Bisnis.com, JAKARTA -- Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Bali menjadi medan pertarungan antara calon yang didukung oleh kongsi Prabowo Subianto - Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus melawan PDI Perjuangan (PDIP) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri.

Sekadar catatan, PDIP sampai sekarang adalah satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau bakal menjadi oposisi. Sempat ada upaya dari elite-elite Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati. Namun sampai dengan saat ini, hasilnya nihil.

Di tengah ketidakpastian pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prabowo justru bertemu dengan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Kota Solo. Kedua presiden itu berbincang santai di sebuah angkringan. Menariknya dalam pertemuan itu, Prabowo juga bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Perbesar

Foto pertemuan antara Prabowo - Jokowi dengan paslon nomor urut 2 itu diunggah oleh Luthfi di akun media sosialnya. "Secara pribadi bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua," tulis Lutfhi dalam keterangan resminya.

Sebelum bertemu Luthfi - Taj Yasin, Prabowo secara terbuka telah memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Putu Agus adalah bekas Bupati Buleleng, yang telah dipecat oleh PDI Perjuangan alias PDIP.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil," kata Prabowo.

Sementara itu, di Pilkada Jakarta, Prabowo dan Jokowi tercatat telah menemui Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo maupun Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi di tengah isu pecah kongsi KIM Plus di Pilkada Jakarta.

Awalnya Ridwan Kamil menemui Prabowo di Jakarta. Kedua makan malam di Restoran Garuda, Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024. Selang sehari kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi.

Adapun Ridwan menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” ujarnya.

Penegasan soal dukungan Prabowo - Jokowi ke calon KIM Plus itu juga disampaikan oleh politkus Gerindra Habiburokhman.

Tren Survei

Terlepas manuver politik yang dilakukan oleh RK, kontestasi politik menjelang pencoblosan Pilkada 2024 bergerak cukup dinamis. Ada tren yang cukup menarik selama dua pekan terakhir.

Hasil sigi 2 lembaga survei yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Litbang Kompas, misalnya, membalikkan ramalan tentang jalannya Pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah alias Jateng.

Semula Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta diproyeksikan akan dimenangkan oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Apalagi di dua provinsi itu, lawan mereka hanya satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Meski PDIP suaranya cukup besar di dua provinsi tersebut, di Jateng bahkan dominan, namun di atas kertas, calon dari KIM Plus jauh berada di atas angin.

Survei LSI pada Pilkada Jakarta pada periode September 2024, salah satu contohnya, menempatkan calon KIM Plus yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di atas paslon dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Elektabilitas RK - Suswono pada waktu itu mencapai 51,8%. Sementara Pramono-Rano hanya di angka 28,4%.

Perbesar

Menariknya, dalam survei Oktober 2024, LSI merilis survei yang menunjukan adanya lompatan elektabilitas Pramono - Rano. Pramono - Rano versi survei itu memiliki elektabilitas sebanyak 41,6%. Angka itu melampaui elektabilitas RK-Suswono yang tercatat sebesar 37,4%.

Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya keunggulan elektabilitas Pramono - Rano. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil - Suswono. Elektabilitas Pramono - Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil - Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana 3,3%.

Kendati demikian, data Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa elektabilitas Pramono - Rano relatif tertinggal di pemilih Gen Z dan generasi Y (muda). Elektabilitas Pramono di kalangan Gen Z hanya sebesar 31,2% dan Gen Y muda (28-35 tahun) 36,7%. Gen Z dan Gen Y muda masih dikuasai Ridwan Kamil - Suswono dengan persentase 40,6% dan 40,1%.

Ketat di Jawa Tengah

Hasil jejak pendapat Litbang Kompas juga memaparkan bahwa Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober - 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters).

Survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye atau debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

Perbesar

Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu.

Adapun sebanyak 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen 'sekadar tahu'. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

Sindiran PDIP

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu

Sebelumnya Hasto juga menyentil Ridwan Kamil.

Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024.

“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengemukakan bahwa baik Prabowo dan Jokowi memang punya kewajiban moral untuk mensolidkan koalisi.

