REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan partainya dipertemukan oleh nasib yang sama. Ia menilai kedua pihak sama-sama ingin "didepak" dari panggung politik nasional.

“Diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan, dan lain sebagainya, sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Kehendak menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik,” kata Basarah usai menghadiri Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa DPP PDIP akan melihat perkembangan usai Anies bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta pada Sabtu, sambil menunggu laporan hasil pertemuan tersebut. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

“Bisa saja pada kerja sama itu PDIP mengambil posisi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur yang dari PDIP. Tetapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu. Yang pasti, Anies dan PDIP dipertemukan oleh satu persamaan nasib,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengusungan itu tidak mengukur sudah atau tidaknya Anies menjadi kader PDIP. Menurut dia, intinya pada komitmen yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk membangun kerja sama politik dengan PDIP secara menyatu. Terutama menyangkut hal fundamental, seperti prinsip-prinsip ideologi dan platform perjuangan.

"Itu dulu yang sekarang menjadi konsen PDI Perjuangan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis (22/8/2024) soal alasan mendukung Anies, ia menilai itu sebagai keingintahuan semata.

“Kami bukan sekadar partai elektoral. PDI Perjuangan ini partai ideologis. Kalau mau bekerja sama dengan pihak di luar PDI Perjuangan, termasuk di Pilkada Jakarta ini, bukan dengan pendekatan pragmatis, tetapi ada suatu kesamaan visi, misi, dan platform perjuangan,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Kantor DPD PDIP DKI Jakarta di Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024). Kunjungan itu menguatkan opini publik bahwa PDIP akan mengusung Anies di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya atau Aming menyatakan, kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilakukan dalam rangka silaturahmi. Selain itu, pihaknya juga menyamakan visi dan misi dengan Anies.

“Iya kita menyamakan kita punya visi dan misi, bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan. Bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yg benar. Itu aja,” kata dia melalui keterangannya, Sabtu sore.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kunjungan Anies ke kantornya hanya sekadar silaturahmi. Menurut dia, silaturahmi itu berjalan baik dan hangat.

"Silaturahmi doang," kata dia ketika dikonfirmasi Republika, Sabtu.

Ihwal kepastian nama yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta, Pantas menyatakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDIP untuk memutuskan. DPD PDIP DKI Jakarta disebut akan tegak lurus dengan perintah DPP, termasuk untuk menentukan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

"Kami siap melaksanakan perintah DPP," ujar dia.

Pantas menegaskan, partainya juga tak akan gentar untuk menghadapi koalisi banyak partai di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, ia mengeklaim, soliditas PDIP akan lebih kuat ketika berjalan bersama rakyat.

"Kami itu solid, bersama dengan rakyat. Enggak gentar dong (meski sendiri). Maju terus," ujar dia.

Diketahui, PDIP dipastikan bisa mendaftarkan pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta tanpa berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, KPU menyatakan akan mengadopsi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dalam PKPU tentang pencalonan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pertemuan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta adalah hak anak bangsa.

Menurut dia, kunjungan Anies ke DPD PDIP bukanlah sebuah masalah melainkan sebuah tahapan normal dalam negosiasi administrasi politik.

"Itu kan hak anak bangsa, hak individu. Silakan saja tidak ada masalah. Karena kan sedang proses negosiasi administrasi politik," kata Ridwan Kamil dalam kunjungan ke Kantor DPD Partai Golkar di Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu.

Ridwan Kamil (RK) mengaku tak gentar dan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 lantaran sudah menang berkali-kali dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya.

"Saya sudah pernah pilwalkot delapan pasang. Pernah pilgub empat pasang melawan tiga jenderal. Menang," katanya. "(Pilkada) Jakarta mau siapa, sekarang niatnya mau membangun, punya gagasan yang InsyaAllah relevan, solutif, tapi harus melalui namanya kontestasi, kompetisi sudah diniatkan. Jadi kita siap-siap saja," kata Ridwan.

Kesiapannya didukung oleh latar belakang yang saling melengkapi dengan pengalaman birokrasi.

