Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Gaji Kepala Otorita IKN -Jakarta. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono resmi menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menjadi orang nomor satu di calon ibu kota Indonesia, Basuki Hadimuljono mendapat gaji hingga ratusan juta rupiah per bulan.

Dilansir dari website Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN, Selasa (05/11/2024), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan Kepala OIKN yang dilantik. “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Basuki Hadimuljono sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya. Basuki juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Gaji Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN dan wakilnya mendapat fasilitas gaji lumayan besar. Gaji kepala dan wakil kepala Otorita IKN mencapai ratusan juta per bulan. Selain itu, kepala dan wakil kepala Otorita IKN juga mendapat tunjangan operasional yang mencapai ratusan juta per bulan

Gaji serta tunjangan kepala dan wakil kepala Otorita IKN tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala IKN. Perpres tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Januari 2023.

Beleid tersebut menyatakan, sumber gaji dan semua fasilitas yang diberikan kepada Kepala Otorita IKN dan wakilnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lampiran aturan tersebut menetapkan sejumlah komponen dan besaran hak keuangan bagi Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Yakni, terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat (berupa tunjangan keluarga serta tunjangan beras), serta tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Tonton:Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Total gaji berikut tunjangan yang diterima Kepala Otorita IKN adalah sebesar Rp 172.718.840 (Rp 172,71 juta) per bulan. Selain itu, Kepala Otorita IKN juga masih mendapatkan dana operasional sebesar Rp 178 juta per bulan.

Sementara gaji Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 (Rp 155,18 juta) per bulan. Sedangkan dana operasionalnya sebesar Rp 145 juta per bulan. Dana operasional diberikan 80% secara lump sum dan sisanya untuk dukungan operasional lainnya.

Itulah informasi resmi penunjukkan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Selamat menjalankan amanat baru Pak Bas, semoga amanah.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan di IKN terutama pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) bakal selesai dalam empat sampai lima tahun ke depan.

“Targetnya empat sampai lima tahun ke depan sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan pak Presiden Prabowo,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11).

AHY menuturkan, di awal-awal pemerintahan Prabowo akan mengebut pembangunan sarana dan prasarana di IKN di antaranya gedung legislatif dan yudikatif. Selain itu, pembangunan ekosistem IKN yang ramah untuk pejabat dan ASN untuk bertugas di sana juga terus dikebut.

“Bukan hanya kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawali dan mengoperasikan IKN ke depan,” tuturnya.

Komitmen Presiden Prabowo merampungkan proyek IKN tersebut juga tercermin usai menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Selasa (5/11).

Usai dilantik, Basuki menyebut, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif.

Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.

"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY.

Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.

Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain," pungkasnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, menghadap Prabowo untuk membicarakan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Hal ini juga termasuk dengan kelanjutan IKN.

"Kemarin saya menghadap bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Hal berikutnya yang mendapat perhatian dari Prabowo adalah penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak. AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," kata dia.

Di samping itu, ada arahan untuk penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Ia diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan tentang nasib IKN di tangan Presiden Prabowo.

AHY mengatakan jika Prabowo memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

"Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata AHY seperti dilansir dari Antaranews.

Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

"Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan," ujarnya.

Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," AHY menutup pernyataannya.

Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan.

Target itu disampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik," kata AHY, Kamis.

Dalam kurun waktu tersebut, IKN diharapkan sudah bisa menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Adapun saat ini, pembangunan IKN belum rampung sepenuhnya. Hanya satu dari tiga pilar yang sudah rampung, yaitu eksekutif dengan berdirinya Istana Negara, Istana Garuda, kantor menteri koordinator, hingga kantor kelembagaan lain

Namun AHY menyatakan, pemerintah akan melengkapi dua pilar lainnya menyusul target yang telah ditetapkan Prabowo.

"Akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya," ucap AHY.

Pada saat yang bersamaan, pihaknya juga akan membangun sarana dan prasarana pendukung berupa fasilitas pendukung kerja eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Fasilitas pendukung ini bukan hanya kantor, tapi juga perumahan.

"Perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawal IKN sebagai ibu kota pemerintahan," tutur AHY.

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR ini mengakui, IKN merupakan megaproyek yang tidak bisa selesai hanya dalam waktu 1-2 tahun.

Pembangunan ibu kota baru ini membutuhkan proses dan waktu, termasuk anggaran yang tak sedikit sehingga harus ada tahapan-tahapan yang perlu diprioritaskan.

"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," jelas AHY.

Sebelumnya diberitakan, target pembangunan sarana legislatif hingga infrastruktur dasar ini juga diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Basuki menyampaikan, Prabowo tidak memberikan arahan bahwa pembangunan IKN diperlambat. Ia justru menyebut pembangunan ibu kota masa depan itu terus dilanjutkan.

"Kalau untuk ekosistem KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) Insya Allah karena kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki pun mengaku siap melaksanakan perintah Presiden, selama program dan anggarannya sudah dialokasikan.

"Selama itu ada programnya, ada anggarannya, saya kerjakan. Kan sudah tahu gayanya saya kerja kan? Enggak (dilambatkan) justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun, kan," ucap Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas potensi kerja sama strategis di bidang infrastruktur dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya di hadapan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir pada Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan itu, dibahas pula mengenai kelanjutan kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan,” jelas AHY dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Pasalnya, tambah AHY, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Dengan demikian, masifnya pembangunan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada saat yang sama, AHY menekankan bahwa ini adalah momen berharga, mengingat kita akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga, dirinya berharap akan terdapat berbagai kerja sama strategis yang bakal terjalin ke depannya.