Ujang juga menekankan bahwa hal itu adalah dinamika politik biasa. Menurutnya, pertarungan politik, di mana masing-masing kubu baik PDIP maupun Kim Plus ingin menang, ingin habis-habisan, ingin main total untuk bisa menang di daerah-daerah yang strategis seperti Jateng, Jakarta, Bali.

"Jadi memang konstruksi politiknya seperti itu. habis-habisan, mati-matian, saling dukung untuk bisa menang, untuk bisa katakanlah bisa mengalahkan PDIP. PDIP pun ya sama, ingin mengalahkan Kim Plus ataupun KIM, begitu."

Bisnis.com, JAKARTA -- Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Bali menjadi medan pertarungan antara calon yang didukung oleh kongsi Prabowo Subianto - Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus melawan PDI Perjuangan (PDIP) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri.

Sekadar catatan, PDIP sampai sekarang adalah satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau bakal menjadi oposisi. Sempat ada upaya dari elite-elite Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati. Namun sampai dengan saat ini, hasilnya nihil.

Di tengah ketidakpastian pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prabowo justru bertemu dengan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Kota Solo. Kedua presiden itu berbincang santai di sebuah angkringan. Menariknya dalam pertemuan itu, Prabowo juga bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Perbesar

Foto pertemuan antara Prabowo - Jokowi dengan paslon nomor urut 2 itu diunggah oleh Luthfi di akun media sosialnya. "Secara pribadi bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua," tulis Lutfhi dalam keterangan resminya.

Sebelum bertemu Luthfi - Taj Yasin, Prabowo secara terbuka telah memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Putu Agus adalah bekas Bupati Buleleng, yang telah dipecat oleh PDI Perjuangan alias PDIP.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil," kata Prabowo.

Sementara itu, di Pilkada Jakarta, Prabowo dan Jokowi tercatat telah menemui Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo maupun Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi di tengah isu pecah kongsi KIM Plus di Pilkada Jakarta.

Awalnya Ridwan Kamil menemui Prabowo di Jakarta. Kedua makan malam di Restoran Garuda, Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024. Selang sehari kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi.

Adapun Ridwan menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” ujarnya.

Penegasan soal dukungan Prabowo - Jokowi ke calon KIM Plus itu juga disampaikan oleh politkus Gerindra Habiburokhman.

Tren Survei

Terlepas manuver politik yang dilakukan oleh RK, kontestasi politik menjelang pencoblosan Pilkada 2024 bergerak cukup dinamis. Ada tren yang cukup menarik selama dua pekan terakhir.

Hasil sigi 2 lembaga survei yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Litbang Kompas, misalnya, membalikkan ramalan tentang jalannya Pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah alias Jateng.

Semula Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta diproyeksikan akan dimenangkan oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Apalagi di dua provinsi itu, lawan mereka hanya satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Meski PDIP suaranya cukup besar di dua provinsi tersebut, di Jateng bahkan dominan, namun di atas kertas, calon dari KIM Plus jauh berada di atas angin.

Survei LSI pada Pilkada Jakarta pada periode September 2024, salah satu contohnya, menempatkan calon KIM Plus yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di atas paslon dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Elektabilitas RK - Suswono pada waktu itu mencapai 51,8%. Sementara Pramono-Rano hanya di angka 28,4%.

Perbesar

Menariknya, dalam survei Oktober 2024, LSI merilis survei yang menunjukan adanya lompatan elektabilitas Pramono - Rano. Pramono - Rano versi survei itu memiliki elektabilitas sebanyak 41,6%. Angka itu melampaui elektabilitas RK-Suswono yang tercatat sebesar 37,4%.

Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya keunggulan elektabilitas Pramono - Rano. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil - Suswono. Elektabilitas Pramono - Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil - Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana 3,3%.

Kendati demikian, data Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa elektabilitas Pramono - Rano relatif tertinggal di pemilih Gen Z dan generasi Y (muda). Elektabilitas Pramono di kalangan Gen Z hanya sebesar 31,2% dan Gen Y muda (28-35 tahun) 36,7%. Gen Z dan Gen Y muda masih dikuasai Ridwan Kamil - Suswono dengan persentase 40,6% dan 40,1%.

