Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahun ini mencapai Rp87 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (13/8/2024).

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17-an di IKN," ujar Isa.

Dia juga mengungkap bahwa anggaran perayaan HUT RI pada 2023 di Jakarta adalah Rp53 miliar. Artinya, terjadi kenaikan anggaran hingga 63% saat perayaan dilangsungkan di Nusantara.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Rincian biaya yang besar itu alat upacara, penyiapan sarana fisiknya, itu yang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana," ujar Isa.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan untuk jamuan cukup besar dibandingkan dengan perayaan HUT RI di Jakarta. Alasannya, di Nusantara maupun sekitar Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur belum banyak tersedia sarana prasarana untuk jamuan para tamu dan peserta upacara.

Adapun, realisasi anggaran pembangunan IKN secara keseluruhan telah mencapai Rp11,2 triliun sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Bendahara negara memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahun ini mencapai Rp87 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (13/8/2024).

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17-an di IKN," ujar Isa.

Dia juga mengungkap bahwa anggaran perayaan HUT RI pada 2023 di Jakarta adalah Rp53 miliar. Artinya, terjadi kenaikan anggaran hingga 63% saat perayaan dilangsungkan di Nusantara.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Rincian biaya yang besar itu alat upacara, penyiapan sarana fisiknya, itu yang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana," ujar Isa.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan untuk jamuan cukup besar dibandingkan dengan perayaan HUT RI di Jakarta. Alasannya, di Nusantara maupun sekitar Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur belum banyak tersedia sarana prasarana untuk jamuan para tamu dan peserta upacara.

Adapun, realisasi anggaran pembangunan IKN secara keseluruhan telah mencapai Rp11,2 triliun sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Bendahara negara memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno membenarkan anggaran penyelenggaraan HUT Ke-79 RI membengkak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, akademisi yang kini telah menjadi birokrat penting di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, memastikan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan HUT Ke-79 RI tidak signifikan.

“Ya karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” katanya kepada wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pratikno juga mengaku tidak hafal jumlah pasti berapa anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan HUT Ke-79 RI. Oleh sebab itu, dia meminta pertanyaan itu disampaikan kepada Kepala Sekretariat Presiden.

Kendati demikian, mantan rektor UGM itu sempat menyinggung mengenai rumor biaya mahal untuk sewa kendaraan bagi delegasi atau tamu yang akan ikut upacara di IKN.

Pratikno memastikan bahwa mengenai anggaran sewa kendaraan di IKN yang naik signifikan menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi merupakan harga di tingkat lokal, dan pemerintah tidak menggunakan kendaraan tersebut untuk tamu undangan.

Pemerintah, kata Pratikno akan memfasilitasi tamu undangan dengan bus yang jumlahnya menyesuaikan ketersediaan. Nantinya, anggaran untuk penyelenggaraan HUT RI termasuk sewa kendaraan, menurutnya dibiayai oleh negara layaknya tahun-tahun sebelumnya.

“Oh itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah setiap tahun juga begitu,” tandas Pratikno.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama memastikan bahwa mobilisasi tamu di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI akan berpusat menggunakan transportasi massal seperti bus.

Dia mengatakan bahwa sarana transportasi bus akan melenggang untuk keluar masuknya tamu Negara menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

“Selain itu, kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan contigency seperti kendaraan cadangan dan ambulance,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (6/8/2024).

Lebih lanjut, Setya mengamini bahwa memang terdapat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memesan 100 kendaraan di luar bus-bus yang akan dipakai oleh sejumlah tamu dan para menteri.

“⁠Tentu saja diperlukan juga kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil box barang. ⁠Total semua itu, hanya seratusan unit,” ucapnya.

Dia menjabarkan bahwa armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana (panpel) bidang transportasi yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) serta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat jumlahnya hanya sekitar 200-an.

Dia menekankan bahwa pemerintah tidak menyewa 100 unit mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

Praktikno membantah informasi yang beredar terkait penyewaan kendaraan hingga 1.000 unit pun adalah hal keliru. Menurutnya, pemerintah akan menyediakan bus untuk undangan atau pergerakan tamu negara.

“Jumlahnya hanya sekitar 200 jauh dari 1000 unit untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno membenarkan anggaran penyelenggaraan HUT Ke-79 RI membengkak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, akademisi yang kini telah menjadi birokrat penting di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, memastikan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan HUT Ke-79 RI tidak signifikan.

“Ya karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” katanya kepada wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pratikno juga mengaku tidak hafal jumlah pasti berapa anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan HUT Ke-79 RI. Oleh sebab itu, dia meminta pertanyaan itu disampaikan kepada Kepala Sekretariat Presiden.

Kendati demikian, mantan rektor UGM itu sempat menyinggung mengenai rumor biaya mahal untuk sewa kendaraan bagi delegasi atau tamu yang akan ikut upacara di IKN.

Pratikno memastikan bahwa mengenai anggaran sewa kendaraan di IKN yang naik signifikan menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi merupakan harga di tingkat lokal, dan pemerintah tidak menggunakan kendaraan tersebut untuk tamu undangan.

Pemerintah, kata Pratikno akan memfasilitasi tamu undangan dengan bus yang jumlahnya menyesuaikan ketersediaan. Nantinya, anggaran untuk penyelenggaraan HUT RI termasuk sewa kendaraan, menurutnya dibiayai oleh negara layaknya tahun-tahun sebelumnya.

“Oh itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah setiap tahun juga begitu,” tandas Pratikno.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama memastikan bahwa mobilisasi tamu di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI akan berpusat menggunakan transportasi massal seperti bus.

Dia mengatakan bahwa sarana transportasi bus akan melenggang untuk keluar masuknya tamu Negara menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

“Selain itu, kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan contigency seperti kendaraan cadangan dan ambulance,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (6/8/2024).

Lebih lanjut, Setya mengamini bahwa memang terdapat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memesan 100 kendaraan di luar bus-bus yang akan dipakai oleh sejumlah tamu dan para menteri.

“⁠Tentu saja diperlukan juga kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil box barang. ⁠Total semua itu, hanya seratusan unit,” ucapnya.

Dia menjabarkan bahwa armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana (panpel) bidang transportasi yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) serta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat jumlahnya hanya sekitar 200-an.

Dia menekankan bahwa pemerintah tidak menyewa 100 unit mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

Praktikno membantah informasi yang beredar terkait penyewaan kendaraan hingga 1.000 unit pun adalah hal keliru. Menurutnya, pemerintah akan menyediakan bus untuk undangan atau pergerakan tamu negara.

“Jumlahnya hanya sekitar 200 jauh dari 1000 unit untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” tandasnya.