Menanggapi hal tersebut Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa Amerika Serikat bangga telah mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di IKN.

Dia berharap, kerja sama tersebut dapat mendorong Indonesia mencapai tujuan ekonomi RI. Salah satunya mencapai Indonesia emas pada 2045.

"Mencapai tujuan ekonomi Indonesia yang ambisius bergantung pada penciptaan iklim investasi yang lebih ramah dan lebih terbuka dalam iklim investasi. Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Kamala.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu disampaikan AHY kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Secara operasional sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo), beberapa proyek infrastruktur bersama yang akan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan, sebagai berikut,” kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lantas menyebut bahwa proyek pertama yang akan dilanjutkan adalah pembangunan IKN Nusantara.

“Jadi, banyak yang bertanya bagaimana kelanjutan IKN. Tentu Bapak Presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN utamanya sebagai pusat pemerintahan,” ujar AHY.

Oleh karena itu, menurut dia, kementerian terkait akan fokus menuntaskan pembangunan fasilitas dan sarana untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Proyek kedua yang akan dilanjutkan adalah Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa). Dengan dimulai dari daerah utara Jakarta dan diharapkan berlanjut sampai wilayah pantai utara Pulau Jawa.

“Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah yang terjadi di Pantai Utara Jakarta. Tanggul sudah dibangun (setinggi) 4,8 meter tetapi kita harus terus meyakinkan agar masyarakat kita termasuk para nelayan aman,” katanya.

AHY lantas menyebut perihal proyek pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang merupakan bagian dari Giant Sea Wall.

"NCICD ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahanan apa yang divisikan Bapak Presiden dibangunnya Giant Sea Wall diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa bisa kita jalankan dengan baik,” ujarnya.

Proyek infratruktur ketiga yang akan dilanjutkan adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program-program yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.

Salah satu contohnya adalah membangun sekolah agar sumber daya manusia (SDM) di Indonesia semakin berkualitas.

Untuk itu, AHY meminta dukungan dari para kepala daerah dalam menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebab, menurut AHY, sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan pusat menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) membuka dua rute baru menuju IKN Nusantara yaitu Balikpapan - Makassar (pp) dan Denpasar - Balikpapan (pp) mulai 18 November 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan GIAA segera mengoperasikan 2 rute penerbangan terbarunya yakni rute Denpasar-Balikpapan pp dan rute Makassar - Balikpapan pp.

Adapun rute Denpasar - Balikpapan akan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak 3 kali seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Sementara itu, rute Makassar - Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak 4 kali seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

“Sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia yang saat ini tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibukota Nusantara (IKN), kiranya aksesibilitas dari dan menuju Bali dan Makassar sebagai salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia mampu turut berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN,” kata Irfan dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Irfan mengatakan penerbangan tersebut kiranya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya melalui angkutan kargo.

Penerbangan dari Bali menuju Balikpapan akan berangkat dari Denpasar dan diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 13.45 waktu setempat.

Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 waktu setempat dan tiba di Denpasar pukul 16.10 waktu setempat.

Adapun, penerbangan dari Makassar dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 waktu setempat.

Sementara itu, penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 waktu setempat dan tiba pukul 12.15 waktu setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital menerima policy brief rekomendasi kebijakan dari Universitas Indonesia, pada Kamis (7/11/2024) di Nusantara.

Policy brief ini berisikan serangkaian rekomendasi kebijakan terkait pembangunan IKN yang berfokus pada empat klaster utama yakni Energi, Pangan dan Transportasi, Sosial Humaniora, Well-being dan Konservasi Lingkungan, serta Teknologi dan Informatika.

“Kita sangat berterima kasih sekali tentunya dari kajian-kajian ilmiah ini. Maka pengambilan keputusan yang dilakukan lebih memiliki basis data, basis argumentasi, sehingga ke depan kami melihat kontribusi yang dilakukan oleh teman-teman di akademisi termasuk juga dari teman-teman akademisi Universitas Indonesia ini akan memperkaya bagaimana kami merencanakan dan membangun,” ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi dalam siaran persnya, Kamis (7/11/2024).

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menerima 30 Policy Brief atau Risalah Kebijakan dari para peneliti Universitas Indonesia (UI) yang diwakili Wakil Rektor Bedang Riset dan Inovasi Nurtami, Kamis (7/11/2024).

“Sehingga kajian-kajian yang bersifat multidisiplin tentunya ini akan bermanfaat bagi kami untuk bisa kemudian diimplementasikan ke depannya ini dengan tetap memperhatikan bagaimana proses-proses pembangunan itu tetap berbasiskan kepada data dan fakta yang ada yang sudah diberikan oleh teman-teman akademisi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Universitas Indonesia, Agustin Kusumayati, mengungkapkan, policy brief ini adalah partisipasi kontribusi Universitas Indonesia untuk memberikan pemikirannya dalam pengembangan IKN ke depan.

“Ada total 30 policy brief yang dikembangkan secara komprehensif dengan melibatkan para ilmuan dari berbagai bidang ilmu. Jadi kajiannya adalah kajian yang komprehensif karena multidisipilin,” ujar Agustin.