Ketat di Jawa Tengah

Hasil jejak pendapat Litbang Kompas juga memaparkan bahwa Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober - 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters).

Survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye atau debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

Perbesar

Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu.

Adapun sebanyak 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen 'sekadar tahu'. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

Sindiran PDIP

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu

Sebelumnya Hasto juga menyentil Ridwan Kamil.

Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024.

“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengemukakan bahwa baik Prabowo dan Jokowi memang punya kewajiban moral untuk mensolidkan koalisi.

Ujang juga menekankan bahwa hal itu adalah dinamika politik biasa. Menurutnya, pertarungan politik, di mana masing-masing kubu baik PDIP maupun Kim Plus ingin menang, ingin habis-habisan, ingin main total untuk bisa menang di daerah-daerah yang strategis seperti Jateng, Jakarta, Bali.

"Jadi memang konstruksi politiknya seperti itu. habis-habisan, mati-matian, saling dukung untuk bisa menang, untuk bisa katakanlah bisa mengalahkan PDIP. PDIP pun ya sama, ingin mengalahkan Kim Plus ataupun KIM, begitu."

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ada oknum yang mencoba mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait fasilitas jet pribadi anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang dikatakan bukan gratifikasi.

Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak Jokowi. Dia menegaskan hal tersebut bakal menjadi catatan bagi rakyat.

Dia melanjutkan bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak dari mantan Kepala Negara, bukan rakyat biasa dalam perkara gratifikasi tersebut.

“Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat itu ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Hasto mengatakan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Dia mengaskan persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak presiden tersebut merupakan hal serius.

“Ini akan menjadi problem yang serius, yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk,” imbuhnya.

Hasto lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dengan harga Rp 90 juta untuk digunakan rakyat.

Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya.

“Kalau begitu yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga Rp 90 juta,” katanya.

Hasto mengatakan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang.

“Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia [Kaesang] telah melakukan tindak pidana gratifikasi,” pungkas Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus membantah adanya perbincangan soal dinamika Pilkada Jakarta 2024, khususnya setelah mantan caleg DPRD dari KIM Plus berbalik arah mendukung pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Seperti diketahui, Pramono-Rano merupakan pasangan calon (paslon) yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Sementara itu, puluhan parpol KIM Plus secara resmi mendeklarasikan dukungan ke pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.

Adapun ketua umum maupun petinggi parpol KIM Plus siang ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebagai salah satu elite yang hadir, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan pimpinan parpol dengan Prabowo selama sekitar dua jam tidak sama sekali membahas dinamika Pilkada Jakarta.

Bahkan, terang Muzani, pembahasan soal Pilkada sama sekali tidak ada dalam pertemuan Prabowo dan tujuh pimpinan parpol pendukungnya.

"Enggak, sama sekali enggak ada soal pilkada," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Senada, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang juga ikut bertemu Prabowo membantah adanya soal pembahasan terkait dengan Pilkada Jakarta.

Surya memastikan partainya masih mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. "Ya sama, kita kan partai pengusung pemerintah," kata Surya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku ihwal Pilkada dibahas namun tidak terlalu spesifik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lalu mengaku tidak mengetahui soal kadernya yang mengalihkan dukungan ke Pramono-Rano.

"Saya belum dengar siapa itu [kader yang merubah dukungan]. Siapa orangnya belum tahu," ungkap Cak Imin.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak menjawab saat dimintai tanggapan soal dinamika di Pilkada Jakarta. Dia hanya menyampaikan, setiap partai politik memiliki fokus masing-masing untuk memenangkan calonnya.

"Saya pikir setiap partai yang sudah mencalonkan calon kandidatnya pasti akan diperjuangkan," kata pria yang juga Menteri ESDM itu.

