesar Rp257 miliar sehingga operasional PDNS Oktober—Desember 2024 belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkopolhukam, Senin (23/9/2024).

Bukan hanya itu, Nezar juga menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk pengelolaan PDNS pada 2025 mendatang juga membutuhkan anggaran senilai Rp486 miliar.

“Dan untuk tahun 2025, terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp486 miliar dan saat ini hanya tersedia sebesar Rp27 miliar atau sekitar 5,6%,” ungkapnya.

Menurut Nezar, dengan anggaran yang sedikit ini menjadi tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi pengelola PDN. Untuk itu, dia menilai perlu adanya dukungan prioritas terhadap penganggaran PDNS.

“Seharusnya dapat prioritas dukungan anggaran katena secara konsep apabila penganggaran infrastruktur SPBE dikembalikan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, maka akan terjadi potensi inefisiensi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Nezar, juga akan dapat mengganggu implementasi program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

Kendati demikian, Nezar menyampaikan bahwa untuk pemulihan layanan kementerian/lembaga daerah pengguna PDNS, proses dekripsi 6.413 virtual machine (VM) yang diperkirakan membutuhkan 209 hari berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus.

Adapun, sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100% pada 25 Agustus. Tercatat, hingga 21 September, sebanyak 73% dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemulihan data di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang terdampak serangan ransomware telah selesai.

Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pencegahan serangan siber terhadap PDN pada masa mendatang, Senin (23/9/2024).

“Kami sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024 kurang lebih 1 bulan,” ujar Hadi di Gedung DPR RI.

Saat ini, kata Hadi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membangun kembali sistem di PDNS 2 Surabaya, sekaligus meningkatkan keamanannya.

Hal ini dilakukan karena sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS 2 Surabaya, masih berkeinginan untuk tetap datanya di lokasi tersebut.

“Saat ini kita sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PDN Sementara di Surabaya diretas pada 20 Juni 2024. Kejadian ini membuat sejumlah sistem pelayanan pemerintah terganggu karena data yang terkunci.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah soal tidak adanya cadangan data untuk PDN tersebut. Kejadian peretasan ini pun disebut bukan masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Angkatan Siber menjadi hal yang penting di tengah maraknya serangan siber ke Tanah Air.

Peretasan yang dilakukan oleh Brain Cipher kepada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah membuat gangguan pada infrastruktur tersebut selama 2 bulan.

Diketahui PDNS 2 Surabaya mengalami serangan siber pada 20 Juni 2024. Ratusan data lembaga dan instansi pemerintah dikunci oleh peretas, yang berdampak pada gangguan sejumlah layanan.

Lelaki yang akrab disapa Bamsoet mengatakan kasus peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.

Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

Dunia, lanjutnya, sudah memasuki era internet of military things. Operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

“Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan 2024, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, kata Bamsoet, pembentukan angkatan siber juga dianggap krusial seiring posisi geopolitik Indonesia rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.

"Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky, Jumat (9/8/2024).

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomware adalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 90 persen layanan yang terdampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sudah berhasil dipulihkan.

”90 persen layanan prioritas sudah pulih,“ ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Hokky Situngkir kepada awak media di kantornya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut Hokky, rata-rata layanan prioritas sudah pulih, sisanya tinggal penanganan di internal pengampu layanan. “Karena Kominfo kan nggak bisa masuk ke layanan, itu kan dari masing-masing,” kata dia.

Namun, Dirjen Aptika yang baru dilantik untuk menggantikan Semuel Abrijani Pangerapan ini tidak merinci layanan prioritas apa saja yang berhasil dipulihkan. Diketahui insiden pembobolan PDNS ini sempat melumpuhkan layanan dari ratusan instansi pusat dan daerah.

Adapun terkait nominal kerugian yang dialami negara dan pihak-pihak terlibat, Hokky belum bisa memastikan angkanya. “Sampai sekarang belum ya, belum ada angka detail,” kata dia.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware. Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik nasional terkunci serta tidak dapat diakses.

Menyusul insiden peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo yang menjabat saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 4 Juli 2024. Per Jumat, 19 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, resmi melantik Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika yang baru.

Kemenkominfo menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Dirjen Aptika Kominfo, Hokky Situngkir mulanya mengakui ada banyak yang bisa dipelajari imbas serangan ransomware ke server PDN beberapa bulan yang lalu.

"Harus diakui bahwa berbagai macam lesson yang kita pelajari di insiden PDNS kemarin itu, itu mempengaruhi bagaimana kita memproduksi proses pengembangan dan sebagainya," ujar Hokky kepada wartawan di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Meski demikian, ia mengaku pihaknya tidak berhenti dan terus berjalan untuk memulihkan kembali server PDN tersebut.

Namun untuk peresmiannya, Hokky tak bisa menjawab lebih lanjut. Ia menyerahkan untuk dapat dijawab ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Saat ini, pembangunan infrastruktur PDN di Cikarang sudah berjalan 70 persen.

"Tapi yang pasti saat ini perkembangannya, PDNS yang master plan itu dari sisi infrastruktur itu mungkin sudah agak 70-an persen, ya, lebih 70-an persen," ucap Hokky.

Dari segi desain pun Hokky menyebut perkembangannya sudah 80 persen lebih. Sehingga ia menargetkan PDN Cikarang bisa aktif pada awal 2025.

"Yang jelas sih kita mungkin akan bisa diaktifkan itu mungkin tahun depan awal," tuturnya.

"Tapi secara umum infrastruktur, network, desain itu sudah proses yang naik berapa persen, dibanding sebulan sebelumnya, jadi kita evaluasi terus menerus," tambah dia.

Hokky menyebut, sejak awal proses pemulihan PDN, Kominfo melibatkan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk keamanannya.

"Jadi sejak awal kita akan berusaha untuk melibatkan bersama-sama, kayak misalnya evaluasi-evaluasi terkait beberapa aspek, itu langsung ada beberapa catatan, rekomendasi, security assessment, itu mungkin agak berwarna berbeda," pungkasnya.