"Apalagi kami berdua saling melengkapi. (Suswono) punya pengalaman kabinet (mantan Menteri Pertanian era SBY), senior, bisa menasehati saya," katanya. "Saya punya pengalaman dua kali pilkada. Menurut saya InsyaAllah pasangan kami punya relevansi dan kawanan yang paling sukses," kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta pada Sabtu, salah satunya membahas pilkada Jakarta.

Kendati demikian, Anies menuturkan, baik dirinya maupun DPD PDIP DKI Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.

"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan," kata Anies. "Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita," katanya seusai pertemuan di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Sabtu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta, Ahad (24/8/2024). Kehadiran Anies terkait dengan Pilkada Gubernur 2024.

Selepas pertemuan itu, seorang wartawan sempat bertanya, apakah Anies akan nurut dengan Megawati sebagai salah satu bentuk syarat dukung?

Anies menjawab secara diplomatis. Menurut Anies, semua menyadari bahwa beliau (Megawati Soekarnoputri) selalu merujuk pada keberpihakan kepada amanat konstitusi cita-cita bernegara.

"Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang nersatu, beragama dan bersama, itu yang kita jadi rujukan bersama-sama," ujar Anies selepas pertemuan.

Anies pun memuji konsistensi PDIP dalam mengawal konstitusi menyangkut konstelasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia juga memuji gerakan sipil masyarakat, mahasiswa, hingga anak STM yang turun ke jalan menyuarakan penegakan demokrasi. "Ini yang kita hargai, penjaga konstitusi adalah penjaga negara," ujarnya.

Sebelumnya Ketum PDIP Megawati menceritakan, jelang ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, dia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam. Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah-satu ketua DPP PDI Perjuangan.

“Saya tanya si Komar, itu satgas apa? kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, ‘oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?,” kata Megawati.

Lalu Megawati menyampaikan soal dukungan terhadap Anies Baswedan itu.

“Aku bilang, ‘enak saja ya, ngapain gue (saya) disuruh dukung Pak Anies?,” ujar Megawati.

Karena kata Megawati, bukan perkara mudah bagi Anies Baswedan jika menjadikan PDI Perjuangan sebagai mitra untuk Pilkada Jakarta. Apalagi mengingat Anies Baswedan, bukanlah kader dari Banteng Moncong Putih. Namun begitu, mantan Presiden ke-5 RI itu, memberikan harapan untuk Anies Baswedan. Tetapi, Megawati memberikan syarat yang tak gampang.

“Dia benar nih kalau mau sama PDI (Perjuangan)? Kalau mau jangan kayak begitu dong ya. Mau nggak nurut ya?,” begitu kata Megawati. Ucapan Megawati itu, pun disambut riuh para kadernya dengan tepuk tangan. “Iya, dong,” tegas Megawati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa pilihan rasional bagi PDI Perjuangan adalah menggandeng mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Ardli menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pilkada Jakarta.

“Dengan kesempatan emas bahwa PDIP dapat mencalonkan kandidat secara mandiri tanpa koalisi, ini harus dimanfaatkan betul jika ingin memenangkan pertarungan pilkada. Demikian dengan Anies Baswedan, bagi Anies ini adalah kesempatan, dan jalan terakhir jika ingin maju pada Pilkada Jakarta, dan melanjutkan karier politiknya,” kata Ardli saat dihubungi Antara dari Jakarta, Sabtu.

Dia berpendapat bahwa bila PDIP memutuskan mendukung Anies maka terjadi kontestasi yang menarik pada Pilkada Jakarta. “Masyarakat bisa benar-benar merasakan atmosfer demokrasi dalam proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (20/8), MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 - 10 persen.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, terdapat 8.248.283 jiwa yang termasuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, ambang batas minimal untuk Pilkada Jakarta adalah paling sedikit 7,5 persen suara Pemilu 2024. Sementara itu, PDIP meraih 14,01 persen suara pada Pemilu 2024, sehingga bisa mengusung bakal pasangan calon sendiri.