Adapun sejumlah mantan caleg DPRD Jakarta yang berasal dari parpol KIM Plus mengalihkan dukungan ke Pramono-Rano. Mereka berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Iya, berdasar pada keinginan dari konstituen kami yang menginginkan kami untuk membantu memenangkan pasangan Pak Pram dan Bang Doel," kata mantan caleg PKB di DPRD Jakarta, Ahmad Syukri, di Kediaman Pramono Anung, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ketujuh politisi partai politik anggota KIM Plus tersebut adalah H. Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (Partai Nasdem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), Ahmad Syukri (PKB) serta Redim Okto Fudin (PKB).

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut tiga di Pilkada Jakarta, Pramono Anung, mengaku tak ambil pusing soal pernyataan lawannya dari Ridwan Kamil (RK) bahwa 25% pemilih PDI Perjuangan (PDIP) mendukung pasangan RIDO.

Adapun, kala ditanyakan oleh para wartawan, mantan Sekretaris Kabinet itu langsung dengan spontan mengucapkan syukur.

“Alhamdulillah,” tutur Pramono usai acara Deklarasi Relawan Jakarta Muda Menyala, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Pramono kemudian lanjut menjelaskan bahwa dia mengaku tak pusing soal hal tersebut. “Oh, berapa persen aja nggak apa-apa, emangnya gue pikirin gitu,” jawabnya.

Kala ditanyakan bagaimana kondisi internal dari PDIP, dia menjawab bahwa partai berlogo banteng tersebut tidak terdapat masalah apa-apa.

“Nggak ada,” jawab Suswono.

Dia kemudian menekankan bahwa pilkada ini bukanlah sebagai pertarungan partai, melainkan pertarungan individu, gagasan, dan pertarungan bagaimana karakter kepemimpinan yang ada.

“Sehingga dengan demikian ya silakan pemilih Jakarta memilih dari calon-calon yang ada. Jadi saya tidak melihat bahwa ini pertarungan partai politik,” ujarnya.

Bahwa kemudian nanti ada partai politik yang tidak mendukung dirinya dan bergabung dengan anggota lainnya, ia hanya menanggapi dengan bersyukur.

“Saya tidak terlalu apa ya, saya cuma alhamdulillah gitu aja,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) belum memastikan waktu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal(Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hanya mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto pasti akan bertemu.

“Pasti akan terjadi. Karena Pak Prabowo adalah Presiden RI. Beliau presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto dilansir dari Antara.

Hasto menuturkan pertemuan beberapa waktu lalu batal atau mundur karena Prabowo sedang mempersiapkan susunan kabinetnya.

Lebih lanjut, saat ditanya kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut, Hasto tak menjawab waktunya secara spesifik. Dia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan.

“Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Hasto.

“Dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Minggu (20/10), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan silaturahim antara Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik tak terbatas pada momentum waktu pelantikan presiden.

"Insyaallah segera akan bertemu, silaturahim itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan," kata Puan ditemui ditemui setelah acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ketika itu.

LOMBOK, iNews.id - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi sosok yang tepat meneruskan perjuangan Pahlawan Nasional Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid. Hal tersebut diungkapkannya saat pembukaan Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP NTB di Lombok Raya Hotel, Sabtu (26/10/2024).

Pada kesempatan itu, Hasto juga mempresentasikan profil Sitti Rohmi yang berlatar belakang Rektor Universitas Hamzanwadi.

Menurutnya, Sitti Rohmi Djalilah memiliki jiwa pendidik sejati yang berperan penting dalam membebaskan masyarakat dari kebodohan, menjadi kunci kemajuan di bidang pendidikan. Bersama HW Musyafirin, keduanya dipercaya Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan yang dapat mewujudkan kemajuan nyata, bukan sekadar pencitraan, tetapi menyentuh aspek mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah yang akrab disapa Ummi Rohmi menegaskan komitmennya bersama kader partai koalisi, termasuk PDIP untuk memenangkan pasangan Rohmi-Firin dalam Pilgub NTB pada 27 November mendatang.

"Kami merasakan dukungan luar biasa dari kader PDIP. Kami menerima dukungan besar di berbagai kabupaten kota," ujar Ummi Rohmi, Sabtu (26/10/2024).

