REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diketahui menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Rasyid Baswedan. Surat itu dikeluarkan pada Senin (26/8/2024). Namun sebelumnya, pada 2022, Anies diketahui pernah diperiksa penyidik di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus apa?

Anies pernah diperiksa KPK pada Rabu (7/9/2022) selama hampir 12 jam. Saat itu ia diperiksa dalam kasus balap mobil Formula E. Anies diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dengan jabatan gubernur DKI Jakarta.

Anies datang sendiri ke Gedung KPK. Ia menegaskan, pemeriksaan dirinya di KPK adalah upaya untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap even Formula E. Formula E, kata dia, justru bentuk kemajuan berupa gagasan dan kegiatan, serta kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan dan politik Indonesia.

Ketika itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan alasan pemanggilan Anies karena terkait penyelidikan kasus Formula E. "Apakah dipanggil sebagai saksi, apakah dipanggil karena dia mengetahui, karena dia mendengar, karena dia melihat, karena dia mengalami sendiri suatu peristiwa," kata Ketua KPK Firli Bahuri, menambahkan.

Sebelumnya, tadi siang, pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto sudah mengonfirmasi surat tersebut pada pers, kemarin. Djuyamto mengatakan, permohonan surat tersebut diajukan di hari yang sama. Ia menambahkan, penerbitan surat itu sebagai persyaratan pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Selain surat tak pernah jadi terdakwa, PN Jaksel juga merilis surat keterangan Anies tak memiliki tanggungan utang pribadi/adan usaha, dan surat tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Rasyid Baswedan, Senin (26/8/2024). Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, surat tersebut diterbitkan atas permintaan sebagai bagian dari persyaratan dalam pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Djuyamto mengatakan, bukan cuma menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Baswedan. PN Jaksel, kata dia, juga menerbitkan surat yang sama untuk Andhika Perkasa yang dicalonkan sebagai gubernur (cagub) untuk Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Surat keterangan tersebut, dikeluarkan atas nama pemohon Andhika Perkasa untuk syarat pencalonan sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan atas nama pemohon Anies Rasyid Baswedan untuk pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta,” begitu kata Djuyamto dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Djuyamto menjelaskan, dalam surat keterangan tersebut, PN Jaksel bukan cuma menebalkan Anies Baswedan dan Andhika Perkasa sebagai warga negara yang tak pernah sebagai terdakwa. Namun juga ditebalkan dalam surat tersebut, bahwa keduanya, bukan warga negara yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. “Bahwa surat keterangan tersebut, juga mengenai tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih,” ujar Djuyamto.

Selain itu, PN Jaksel juga menerbitkan surat keterangan yang menegaskan Anies Baswedan, dan Andhika Perkasa tak memiliki tanggungan utang pribadi, maupun atas badan usaha.

“Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi, maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya,” begitu kata Djuyamto. Kata dia, surat keterangan untuk Anies Baswedan dan Andhika Perkasa tersebut, diterbitkan pada hari yang sama, pada saat keduanya juga melayangkan permohonan pada Senin (26/8/2024).

Anies Rasyid Baswedan, sampai saat ini belum pasti nasib politiknya untuk maju sebagai cagub dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara Andhika Perkasa, pada Senin (26/8/2024) sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri untuk menjadi cagub dari PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024.

Mantan Panglima TNI tersebut, dipasangkan dengan Hendrar Prihardi sebagai cawagub, Andhika dan Hendrar adalah dua kader PDI Perjuangan, yang dalam Pilkada Jateng akan menghadapi pasangan rival Ahmad Luthfi-Gus Yasin usungan KIM Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan belum memutuskan menjadikan Anies Rasyid Baswedan dan Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memastikan pada Senin (26/8/2024) siang, ada pertemuan di antara kedua tokoh tersebut di Kantor DPP PDI Perjuangan. Keduanya saling mendiskusikan pengalaman masing-masing sebagai persiapan jika diputuskan maju ke kontestasi kepemimpinan daerah di Jakarta.

“Memang Pak Anies itu, tadi siang kita melihat sempat datang ke Gedung B (Kantor DPP PDI Perjuangan). Dan beliau ketemu sama si Doel (Rano Karno),” kata Djarot di Kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (26/8/2024).

Menurut Djarot, temu keduanya itu, memang ada membicarakan soal Pilkada Jakarta. Akan tetapi, kata Djarot, pertemuan keduanya belum pada rencana untuk diusung oleh PDI Perjuangan.

“Kita harus ingat, bahwa Pak Rano itu juga pernah memimpin menjadi wakil kepala daerah, dan kepala daerah (gubernur) di Banten. Dan Pak Anies juga pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta,” kata Djarot.

Keduanya kata Djarot, bertemu untuk berdiskusi dan saling tukar pengalaman selama menjabat. “Dan mereka saling berdiskusi tentang kepemimpinan daerah, bolehkan? Paling tidak keduanya dalam rangka silaturahmi, bertukar pikiran, membicarakan Jakarta ini, sebenarnya mau dibawa ke mana ke depannya,” begitu ujar Djarot.

Akan tetapi, kata Djarot memastikan, belum ada keputusan partai yang menetapkan Anies dan Rano sebagai cagub-cawagub yang akan disorongkan PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta. Sebab kata Djarot, DPP PDI Perjuangan masih menimbang-nimbang nama-nama lainnya untuk wilayah lain yang juga belum diumumkan.

Sampai H-1 sebelum pendaftaran calon kepala daerah (cakada), Selasa (27/8/2024) PDI Perjuangan menyisakan tiga pasang cagub-cawagubnya yang belum diumumkan. Yakni di Provinsi Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim).