Pasangan Rohmi-Firin diusung empat partai dalam Pilgub NTB 2024, yakni PDIP, PKB, Partai Perindo dan Partai Ummat.

Meski didukung jumlah partai yang lebih sedikit dibandingkan pasangan lain, Ummi Rohmi menegaskan soliditas di antara partai-partai pengusung sangatlah kuat.

"Solidaritas tersebut modal berharga untuk memenangkan Pilkada NTB," katanya.

Ummi Rohmi juga memaparkan visi-misi 'NTB Maju dan Berdaya Saing' yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTB, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Kami masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti memastikan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah," ucapnya.

Rakerdasus PDIP ini dipimpin langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi ajang konsolidasi bagi calon kepala daerah (cakada) usungan PDIP di Pilkada Serentak 2024.

Hasto yang menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan menekankan pentingnya kedekatan calon kepala daerah dengan rakyat.

"PDIP memperjuangkan rakyat marhaen, wong cilik, dan kaum dhuafa. Ini adalah perjuangan yang harus diteruskan," kata Hasto kepada seluruh peserta Rakerdasus.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen melayani masyarakat, pasangan Rohmi-Firin optimistis dapat meraih kemenangan dalam Pilgub NTB 2024 dan melanjutkan perjuangan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid, seorang pahlawan nasional asal NTB yang telah banyak berkontribusi dalam membangun NTB dan Indonesia.

Editor: Donald Karouw

PDI Perjuangan meminta oknum aparat penegak hukum berhenti mengintervensi jalannya Pilkada Jawa Tengah 2024. Mereka menyebut, tanda-tanda kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sudah semakin nyata.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny B. Talapessy, mengatakan kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung paslon lain di Pilgub Jateng.

"Kami menemukan dugaan adanya kecurangan karena adanya intervensi kekuasaan yang tidak lagi menghiraukan aturan. Kecurangan mirip saat Pilpres terjadi di Pilkada. Terjadinya TSM ini terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Jateng," ujar Ronny di Semarang, Sabtu (26/10).

Pihaknya mengaku sudah banyak menemukan bukti adanya pengerahan kades di berbagai wilayah seperti Pemalang, Semarang, Jepara, Kendal, Banyumas dan Pekalongan. Mobilisasi itu diduga dilakukan dengan cara intimidasi.

"Dugaannya ini kan dicoba untuk memanfaatkan kepala desa yang minim terhadap pengetahuan hukum. Sekali lagi jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk mengintimidasi," tegas dia.

Selain itu, PDIP menduga ada oknum aparat yang bermain dalam Pilgub Jateng karena latar belakang paslon lain yang merupakan purnawirawan polisi.

"Dugaannya ke situ, maka kami minta khususnya kepolisian untuk tidak ikut-ikutan berpihak kepada calon tertentu ada Pilkada," tegas dia.

Meski begitu, PDIP percaya masih ada oknum penegak hukum yang netral dan masih memegang janji kepada bangsa Indonesia.

"Kami sangat yakin bahwa tidak semuanya anggota Polri seperti itu. Ini adalah oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang menurut kami melanggar. Kami masih percaya bahwa ke kepolisian, masih banyak anggota Polri yang baik yang kerjanya benar," imbuh Ronny.

Namun, ia menegaskan bila intimidasi terhadap kepala desa tetap terjadi, dirinya akan melapor ke pihak berwenang mulai dari Bawaslu hingga Propam Mabes Polri.

"Kami juga akan laporkan kepada Propam Mabes Polri, dan juga kita akan menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada oknum-oknum yang mengintimidasi kepala desa atau pendukung Andika-Hendi," tegas dia.

Untuk itu, ia juga meminta para kepala desa untuk tidak takut ketika mendapatkan intimidasi. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi kepala desa yang mendapat intimidasi itu.

"Maka kami sudah membentuk tim hukum ada 400 orang yang tersebar di seluruh Jateng yang siap mendampingi siap mengawal apabila adanya di kriminalisasi hukum," kata Ronny.