Kata Djarot, tiga provinsi tersebut saat ini memang paling krusial.

Karena itu, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan akan memutuskan tiga pasang cagub-cawagub untuk tiga wilayah provinsi tersebut, sampai dengan batas terakhir pendaftaran cakada, yaitu pada Kamis (29/8/2024). “Jadi saya memastikan, bahwa hari ini (26/8/2024) tidak ada pengumuman untuk Jakarta,” ujar Djarot.

“Tetapi, melalui hak preogratif dari Ibu Ketua Umum (Megawati Sukarnoputri), maka bersabarlah sedikit. Dalam satu dua hari ini, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang akan dicalonkan untuk Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujar Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur DKI Anies Baswedan belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski sudah digadang-gadang bakal dideklarasikan, namun sampai akhir pengumuman deklarasi, nama Anies tidak juga disebut.

Padahal sebelumnya, Anies yang mengenakan batik merah telah meminta doa restu ibunda. Dari dokumentasi yang disampaikan ke wartawan, Senin (26/8/2024) Anies pamit kepada Ibunya, di kediaman Lebak Bulus, Jakarta Selatan (Jaksel).

Anies keluar rumah mengenakan batik tenun merah terang lengan panjang bermotif. "Anies berangkat dulu ya Bu. Mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini," kata Anies kepada Ibunya, seperti dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dalam dokumentasi tersebut, Sang Ibu, yang duduk di sofa menengadahkan tangan tanda berdoa. Anies, pun menengadahkan kedua tangannya tanda berdoa. Lalu Anies tampak mencium tangan Ibu-nya sebelum keluar rumah.

"Insya Allah, Anies dimudahkan dalam mengemban amanah apapun. Semoga Anies selalu diiringi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanawata'ala," kata Ibunya.

Dalam foto yang beredar, Anies dikabarkan akan dipasangkan dengan Rano Karno untuk maju di Pilgub DK Jakarta. Foto Anies dan Rano Karno di kursi sofa juga telah beredar.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa besar kemungkinan Rano Karno akan menjadi pendamping Anies Baswedan untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pemasangan Anies dan Rano bisa memberikan dampak positif kepada PDIP, karena nantinya Anies mampu menarik dukungan dari kelompok agamis dan Rano Karno mampu menarik dukungan dari kelompok nasionalis.

Namun sayang hingga berakhirnya deklarasi, tidak ada nama Anies dan Rano Karno yang diumumkan.

Restu Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya justru menegaskan bahwa ia tidak mau ada lagi pihak-pihak yang mendompleng di tubuh partai. "Saya pusing, mau ikut PDIP atau dompleng, konsisten aja," ujar Megawati dalam sambutannya, Senin (26/8/2024).

Megawati menekankan, jika masuk PDIP, maka lahir dan batin rohnya PDIP. Ia pun sempat meminta ke cagub Banten Airin Rachmy yang baru saja dideklarasikan agar memakai pakaian merah hitam. "Mau dijadikan masa gak pakai merah hitam? kalau independen ya cari yang independen," ujarnya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu. "Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga.

Nama Anies Baswedan santer dijagokan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru.

Diketahui, PDIP telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024 saat pengumuman gelombang pertama tanggal 14 Agustus.

Kemudian, mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah dari PDIP pada gelombang kedua tanggal 22 Agustus. Adapun pada hari ini, PDIP mengumumkan bakal calon kepala daerah untuk gelombang tiga.

Apakah Anies akan diumumkan pada gelombang selanjutnya atau ia gagal mendapat perahu?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai sudah saatnya Anies Baswedan menjadi kader partai demi mendapat dukungan politik yang maksimal. Hal itu merespons Anies yang belum juga mendapat perahu untuk maju di Pilgub Jakarta.

"Sudah saatnya dia (Anies) harus berpartai karena dia sudah terjun ke dunia politik. Kita tahu bahwa konstitusi kita menyatakan dalam konteks presiden, konteks kebijakan dan seterusnya, aktor formalnya kan partai politik," kata Asrinaldi saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Anies tidak bisa selamanya bertindak sebagai tokoh independen yang berharap diusung oleh semua partai. Konsep tersebut dinilai Asrinaldi tidak terlalu menguntungkan partai lantaran Anies tidak punya keterikatan langsung dengan partai pengusung.

Selain itu, Anies juga dinilai hanya mau "main aman" dengan tidak menjadi kader.

Hal tersebut dilakukan agar Anies leluasa bisa bergabung dengan partai-partai lain sesuai dengan kondisi politik tertentu.

"Anies kan berposisi main aman juga bahwa dia ingin berada di semua kelompok, tapi ternyata dalam dinamika politik apa yang coba ditawarkan Anies ini kan tidak semua partai tertarik," kata Asrinaldi.

Justru, lanjut Asrinaldi, status Anies yang tidak berpartai ini dapat menyulitkan dirinya sendiri. Hal tersebut lantaran Anies tidak punya dukungan politik secara tetap sehingga rentan ditinggalkan oleh partai pendukungnya.

"Kita lihat KIM dengan mudahnya menyingkirkan Anies apa lagi karena (status Anies) tidak jelas dan dianggap bisa membahayakan posisi koalisi," kata Asrinaldi.

Asrinaldi menilai dari semua partai yang berkontestasi dalam Pilkada 2024, yang paling berpotensi menyambut Anies sebagai kader adalah PDIP. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat isu PDIP akan mengusung Anies dalam pilkada Jakarta berhembus sangat kencang.

Karenanya, Asrinaldi menilai potensi Anies untuk bergabung dengan partai berlogo banteng moncong putih itu sangat besar.